Praperadilan Febrie Ditolak, Status Tersangka dan Penggeledahan Sah

JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Putusan tersebut membuat status tersangka, penggeledahan, penyitaan, serta sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap Febrie tetap dinyatakan sah.

Putusan dibacakan hakim tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki dalam sidang pada Kamis, 27 Agustus 2026. Hakim menyatakan dalil-dalil yang diajukan Febrie tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk membatalkan tindakan penyidik.

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Richard dalam persidangan. Dengan putusan tersebut, upaya Febrie untuk menggugurkan proses hukum melalui praperadilan kandas. Perkara pokok yang menjeratnya pun tetap berlanjut sesuai proses penyidikan yang sedang berjalan.

Penggeledahan Rumah Febrie Dinyatakan Sah

Salah satu poin penting dalam perkara praperadilan tersebut adalah keabsahan penggeledahan yang dilakukan penyidik terhadap rumah Febrie.

Sebelumnya, kubu Febrie mempersoalkan proses penggeledahan, termasuk dasar hukum dan izin yang digunakan penyidik. Namun, hakim menilai penggeledahan tersebut telah dilakukan berdasarkan rangkaian penyelidikan dan gelar perkara yang sudah berlangsung sebelum tindakan di lapangan dilaksanakan.

Hakim menilai tidak tepat apabila Febrie menyimpulkan bahwa penyelidikan belum dilakukan hanya karena dirinya belum pernah dipanggil sebagai saksi ataupun calon tersangka. Selain itu, hakim menegaskan tidak terdapat ketentuan yang menetapkan jangka waktu minimum antara penerbitan surat perintah penyidikan dengan pelaksanaan penggeledahan. Yang menjadi perhatian adalah apakah tindakan tersebut dilakukan dalam proses penyidikan yang memiliki dasar hukum dan dasar faktual yang memadai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penggeledahan terhadap Febrie dinyatakan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Izin Penggeledahan dari PN Cibinong

Dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan adanya surat izin penggeledahan terhadap rumah Febrie di Sentul yang diterbitkan Pengadilan Negeri Cibinong. Keberadaan izin tersebut menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menilai tindakan penyidik. Dalil Febrie yang menyebut izin penggeledahan bersifat umum dan tidak memiliki dasar fakta yang sah dinilai tidak terbukti.

Dengan demikian, hakim mengesampingkan keberatan yang diajukan pemohon mengenai keabsahan izin penggeledahan tersebut.

Barang Pribadi Tidak Otomatis Membatalkan Penggeledahan

Kubu Febrie sebelumnya juga mempersoalkan adanya sejumlah barang pribadi yang ikut diambil dalam proses penggeledahan, termasuk foto keluarga dan surat-surat pribadi. Hakim mengakui bahwa barang pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan perkara tidak semestinya dipertahankan sebagai barang sitaan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat seluruh proses penggeledahan dan penyitaan menjadi tidak sah.

Barang-barang lain seperti uang, emas, dokumen, dokumen transaksi, serta benda lain yang secara rasional memiliki kemungkinan hubungan dengan dugaan tindak pidana tetap dapat menjadi bagian dari proses pembuktian.

Hakim juga menegaskan pihak yang berkepentingan tetap memiliki hak untuk meminta pengembalian benda tertentu apabila nantinya terbukti tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan.

Status Tersangka Febrie Tetap Sah

Selain penggeledahan dan penyitaan, Febrie juga mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, hakim menyatakan penetapan tersangka telah memenuhi persyaratan hukum. Penyidik dinilai telah memiliki bukti permulaan yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara.

Hakim menyebut gelar perkara telah dilakukan pada 10 Juli 2026 dan menghasilkan dasar bagi penyidik untuk menetapkan Febrie sebagai tersangka. Dengan demikian, rentang waktu yang relatif singkat antara proses gelar perkara dan penetapan tersangka tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa penetapan tersebut telah direncanakan sebelumnya secara melawan hukum.

Hakim menilai setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah yang menjadi dasar penetapan status tersangka Febrie.

Penyitaan Uang dan Emas Juga Tidak Dibatalkan

Persoalan penyitaan menjadi bagian lain yang diuji dalam praperadilan. Dalam proses penggeledahan sebelumnya, penyidik menemukan uang dalam jumlah besar, emas, dokumen, serta dokumen transaksi yang diduga berkaitan dengan perkara.

Kubu Febrie meminta agar tindakan penyitaan dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, hakim menolak permohonan tersebut. Hakim menilai praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah uang dan emas yang disita merupakan harta yang sah atau hasil tindak pidana. Persoalan tersebut masuk dalam ranah pembuktian perkara pokok.

Artinya, mengenai asal-usul harta yang disita masih akan diuji melalui proses hukum dalam perkara pidana yang bersangkutan.

Pencegahan ke Luar Negeri Dinyatakan Sah

Tindakan pencegahan terhadap Febrie untuk bepergian ke luar negeri juga menjadi salah satu objek keberatan dalam proses praperadilan. Pencegahan tersebut diajukan pada 11 Juli 2026, atau sehari setelah Febrie ditetapkan sebagai tersangka.

Hakim menilai langkah tersebut memiliki alasan yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan. Pencegahan juga dipandang sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan tersangka melarikan diri melalui jalur imigrasi. Karena itu, hakim tidak menemukan alasan hukum untuk membatalkan tindakan pencegahan tersebut.

Soal Dugaan Penerimaan Rp40 Miliar Bukan Ranah Praperadilan

Dalam persidangan, terdapat pula pembahasan mengenai dugaan penerimaan uang sekitar Rp40 miliar dari pengusaha Tan Kiang. Namun, hakim menegaskan substansi mengenai apakah uang tersebut benar diterima Febrie dan berkaitan dengan tindak pidana bukan merupakan objek yang harus diputus melalui praperadilan.

Persoalan tersebut merupakan materi pembuktian dalam perkara pokok. Dengan demikian, praperadilan tidak menentukan apakah Febrie terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Praperadilan pada dasarnya menguji keabsahan tindakan hukum tertentu yang dilakukan aparat penegak hukum, bukan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam perkara pokok.

Hakim Tolak Dalil soal TPPU

Kubu Febrie juga mempersoalkan konstruksi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam pertimbangannya, hakim menolak dalil tersebut. Hakim menegaskan bahwa tindak pidana asal atau predicate crime tidak harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum dugaan TPPU dapat diproses.

Dengan demikian, keberatan Febrie mengenai dasar penetapan dirinya dalam perkara TPPU tidak menjadi alasan bagi hakim untuk membatalkan status tersangkanya.

Pelimpahan Perkara ke Kejaksaan Agung Tidak Membatalkan Penyidikan

Perkara Febrie juga mengalami perkembangan setelah proses hukum yang dilakukan kepolisian dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung. Dalam putusannya, hakim menilai pelimpahan perkara dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung merupakan bentuk sinergi antarlembaga penegak hukum.

Keabsahan alat bukti dan tindakan penyidik sebelumnya tidak otomatis hilang hanya karena penanganan perkara kemudian berada di bawah Kejaksaan Agung. Hakim juga menilai Kejaksaan Agung tidak harus mengulang seluruh proses penyidikan dari awal hanya karena perkara tersebut berpindah penanganan.

Perkara Febrie Tetap Berlanjut

Dengan ditolaknya praperadilan, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah tidak berhenti. Penetapan tersangka dan tindakan penyidikan yang menjadi objek gugatan tetap berlaku. Putusan tersebut juga berarti permohonan pemulihan hak yang diajukan Febrie tidak dapat dikabulkan karena permohonan utamanya telah ditolak. PN Jakarta Selatan juga membebankan biaya perkara kepada pemohon dengan jumlah nihil.

Ada Gugatan Praperadilan Lain

Penolakan pada 27 Agustus 2026 merupakan salah satu proses praperadilan yang diajukan Febrie. Sebelumnya, Febrie mengajukan gugatan yang mempersoalkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik. Ia juga mengajukan praperadilan lain yang berkaitan dengan penetapan tersangka dalam perkara TPPU serta upaya penahanan.

Dalam putusan terbaru, hakim menegaskan tindakan penyidikan yang menjadi objek permohonan telah memenuhi ketentuan hukum sehingga tidak terdapat dasar untuk membatalkannya.

Putusan Jadi Dasar Kelanjutan Proses Hukum

Putusan PN Jakarta Selatan menjadi perkembangan penting dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus tersebut. Hakim tidak menemukan alasan hukum yang cukup untuk menyatakan penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan pencegahan sebagai tindakan yang tidak sah.

Namun, putusan praperadilan tidak berarti hakim telah menyatakan Febrie terbukti melakukan tindak pidana. Pengujian mengenai benar atau tidaknya dugaan korupsi dan TPPU tetap berada dalam proses perkara pokok. Dengan status tersangka yang tetap sah, aparat penegak hukum kini dapat melanjutkan proses penyidikan dan tahapan hukum berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa keberatan terhadap prosedur penyidikan melalui praperadilan tidak dapat menggantikan proses pembuktian substansi perkara. Jika terdapat dugaan tindak pidana, pembuktian mengenai perbuatan, aliran dana, asal-usul aset, serta keterkaitan para pihak akan diuji dalam proses hukum perkara pokok.