Menteri Dody Gandeng BRIN Ubah Air Laut Jadi Tawar di NTT Usai Gempa

Jakarta – Pemerintah menyiapkan terobosan untuk mengatasi persoalan air bersih yang dihadapi masyarakat Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mencari teknologi yang memungkinkan air laut diolah menjadi air tawar.

Langkah tersebut ditempuh karena kerusakan infrastruktur air bersih akibat gempa cukup parah, sementara kondisi geografis Pulau Palue membuat pencarian sumber air baru tidak mudah. Kementerian PU menilai teknologi pengolahan atau desalinasi air laut dapat menjadi alternatif yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

Dody mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Kepala BRIN untuk mengetahui teknologi yang dapat digunakan dalam mengonversi air laut menjadi air tawar. “Saya sudah kontak Kepala BRIN, siapa tahu mereka punya teknologi apa pun untuk mengonversi air laut itu menjadi tawar. Itu menurut saya akan jauh lebih efektif dan efisien.”

Pernyataan tersebut disampaikan Dody dalam rapat koordinasi bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, jajaran Pemkab Sikka, serta seluruh balai Kementerian PU di Sikka pada Minggu (23/8/2026) malam.

Gempa Rusak Ratusan Infrastruktur Air Bersih

Krisis air bersih menjadi salah satu persoalan utama dalam penanganan pascagempa di Kabupaten Sikka. Berdasarkan data Kementerian PU dan Pemkab Sikka, sebanyak 495 prasarana air bersih terdampak gempa.

Dari jumlah tersebut, 481 unit mengalami kerusakan berat. Kondisi ini menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk mengembalikan pelayanan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang paling terdampak seperti Kecamatan Palue.

Kerusakan terutama terjadi pada Bak Penampung Air Hujan (BPAH) milik masyarakat di Palue. Infrastruktur tersebut selama ini menjadi salah satu sumber penting untuk memenuhi kebutuhan air warga di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air tawar. Sementara itu, sejumlah infrastruktur air bersih milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di wilayah daratan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang mulai diperbaiki.

Palue Hadapi Tantangan Geografis

Dody mengatakan persoalan air bersih di Palue tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Pulau tersebut memiliki kondisi geografis yang relatif kecil dan berada di kawasan dengan gunung berapi yang masih aktif. Kondisi tersebut membuat pencarian sumber air tawar menjadi lebih sulit.

“Saya sudah perkirakan, ini kan pulau tidak terlalu besar, kemudian saya juga terinfokan ada gunung berapi yang lumayan masih aktif, jadi saya sudah bayangkan bahwa itu akan susah mencari sumber air bersih,” kata Dody. Karena itulah, pemerintah mulai mencari alternatif selain hanya mengandalkan sumber air tawar yang tersedia di pulau.

Pemanfaatan air laut menjadi salah satu pilihan yang dinilai potensial mengingat Palue merupakan wilayah kepulauan dengan akses langsung terhadap sumber air laut dalam jumlah sangat besar.

Teknologi Air Laut Jadi Air Tawar

Teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar pada dasarnya dikenal sebagai desalinasi. Teknologi tersebut bekerja dengan memisahkan kandungan garam dan mineral tertentu dari air laut sehingga menghasilkan air dengan kadar garam yang jauh lebih rendah dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan setelah melalui proses pengolahan yang memenuhi standar.

Dalam konteks Palue, teknologi tersebut sedang dijajaki sebagai solusi penyediaan air bersih. Namun, pemerintah belum menyatakan teknologi tertentu telah dipilih atau dipasang di lokasi. Dody baru menyampaikan bahwa Kementerian PU telah menghubungi BRIN untuk mencari kemungkinan teknologi yang sesuai dengan kondisi Palue.

Artinya, tahap yang dilakukan saat ini masih berupa penjajakan dan pencarian solusi teknologi, bukan pengumuman bahwa instalasi desalinasi sudah beroperasi.

Mengapa BRIN Dilibatkan?

Pelibatan BRIN dilakukan untuk memanfaatkan kapasitas riset dan inovasi nasional dalam mencari teknologi yang paling sesuai. Kebutuhan di Palue bukan hanya soal menghasilkan air tawar. Teknologi yang digunakan juga harus mempertimbangkan kondisi geografis pulau, kebutuhan masyarakat, sumber energi untuk menjalankan sistem, kemudahan pengoperasian, biaya, serta keberlanjutan pemeliharaannya.

Karena itu, pemerintah membutuhkan solusi yang tidak hanya bisa bekerja secara teknis, tetapi juga realistis diterapkan dalam kondisi pascabencana. Dody bahkan menilai apabila teknologi konversi air laut dapat diterapkan secara efektif, pendekatan tersebut dapat menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan harus terus mencari sumber air tawar baru di pulau dengan kondisi geografis yang menantang.

Air Bersih Jadi Prioritas Pemerintah

Upaya mencari teknologi desalinasi bukan langkah pertama Kementerian PU untuk membantu masyarakat terdampak gempa. Sebelumnya, Kementerian PU telah mengirimkan hidran umum dan mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak gempa di sejumlah wilayah NTT.

Dody sebelumnya mengatakan kebutuhan air bersih menjadi keluhan utama masyarakat yang terdampak. Kondisi geografis Flores dan NTT yang relatif kering membuat pencarian sumber air menjadi persoalan tersendiri, sehingga distribusi air menggunakan mobil tangki dilakukan sebagai langkah darurat. Bantuan air bersih tersebut antara lain diarahkan kepada warga di Kabupaten Ende dan Nagekeo.

Di Nagekeo, bantuan air bersih disiapkan untuk masyarakat di tenda pengungsian Kelurahan Maupongo yang mencakup 152 kepala keluarga. Sementara di Kabupaten Ende, dukungan air bersih diarahkan ke Desa Raporendu, Desa Randotonda, dan Desa Ndetundora yang secara keseluruhan melayani 725 kepala keluarga atau 2.609 jiwa. Langkah distribusi air ini menjadi solusi jangka pendek, sementara pencarian solusi yang lebih permanen terus dilakukan.

Sanitasi Juga Rusak Parah

Selain air bersih, sektor sanitasi ikut terdampak gempa. Data Kementerian PU mencatat terdapat 371 prasarana sanitasi yang mengalami kerusakan. Sebanyak 302 unit di antaranya mengalami kerusakan berat, terutama fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) milik masyarakat di Kecamatan Palue.

Kerusakan sanitasi berpotensi meningkatkan persoalan kesehatan apabila tidak segera ditangani. Karena itu, pemulihan air bersih dan sanitasi harus dilakukan secara bersamaan. Ketersediaan air yang cukup tanpa fasilitas sanitasi yang layak tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan pelayanan dasar masyarakat setelah bencana.

Pemerintah Siapkan Anggaran Tanggap Darurat

Percepatan pemulihan infrastruktur di NTT juga didukung anggaran tanggap darurat. Dody sebelumnya menyampaikan Kementerian PU mengalokasikan sekitar Rp100 miliar dari anggaran yang tersedia untuk penanganan tanggap darurat bencana gempa di NTT. Anggaran tersebut digunakan dalam fase awal penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

Kementerian PU juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbarui data kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Langkah ini penting karena kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat, terutama setelah bencana besar yang merusak infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.

Gempa M 7,7 Guncang NTT

Gempa yang menjadi latar penanganan tersebut terjadi pada 15 Agustus 2026. BMKG mencatat gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada pukul 04.58 WIB. Episenter gempa berada di laut, sekitar 30 kilometer arah timur laut Nagekeo, NTT, pada kedalaman yang berkaitan dengan aktivitas Flores Back-Arc Thrust. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami, yang kemudian diakhiri setelah tidak lagi ditemukan kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di pesisir terdampak.

Dampak gempa kemudian meluas ke sejumlah sektor, termasuk infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, fasilitas publik, air bersih, dan sanitasi. Karena itu, pemerintah menghadapi tantangan pemulihan yang tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan, tetapi juga memastikan masyarakat bisa kembali memperoleh layanan dasar.

Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Penanganan kebutuhan air bersih di Palue kini dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pemerintah memenuhi kebutuhan mendesak melalui distribusi air dan dukungan sarana darurat. Kedua, pemerintah mencari solusi yang lebih berkelanjutan, termasuk kemungkinan memanfaatkan teknologi untuk mengolah air laut menjadi air tawar.

Jika teknologi tersebut dinilai layak dan dapat diterapkan, desalinasi berpotensi menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk wilayah kepulauan yang memiliki sumber air laut melimpah tetapi terbatas dalam ketersediaan air tawar. Namun, efektivitasnya tetap akan bergantung pada hasil kajian teknis, biaya operasional, kebutuhan energi, kapasitas produksi, serta kemudahan pemeliharaan di lokasi.

Dody: Pemerintah Terus Upayakan Solusi untuk Palue

Dody menegaskan pemerintah akan terus mencari cara agar masyarakat Palue dapat memperoleh kebutuhan dasar setelah bencana. Ia menyebut penanganan tersebut dilakukan sebagai bagian dari arahan dan dukungan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.

Bagi masyarakat Palue, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kerusakan ratusan sarana air bersih membuat pemerintah harus bergerak cepat sekaligus memikirkan solusi yang dapat bertahan dalam jangka panjang.

Dengan menggandeng BRIN untuk menjajaki teknologi konversi air laut menjadi air tawar, pemerintah kini mencoba mengubah keterbatasan sumber air tawar menjadi peluang pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekitar pulau. Langkah tersebut masih berada pada tahap penjajakan teknologi. Namun, jika solusi yang sesuai berhasil ditemukan dan diterapkan, teknologi pengolahan air laut dapat menjadi salah satu terobosan penting dalam pemulihan masyarakat Palue sekaligus memperkuat ketahanan air di wilayah kepulauan NTT.