Warga Protes, Purbaya Perbaiki Data Desil 9-10 Dilarang Beli Pertalite

Jakarta, 27 Agustus 2026 — Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 menuai protes. Sejumlah warga mengaku kondisi ekonomi mereka tidak mencerminkan kategori masyarakat paling sejahtera, tetapi tercatat dalam kelompok desil tinggi sehingga khawatir tidak bisa lagi membeli Pertalite ketika kebijakan tersebut diterapkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons persoalan tersebut dengan memastikan pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menyadari bahwa ketepatan data menjadi faktor penting sebelum pembatasan BBM diterapkan.

Purbaya menyampaikan hal tersebut setelah muncul sejumlah kasus warga, termasuk pedagang kecil dan pekerja dengan penghasilan setara upah minimum, yang tercatat berada di desil 9 atau 10. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan BBM dengan harga lebih terjangkau justru terkena dampak kebijakan.

Purbaya Akui Data DTSEN Masih Diperbaiki

Purbaya mengatakan pemerintah tidak tinggal diam terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, DTSEN masih dalam proses penyempurnaan agar pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin akurat.

"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya," kata Purbaya usai Sidang Debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Ia menjelaskan pemerintah bahkan telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memperbaiki kualitas data.

Menurut Purbaya, anggaran untuk kegiatan DTSEN dan sensus tahun ini mencapai sekitar Rp7 triliun lebih sedikit. Tambahan anggaran tersebut sebelumnya diminta BPS untuk memastikan proses pendataan dan pembaruan informasi sosial ekonomi dapat dilakukan dengan lebih baik.

Purbaya berharap hasil pembaruan data ke depan dapat lebih mencerminkan kondisi masyarakat sebenarnya. "Jadi tahun depan harusnya akan lebih baik," ujarnya. Ia juga mengakui bahwa kesalahan dalam pendataan survei masih mungkin terjadi, tetapi pemerintah berharap jumlah kesalahan tersebut dapat ditekan.

Warga Salah Masuk Desil Jadi Sorotan

Persoalan mengenai desil mencuat setelah sejumlah masyarakat mengecek status sosial ekonomi mereka dan menemukan hasil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ada warga dengan kondisi ekonomi yang dinilai pas-pasan tetapi tercatat dalam kelompok desil tinggi. Situasi ini menjadi semakin sensitif karena pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pembatasan Pertalite berdasarkan kelompok kesejahteraan tersebut.

Desil merupakan pengelompokan relatif tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara umum, desil membagi populasi menjadi 10 kelompok berdasarkan peringkat kondisi sosial ekonomi. Karena sifatnya relatif, seseorang dapat masuk kelompok desil tertentu berdasarkan posisi rumah tangganya dibandingkan rumah tangga lain dalam basis data.

Artinya, status desil tidak semata-mata ditentukan dari satu indikator seperti besaran gaji bulanan. Persoalan kemudian muncul apabila informasi mengenai pekerjaan, penghasilan, aset, jumlah anggota keluarga, kondisi rumah, atau variabel sosial ekonomi lainnya belum diperbarui secara tepat.

Mengapa Desil 9 dan 10 Jadi Sasaran?

Pemerintah sebelumnya membahas pembatasan Pertalite untuk kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan paling tinggi. Purbaya menyebut kelompok desil 9 dan 10 sebagai sasaran yang kemungkinan akan dibatasi. Tujuannya adalah membuat penyaluran BBM lebih tepat sasaran sehingga masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu tidak lagi memperoleh manfaat yang sama dari BBM yang harganya dijaga pemerintah.

Namun, Purbaya juga pernah menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah mempertimbangkan penerapan secara bertahap. Sebelumnya, Purbaya menyebut kelompok desil 10 dapat menjadi kelompok pertama yang dibatasi sebelum kebijakan diperluas. Pemerintah ingin melihat terlebih dahulu dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian sebelum melakukan tahap berikutnya.

Dengan demikian, pembahasan mengenai desil 9 dan 10 tidak berarti seluruh masyarakat yang berada dalam kelompok tersebut sudah otomatis tidak dapat membeli Pertalite saat ini.

Pembatasan Belum Langsung Berlaku

Purbaya menegaskan sistem pembatasan masih disiapkan. Pelaksanaan kebijakan akan menunggu kesiapan sistem dan kualitas data. "Semua kita siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ujar Purbaya. Pernyataan tersebut penting karena masyarakat yang saat ini berada dalam desil 9 atau 10 tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa mereka sudah kehilangan akses terhadap Pertalite. Pemerintah masih berada dalam tahap persiapan dan pembenahan data sebelum mekanisme pembatasan diterapkan secara penuh.

Salah Data Akan Ditangani Kasus per Kasus

Salah satu persoalan utama yang perlu diselesaikan pemerintah adalah bagaimana menangani masyarakat yang merasa masuk kategori desil 9 atau 10 secara tidak tepat. Purbaya mengatakan pemerintah akan menangani kasus semacam itu secara individual atau case by case, terutama apabila pembaruan DTSEN belum selesai ketika kebijakan mulai dijalankan.

Artinya, pemerintah tidak ingin kesalahan data secara otomatis membuat masyarakat kehilangan akses terhadap BBM yang masih menjadi kebutuhan sehari-hari. Skema penanganan kasus per kasus tersebut menjadi penting karena pembatasan berbasis data hanya akan efektif apabila basis datanya benar-benar mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk Perbaikan Data

Perbaikan DTSEN menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah menjelang penerapan kebijakan subsidi yang lebih terarah. Purbaya mengatakan pemerintah telah memenuhi permintaan tambahan anggaran dari BPS pada awal tahun. Total anggaran untuk DTSEN dan sensus disebut berada di kisaran Rp7 triliun lebih.

Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pendataan sekaligus memperbarui informasi masyarakat yang sudah tidak relevan. Hal ini penting karena kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah. Seseorang yang sebelumnya memiliki penghasilan relatif tinggi bisa saja mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, perubahan jumlah anggota keluarga, atau perubahan kondisi aset. Jika perubahan tersebut belum masuk ke dalam basis data, hasil pemeringkatan kesejahteraan berpotensi tidak lagi menggambarkan kondisi terkini.

Tujuan Utama: Subsidi BBM Lebih Tepat Sasaran

Rencana pembatasan Pertalite merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki penyaluran subsidi energi. Secara prinsip, pemerintah ingin memastikan manfaat BBM dengan dukungan pemerintah lebih banyak diterima masyarakat yang membutuhkan. Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi dinilai memiliki kemampuan lebih besar untuk menggunakan BBM nonsubsidi.

Namun, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan kehati-hatian. Pembatasan yang dilakukan berdasarkan data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan persoalan baru. Masyarakat yang sebenarnya membutuhkan Pertalite dapat ikut terkena pembatasan, sementara kelompok yang seharusnya menjadi sasaran kebijakan belum tentu seluruhnya teridentifikasi dengan tepat. Karena itu, kualitas DTSEN menjadi salah satu kunci keberhasilan kebijakan tersebut.

Ekonom Soroti Akurasi dan Dampak Kebijakan

Wacana pembatasan Pertalite berdasarkan desil juga mendapat perhatian dari kalangan ekonom. Salah satu kritik yang muncul adalah pentingnya memastikan kebijakan tidak justru membebani kelompok masyarakat yang secara ekonomi berada di posisi rentan.

Kelompok kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang berpotensi terdampak apabila klasifikasi kesejahteraan tidak mencerminkan kondisi aktual. Di sisi lain, pembatasan subsidi bagi kelompok masyarakat yang memang mampu secara ekonomi dapat membantu mengurangi konsumsi BBM yang mendapatkan dukungan pemerintah.

Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menentukan siapa yang tidak boleh membeli Pertalite, tetapi juga memastikan siapa yang benar-benar berhak memperoleh manfaat tersebut.

Apa yang Harus Dilakukan Warga?

Masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya perlu memastikan data sosial ekonominya tercatat secara benar dalam sistem pemerintah. Hal ini semakin penting menjelang penerapan kebijakan pembatasan BBM berbasis DTSEN. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat perlu mengikuti mekanisme resmi pemutakhiran atau perbaikan data yang disediakan pemerintah. Dokumen dan informasi pendukung mengenai kondisi ekonomi rumah tangga juga perlu disiapkan apabila diperlukan dalam proses verifikasi.

Pemerintah sendiri telah mengantisipasi kemungkinan masih adanya kesalahan data ketika pembatasan mulai diterapkan dengan menyiapkan mekanisme penanganan kasus per kasus.

Belum Ada Kepastian Final untuk Desil 9-10

Meski desil 9 dan 10 telah disebut sebagai kelompok yang akan menjadi sasaran pembatasan, implementasi final masih bergantung pada kesiapan sistem dan pembaruan data. Purbaya sebelumnya mengatakan pembatasan dapat dimulai secara bertahap, termasuk dengan menguji dampaknya terlebih dahulu terhadap kelompok desil 10. Pemerintah kemudian dapat mengevaluasi hasilnya sebelum melanjutkan ke kelompok lainnya. Dengan perkembangan terbaru, fokus pemerintah saat ini bukan hanya menyiapkan mekanisme pembatasan, tetapi juga memperbaiki data yang menjadi dasar kebijakan tersebut.