Baru Jadi Ketum PBNU, Gus Kikin Langsung Mau Beri Prabowo KTA NU

JOMBANG — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih masa khidmat 2026-2031, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, langsung menyiapkan Kartu Tanda Anggota (KTA) NU untuk Presiden Prabowo Subianto. KTA tersebut rencananya diberikan saat Prabowo menghadiri sekaligus menutup Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Gus Kikin mengatakan KTA NU untuk Prabowo sebenarnya sudah tersedia. Tinggal menyerahkannya kepada Presiden pada momentum penutupan Muktamar ke-35 NU.

"Udah ada. Tinggal ngasihkan aja hari ini," kata Gus Kikin seusai ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031, Senin (31/8). Ia memastikan KTA tersebut akan diberikan kepada Prabowo dan ditandatangani oleh dirinya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru terpilih.

Prabowo Sebelumnya Tagih KTA NU

Rencana pemberian KTA tersebut bermula dari pernyataan Prabowo ketika membuka Muktamar ke-35 NU pada Kamis (27/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo sempat menagih KTA NU yang sebelumnya pernah dimintanya kepada Ketua Umum PBNU periode 2021-2026, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Prabowo bahkan mengatakan dirinya bersedia kembali datang ke lokasi Muktamar pada acara penutupan apabila KTA tersebut sudah tersedia. Momen tersebut disampaikan dalam suasana cair di tengah pidato Presiden. Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, termasuk NU dan Muhammadiyah.

Prabowo Siap Datang Jika KTA Sudah Ada

Saat membuka Muktamar, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya sudah cukup lama meminta KTA NU kepada Gus Yahya. Permintaan itu kemudian menjadi gurauan yang mendapat perhatian peserta Muktamar.

Prabowo mengatakan akan hadir kembali dalam penutupan Muktamar apabila KTA yang dimintanya sudah tersedia. Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Gus Kikin setelah dirinya resmi terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Kini, janji tersebut mendapatkan momentum baru karena KTA NU untuk Prabowo disebut sudah disiapkan.

Gus Kikin Baru Terpilih sebagai Ketum PBNU

Gus Kikin resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU. Sebelum masuk ke tahap AHWA, dilakukan penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Gus Kikin menjadi peraih suara terbanyak dengan 472 suara.

Empat nama lainnya yang masuk lima besar adalah KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib atau Gus Salam dengan 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dengan 258 suara, serta KH Abdul Ghofar Rozin atau Gus Rozin dengan 155 suara. Kelima nama tersebut kemudian diserahkan kepada sembilan anggota AHWA untuk dimusyawarahkan. Setelah musyawarah, AHWA sepakat menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Berpasangan dengan KH Miftachul Akhyar

Kepemimpinan baru PBNU akan berjalan dengan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum. KH Miftachul Akhyar sebelumnya juga telah ditetapkan kembali sebagai Rais Aam PBNU masa khidmat 2026-2031 melalui mekanisme AHWA. Dengan selesainya pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum, Muktamar ke-35 NU memasuki tahap akhir sebelum secara resmi ditutup.

KTA NU Akan Ditandatangani Gus Kikin

Gus Kikin menegaskan bahwa karena dirinya kini telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, KTA NU yang akan diberikan kepada Prabowo menjadi bagian yang akan ia tandatangani. "Iya jatahnya begitu. Kalau jadinya tadi pagi, kartunya ya tentu saya yang harus tanda tangan," ujar Gus Kikin.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian KTA kepada Prabowo dilakukan bertepatan dengan pergantian kepemimpinan di tubuh PBNU. KTA itu juga menjadi simbol penyambutan terhadap Presiden yang dijadwalkan hadir dalam penutupan Muktamar ke-35 NU.

Prabowo Soroti Peran Penting NU

Dalam pidato pembukaan Muktamar, Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap peran NU dalam perjalanan bangsa Indonesia. Presiden menilai NU memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan Indonesia. Karena itu, menurut Prabowo, pemerintah perlu terus menjaga hubungan baik dengan NU. Prabowo juga menyinggung pentingnya kedekatan pemerintah dengan Muhammadiyah. Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari pidato Presiden di hadapan para peserta Muktamar ke-35 NU.

Bukan Sekadar Kartu Anggota

KTA NU untuk Prabowo tentu menarik perhatian karena diberikan kepada seorang kepala negara. Namun, dalam konteks pernyataan Prabowo di Muktamar, permintaan tersebut disampaikan dalam suasana penuh keakraban.

NU sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan, bukan partai politik. Karena itu, pemberian KTA perlu dipahami dalam konteks keanggotaan organisasi dan hubungan sosial-keagamaan, bukan secara otomatis sebagai tanda afiliasi politik. Hal tersebut menjadi penting karena Muktamar ke-35 NU juga menghasilkan keputusan yang mempertegas posisi organisasi terhadap jabatan politik.

Rais Aam dan Ketum Dilarang Rangkap Jabatan Politik

Dalam Muktamar ke-35 NU, peserta menyepakati aturan bahwa Rais Aam dan Ketua Umum PBNU tidak boleh merangkap jabatan politik. Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil penting Muktamar dan menunjukkan adanya upaya menjaga posisi pucuk pimpinan NU agar tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.

Karena itu, pemberian KTA NU kepada Prabowo tidak serta-merta mengubah posisi NU sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hubungan antara NU dan pemerintah tetap dapat berjalan dalam kerangka kerja sama untuk kepentingan masyarakat dan bangsa, sembari menjaga independensi organisasi.

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Penutupan Muktamar

Setelah menyampaikan pidato pembukaan pada 27 Agustus, Prabowo kembali hadir dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU untuk acara penutupan pada Senin (31/8). Kehadiran Presiden tersebut sekaligus menjadi momentum yang ditunggu karena KTA NU yang sebelumnya ia minta disebut telah disiapkan.

Dalam agenda penutupan, Prabowo mendapat sambutan hangat dari peserta Muktamar. Ia juga tampak dikalungi sorban ketika tiba di arena penutupan Muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.

Momen Awal Kepemimpinan Gus Kikin

Pemberian KTA kepada Prabowo menjadi salah satu momen pertama Gus Kikin setelah resmi menjadi Ketua Umum PBNU. Sebagai pemimpin baru, Gus Kikin akan menghadapi pekerjaan besar untuk mengonsolidasikan organisasi setelah proses Muktamar yang cukup dinamis.

Sebelum terpilih, Gus Kikin sendiri telah menekankan pentingnya menjaga kerukunan di antara warga NU meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam Muktamar. Ia sebelumnya menyatakan siapa pun yang terpilih sebagai Ketua Umum harus dapat menjaga NU tetap rukun.

Hubungan NU dan Pemerintah ke Depan

Kepemimpinan Gus Kikin akan berlangsung pada periode ketika pemerintah Prabowo masih menjalankan berbagai agenda nasional. Hubungan PBNU dengan pemerintah tentu menjadi salah satu aspek yang akan mendapat perhatian. NU memiliki jaringan pesantren, lembaga pendidikan, badan sosial, dan struktur organisasi yang luas di berbagai daerah.

Pada saat yang sama, Muktamar telah menegaskan perlunya menjaga marwah organisasi dan membatasi rangkap jabatan politik bagi Rais Aam serta Ketua Umum. Keseimbangan antara kerja sama dengan pemerintah dan kemandirian organisasi menjadi salah satu tantangan penting bagi kepengurusan PBNU 2026-2031.

KTA Prabowo Jadi Simbol Keakraban

Pemberian KTA NU kepada Prabowo pada akhirnya menjadi momen yang cukup unik dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU. Prabowo yang awalnya menagih kartu tersebut kepada Gus Yahya kini mendapat kepastian bahwa KTA sudah disiapkan oleh kepemimpinan PBNU yang baru.

Gus Kikin memastikan kartu tersebut akan diberikan langsung kepada Presiden dalam kesempatan penutupan Muktamar. Dengan demikian, tak lama setelah resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031, Gus Kikin langsung menindaklanjuti permintaan Prabowo soal KTA NU. Kartu tersebut telah disiapkan dan rencananya diserahkan kepada Prabowo saat penutupan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang. Momen ini sekaligus menjadi awal hubungan Gus Kikin dengan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pimpinan baru PBNU, dengan tetap berada dalam kerangka independensi organisasi dan keputusan Muktamar.