BGN Siapkan Marketplace Bahan Baku MBG, Ini Alasannya

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Platform ini dirancang untuk membuat proses pembelian bahan pangan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih terpantau, transparan, dan melibatkan pemasok yang telah terverifikasi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan marketplace tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Sistemnya akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Mengapa BGN Membuat Marketplace Bahan Baku MBG?

Salah satu alasan utama BGN menyiapkan platform ini adalah untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan bahan makanan. Melalui sistem digital tersebut, pemerintah dapat mengetahui dengan lebih jelas siapa pemasoknya, berapa harga barang, bagaimana transaksi dilakukan, hingga aspek perpajakannya.

Dengan begitu, pengadaan bahan baku tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga dapat dipantau melalui sistem yang lebih terintegrasi. Langkah ini menjadi penting karena program MBG melibatkan pengadaan bahan pangan dalam skala besar dan berlangsung di banyak daerah.

Enam Komoditas Masuk Tahap Awal

Pada tahap awal, marketplace MBG akan digunakan untuk sejumlah komoditas utama. Enam bahan pangan yang direncanakan masuk ke sistem tersebut adalah:

Daging sapi atau kerbau
Daging ayam
Telur
Beras
Minyak goreng
Susu

Komoditas tersebut merupakan bahan pangan yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan menu MBG. Sistemnya dapat dikembangkan untuk mencakup kebutuhan lainnya seiring pelaksanaan program.

Bukan Semua Orang Bisa Menjadi Penjual

BGN juga menyiapkan mekanisme verified seller dalam marketplace tersebut. Artinya, pemasok yang menyediakan bahan baku tidak bisa sembarangan masuk ke sistem. BGN menyebut pemasok akan berkaitan dengan asosiasi dan harus memenuhi mekanisme verifikasi yang ditentukan.

Konsep ini bertujuan agar dapur MBG mendapatkan bahan pangan dari pemasok yang identitas dan kelayakannya dapat diketahui. Dengan adanya pemasok terverifikasi, BGN juga dapat memiliki data yang lebih jelas mengenai rantai pasok bahan makanan yang masuk ke dapur-dapur MBG.

BGN Ingin Bahan Baku Dibeli dari Daerah Setempat

Marketplace tersebut tidak hanya dirancang untuk mempermudah transaksi. BGN juga sedang menyusun mekanisme agar dapur MBG mengutamakan pembelian bahan baku dari wilayah setempat. Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG membutuhkan telur, ayam, beras atau bahan pangan lainnya dan komoditas tersebut tersedia dari pemasok lokal, pembelian akan diarahkan kepada pemasok di daerah tersebut.

Jika barang yang dibutuhkan tidak tersedia atau pasokannya tidak mencukupi, barulah pengadaan dapat dilakukan dari wilayah lain.

Bisa Mendorong Ekonomi Daerah

Kebijakan mengutamakan pemasok lokal berpotensi membuat anggaran pengadaan MBG ikut berputar di daerah. Petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM dan pelaku usaha pangan lokal dapat memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar apabila memenuhi persyaratan sebagai pemasok.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyambut rencana tersebut dan menekankan agar digitalisasi pengadaan tidak justru membuat UMKM, koperasi, petani, peternak serta pemasok lokal hanya menjadi penonton. Dengan kata lain, marketplace MBG diharapkan bukan sekadar tempat transaksi, tetapi juga menjadi salah satu sarana menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan produsen pangan di berbagai daerah.

Harga Bahan Baku Bisa Lebih Mudah Dipantau

Pengadaan melalui sistem digital juga memungkinkan pemerintah memperoleh data harga bahan baku secara lebih terstruktur. Misalnya, ketika SPPG membeli telur atau beras, informasi mengenai pemasok, volume, harga dan transaksi dapat tercatat dalam sistem.

Data tersebut dapat membantu BGN melihat pola harga antardaerah dan mengetahui apabila terdapat perbedaan harga yang perlu diperiksa lebih lanjut. Namun, keberadaan marketplace saja tidak otomatis menjamin seluruh harga menjadi sama. Harga pangan tetap dapat berbeda berdasarkan wilayah, biaya distribusi, musim, ketersediaan barang dan kualitas produk.

Mengurangi Risiko Pengadaan yang Tidak Transparan

Sistem digital juga diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas pengadaan. Dengan transaksi yang tercatat, pemerintah memiliki jejak data yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Tempo, misalnya, menyoroti pentingnya standar akuntabilitas dan keterbukaan data transaksi dalam sistem marketplace tersebut agar digitalisasi pengadaan benar-benar memperkuat pengawasan.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya membangun platform, tetapi memastikan seluruh transaksi benar-benar dilakukan melalui sistem dan data yang tersedia dapat digunakan untuk pengawasan.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Secara sederhana, mekanisme marketplace MBG nantinya dapat dibayangkan seperti berikut:

Pemasok terverifikasi → menawarkan bahan baku → SPPG memilih kebutuhan → transaksi tercatat → bahan dikirim ke dapur MBG.

Sistem ini berbeda dengan marketplace umum karena penggunaannya ditujukan untuk mendukung kebutuhan pengadaan program pemerintah. Pemasok harus memenuhi persyaratan tertentu, sementara SPPG akan memperoleh bahan pangan melalui kanal pengadaan yang telah disiapkan.

Mengapa Konsepnya Mengadopsi SIPLah?

BGN memilih mekanisme yang mengadopsi SIPLah karena sistem tersebut telah digunakan dalam pengadaan kebutuhan sekolah. Konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan kebutuhan MBG, terutama karena BGN membutuhkan sistem yang dapat mencatat pemasok, harga, transaksi dan informasi terkait pengadaan bahan pangan.

Dengan pendekatan ini, BGN tidak hanya membangun kanal transaksi, tetapi juga sistem informasi yang memungkinkan proses pengadaan dipantau secara lebih terstruktur.

Tantangan Besarnya Ada di Lapangan

Meski marketplace dapat membantu transparansi, pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat luas. Ketersediaan bahan pangan di setiap daerah juga berbeda. Daerah yang memiliki produksi telur melimpah, misalnya, belum tentu memiliki pasokan susu atau daging yang mencukupi. Karena itu, marketplace harus mampu menyesuaikan sistem dengan kondisi rantai pasok setiap wilayah.

Selain itu, kualitas bahan pangan juga menjadi aspek penting. Produk yang ditawarkan pemasok harus memenuhi standar keamanan pangan dan kebutuhan gizi MBG.

Marketplace Bukan Pengganti Pengawasan

Digitalisasi pengadaan tidak berarti pengawasan lapangan menjadi tidak diperlukan. Pemerintah tetap perlu memastikan bahan pangan yang dikirim sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan kualitas yang dipesan. Hal ini penting karena persoalan dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan harga bahan baku, tetapi juga penyimpanan, distribusi, kebersihan dapur, pengolahan makanan dan keamanan pangan. Marketplace pada akhirnya merupakan salah satu bagian dari rantai pengawasan tersebut.

Kapan Marketplace MBG Mulai Digunakan?

Kepala BGN Sudaryono menargetkan marketplace pengadaan bahan baku MBG mulai beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026. Sebelum digunakan secara luas, BGN masih perlu menyelesaikan mekanisme verifikasi pemasok dan pengaturan pengadaan dari wilayah setempat.

Implementasinya akan menjadi tahap penting untuk melihat apakah sistem tersebut mampu membuat rantai pasok MBG lebih efisien dan transparan.

Dampaknya bagi Petani, Peternak dan UMKM

Jika berjalan sesuai rancangan, marketplace dapat membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha pangan. Petani dapat memasok beras atau komoditas pertanian lainnya. Peternak dapat menyediakan telur dan daging. Pelaku usaha lokal juga dapat menjadi bagian dari rantai pasok selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

DPR juga telah memberikan perhatian agar pelaku usaha lokal tidak kalah bersaing dengan pemasok besar dalam sistem tersebut. Karena itu, desain mekanisme verifikasi dan akses pemasok akan menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang mendapatkan manfaat ekonomi dari marketplace MBG.

Jadi, Apa Tujuan Utama Marketplace MBG?

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai BGN melalui marketplace tersebut, yaitu:

Meningkatkan transparansi pengadaan bahan baku.
Mencatat pemasok dan harga secara lebih jelas.
Memastikan pemasok melalui mekanisme verifikasi.
Memudahkan pemantauan transaksi dan aspek perpajakan.
Mendorong pembelian bahan pangan dari daerah setempat.
Mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Membuka akses pasar bagi pemasok pangan lokal.

Dengan demikian, marketplace MBG tidak semata-mata dibuat seperti toko daring untuk membeli bahan makanan. Platform tersebut dirancang sebagai bagian dari sistem pengadaan yang memungkinkan pemerintah memantau rantai pasok program MBG secara lebih terstruktur.

Menunggu Implementasi

Rencana marketplace bahan baku MBG menjadi langkah baru BGN dalam melakukan digitalisasi pengadaan. Target operasional pada akhir September atau awal Oktober 2026 membuat tahap implementasi akan segera dimulai.

Keberhasilan sistem ini nantinya akan sangat bergantung pada beberapa hal, mulai dari ketepatan verifikasi pemasok, keterbukaan data, kualitas bahan pangan, kelancaran distribusi hingga keterlibatan pelaku usaha lokal.

Jika seluruh mekanisme berjalan sesuai rancangan, marketplace dapat menjadi salah satu instrumen untuk membuat rantai pasok MBG lebih mudah dipantau sekaligus menghubungkan kebutuhan dapur SPPG dengan produsen pangan di berbagai daerah.