Airlangga Sebut Saldo Rp50 Ribu Rekening Warga dari APBN: Dana Rp11 T

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan setiap rekening yang dibuka nantinya akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50 ribu.

Yang menarik, dana untuk mengisi saldo awal tersebut disebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp11 triliun apabila program tersebut mencakup sekitar 200 juta masyarakat.

Airlangga menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih membahas mekanisme dan tahapan pelaksanaan program bersama Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setiap Rekening Mendapat Saldo Awal Rp50 Ribu

Program ini dirancang agar masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan dapat memiliki rekening sendiri. Pemerintah memperkirakan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran mencapai lebih dari 200 juta orang.

Dengan asumsi sekitar 200 juta rekening dan masing-masing memperoleh saldo awal Rp50 ribu, kebutuhan dana secara matematis berada di kisaran Rp10 triliun. Airlangga menyebut kebutuhan keseluruhannya diperkirakan sekitar Rp11 triliun.

Dana tersebut disebut berasal dari APBN. Namun, Airlangga belum memastikan apakah seluruh kebutuhan anggaran akan dibebankan pada APBN 2026, APBN 2027, atau dialokasikan secara bertahap. "Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu," kata Airlangga.

Saldo Rp50 Ribu Bisa Ditarik

Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah status uang Rp50 ribu yang diberikan pemerintah. Airlangga menegaskan saldo awal tersebut dapat ditarik oleh pemilik rekening. Artinya, dana tersebut bukan sekadar angka saldo yang harus dibiarkan mengendap di rekening.

Ketika ditanya apakah uang tersebut bisa digunakan atau ditarik, Airlangga menjawab bahwa saldo tersebut bisa ditarik. Dengan demikian, program ini bukan hanya memberikan akses rekening kepada masyarakat, tetapi juga menyediakan dana awal yang dapat digunakan pemilik rekening sesuai ketentuan perbankan.

Ditujukan untuk Masyarakat yang Belum Memiliki Rekening

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah menilai kepemilikan rekening dapat membantu memperluas inklusi keuangan. Dengan semakin banyak masyarakat terhubung dengan sistem perbankan, penyaluran berbagai program pemerintah juga diharapkan menjadi lebih mudah dan tepat sasaran. Airlangga menyebut pemerintah telah meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempersiapkan skema pembukaan rekening massal tersebut.

Data Warga Akan Disinkronkan dengan Dukcapil

Pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme agar masyarakat tidak perlu datang satu per satu ke kantor bank untuk membuka rekening. Salah satu pendekatan yang sedang dipertimbangkan adalah menggunakan dan menyinkronkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Dengan basis data tersebut, pembukaan rekening diharapkan dapat dilakukan secara lebih otomatis dan terintegrasi. Meski demikian, mekanisme final mengenai verifikasi identitas, aktivasi rekening, keamanan data, hingga cara masyarakat mengakses rekening masih perlu disiapkan.

Tidak Langsung Dibuka untuk 200 Juta Orang

Masyarakat juga perlu memahami bahwa angka Rp11 triliun merupakan perkiraan kebutuhan apabila cakupan program mencapai sekitar 200 juta orang, bukan berarti pemerintah akan langsung mengeluarkan seluruh dana tersebut sekaligus.

Airlangga menegaskan pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah masih harus membahas teknis pelaksanaan bersama BI dan OJK sebelum program tersebut benar-benar dijalankan.

Target pemerintah adalah mempersiapkan program tersebut dalam waktu dekat dan diharapkan dapat mulai berjalan sebelum akhir 2026.

Untuk Mendorong Inklusi Keuangan

Kebijakan rekening massal ini memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan sekadar memberikan rekening baru kepada masyarakat. Pemerintah ingin meningkatkan tingkat inklusi keuangan sehingga semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan formal. Rekening bank juga dapat menjadi sarana untuk menerima berbagai transaksi dan program pemerintah secara langsung.

Dengan rekening yang dimiliki masing-masing warga, pemerintah berpotensi lebih mudah menyalurkan bantuan, insentif, maupun program lainnya kepada penerima. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal.

Masih Ada Sejumlah Hal yang Harus Diatur

Meski rencana tersebut telah disampaikan pemerintah, masih terdapat sejumlah detail yang belum final. Beberapa di antaranya adalah sumber anggaran secara lebih rinci, bank yang akan digunakan untuk masing-masing penerima, mekanisme pembukaan dan aktivasi rekening, kriteria penerima, hingga bagaimana rekening akan dikelola jika pemiliknya sudah memiliki rekening bank.

Airlangga menyebut pemerintah akan membahas skema tersebut bersama BI dan OJK sebelum pelaksanaan. Program juga akan dimasukkan dalam pembahasan mengenai kebijakan inklusi keuangan nasional.

Apa Manfaatnya bagi Masyarakat?

Jika berjalan sesuai rencana, program ini dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, masyarakat yang selama ini belum memiliki rekening akan mendapatkan akses ke layanan perbankan. Kedua, saldo awal Rp50 ribu dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk mulai menggunakan layanan keuangan formal.

Ketiga, pemerintah dapat memiliki saluran yang lebih luas untuk menyalurkan berbagai program secara langsung. Keempat, kepemilikan rekening diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin mengenal transaksi non-tunai dan layanan perbankan. Namun, efektivitas program tetap akan bergantung pada mekanisme pelaksanaan, keamanan data, kemudahan akses, serta kemampuan masyarakat menggunakan rekening tersebut secara aktif.

Pemerintah Belum Menetapkan Jadwal Final

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti kapan seluruh masyarakat akan mendapatkan rekening tersebut. Program masih dalam tahap persiapan dan pembahasan teknis. Pelaksanaannya juga tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap.

Dengan demikian, masyarakat belum perlu melakukan pendaftaran melalui pihak atau situs tidak resmi yang mengatasnamakan program ini. Informasi mengenai mekanisme pembukaan rekening nantinya perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah dan bank yang ditunjuk.

Intinya, pemerintah berencana menyediakan rekening bagi masyarakat dengan saldo awal Rp50 ribu yang dananya bersumber dari APBN. Dengan sasaran sekitar 200 juta orang, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp11 triliun. Namun, skema, jadwal, dan pembagian anggaran masih dalam pembahasan dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.