Pemerintah Luruskan soal Emas 1.800 Ton di Bawah Bantal Warga RI

Jakarta — Pemerintah meluruskan pernyataan mengenai sekitar 1.800 ton emas milik masyarakat Indonesia yang disebut tersimpan “di bawah bantal”. Istilah tersebut sempat menimbulkan berbagai tafsir karena seolah-olah menunjukkan adanya emas dalam jumlah sangat besar yang secara harfiah disimpan di bawah bantal oleh masyarakat.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa ungkapan tersebut merupakan metafora untuk menggambarkan akumulasi kepemilikan emas masyarakat yang terbentuk selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

Dengan demikian, angka 1.800 ton bukan berarti pemerintah menemukan emas sebanyak itu secara fisik di bawah bantal atau tempat tidur warga. Sebagian emas masyarakat memang masih disimpan secara pribadi di rumah, tetapi istilah “di bawah bantal” digunakan untuk menggambarkan aset emas yang belum masuk atau belum dimanfaatkan secara optimal dalam sistem keuangan formal.

Berawal dari Pernyataan Airlangga

Pembicaraan mengenai emas masyarakat tersebut mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan potensi kepemilikan emas masyarakat dalam acara peluncuran Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di Jakarta pada 20 Agustus 2026.

Saat itu, Airlangga menyebut terdapat sekitar 1.800 ton emas masyarakat yang masih disimpan secara pribadi. Nilainya disebut mencapai sekitar US$252 miliar, atau sekitar Rp4.460 triliun dengan asumsi kurs Rp17.700 per dolar AS.

Pernyataan tersebut kemudian ramai diberitakan dengan istilah “emas di bawah bantal”. Ungkapan itu menarik perhatian publik karena jumlah 1.800 ton sangat besar jika dibayangkan sebagai emas fisik yang disimpan secara harfiah di rumah-rumah masyarakat. Pemerintah kemudian memberikan klarifikasi agar angka tersebut tidak disalahartikan.

Bukan Emas Tambahan dari Tambang

Haryo menjelaskan bahwa angka 1.800 ton emas yang diperkirakan dimiliki masyarakat berbeda dengan cadangan emas Indonesia. Indonesia sendiri diperkirakan memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton, dengan produksi emas sekitar 90 ton per tahun. Sementara itu, estimasi 1.800 ton merupakan gambaran mengenai kepemilikan emas yang berada di tangan masyarakat.

Artinya, kedua angka tersebut tidak boleh dijumlahkan begitu saja untuk menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki 5.400 ton cadangan emas. Cadangan emas merujuk pada sumber daya mineral yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, sedangkan emas masyarakat merupakan aset yang sudah dimiliki individu atau rumah tangga, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas fisik lainnya.

“Potensi sekitar 1.800 ton emas masyarakat, dengan nilai sekitar US$252 miliar, merupakan gambaran besarnya aset emas yang dimiliki dan masih disimpan secara pribadi di masyarakat,” jelas Haryo.

Emas Masyarakat Sudah Dimiliki Secara Turun-temurun

Pemerintah juga menekankan bahwa kepemilikan emas oleh masyarakat Indonesia bukan fenomena baru. Emas selama ini menjadi salah satu instrumen simpanan tradisional masyarakat. Selain digunakan sebagai perhiasan, emas kerap dipandang sebagai aset yang dapat mempertahankan nilai dalam jangka panjang.

Kepemilikan tersebut dapat terbentuk melalui pembelian pribadi, pemberian keluarga maupun warisan lintas generasi. Karena itu, sebagian emas tidak tercatat sebagai aset yang berada di lembaga keuangan. Inilah yang dimaksud pemerintah dengan istilah aset emas yang “menganggur” atau berada di luar sistem keuangan.

Nilainya Mencapai Ribuan Triliun Rupiah

Dengan estimasi kepemilikan sekitar 1.800 ton dan nilai sekitar US$252 miliar, potensi ekonomi dari emas masyarakat memang sangat besar. Berdasarkan kurs yang digunakan dalam pernyataan pemerintah, nilainya setara sekitar Rp4.460 triliun. Angka tersebut menggambarkan nilai keseluruhan aset emas yang diperkirakan dimiliki masyarakat, bukan dana tunai yang saat ini berada di rekening pemerintah.

Besarnya nilai tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pengembangan ekosistem bullion atau industri yang berkaitan dengan emas, mulai dari perdagangan, penyimpanan, pembiayaan hingga berbagai instrumen keuangan berbasis emas.

Pemerintah Tidak Mengambil Emas Warga

Klarifikasi pemerintah juga penting untuk menjawab kekhawatiran yang muncul setelah pernyataan mengenai 1.800 ton emas tersebut. Pemerintah tidak menyatakan akan mengambil alih emas yang dimiliki masyarakat. Kepemilikan dan keputusan untuk menyimpan, menjual atau mengalihkan emas ke lembaga keuangan tetap menjadi hak masyarakat.

Yang ingin dikembangkan adalah mekanisme agar sebagian emas yang selama ini disimpan secara pribadi dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan secara sukarela. Dengan masuknya sebagian aset tersebut ke sistem formal, emas tidak hanya berfungsi sebagai barang simpanan, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan pembiayaan.

Mengapa Pemerintah Ingin Emas Masyarakat Masuk Sistem Keuangan?

Airlangga sebelumnya menyoroti peluang apabila sebagian kecil dari 1.800 ton emas tersebut masuk ke instrumen keuangan. Ia mencontohkan, apabila sekitar 20 persen dari potensi emas masyarakat tersebut dapat masuk ke instrumen keuangan, perbankan syariah maupun Pegadaian, dampaknya terhadap pengembangan industri bullion nasional akan sangat besar.

Dengan kata lain, pemerintah tidak harus menguasai seluruh emas masyarakat. Bahkan sebagian kecil saja sudah dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru. Emas dapat digunakan dalam berbagai layanan, seperti tabungan emas, pembiayaan berbasis emas, perdagangan bullion dan layanan penyimpanan. Ekosistem tersebut diharapkan membuat emas yang selama ini hanya menjadi aset pasif dapat memiliki fungsi ekonomi yang lebih luas.

Indonesia Mulai Membangun Ekosistem Bullion

Pernyataan soal 1.800 ton emas masyarakat juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah mengembangkan pasar bullion nasional. Pembentukan dan penguatan ekosistem bullion diharapkan dapat menciptakan pasar emas yang lebih terintegrasi di dalam negeri. Dengan ekosistem yang semakin berkembang, transaksi emas diharapkan tidak hanya berorientasi pada jual-beli fisik, tetapi juga dapat mendukung pembiayaan dan aktivitas ekonomi lainnya.

Dalam konteks tersebut, emas masyarakat dipandang sebagai salah satu sumber potensi yang selama ini belum sepenuhnya masuk ke sistem keuangan. Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai peluang, terutama karena masyarakat Indonesia sudah memiliki budaya menyimpan emas sejak lama.

Jadi, Apa Arti Sebenarnya “1.800 Ton di Bawah Bantal”?

Jika disederhanakan, maksud pernyataan tersebut adalah:

1.800 ton merupakan estimasi potensi kepemilikan emas masyarakat Indonesia.
US$252 miliar merupakan perkiraan nilai dari emas tersebut.
“Di bawah bantal” merupakan istilah metafora untuk emas yang masih disimpan secara pribadi atau konvensional oleh masyarakat.
Angka tersebut bukan tambahan cadangan emas tambang Indonesia.
Pemerintah tidak bermaksud mengambil alih emas milik masyarakat.
Pemerintah ingin mendorong sebagian aset tersebut masuk secara sukarela ke dalam ekosistem bullion dan sistem keuangan.

Dengan klarifikasi ini, masyarakat tidak perlu memahami pernyataan “emas di bawah bantal” secara harfiah. Yang menjadi perhatian pemerintah sebenarnya adalah besarnya aset emas yang berada di tangan masyarakat tetapi belum banyak dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi formal.

Potensi Besar, tetapi Tetap Perlu Kepercayaan

Upaya menarik sebagian emas masyarakat ke dalam sistem keuangan tentu membutuhkan kepercayaan. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai keamanan penyimpanan, transparansi harga, biaya transaksi, likuiditas serta hak kepemilikan atas emas.

Karena itu, pengembangan pasar bullion tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak emas yang dimiliki masyarakat. Infrastruktur keuangan, regulasi dan perlindungan konsumen juga akan menjadi faktor penting. Jika ekosistem tersebut mampu memberikan layanan yang aman dan menarik, masyarakat mungkin memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola emas yang selama ini disimpan secara pribadi.

Pada akhirnya, angka 1.800 ton menunjukkan besarnya potensi aset emas masyarakat Indonesia, bukan berarti ada 1.800 ton emas yang secara harfiah ditumpuk di bawah bantal warga. Pemerintah kini berupaya mengubah potensi aset tersebut menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih produktif tanpa menghilangkan hak masyarakat atas emas yang mereka miliki.