Malaysia Pilih Diplomatik ASEAN Atasi Kabut Asap dari Indonesia

KUALA LUMPUR — Pemerintah Malaysia memilih jalur diplomatik melalui ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas yang kembali berdampak ke sejumlah wilayah negara tersebut. Langkah ini diambil ketika kualitas udara di beberapa kawasan Malaysia memburuk akibat asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan ASEAN merupakan wadah yang paling tepat untuk membahas persoalan yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Malaysia pun akan menggunakan mekanisme diplomatik ASEAN untuk mencari solusi terhadap persoalan kabut asap lintas batas. "Masalah kabut asap paling baik diselesaikan melalui saluran diplomatik ASEAN," kata Mohamad Hasan seperti dilaporkan media Malaysia, Sabtu (22/8/2026).

Malaysia Siapkan Surat ke ASEAN

Pemerintah Malaysia berencana menyampaikan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN terkait persoalan kabut asap tersebut. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup, juga disebut akan berkomunikasi dengan mitranya di Indonesia.

Surat tersebut menjadi bagian dari upaya Malaysia membawa persoalan kabut asap lintas batas ke tingkat regional, bukan semata-mata menjadikannya persoalan bilateral antara Kuala Lumpur dan Jakarta. Sebelumnya, Malaysia memang telah menyatakan bahwa masalah kabut asap membutuhkan koordinasi negara-negara ASEAN. Pemerintah Malaysia menilai persoalan tersebut bersifat regional karena kebakaran di satu negara dapat menimbulkan dampak kualitas udara di negara tetangga.

Sarawak Jadi Salah Satu Wilayah Terdampak

Kabut asap saat ini menjadi perhatian khusus Malaysia karena sejumlah wilayah mengalami penurunan kualitas udara. Sarawak, yang berada di Pulau Kalimantan dan berdekatan dengan wilayah Indonesia, menjadi salah satu kawasan yang terdampak.

Laporan terbaru menyebut kualitas udara di Serian, Sarawak, sempat masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan. Lebih dari 600 sekolah di Sarawak dilaporkan ditutup akibat kualitas udara yang berbahaya, dengan dampak terhadap sekitar 200 ribu siswa.

Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana kebakaran hutan dan lahan dapat berkembang menjadi persoalan lintas batas. Asap yang terbawa angin tidak mengenal batas administratif negara sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi antarpemerintah.

Malaysia dan Indonesia Sebelumnya Sudah Tingkatkan Kerja Sama

Keputusan Malaysia membawa persoalan tersebut ke jalur diplomatik ASEAN bukan berarti komunikasi dengan Indonesia terhenti. Sebaliknya, Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati peningkatan kerja sama dalam menghadapi karhutla dan kabut asap.

Pada 18 Agustus 2026, Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Arthur Joseph Kurup mengatakan kedua negara meningkatkan kolaborasi dalam pemantauan titik panas, penegakan hukum terhadap pembakaran terbuka, hingga kemungkinan operasi penyemaian awan lintas batas. Malaysia bahkan membuka kemungkinan berbagi wilayah udara dan aset apabila operasi penyemaian awan diperlukan untuk membantu mengatasi kondisi kering yang meningkatkan risiko kebakaran.

Kurup menekankan bahwa kabut asap bukan masalah yang hanya dihadapi satu negara. Dampak kebakaran di negara tetangga juga dapat dirasakan Malaysia sehingga diperlukan upaya bersama.

Ancaman El Nino Perbesar Risiko Karhutla

Persoalan kabut asap tahun ini juga berlangsung di tengah meningkatnya risiko cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino. Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia sebelumnya menyebut laporan ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) memperkirakan El Nino pada 2026 dapat lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Periode kering yang lebih panjang dikhawatirkan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki lahan gambut luas.

Lembaga riset Singapore Institute of International Affairs juga memperingatkan bahwa risiko kabut asap lintas batas di Asia Tenggara pada 2026 tergolong tinggi, dengan Agustus hingga September disebut sebagai periode paling rawan. Kondisi cuaca tersebut membuat pencegahan karhutla menjadi semakin penting. Ketika lahan berada dalam kondisi sangat kering, api dapat lebih mudah menyebar dan menghasilkan asap dalam jumlah besar.

Indonesia Aktif Gunakan Mekanisme ASEAN

Di sisi lain, Indonesia juga telah menegaskan penggunaan mekanisme ASEAN dalam menghadapi dampak karhutla dan kabut asap lintas batas. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga serta memanfaatkan mekanisme pemantauan dan pertukaran informasi di bawah kerangka ASEAN. Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), perjanjian yang menjadi dasar kerja sama negara-negara ASEAN dalam menangani polusi asap lintas batas.

Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan ke-27 Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution di Bali pada Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas implementasi AATHP, penguatan koordinasi regional, serta langkah antisipasi menghadapi meningkatnya risiko karhutla akibat perubahan iklim.

Ada Kerangka Kerja Sama untuk Penanganan Kabut Asap

ASEAN sebenarnya telah memiliki kerangka kerja khusus untuk persoalan kabut asap lintas batas. AATHP menjadi salah satu instrumen utama yang memungkinkan negara-negara anggota melakukan pertukaran informasi, pemantauan, serta koordinasi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Pada pertemuan regional di Bali pada Juli lalu, negara-negara yang terlibat kembali menegaskan komitmen terhadap pelaksanaan AATHP dan penguatan kemampuan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control.

Indonesia juga memperkuat mekanisme tersebut dengan keberadaan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control yang berkantor di Jakarta. Pemerintah Indonesia menyebut pusat koordinasi itu ditujukan untuk mempercepat kerja sama regional dalam merespons polusi asap lintas batas.

Diplomasi Dipilih untuk Mencegah Ketegangan

Pilihan Malaysia menggunakan jalur diplomatik ASEAN juga menunjukkan upaya menyelesaikan persoalan kabut asap tanpa memperbesar ketegangan bilateral. Dengan membawa masalah tersebut ke tingkat ASEAN, Malaysia dapat mendorong koordinasi bersama sekaligus melibatkan negara-negara lain yang juga berpotensi terdampak kabut asap.

Pendekatan regional menjadi semakin penting karena persoalan karhutla tidak hanya menyangkut sumber kebakaran, tetapi juga faktor cuaca, kondisi lahan, penegakan hukum, pemantauan titik panas, serta kesiapan menghadapi musim kering. Malaysia sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa masalah kabut asap merupakan persoalan kawasan yang membutuhkan tindakan bersama.

Tantangan Penanganan Kabut Asap ke Depan

Tantangan terbesar bagi negara-negara ASEAN adalah memastikan kerja sama tersebut menghasilkan tindakan nyata di lapangan. Pertukaran informasi harus diikuti dengan pemadaman kebakaran secara cepat, pencegahan pembakaran terbuka, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta pemulihan kawasan yang rentan terbakar.

Indonesia mencatat ribuan titik panas dalam periode pemantauan terbaru dan pemerintah telah mengambil langkah hukum terhadap sejumlah orang yang diduga terkait pembakaran atau pembukaan lahan secara ilegal.

Bagi Malaysia, langkah diplomatik melalui ASEAN menjadi upaya untuk memastikan persoalan tersebut mendapat respons terkoordinasi. Sementara bagi Indonesia, tantangannya adalah menunjukkan bahwa pengendalian karhutla dilakukan secara serius sekaligus menjaga kerja sama dengan negara-negara tetangga.

Dengan risiko El Nino yang masih menjadi perhatian, Agustus hingga September berpotensi menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutla dan kabut asap di kawasan. Karena itu, efektivitas koordinasi Indonesia, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya akan menjadi faktor penting untuk mencegah persoalan kabut asap berkembang menjadi krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat yang lebih luas.