Viral Polisi Minta Transfer Rp1 Juta Saat Ambil Motor Bukti Kecelakaan

Surabaya – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan surat pengeluaran kendaraan yang menjadi barang bukti kecelakaan lalu lintas di Surabaya viral di media sosial. Seorang warga mengaku diminta mentransfer uang sebesar Rp1 juta ke rekening pribadi atas nama penyidik saat mengurus dokumen untuk mengeluarkan sepeda motor yang terlibat kecelakaan.

Keluhan tersebut diunggah oleh warga bernama Kristiani melalui media sosial Threads. Unggahan itu kemudian ramai diperbincangkan warganet karena proses pengembalian barang bukti kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dinyatakan gratis. Polri pun merespons viralnya kasus tersebut dan meminta pelapor menyerahkan bukti lengkap agar dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti.

Kronologi Warga Diminta Rp1 Juta

Kasus tersebut bermula ketika Kristiani membantu mengurus laporan kecelakaan yang diperlukan untuk keperluan klaim Jasa Raharja. Sebelumnya, ia mendapat informasi bahwa kemungkinan terdapat biaya tertentu ketika mengurus laporan di Satlantas Colombo. Kristiani mengaku sempat menganggap biaya tersebut merupakan pungutan resmi. Karena itu, ia tidak langsung mencurigai permintaan pembayaran tersebut.

Namun, ketika datang ke Satlantas Colombo, Surabaya, pada Rabu, 26 Agustus 2026, ia menyebut diminta mentransfer uang sebesar Rp1 juta ke rekening pribadi yang disebut atas nama penyidik. Menurut Kristiani, uang tersebut bukan pembayaran untuk mengambil sepeda motor secara langsung, melainkan untuk memperoleh surat keterangan pengeluaran kendaraan yang menjadi barang bukti kecelakaan.

Bukti Transfer Rp1 Juta Ikut Dibagikan

Untuk mendukung keluhannya, Kristiani mengunggah foto surat pengeluaran barang bukti kendaraan dan tangkapan layar bukti transaksi. Berdasarkan pemberitaan yang beredar, transaksi sebesar Rp1 juta tercatat pada 26 Agustus 2026 sekitar pukul 13.04 WIB.

Dalam surat tersebut terdapat kop Resor Kota Besar Surabaya yang berkaitan dengan pengeluaran kendaraan yang berstatus barang bukti. Namun, keberadaan surat berkepala institusi kepolisian dan bukti transfer tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pembayaran itu merupakan pungutan resmi ataupun bahwa institusi kepolisian secara keseluruhan terlibat. Status dugaan pungli masih perlu diperiksa melalui penyelidikan internal dan bukti pendukung lainnya.

Motor Belum Diambil dari Lokasi Penyimpanan

Kristiani juga meluruskan anggapan bahwa dirinya telah membayar Rp1 juta untuk mengambil sepeda motor dari kantor polisi. Ia menjelaskan, pada saat membuat keluhan tersebut, sepeda motornya belum diambil karena kendaraan masih berada di Polsek Dukuh Pakis. Dengan demikian, persoalan yang dipersoalkan adalah permintaan pembayaran untuk memperoleh surat yang diperlukan dalam proses pengeluaran barang bukti, bukan tarif resmi untuk mengambil kendaraan. Rencana pengambilan kendaraan disebut akan dilakukan setelah proses administrasi selesai.

Viral Setelah Diunggah ke Media Sosial

Keluhan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial. Dalam unggahannya, Kristiani mempertanyakan mengapa pengambilan barang bukti kecelakaan disebut gratis, tetapi dirinya justru diminta membayar untuk mendapatkan surat pengeluaran kendaraan.

Viralnya unggahan tersebut membuat persoalan itu mendapat perhatian publik. Warganet kemudian mempertanyakan apakah terdapat biaya resmi yang memang harus dibayarkan dalam proses pengeluaran barang bukti kecelakaan. Persoalan pembayaran melalui rekening pribadi juga menjadi sorotan karena berbeda dengan mekanisme pembayaran layanan pemerintah yang umumnya memiliki prosedur dan saluran resmi.

Pengunggah Mengaku Diminta Arsipkan Postingan

Setelah unggahannya viral, Kristiani mengaku mendapat komunikasi dari seseorang yang disebut mengaku sebagai atasan di kepolisian. Menurut pengakuannya, orang tersebut menawarkan agar persoalan diselesaikan di kantor Satlantas Colombo. Kristiani juga mengaku diminta mengarsipkan atau menyembunyikan unggahan yang telah dibuatnya karena dinilai menimbulkan kegaduhan dan menyudutkan pihak tertentu.

Namun, Kristiani mengatakan dirinya menolak permintaan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat ada tawaran untuk mengembalikan uang Rp1 juta sekaligus mengantarkan kendaraan. Akan tetapi, menurut pengakuannya, rencana tersebut tidak terlaksana setelah ada komunikasi dari pihak yang mengaku sebagai atasan.

Polri Minta Bukti Lengkap

Viralnya kasus tersebut kemudian mendapat perhatian dari Divisi Humas Polri. Polri meminta warga yang mengalami atau mengetahui dugaan permintaan uang tersebut memberikan kronologi lengkap, bukti transfer yang tidak terpotong, nama penerima uang, serta bukti pendukung lainnya.

Langkah tersebut diperlukan agar pihak kepolisian dapat memastikan siapa yang meminta uang, untuk kepentingan apa uang tersebut diminta, serta apakah tindakan tersebut dilakukan oleh oknum anggota Polri atau pihak lain. Divisi Humas Polri juga menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran oleh anggota kepolisian, pihaknya tidak akan memberikan toleransi dan akan menindaklanjutinya melalui satuan kerja terkait.

Pengambilan Barang Bukti Kecelakaan Dinyatakan Gratis

Dugaan permintaan uang tersebut menjadi sorotan karena pimpinan Polrestabes Surabaya sebelumnya telah menyatakan bahwa proses pengembalian barang bukti kecelakaan lalu lintas kepada pemilik dilakukan secara gratis.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan sebelumnya menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu membayar ketika mengambil kembali barang bukti kendaraan kecelakaan. Masyarakat bahkan diminta melaporkan apabila ada pihak yang meminta pembayaran dalam proses tersebut.

Artinya, apabila benar terdapat anggota yang meminta Rp1 juta untuk mengurus surat pengeluaran kendaraan dan pembayaran tersebut tidak memiliki dasar resmi, tindakan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran yang harus diperiksa.

Jangan Samakan Biaya Resmi dengan Permintaan ke Rekening Pribadi

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat agar berhati-hati ketika diminta membayar dalam proses pelayanan kepolisian.

Jika memang terdapat biaya resmi, masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, jenis layanan, besaran tarif, serta mekanisme pembayarannya. Pembayaran resmi seharusnya dapat dibuktikan melalui dokumen atau mekanisme administrasi yang jelas.

Sebaliknya, apabila seseorang mengatasnamakan petugas kemudian meminta transfer ke rekening pribadi, masyarakat sebaiknya tidak langsung menganggapnya sebagai biaya resmi. Bukti percakapan, surat, nomor rekening, bukti transfer, nama petugas, waktu kejadian, dan kronologi sebaiknya disimpan karena dapat membantu proses pemeriksaan.

Polisi Diminta Usut Tuntas

Kasus viral di Surabaya ini kini menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Polri telah meminta bukti untuk memastikan dugaan tersebut. Apabila pemeriksaan nantinya membuktikan adanya anggota yang meminta uang secara tidak sah, tindakan disiplin maupun proses hukum dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu menunggu hasil pemeriksaan agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa permintaan uang tersebut merupakan kebijakan resmi Polrestabes Surabaya.

Kesimpulan

Viralnya kasus warga yang mengaku diminta Rp1 juta saat mengurus surat pengeluaran sepeda motor barang bukti kecelakaan di Satlantas Colombo, Surabaya, memicu sorotan publik. Warga bernama Kristiani mengaku uang tersebut diminta melalui transfer ke rekening pribadi atas nama penyidik. Ia kemudian membagikan bukti transfer dan dokumen pengeluaran kendaraan melalui media sosial.

Polri merespons dengan meminta bukti lengkap, termasuk kronologi dan bukti transfer, serta menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, pimpinan Polrestabes Surabaya sebelumnya telah menegaskan bahwa pengembalian barang bukti kecelakaan kepada masyarakat gratis. Karena itu, apabila benar terdapat permintaan Rp1 juta tanpa dasar resmi, kasus tersebut perlu diusut secara transparan untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme permintaan uang tersebut terjadi.