Mabes TNI Nyatakan Siap Terlibat dalam Pengamanan Aksi 27 Agustus

Jakarta – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menyatakan siap dilibatkan dalam pengamanan aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026. Namun, TNI menegaskan bahwa pengamanan demonstrasi pada dasarnya merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan TNI dapat memberikan bantuan apabila diperlukan dan terdapat permintaan dari kepolisian. Dengan demikian, keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi bukan berarti mengambil alih tugas Polri, melainkan memberikan dukungan atau perkuatan sesuai kebutuhan di lapangan. “Pengamanan yang pasti tugas Polri ya, TNI membantu perkuatan atas permintaan,” kata Muhammad Nas.

TNI Siap Berikan Perkuatan

Pernyataan Mabes TNI tersebut disampaikan menjelang aksi penyampaian pendapat yang akan digelar pada 27 Agustus. Muhammad Nas memastikan institusinya siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membantu menjaga situasi keamanan.

Meski demikian, Mabes TNI belum mengungkapkan berapa jumlah personel yang dipersiapkan untuk membantu pengamanan. Saat ditanya mengenai kekuatan personel yang dapat dikerahkan, Muhammad Nas tidak memberikan angka secara rinci.

Hal ini menunjukkan bahwa pola pengerahan personel TNI masih bergantung pada kebutuhan serta koordinasi dengan pihak kepolisian. Polri tetap menjadi institusi utama yang bertanggung jawab terhadap pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Polri Tetap Jadi Penanggung Jawab Utama

Dalam pengamanan aksi demonstrasi, TNI dan Polri memiliki peran yang berbeda. Polri menjadi pihak utama yang menangani keamanan dan ketertiban selama kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung. Sementara itu, TNI dapat memberikan bantuan perkuatan apabila terdapat permintaan. Skema tersebut juga ditegaskan langsung oleh Kapuspen Mabes TNI sehingga tidak ada perubahan mengenai tanggung jawab utama pengamanan aksi.

Kepolisian sendiri telah menyampaikan kesiapan untuk memberikan pelayanan serta pengamanan kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia berharap seluruh rangkaian aksi berlangsung secara damai, tertib, dan kondusif.

Polisi Ingatkan Massa Tetap Tertib

Polri juga mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Masyarakat diminta tetap menghormati hak warga lainnya yang menggunakan ruang publik. Menurut Isir, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Karena itu, peserta aksi diharapkan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum ataupun merugikan masyarakat lain. Polri meminta masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik sekaligus ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan di Sejumlah Titik

Di Jakarta, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan pengamanan untuk menghadapi aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus. Sejumlah kawasan menjadi perhatian aparat, termasuk Gedung DPR/MPR RI hingga kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan jalur menuju Istana Kepresidenan. Dalam persiapannya, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam atau pamdal.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut sejumlah titik tersebut telah menjadi bagian dari kesiapan pengamanan penyampaian aspirasi. Koordinasi lintas instansi dilakukan untuk memastikan kegiatan masyarakat tetap dapat berlangsung sekaligus menjaga aktivitas warga lainnya agar tidak terganggu secara berlebihan.

Diperkirakan Ada Ratusan Peserta Aksi

Salah satu konsentrasi massa diperkirakan berada di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, terdapat perkiraan sekitar 500 orang yang akan mengikuti aksi tersebut dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan sejumlah aliansi masyarakat lainnya.

Jumlah tersebut merupakan perkiraan berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang diterima pihak kepolisian. Kondisi di lapangan tetap dapat berubah sesuai perkembangan mobilisasi peserta. Kepolisian dan aparat terkait pun menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama kegiatan berlangsung.

Aparat Tidak Ingin Hak Demonstrasi Terhambat

Meski menyiapkan pengamanan, aparat menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi. Polda Metro Jaya menyatakan aparat keamanan bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menghambat hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pendekatan pengamanan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat umum. Masyarakat yang mengikuti aksi diharapkan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kericuhan, sementara aparat bertugas memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.

Massa Diimbau Tidak Merusak Fasilitas Publik

Polda Metro Jaya juga mengingatkan peserta aksi agar menjaga fasilitas umum selama demonstrasi berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto meminta masyarakat yang menyampaikan aspirasi tidak merusak fasilitas publik serta tetap memperhatikan aktivitas masyarakat lainnya.

Menurut kepolisian, penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara santun dan bertanggung jawab tanpa harus mengganggu kepentingan masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi. Imbauan tersebut menjadi penting karena sejumlah lokasi yang menjadi titik aksi merupakan kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.

TNI dan Polri Koordinasi Hadapi Aksi 27 Agustus

Kesiapan TNI untuk membantu pengamanan menunjukkan adanya koordinasi antara kedua institusi keamanan dalam menghadapi kegiatan penyampaian pendapat pada 27 Agustus. Namun, Mabes TNI kembali menegaskan bahwa pengerahan personel TNI bersifat membantu atau memperkuat Polri atas permintaan, bukan mengambil alih fungsi kepolisian dalam pengamanan demonstrasi.

Jumlah personel TNI yang berpotensi dilibatkan juga belum disampaikan secara terbuka. Besaran kekuatan di lapangan nantinya akan menyesuaikan kebutuhan dan hasil koordinasi aparat. Sementara itu, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat yang akan mengikuti aksi untuk menjaga persatuan dan menghindari tindakan provokatif.

Pemerintah Jaga Situasi Tetap Kondusif

Menjelang aksi 27 Agustus, pemerintah dan aparat keamanan sama-sama mengharapkan kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung damai. Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan hak masyarakat lainnya. Peserta aksi juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Dengan kesiapan Polri, dukungan TNI apabila diperlukan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pengamanan aksi 27 Agustus diharapkan dapat berlangsung secara proporsional. Pada akhirnya, kelancaran aksi tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat keamanan, tetapi juga pada kedisiplinan peserta dalam menyampaikan aspirasi. Jika seluruh pihak mampu menjaga ketertiban dan menghormati hak satu sama lain, aksi demonstrasi dapat berlangsung sebagai bagian dari proses demokrasi tanpa menimbulkan gangguan keamanan yang lebih luas.