2 Negara yang Disanksi AS Puluhan Tahun tapi Tetap Bertahan

Jakarta – Amerika Serikat (AS) telah menggunakan sanksi ekonomi sebagai salah satu instrumen utama untuk menekan negara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Washington. Dalam sejumlah kasus, sanksi berlangsung bukan hanya bertahun-tahun, tetapi hingga beberapa dekade.

Dua negara yang paling menonjol dalam sejarah panjang tersebut adalah Kuba dan Iran. Keduanya menghadapi pembatasan perdagangan, keuangan, investasi, akses teknologi, serta tekanan terhadap sektor-sektor strategis. Meski dampaknya sangat besar terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat, kedua negara tersebut tetap mempertahankan sistem politik dan pemerintahan masing-masing.

Pada 2026, tekanan terhadap keduanya bahkan kembali meningkat. AS memperketat kebijakan terhadap Kuba, sementara Iran menghadapi kombinasi sanksi ekonomi, blokade ekspor minyak, serta konflik terbuka dengan AS.

1. Kuba: Bertahan Lebih dari Enam Dekade

Kuba merupakan salah satu contoh paling lama mengenai penerapan embargo ekonomi AS. Washington mulai memperketat embargo terhadap Havana pada awal 1960-an setelah revolusi Kuba dan nasionalisasi berbagai aset milik Amerika Serikat.

Pada Februari 1962, Presiden John F. Kennedy secara resmi memberlakukan embargo perdagangan komprehensif terhadap Kuba. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan berbagai undang-undang dan regulasi yang membatasi hubungan ekonomi kedua negara. Dengan demikian, tekanan ekonomi AS terhadap Kuba telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun.

Selama periode tersebut, hubungan Kuba-AS sempat mengalami perubahan. Pemerintahan Barack Obama pada 2010-an membuka peluang normalisasi hubungan diplomatik dan melonggarkan sejumlah pembatasan. Namun, kebijakan tersebut kemudian sebagian besar dibalikkan pada pemerintahan berikutnya. Pada 2026, tekanan kembali meningkat. Pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan baru yang memperluas sasaran sanksi terhadap individu dan sektor ekonomi Kuba. Pemerintah AS menyebut kebijakan tersebut berkaitan dengan apa yang dianggap Washington sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan kebijakan pemerintah Kuba.

Bahkan pada Agustus 2026, Presiden Trump memperpanjang pemberlakuan sejumlah kewenangan terkait Kuba berdasarkan Trading With the Enemy Act hingga 14 September 2027.

Kuba Menghadapi Krisis Energi

Tekanan ekonomi tersebut datang ketika Kuba sendiri sedang mengalami persoalan serius. Pada September 2026, kondisi infrastruktur listrik, pasokan bahan bakar, pangan, dan air menjadi semakin sulit. Kedutaan Besar AS di Havana bahkan mengeluarkan peringatan kesehatan terkait meningkatnya penyakit akibat memburuknya infrastruktur air dan listrik.

Krisis tersebut menunjukkan bahwa Kuba memang tidak terbebas dari dampak sanksi. Namun, tekanan ekonomi tidak otomatis membuat pemerintah Kuba runtuh. Havana berusaha melakukan penyesuaian dengan membuka ruang yang lebih besar bagi sektor swasta, investasi asing, perdagangan dan pariwisata.

Pada awal September 2026, Kuba memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi baru untuk menarik investor dan mengurangi hambatan birokrasi. Aturan tersebut antara lain memberikan kemudahan bagi investor asing, menyederhanakan akses rekening bank serta memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha swasta di sektor pariwisata. Artinya, Kuba mencoba mempertahankan sistem politiknya sembari melakukan perubahan ekonomi agar dapat bertahan menghadapi tekanan eksternal.

2. Iran: Menghadapi Sanksi Sejak 1979

Iran merupakan negara kedua yang memiliki sejarah panjang menghadapi sanksi AS. Pembatasan terhadap Iran mulai diberlakukan setelah Revolusi Iran 1979 dan penyanderaan staf Kedutaan Besar AS di Teheran. Departemen Luar Negeri AS mencatat bahwa berbagai pembatasan terhadap Iran telah diterapkan berdasarkan sejumlah kewenangan hukum sejak 1979.

Berbeda dengan Kuba yang menghadapi embargo relatif komprehensif selama puluhan tahun, sanksi terhadap Iran berkembang melalui berbagai lapisan kebijakan. Sektor minyak, perbankan, keuangan, pelayaran, pertahanan dan berbagai perusahaan Iran menjadi sasaran pembatasan pada periode yang berbeda.

Tekanan tersebut semakin besar ketika AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018 dan kembali menerapkan sanksi ekonomi secara luas. Iran kemudian mengembangkan berbagai cara untuk mempertahankan perdagangan luar negeri, termasuk memperluas hubungan dengan negara-negara seperti China dan Rusia serta menggunakan jalur perdagangan alternatif.

Tekanan terhadap Iran Kembali Meningkat pada 2026

Situasi Iran pada 2026 jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar persoalan sanksi ekonomi. Iran menghadapi konflik langsung dengan AS yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pada awal September 2026, tekanan ekonomi Washington semakin intensif melalui sanksi dan pembatasan terhadap ekspor minyak Iran.

Reuters melaporkan tekanan tersebut mulai memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Iran. Perdagangan Iran disebut mengalami penurunan hingga sekitar 35 persen, sementara nilai mata uang rial merosot tajam dan inflasi berada pada tingkat yang sangat tinggi.

Meski demikian, pemerintahan Iran masih bertahan. Bahkan pada awal September 2026, konflik kembali meningkat setelah terjadi saling serang antara pasukan AS dan Iran di kawasan sekitar Iran. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi belum secara otomatis membuat Teheran menghentikan konfrontasinya dengan Washington.

Mengapa Sanksi Tidak Otomatis Menjatuhkan Pemerintah?

Kisah Kuba dan Iran menunjukkan bahwa sanksi ekonomi dapat memberikan tekanan besar, tetapi tidak selalu menghasilkan perubahan politik yang diinginkan negara pemberi sanksi.

Ada beberapa faktor yang menjelaskan fenomena tersebut.

1. Mencari Mitra Dagang Alternatif

Ketika akses ke pasar AS ditutup atau dibatasi, negara yang terkena sanksi dapat mencari pasar lain. Iran, misalnya, memiliki hubungan ekonomi dengan China, Rusia dan sejumlah negara lainnya. Kuba juga berusaha mempertahankan hubungan perdagangan serta investasi dengan negara-negara di luar AS. Strategi tersebut tidak selalu mampu menggantikan seluruh kerugian akibat sanksi, tetapi dapat memberikan ruang bernapas bagi negara yang terkena tekanan.

2. Adaptasi terhadap Ekonomi Sanksi

Sanksi yang berlangsung puluhan tahun membuat pemerintah dan pelaku ekonomi memiliki waktu untuk beradaptasi. Kuba telah hidup di bawah embargo selama beberapa generasi. Iran juga telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk menghadapi pembatasan perdagangan dan keuangan. Akibatnya, dampak sanksi memang tetap besar, tetapi tidak selalu menghasilkan efek "sekali pukul" yang mampu melumpuhkan negara.

3. Sumber Daya Domestik

Iran mempunyai cadangan minyak dan gas yang sangat besar serta basis industri dan sumber daya manusia yang relatif kuat. Sementara itu, Kuba memiliki sektor pariwisata, pertanian, jasa, serta sumber daya manusia yang menjadi bagian penting dari perekonomiannya. Kemampuan mempertahankan produksi domestik menjadi salah satu faktor penting bagi kelangsungan negara yang menghadapi isolasi ekonomi.

4. Sanksi Bisa Memperkuat Narasi Politik

Sanksi juga dapat digunakan oleh pemerintah negara yang menjadi sasaran untuk membangun narasi bahwa kesulitan ekonomi merupakan akibat tekanan dari luar. Dalam kasus Kuba dan Iran, pemerintah masing-masing selama bertahun-tahun menjadikan kebijakan AS sebagai salah satu faktor utama dalam menjelaskan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Namun, faktor domestik juga tetap penting. Masalah tata kelola, produktivitas, kebijakan ekonomi, korupsi, infrastruktur dan konflik internal dapat memperburuk dampak sanksi.

Bertahan Bukan Berarti Tidak Terdampak

Penting untuk membedakan antara bertahan secara politik dan tidak terdampak secara ekonomi. Kuba dan Iran memang berhasil mempertahankan pemerintahan masing-masing selama puluhan tahun. Namun, hal tersebut tidak berarti sanksi tidak efektif atau tidak menimbulkan kerugian. Di Kuba, krisis energi dan kekurangan bahan bakar telah memberikan tekanan berat terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada 2026, persoalan tersebut bahkan ikut memengaruhi infrastruktur air, listrik, kesehatan dan distribusi kebutuhan dasar.

Di Iran, dampaknya terlihat dari melemahnya mata uang, inflasi tinggi, gangguan perdagangan serta tekanan terhadap ekspor minyak. Dengan kata lain, sanksi dapat sangat menyakitkan tanpa menghasilkan perubahan rezim yang diinginkan.

Apa yang Bisa Dipelajari dari Kuba dan Iran?

Pengalaman kedua negara tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan sanksi tidak dapat hanya diukur dari seberapa besar kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Jika tujuan akhirnya adalah mengubah kebijakan atau perilaku pemerintah, faktor lain seperti diplomasi, insentif ekonomi, negosiasi dan kondisi politik domestik turut menentukan.

Sanksi yang terlalu lama juga dapat mendorong negara sasaran untuk mengembangkan hubungan ekonomi baru dan mengurangi ketergantungan terhadap negara pemberi sanksi. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dunia memasuki era persaingan geopolitik yang lebih terfragmentasi. Negara-negara yang menjadi sasaran sanksi kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mencari mitra dagang dan jalur pembayaran alternatif dibandingkan beberapa dekade lalu.

Kuba dan Iran Masih Bertahan, tetapi dengan Harga Mahal

Kuba dan Iran menjadi dua contoh paling jelas mengenai negara yang mampu mempertahankan pemerintahan mereka meski menghadapi tekanan ekonomi AS selama puluhan tahun. Kuba telah menghadapi embargo AS sejak era Perang Dingin dan hingga 2026 masih berada di bawah berbagai bentuk pembatasan Washington. Bahkan, pemerintahan AS kembali memperketat tekanan terhadap Havana di tengah krisis ekonomi dan energi yang semakin berat.

Iran menghadapi rezim sanksi AS sejak 1979 dan kini berada dalam situasi yang jauh lebih serius karena tekanan ekonomi berjalan bersamaan dengan konflik militer langsung. Keduanya membuktikan satu hal: sanksi ekonomi mampu melemahkan sebuah negara, tetapi belum tentu mampu memaksanya menyerah atau mengganti sistem politiknya.

Pada saat yang sama, kemampuan bertahan tersebut memiliki biaya yang sangat besar bagi perekonomian dan masyarakat. Karena itu, pertanyaan mengenai efektivitas sanksi bukan sekadar apakah sebuah pemerintahan masih bertahan, melainkan apakah tekanan tersebut berhasil mencapai tujuan politik tanpa menciptakan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang jauh lebih luas.