Anggota Kongres AS Ungkap Skandal Jual Beli Pengampunan Trump

Washington, D.C. — Anggota Kongres Amerika Serikat mengungkap dugaan praktik pay-to-play atau “jual beli pengampunan” di sekitar pemerintahan Presiden Donald Trump. Tuduhan tersebut kembali mencuat setelah Demokrat di Komite Kehakiman DPR AS merilis laporan terbaru yang menuding jaringan orang dalam Trump dan perantara politik membantu narapidana kaya mendapatkan pengampunan presiden dengan imbalan akses, sumbangan politik, atau keuntungan finansial.

Laporan bertajuk “Pardons, Inc.” dirilis pada Jumat, 21 Agustus 2026 oleh Rep. Jamie Raskin, anggota senior Demokrat di Komite Kehakiman DPR. Laporan itu menyebut pengampunan Trump telah menghapus hampir US$1,7 miliar atau sekitar Rp27 triliun dalam bentuk restitusi, denda, dan penyitaan yang seharusnya dapat dibayarkan kepada korban maupun pemerintah.

Angka tersebut merupakan peningkatan dari estimasi sebelumnya sekitar US$1,3 miliar. Demokrat di Kongres menilai besarnya nilai finansial yang dihapus melalui berbagai keputusan pengampunan menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana penerima grasi dipilih dan siapa saja yang memiliki akses langsung ke presiden.

Dugaan Jaringan “Pay-to-Play”

Menurut laporan Komite Kehakiman Demokrat, sistem pengampunan pada masa pemerintahan Trump telah bergeser dari proses tradisional Departemen Kehakiman AS. Mereka menuding akses politik dan kemampuan finansial semakin menentukan siapa yang mendapat perhatian dalam proses permohonan pengampunan.

Laporan tersebut mengutip investigasi Reuters yang mengidentifikasi 290 influencer atau perantara yang melakukan advokasi sebanyak 624 kali dalam 197 kasus pengampunan yang berhasil pada periode kedua pemerintahan Trump.

Sebagian perantara disebut mengenakan biaya hingga US$2 juta untuk satu pekerjaan, sementara sejumlah firma lobi disebut pernah mendapat tawaran hingga US$5 juta untuk membawa kasus tertentu ke hadapan Trump. Bahkan, laporan tersebut menyebut pernah muncul proposal pengampunan senilai US$30 juta yang ditawarkan oleh dua orang dalam jaringan MAGA.

Namun, penting dicatat bahwa temuan tersebut merupakan tuduhan dan kesimpulan dari laporan Demokrat di Komite Kehakiman. Belum semua dugaan hubungan pembayaran, lobi, dan keputusan pengampunan telah dibuktikan sebagai transaksi langsung antara uang dan pengampunan.

Kongres Sudah Menyelidiki Sejak Mei

Pengungkapan terbaru ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan yang telah dilakukan anggota Kongres sejak Mei 2026. Senator Peter Welch dari Partai Demokrat dan anggota DPR Dave Min sebelumnya memimpin penyelidikan bipartisan kamar Kongres terhadap 17 penerima pengampunan atau pengurangan hukuman Trump. Mereka meminta informasi mengenai kemungkinan peran kontribusi politik, pelobi, perantara, hubungan pribadi, serta akses langsung kepada Trump atau orang-orang di sekitarnya.

Pada Juni, penyelidikan tersebut diperluas. Welch dan Min meminta Departemen Kehakiman, Gedung Putih, pejabat pengampunan, serta Secret Service mempertahankan berbagai dokumen terkait proses pemberian grasi. Dokumen yang diminta antara lain permohonan pengampunan, komunikasi dengan pengacara dan pemohon, catatan internal, rekomendasi staf, materi lobi, hingga catatan kunjungan ke Gedung Putih yang berpotensi berkaitan dengan permohonan pengampunan.

Para anggota Kongres tersebut mengatakan mereka ingin mengetahui apakah proses pengampunan benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadilan atau justru dipengaruhi uang dan hubungan politik.

Kasus Joseph Schwartz Jadi Sorotan

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Joseph Schwartz, mantan pengusaha panti jompo yang dihukum dalam perkara penipuan pajak. Dalam dokumen Kongres, Schwartz disebut mendapatkan pengampunan penuh dari Trump yang menghapus kewajiban restitusi dan denda sekitar US$5,1 juta. Para anggota Kongres mempertanyakan apakah terdapat pengaruh eksternal dalam proses tersebut.

Kasus Schwartz juga menjadi sorotan karena laporan sebelumnya menyebut ia membayar sekitar US$960 ribu kepada pelobi untuk mengupayakan pengampunan. CBS kemudian melaporkan angka tersebut sebagai salah satu pembayaran terbesar yang tercatat dalam aktivitas lobi terkait pengampunan presiden pada periode kedua Trump. Schwartz sendiri hanya menjalani sekitar tiga bulan dari hukuman tiga tahun sebelum memperoleh pengampunan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan anggota Kongres mempertanyakan apakah akses terhadap presiden dapat dibeli oleh orang-orang yang mempunyai sumber daya finansial besar.

Trevor Milton dan Changpeng Zhao Juga Disorot

Laporan terbaru Komite Kehakiman Demokrat juga menyoroti beberapa penerima pengampunan lainnya. Trevor Milton, pendiri perusahaan kendaraan listrik Nikola yang dihukum karena menipu investor, disebut dalam laporan sebagai salah satu contoh yang sedang dipelajari. Laporan menyatakan Milton dan istrinya memberikan sumbangan lebih dari US$1,8 juta kepada komite yang mendukung Trump sebelum Milton menggunakan jasa pengacara yang memiliki hubungan dengan Trump dan akhirnya menerima pengampunan penuh.

Kasus lain adalah Changpeng Zhao, pendiri Binance. Laporan tersebut menyebut Zhao menggunakan jasa seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Donald Trump Jr. untuk melakukan lobi pengampunan. Pada saat yang sama, Binance disebut memiliki hubungan finansial dengan bisnis kripto keluarga Trump.

Sekali lagi, adanya hubungan finansial atau politik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pengampunan diberikan sebagai imbalan pembayaran. Justru hubungan-hubungan inilah yang sedang dipersoalkan oleh anggota Kongres dan menjadi dasar tuntutan transparansi.

Hampir US$1,7 Miliar Kewajiban Finansial Dihapus

Dampak terbesar yang disoroti laporan Kongres bukan hanya berakhirnya hukuman penjara, tetapi juga hilangnya kewajiban finansial para terpidana. Menurut Demokrat di Komite Kehakiman DPR, berbagai keputusan Trump telah menghapus hampir US$1,7 miliar dalam restitusi, denda, dan penyitaan.

Restitusi memiliki arti penting bagi korban karena merupakan uang yang secara hukum seharusnya dikembalikan untuk mengganti kerugian akibat kejahatan. Sementara itu, denda pemerintah dapat masuk ke berbagai mekanisme pendanaan federal, termasuk mendukung program bantuan bagi korban kejahatan. Karena itu, anggota Kongres menilai pengampunan yang menghapus kewajiban finansial tidak hanya memberikan keuntungan kepada terpidana, tetapi juga berpotensi merugikan korban dan masyarakat.

David Gentile hingga Carlos Watson

Laporan tersebut juga menampilkan sejumlah kasus lain. David Gentile, seorang eksekutif perusahaan investasi, disebut memperoleh pengurangan hukuman kurang dari dua pekan setelah mulai menjalani hukuman tujuh tahun. Kewajiban penyitaan sekitar US$15,5 juta juga disebut ikut dihapus. Laporan menyatakan Gentile membayar US$2,5 juta kepada seorang perantara yang memiliki hubungan dengan Trump untuk membantu mengupayakan grasi.

Ada pula kasus Adriana dan Andres Camberos, yang disebut memperoleh pengampunan sehingga hampir US$50 juta kewajiban restitusi kepada korban dan sekitar US$30 juta penyitaan dapat terhapus. Sementara itu, Carlos Watson, pendiri Ozy Media, mendapat pengurangan hukuman yang menurut laporan turut menghapus kewajiban finansial terkait kasus penipuan investor.

Laporan juga menyoroti pengampunan terhadap sejumlah individu dalam kasus suap internasional, dengan menyebut adanya sumbangan besar kepada organisasi politik yang mendukung Trump.

Kasus Mantan Anggota Kongres Stephen Buyer

Kontroversi mengenai pengampunan Trump juga menyentuh mantan anggota Kongres dari Partai Republik, Stephen Buyer. Pada Juni 2026, Trump memberikan pengampunan penuh kepada Buyer, mantan anggota DPR dari Indiana yang sebelumnya dihukum 22 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus perdagangan saham berdasarkan informasi orang dalam.

Buyer mendapat dukungan dari sejumlah mantan dan anggota Kongres Republik yang meminta Trump memberikan pengampunan. Trump kemudian menyetujui permintaan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa permohonan pengampunan tidak hanya datang dari jaringan pelobi profesional. Dukungan politik dari tokoh-tokoh berpengaruh juga dapat menjadi faktor yang menarik perhatian presiden.

Trump Punya Wewenang Pengampunan yang Sangat Luas

Secara konstitusional, presiden AS memang mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk memberikan pengampunan atas kejahatan federal. Pasal II Konstitusi AS memberikan presiden kewenangan untuk memberikan reprieves and pardons terhadap pelanggaran hukum federal, kecuali dalam perkara pemakzulan.

Karena itu, perdebatan yang berkembang bukan semata-mata apakah Trump memiliki kewenangan untuk mengampuni seseorang. Fokus penyelidikan Kongres adalah apakah kewenangan tersebut digunakan melalui proses yang transparan dan bebas dari pertukaran kepentingan.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa 96 persen pengampunan pada era Trump tidak mengikuti pedoman tradisional Departemen Kehakiman, sebuah temuan yang menurut para pengkritik memperkuat kekhawatiran mengenai meningkatnya peran jaringan informal dan hubungan pribadi. Pemerintahan Trump menolak tuduhan tersebut dan menyatakan kewenangan presiden dalam memberikan pengampunan sangat luas.

Gedung Putih Membantah Tuduhan

Pemerintahan Trump membantah bahwa proses pengampunan dijalankan sebagai mekanisme pay-to-play. Juru bicara Gedung Putih Abigail Jackson sebelumnya menyebut penyelidikan Demokrat sebagai bagian dari pesan politik. Pemerintah Trump juga mempertahankan posisi bahwa presiden memiliki kewenangan konstitusional yang luas dalam urusan grasi.

Dengan demikian, sampai saat ini belum tepat menyebut seluruh pengampunan Trump sebagai hasil “jual beli”. Yang telah terungkap adalah adanya sejumlah pembayaran kepada pelobi atau perantara, hubungan politik dan finansial dengan penerima grasi, serta pola pemberian pengampunan yang menurut anggota Kongres layak diperiksa lebih jauh.

Kongres Dorong Aturan Baru

Persoalan ini bahkan telah mendorong munculnya rancangan undang-undang baru. Pada Juli 2026, Dave Min dan Rep. Suhas Subramanyam memperkenalkan Pardon Transparency and Accountability Act of 2026. Rancangan tersebut antara lain akan mewajibkan presiden memberikan penjelasan tertulis atas setiap keputusan grasi, meminta Departemen Kehakiman menerbitkan kajian dampak terhadap proses hukum, memberi kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pandangan, serta memperkuat kewajiban pengungkapan aktivitas lobi yang berkaitan dengan pengampunan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa kontroversi pengampunan Trump telah berkembang dari sekadar perdebatan politik menjadi persoalan tata kelola pemerintahan dan transparansi.

Apa Dampaknya bagi Politik AS?

Skandal dugaan jual beli pengampunan berpotensi menjadi isu penting menjelang pemilu sela AS 2026. Demokrat dapat menggunakan temuan tersebut untuk mempertanyakan integritas pemerintahan Trump dan menuntut pengawasan lebih ketat jika mereka memperoleh kekuasaan mayoritas di Kongres. Sebaliknya, Partai Republik kemungkinan akan menekankan bahwa kewenangan pengampunan memang diberikan secara konstitusional kepada presiden dan bahwa sejumlah penerima grasi mengaku menjadi korban penegakan hukum yang mereka anggap bermotif politik.

Perdebatan ini pada akhirnya menyentuh pertanyaan yang lebih besar: apakah kewenangan pengampunan presiden merupakan instrumen keadilan dan belas kasih, atau dapat berubah menjadi jalur khusus bagi orang-orang yang memiliki uang dan koneksi politik?

Untuk saat ini, tuduhan pay-to-play masih menjadi objek penyelidikan dan perdebatan politik. Namun, besarnya nilai restitusi dan denda yang disebut telah terhapus—hampir US$1,7 miliar—serta banyaknya hubungan antara penerima grasi, donor, pelobi, dan orang-orang dekat Trump membuat isu tersebut diperkirakan terus menjadi sorotan Kongres dan publik AS.