Airlangga Ungkap Dua Merek Motor Listrik Penerima Insentif

Jakarta, 18 Agustus 2026 — Pemerintah semakin memperjelas arah kebijakan insentif motor listrik nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap dua merek yang masuk dalam pembahasan program insentif produksi 1 juta unit motor listrik, yakni ALVA dan GESITS.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga setelah pemerintah mematangkan program pengembangan motor listrik nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyetujui rencana pemberian insentif besar bagi perusahaan Indonesia yang mampu membangun kapasitas produksi motor listrik hingga 1 juta unit.

ALVA dan GESITS Masuk Pembahasan Insentif

Airlangga menyebut ALVA dan GESITS ketika ditanya mengenai produk yang masuk dalam pembahasan program insentif motor listrik. “Untuk produknya, salah satunya Alva. Yang selanjutnya Gesits,” kata Airlangga, seperti dikutip dari pemberitaan pada 14 Agustus 2026.

Kendati demikian, penyebutan dua merek tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Pemerintah masih mematangkan skema, persyaratan, jumlah penerima, serta besaran anggaran. Artinya, informasi mengenai ALVA dan GESITS saat ini menunjukkan keduanya berada dalam pembahasan program, bukan berarti seluruh detail penerima dan nilai insentif sudah ditetapkan secara final.

Target Produksi Mencapai 1 Juta Motor Listrik

Program baru ini berbeda dari rencana insentif pembelian motor listrik yang sebelumnya ramai dibahas pada 2026. Sebelumnya, pemerintah sempat menyiapkan insentif untuk 100 ribu unit motor listrik, dengan perkiraan bantuan sekitar Rp5 juta per unit. Program tersebut beberapa kali mengalami penundaan karena pemerintah masih mengevaluasi mekanisme dan arah kebijakan kendaraan listrik.

Kini pemerintah membawa pendekatan yang lebih besar, yakni mendorong kapasitas produksi hingga 1 juta motor listrik di dalam negeri.

Presiden Prabowo menyampaikan rencana tersebut dalam penyampaian keterangan pemerintah terkait RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026. Pemerintah akan memberikan insentif kepada perusahaan Indonesia yang mampu membangun produksi motor listrik dalam jumlah besar di dalam negeri.

Dengan demikian, fokus kebijakan tidak semata-mata memberikan potongan harga kepada konsumen. Pemerintah juga ingin menggunakan insentif sebagai instrumen untuk memperkuat produksi domestik, industri komponen, baterai, dan ekosistem kendaraan listrik.

Anggaran Insentif Sudah Tersedia, Besarannya Masih Dihitung

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo telah menyetujui program tersebut dan anggaran untuk menjalankannya pada prinsipnya sudah tersedia. “Skemanya sedang dimatangkan, tapi tadi Pak Presiden sudah menyetujui. Anggarannya sebetulnya sudah ada,” ujar Airlangga.

Meski begitu, pemerintah belum mengumumkan nominal anggaran secara rinci. Airlangga menjelaskan kebutuhan dana masih dihitung berdasarkan jumlah motor listrik yang nantinya memperoleh fasilitas.

Karena itu, belum tepat jika insentif baru tersebut langsung disamakan dengan subsidi Rp5 juta per unit yang sebelumnya direncanakan. Besaran Rp5 juta merupakan rencana program terdahulu, sedangkan skema insentif produksi 1 juta unit merupakan kebijakan yang sedang dimatangkan pemerintah.

Baterai dan Ekosistem Menjadi Syarat Penting

Pemerintah juga memberikan sinyal bahwa penerima insentif tidak cukup hanya memiliki merek lokal. Kesiapan ekosistem kendaraan listrik menjadi salah satu perhatian utama. Airlangga menyebut setidaknya harus tersedia baterai serta ekosistem pendukung yang telah disiapkan.

Persyaratan tersebut penting karena peningkatan produksi motor listrik hingga skala 1 juta unit membutuhkan rantai pasok yang jauh lebih kuat. Tidak hanya perakitan kendaraan, tetapi juga menyangkut baterai, komponen, sistem pengisian atau penukaran baterai, layanan purnajual, hingga jaringan distribusi.

Arah kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan uang negara memberikan dampak lebih luas terhadap industri nasional.

Motor Listrik Nasional Mulai Didorong Lebih Serius

Program insentif tersebut hadir bersamaan dengan penguatan agenda Motor Listrik Nasional (Molinas). Pada 13 Agustus 2026, Presiden Prabowo meresmikan motor listrik nasional beserta ekosistemnya. Dalam agenda tersebut, pemerintah juga membahas upaya membuat kendaraan listrik lebih mudah dijangkau masyarakat melalui pembiayaan.

Danantara, misalnya, menyampaikan rencana untuk mendorong skema uang muka atau DP 0 persen, suku bunga yang lebih rendah, serta tenor kredit yang lebih panjang melalui jaringan lembaga keuangan di bawah naungannya.

Prabowo juga mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan bunga cicilan dan menghilangkan kebutuhan DP agar masyarakat lebih tertarik menggunakan motor listrik. Kombinasi antara insentif untuk industri dan pembiayaan untuk konsumen menunjukkan strategi pemerintah yang mulai bergerak dari sekadar subsidi pembelian menuju pembangunan ekosistem secara menyeluruh.

Mengapa ALVA dan GESITS?

ALVA dan GESITS bukan nama baru dalam industri motor listrik Indonesia. Keduanya telah memiliki aktivitas manufaktur kendaraan listrik roda dua di Indonesia.

Pada 2023, Indonesia Battery Corporation (IBC) juga pernah menandatangani nota kesepahaman bersama GESITS, ALVA dan Volta untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai secara terintegrasi di Indonesia. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan kendaraan listrik, baterai, serta infrastruktur pendukung.

Kondisi tersebut membuat kedua merek memiliki posisi yang relevan dalam pembahasan mengenai penguatan industri motor listrik nasional.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa pemerintah belum menyampaikan daftar final seluruh penerima program maupun formula pembagian insentif. Oleh sebab itu, penyebutan ALVA dan GESITS saat ini lebih tepat dipahami sebagai dua merek yang disebut langsung Airlangga dalam pembahasan program.

Kebijakan Baru Bisa Mengubah Peta Persaingan

Jika program 1 juta motor listrik benar-benar berjalan, dampaknya terhadap industri dapat cukup besar.

Pertama, produsen yang mampu meningkatkan kapasitas produksi berpotensi memperoleh keuntungan dari skala ekonomi. Produksi dalam jumlah besar dapat membantu menekan biaya per unit.

Kedua, meningkatnya permintaan dapat mendorong investasi pada industri komponen dan baterai. Hal ini penting karena biaya baterai masih menjadi salah satu faktor utama dalam harga kendaraan listrik.

Ketiga, harga motor listrik berpotensi menjadi lebih kompetitif apabila dukungan pemerintah berhasil menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan volume penjualan.

Keempat, kebijakan tersebut dapat memperkuat posisi merek lokal di tengah persaingan dengan produsen kendaraan listrik asing yang juga mulai memperluas pasar Indonesia.

Bukan Sekadar Mengejar Penjualan

Arah kebijakan pemerintah pada 2026 memperlihatkan perubahan fokus. Sebelumnya, insentif kendaraan listrik lebih banyak dibicarakan sebagai cara untuk meningkatkan minat masyarakat membeli kendaraan listrik. Kini, pemerintah juga menempatkan insentif sebagai alat untuk membangun industri kendaraan listrik nasional.

Airlangga sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik akan dikaitkan dengan pengembangan mobil dan motor listrik nasional. Pada Juli 2026, pemerintah masih mengkaji mekanisme dan bentuk insentif tersebut.

Perkembangan terbaru pada Agustus menunjukkan arah yang semakin spesifik: pemerintah ingin mendorong produksi motor listrik dalam negeri dalam skala besar dan menghubungkannya dengan perusahaan serta ekosistem yang dinilai siap.

Apa yang Perlu Ditunggu?

Ada sejumlah detail penting yang masih harus diumumkan pemerintah sebelum program ini benar-benar dapat dinilai dampaknya.

Di antaranya:

besaran dan bentuk insentif;
jumlah perusahaan yang akan menerima fasilitas;
target produksi masing-masing produsen;
persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN;
persyaratan baterai dan rantai pasok;
mekanisme pencairan insentif;
waktu dimulainya program;

serta harga motor listrik setelah mendapatkan dukungan kebijakan.nDengan kata lain, ALVA dan GESITS sudah disebut Airlangga sebagai dua produk yang masuk pembahasan, tetapi detail final program masih menunggu keputusan pemerintah.