BI Perketat Insentif Likuiditas Bank Mulai 1 September, Ini Skemanya

Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai 1 September 2026. Kebijakan baru ini diarahkan untuk memperluas likuiditas perbankan sekaligus mengatasi ketimpangan distribusi likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Perubahan tersebut bukan berarti BI menghapus insentif bagi bank. Sebaliknya, BI mengubah desain dan alokasi insentif agar manfaat likuiditas lebih terarah, terutama untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor prioritas dan memperdalam pasar uang.

Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2026, BI menyebut penyempurnaan KLM akan meningkatkan total insentif maksimal menjadi 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dari sebelumnya maksimal 5,5% DPK.

Apa Itu KLM?

KLM merupakan instrumen makroprudensial BI yang dirancang untuk mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Secara sederhana, insentif tersebut diberikan melalui pengurangan kewajiban giro bank di BI dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) secara rata-rata. Dengan adanya ruang likuiditas tersebut, bank memiliki tambahan kapasitas untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan.

KLM pertama kali diterapkan pada 2020 dan kemudian beberapa kali disempurnakan mengikuti kondisi perekonomian serta kebutuhan kebijakan moneter dan makroprudensial. Mulai Desember 2025, KLM juga menggunakan pendekatan yang lebih forward looking, yakni pemberian insentif berbasis kinerja dan komitmen penyaluran kredit atau pembiayaan bank ke sektor-sektor tertentu.

Total Insentif Naik Jadi Maksimal 6% DPK

Salah satu perubahan utama yang mulai berlaku 1 September 2026 adalah peningkatan batas maksimum total KLM. Sebelumnya, bank dapat memperoleh insentif hingga 5,5% dari DPK. Dengan aturan baru, batas tersebut dinaikkan menjadi maksimal 6% dari DPK. Kenaikan batas ini memberikan ruang lebih besar bagi bank untuk memperoleh insentif likuiditas dari BI. Namun, tambahan insentif tersebut tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh bank.

Besaran yang diterima masing-masing bank tetap bergantung pada pemenuhan kriteria dan kinerja yang ditetapkan dalam kebijakan KLM.

Skema Baru KLM Mulai 1 September

Penyempurnaan KLM mengubah komposisi alokasi insentif. BI membagi skema baru menjadi dua bagian utama.

1. Financing Channel Maksimal 4% DPK

Alokasi pertama adalah financing channel, yaitu insentif yang diberikan berkaitan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas. Dalam skema sebelumnya, alokasi untuk financing channel maksimal mencapai 4,5% dari DPK. Mulai 1 September 2026, batas tersebut disesuaikan menjadi maksimal 4% dari DPK.

Penyesuaian ini bukan berarti BI berhenti mendorong kredit ke sektor prioritas. Penyaluran kredit tetap menjadi bagian penting dari KLM, tetapi sebagian ruang insentif dialihkan untuk tujuan lain, yakni memperkuat likuiditas dan pendalaman pasar uang.

2. KLM Pendalaman Pasar Uang Maksimal 2% DPK

Komponen baru yang mendapat perhatian besar adalah KLM Pendalaman Pasar Uang (KLM PPU). BI menyediakan insentif maksimal 2% dari DPK bagi bank yang menjaga rasio kepemilikan surat berharga pada tingkat optimal sesuai ketentuan BI. KLM PPU ditujukan untuk membantu mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang domestik.

KLM PPU ini menggantikan dua kanal dalam desain sebelumnya, yaitu interest rate channel dan financing to funding channel. Dengan demikian, desain baru KLM tidak hanya melihat seberapa besar bank menyalurkan kredit, tetapi juga bagaimana bank mengelola likuiditas dan kepemilikan surat berharga dalam sistem keuangan.

Ringkasan Skema KLM Baru

Secara sederhana, perubahan KLM mulai 1 September 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa BI menggeser sebagian fokus KLM dari sekadar mendorong penyaluran kredit menuju penguatan ekosistem likuiditas dan pasar uang.

Mengapa BI Mengubah Skema KLM?

BI melihat kebutuhan untuk meningkatkan ekspansi likuiditas sekaligus mengurangi segmentasi likuiditas yang terjadi di pasar uang dan perbankan. Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2026, BI menyebut penyempurnaan KLM dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Kebijakan tersebut juga diintegrasikan dengan agenda percepatan pendalaman pasar uang.

Dengan kondisi tersebut, BI ingin memastikan likuiditas tidak hanya tersedia di sistem perbankan secara agregat, tetapi juga dapat bergerak secara lebih efektif ke bagian-bagian sistem keuangan yang membutuhkan.

Bank Tetap Didorong Salurkan Kredit

Meskipun alokasi financing channel diturunkan dari maksimal 4,5% menjadi 4% DPK, penyaluran kredit tetap menjadi salah satu tujuan utama KLM. BI tetap memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas.

Sektor prioritas tersebut menjadi bagian dari strategi BI untuk memastikan kebijakan likuiditas dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi riil, bukan hanya meningkatkan dana yang mengendap di sektor keuangan. Dengan kata lain, bank tetap memiliki insentif untuk meningkatkan fungsi intermediasi.

Apa Manfaatnya bagi Perbankan?

Bagi bank, peningkatan batas maksimal KLM menjadi 6% DPK memberikan potensi ruang insentif yang lebih besar. Namun, bank harus memenuhi kriteria yang ditetapkan BI untuk memperoleh manfaat tersebut. Bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas dapat memperoleh insentif melalui financing channel. Sementara itu, bank yang mampu menjaga kepemilikan surat berharga pada tingkat yang ditetapkan dapat memperoleh alokasi melalui KLM PPU.

Desain tersebut diharapkan membuat bank memiliki lebih banyak pilihan dalam mengoptimalkan pengelolaan likuiditas.

Bagaimana Dampaknya bagi Kreditur?

Bagi masyarakat dan dunia usaha, perubahan KLM diharapkan tetap mendukung tersedianya pembiayaan perbankan. Namun, peningkatan insentif KLM tidak otomatis berarti seluruh suku bunga kredit akan langsung turun. Penetapan suku bunga kredit bank dipengaruhi banyak faktor, antara lain biaya dana, risiko kredit, kondisi likuiditas, persaingan antarbank, serta kebijakan moneter.

Karena itu, dampak perubahan KLM terhadap debitur akan bergantung pada bagaimana bank menerjemahkan tambahan ruang likuiditas tersebut ke dalam kebijakan penyaluran kredit.

BI Juga Fokus pada Pendalaman Pasar Uang

Salah satu perubahan paling penting adalah munculnya KLM PPU. Melalui kanal ini, BI ingin mendorong bank menjaga kepemilikan surat berharga pada tingkat optimal. Tujuannya bukan semata-mata meningkatkan kepemilikan aset surat berharga, tetapi memperkuat aktivitas dan kedalaman pasar uang.

Pasar uang yang lebih dalam dapat membantu meningkatkan efisiensi transmisi kebijakan moneter dan memperbaiki mekanisme pengelolaan likuiditas antarbank. BI sebelumnya juga telah memperluas instrumen operasi moneter dan underlying transaksi repo sebagai bagian dari agenda pendalaman pasar uang.

KLM Bukan Bantuan Tunai untuk Bank

Penting untuk dipahami bahwa istilah insentif likuiditas tidak berarti BI memberikan uang tunai secara langsung kepada bank. KLM merupakan instrumen kebijakan makroprudensial yang memberikan ruang bagi bank dalam pengelolaan kewajiban giro di BI berdasarkan kriteria tertentu.

Karena itu, semakin besar insentif yang diterima bank tidak berarti bank mendapatkan dana gratis tanpa kewajiban. Bank tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI dan menjalankan fungsi intermediasi secara sehat serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Berlaku Efektif 1 September 2026

Penyempurnaan KLM tersebut akan berlaku efektif mulai 1 September 2026. BI telah memasukkan implementasi kebijakan tersebut sebagai bagian dari agenda kebijakan makroprudensial pada semester II 2026. Dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2026, BI kembali menegaskan bahwa KLM Pendalaman Pasar Uang akan berlaku efektif pada 1 September 2026.

Kebijakan tersebut berjalan bersamaan dengan sejumlah agenda BI lainnya untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Arah Kebijakan BI ke Depan

Penyempurnaan KLM memperlihatkan bahwa BI tidak hanya mengejar peningkatan jumlah kredit, tetapi juga berupaya memperbaiki bagaimana likuiditas beredar di sistem keuangan. Dengan total insentif maksimal yang naik menjadi 6% DPK, BI memberikan ruang yang lebih besar kepada perbankan. Namun, ruang tersebut diarahkan melalui mekanisme yang lebih spesifik, yakni penyaluran kredit ke sektor prioritas dan pendalaman pasar uang.

Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Kesimpulan

Mulai 1 September 2026, Bank Indonesia menerapkan penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Skema barunya menaikkan total insentif maksimal dari 5,5% menjadi 6% DPK. Namun, alokasinya diubah. Financing channel untuk kredit atau pembiayaan sektor prioritas menjadi maksimal 4% DPK, sementara KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) mendapatkan alokasi maksimal 2% DPK.

KLM PPU menggantikan interest rate channel dan financing to funding channel. Fokusnya adalah membantu mengatasi segmentasi likuiditas sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang.

Bagi perbankan, perubahan ini membuka ruang insentif yang lebih besar, tetapi manfaatnya tetap bergantung pada pemenuhan kriteria BI. Bagi masyarakat dan dunia usaha, kebijakan tersebut diharapkan memperkuat penyaluran kredit dan pembiayaan, meski tidak secara otomatis menjamin turunnya suku bunga kredit.

Dengan demikian, mulai September 2026, arah KLM menjadi lebih luas: bukan hanya mendorong kredit, tetapi juga memastikan likuiditas perbankan dan pasar uang dapat bergerak lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.