Purbaya: Kalau Rp5 T BNPB Kurang, Dana Khusus Bencana Sudah Stand By

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menangani kebutuhan bencana. Jika anggaran tanggap darurat yang disiapkan untuk BNPB sebesar Rp5 triliun belum mencukupi, pemerintah masih memiliki sumber pendanaan lain yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Jakarta – Pemerintah memastikan persoalan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan dalam penanganan bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah setiap tahun telah menyediakan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk kebutuhan tanggap darurat yang dapat dimanfaatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta pada 18 Februari 2026. Saat itu, muncul pembahasan mengenai kebutuhan tambahan anggaran tanggap darurat, termasuk untuk pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Setiap tahun memang kita siapkan Rp5 triliun untuk tanggap darurat, jadi BNPB bisa pakai. Masalah pembagiannya atur-atur saja,” ujar Purbaya.

Dengan demikian, angka Rp5 triliun bukan batas mutlak kemampuan negara dalam membiayai penanganan bencana. Pemerintah memiliki mekanisme fiskal lain apabila kebutuhan penanganan bencana lebih besar dari pagu awal.

Rp5 Triliun Disiapkan Setiap Tahun

Anggaran Rp5 triliun tersebut merupakan bagian dari instrumen fiskal pemerintah untuk menghadapi bencana. Selain Dana Siap Pakai (DSP), pemerintah juga menyiapkan Dana Cadangan Bencana yang dikoordinasikan melalui BNPB.

Untuk APBN 2026, pemerintah kembali menyiagakan dana cadangan bencana sekitar Rp5 triliun. Pemerintah juga memiliki ruang untuk menambah dukungan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat.

Artinya, ketika terjadi bencana dengan skala besar dan kebutuhan penanganannya melampaui pagu awal, pemerintah tidak serta-merta harus menghentikan program penanganan atau menunggu APBN berikutnya. Mekanisme penambahan anggaran dapat dilakukan melalui instrumen APBN sesuai ketentuan dan kebutuhan yang telah diverifikasi.

Persoalan Muncul Saat Kebutuhan Melampaui Anggaran BNPB

Pernyataan Purbaya mencuat ketika pemerintah membahas kebutuhan dana tanggap darurat untuk pekerjaan infrastruktur pascabencana.

Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan bahwa kementeriannya mengusulkan anggaran Rp74 triliun untuk program empat tahun. Dalam usulan tersebut terdapat kebutuhan tanggap darurat 2026 sekitar Rp4,3 triliun.

Sebagian kebutuhan tersebut sempat diarahkan untuk menggunakan mekanisme melalui BNPB. Namun, Kementerian PU mengkhawatirkan penggunaan anggaran internal kementerian untuk menutup kebutuhan darurat dapat mengganggu program pembangunan lain yang telah direncanakan.

Dalam situasi tersebut, Purbaya memberikan kepastian bahwa pemerintah memiliki anggaran untuk menghadapi kebutuhan darurat.

Pemerintah Siapkan Dana Lebih Besar untuk Pemulihan Sumatera

Selain dana tanggap darurat Rp5 triliun, pemerintah sebelumnya juga telah menyiapkan ruang fiskal yang jauh lebih besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Purbaya menyatakan terdapat sekitar Rp60 triliun hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga yang dapat digunakan untuk mendukung pemulihan bencana.

Dana tersebut berbeda konteks dengan anggaran tanggap darurat Rp5 triliun. Rp5 triliun merupakan dana yang secara reguler disiapkan untuk kebutuhan bencana, sedangkan ruang fiskal Rp60 triliun disiapkan untuk mendukung kebutuhan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan pemulihan akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp51,82 triliun. Kebutuhan tersebut terdiri atas sekitar Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rinciannya diperkirakan mencapai:

Aceh: sekitar Rp25,41 triliun
Sumatera Utara: sekitar Rp12,88 triliun
Sumatera Barat: sekitar Rp13,52 triliun

Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pemulihan bencana skala besar dapat jauh melampaui anggaran tanggap darurat reguler.

Purbaya: Dana Rp60 Triliun Sudah Disiapkan

Pada akhir Desember 2025, Purbaya menyatakan pemerintah telah mengalokasikan ruang anggaran untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Sumatera.

Ia menyebut estimasi kebutuhan awal berada di kisaran Rp51 triliun, tetapi kemudian terdapat perhitungan yang mendekati Rp60 triliun. Dana tersebut berasal dari hasil penyisiran anggaran pemerintah dan disiapkan untuk kebutuhan pembangunan kembali.

Purbaya juga menegaskan bahwa dana untuk wilayah terdampak bencana akan tetap disediakan dan tidak diganggu untuk kebutuhan lain. “Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden kami siap. Jadi dana untuk Aceh dan daerah terdampak bencana itu kami siapkan dan tidak kami ganggu,” kata Purbaya.

Dana Rp60 Triliun Belum Terserap Penuh

Perkembangan terbaru pada Mei 2026 menunjukkan bahwa ruang fiskal Rp60 triliun tersebut belum terserap sepenuhnya.

Purbaya mengatakan penyerapan masih dilakukan secara bertahap karena pembangunan infrastruktur tidak dilakukan sekaligus. Sebagian dana disesuaikan dengan tahapan pekerjaan dan kebutuhan pembangunan di lapangan.

Menurut Purbaya, persoalan utama bukan ketiadaan uang. Sebagian pengajuan anggaran dari kementerian dan lembaga masih menghadapi kendala kelengkapan dokumen. “Duitnya ada,” menjadi penegasan Purbaya bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal, sementara proses pencairan harus tetap mengikuti persyaratan administrasi.

Kementerian Keuangan kemudian mendorong pola koordinasi yang lebih aktif. Apabila kementerian/lembaga mengalami kesulitan dalam menyiapkan dokumen pengajuan, Kemenkeu menyatakan siap membantu mempercepat proses administrasi tersebut.

Kemenkeu Jemput Bola Percepat Pencairan

Untuk mempercepat penggunaan anggaran pemulihan bencana, Kementerian Keuangan mengambil langkah lebih aktif dengan melakukan pemantauan terhadap pengajuan anggaran dari kementerian dan lembaga.

Purbaya meminta pejabat Kemenkeu memastikan setiap pengajuan yang berkaitan dengan bencana segera ditindaklanjuti. Bahkan, apabila diperlukan, pegawai Kemenkeu dapat membantu kementerian/lembaga menyelesaikan dokumen yang menjadi persyaratan pencairan.

Langkah tersebut penting karena dalam kondisi bencana, keterlambatan administrasi dapat berdampak langsung terhadap pembangunan kembali infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, fasilitas publik, dan sarana pelayanan masyarakat.

Ada Dana Darurat, Ada Dana Pemulihan

Pernyataan Purbaya mengenai Rp5 triliun perlu dipahami dalam konteks struktur pembiayaan penanggulangan bencana.

Secara sederhana, terdapat beberapa lapisan pendanaan:

Pertama, Dana Siap Pakai (DSP). Dana ini digunakan untuk kebutuhan penanganan darurat dan respons bencana sesuai mekanisme yang berlaku.
Kedua, Dana Cadangan Bencana. Pemerintah menyiapkan pagu khusus untuk menghadapi kebutuhan bencana yang lebih besar. Untuk APBN 2026, pemerintah kembali menyiapkan sekitar Rp5 triliun.
Ketiga, anggaran kementerian/lembaga. Sejumlah kebutuhan penanganan dan pemulihan dapat dilaksanakan melalui kementerian/lembaga terkait sesuai tugas dan kewenangannya.
Keempat, ruang fiskal tambahan. Jika kebutuhan pemulihan sangat besar, pemerintah dapat mengalokasikan sumber dana tambahan melalui mekanisme APBN.

Karena itu, angka Rp5 triliun tidak dapat dimaknai sebagai batas maksimal seluruh belanja negara untuk bencana.

Jika Rp5 Triliun Kurang, Pemerintah Masih Punya Ruang Fiskal

Pesan utama Purbaya adalah pemerintah tidak ingin penanganan bencana terhenti hanya karena pagu awal BNPB tidak mencukupi.

Dalam kasus bencana Sumatera, pemerintah bahkan telah menyiapkan ruang fiskal sekitar Rp60 triliun untuk mendukung pembangunan kembali wilayah terdampak. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dana cadangan bencana reguler Rp5 triliun.

Namun, penggunaan dana tambahan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan, hasil asesmen kerusakan, usulan kementerian/lembaga, serta mekanisme penganggaran pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk merespons bencana besar tanpa harus bergantung pada satu sumber pendanaan saja.

Tantangan Berikutnya: Memastikan Dana Cepat Sampai ke Lapangan

Ketersediaan anggaran bukan satu-satunya persoalan dalam penanganan bencana. Tantangan berikutnya adalah memastikan dana tersebut benar-benar berubah menjadi pembangunan dan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

Kasus penyerapan dana pemulihan Sumatera menunjukkan bahwa besarnya ruang fiskal tidak otomatis membuat seluruh anggaran langsung terserap. Pembangunan harus mengikuti tahapan pekerjaan, sementara dokumen pengajuan harus lengkap sebelum pencairan dapat dilakukan.

Karena itu, percepatan administrasi, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan penggunaan anggaran menjadi faktor penting. Dana yang cepat tersedia harus diikuti dengan perencanaan yang tepat agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lokasi:

travelokal