Iran Mau Bikin Zona Terlarang di Selat Hormuz, Mungkinkah?

Jakarta – Iran berencana menetapkan zona terlarang atau restricted zone di kawasan sekitar Selat Hormuz dalam beberapa hari mendatang. Rencana tersebut muncul ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat dan aktivitas pelayaran di jalur energi strategis dunia itu semakin terganggu.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan zona baru tersebut akan dimulai dari garis blokade Angkatan Laut AS dan meluas ke sejumlah wilayah di Teluk. Teheran juga disebut tengah menyiapkan peta koridor pelayaran baru yang akan melewati Selat Hormuz.

Langkah Iran tersebut memunculkan pertanyaan besar: apakah Teheran benar-benar mampu menerapkan zona terlarang di Selat Hormuz, dan apakah langkah tersebut sah menurut hukum internasional?

Iran Siapkan Zona Terlarang Baru

Rencana pembentukan zona terlarang disampaikan Rezaei dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran. Menurutnya, kawasan tersebut akan diberlakukan di luar Selat Hormuz dan mencakup bagian tertentu dari wilayah Teluk.

Iran memperingatkan bahwa kapal yang memasuki zona baru tanpa izin dapat dikenai sanksi. Teheran juga menyatakan bahwa wilayah tersebut akan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan baru terhadap lalu lintas kapal di kawasan.

Pengumuman tersebut datang setelah meningkatnya aksi saling serang antara Iran dan AS di sekitar jalur pelayaran. Situasi ini membuat perusahaan pelayaran dan pasar energi semakin waspada terhadap kemungkinan gangguan yang lebih luas. Iran juga mengatakan tengah mempersiapkan koridor pelayaran baru melalui Selat Hormuz bersama Oman. Titik masuk dan keluar koridor tersebut disebut akan berada di bawah pengawasan Iran.

Mungkinkah Iran Benar-Benar Mengontrol Selat Hormuz?

Secara militer, Iran mempunyai kemampuan untuk memberikan tekanan besar terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Posisi geografis Iran sangat strategis. Sebagian besar sisi utara Selat Hormuz berada di dekat wilayah Iran, sementara Oman menguasai bagian penting di sisi selatan. Kondisi geografis tersebut membuat Teheran mempunyai sejumlah instrumen untuk mengawasi dan mengganggu lalu lintas kapal.

Namun, mengganggu lalu lintas kapal berbeda dengan mampu menutup seluruh selat secara permanen. Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menjadi penghubung Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Kawasan ini merupakan salah satu titik paling penting dalam perdagangan energi dunia.

Data terbaru Energy Information Administration (EIA) menunjukkan bahwa lalu lintas minyak melalui Hormuz rata-rata hanya sekitar 4,9 juta barel per hari pada kuartal II 2026, jauh di bawah 21,6 juta barel per hari pada kuartal IV 2025 sebelum konflik. EIA memperkirakan arus minyak melalui selat tersebut tetap sangat terbatas hingga Agustus dan baru perlahan meningkat pada September.

Artinya, kemampuan Iran untuk mengganggu pelayaran sudah memiliki dampak nyata, tetapi mempertahankan blokade total dalam jangka panjang akan menjadi persoalan yang jauh lebih kompleks.

Ada Persoalan Hukum Internasional

Rencana zona terlarang Iran juga menghadapi persoalan hukum internasional. Selat Hormuz termasuk kategori selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat hak lintas transit.

Pasal 44 UNCLOS secara tegas menyatakan bahwa negara-negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan bahwa lintas transit tidak boleh ditangguhkan. Karena itu, apabila zona yang dibuat Iran digunakan untuk melarang seluruh kapal asing melintas tanpa dasar hukum yang diakui secara internasional, kebijakan tersebut berpotensi berbenturan dengan prinsip kebebasan navigasi dan hak lintas transit.

Persoalannya menjadi semakin rumit apabila Iran menetapkan biaya, izin khusus, atau pembatasan tertentu yang diberlakukan secara diskriminatif terhadap kapal dari negara tertentu. Dalam pembahasan di Dewan Keamanan PBB pada 2026, sejumlah negara juga menegaskan bahwa hak lintas transit melalui Selat Hormuz harus tetap berjalan sesuai UNCLOS dan tidak boleh dihambat atau digunakan sebagai alat tawar dalam konflik.

Tetapi Iran Bisa Menggunakan Kekuatan di Lapangan

Meski terdapat persoalan hukum, penerapan suatu aturan di laut tidak hanya ditentukan oleh teks hukum. Iran memiliki angkatan laut, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), rudal antikapal, drone, serta kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dan intersepsi kapal.

Karena itu, zona terlarang dapat saja diterapkan secara de facto, meskipun legalitasnya diperdebatkan. Dengan kata lain, kapal mungkin secara hukum mempunyai hak untuk melintas, tetapi perusahaan pelayaran tetap dapat memutuskan untuk menghindari kawasan tersebut jika menganggap risikonya terlalu tinggi.

Inilah salah satu persoalan terbesar bagi perdagangan internasional. Ancaman terhadap keselamatan kapal dapat membuat pelayaran berhenti atau berkurang tanpa harus ada deklarasi penutupan resmi.

Iran dan Oman Siapkan Koridor Pelayaran Baru

Di tengah rencana zona terlarang, Iran justru menyebut adanya upaya membuat jalur pelayaran baru bersama Oman. Negosiasi Iran dan Oman mengenai koridor sementara melalui Selat Hormuz dilaporkan telah memasuki tahap akhir. Kedua negara sebelumnya juga membahas pembersihan ranjau di jalur tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi Iran tidak semata-mata berupa penutupan total. Teheran tampaknya ingin memiliki kontrol lebih besar terhadap siapa yang dapat menggunakan jalur tersebut dan melalui rute mana kapal diperbolehkan melintas.

Jika skema itu benar-benar diterapkan, lalu lintas kapal dapat menjadi lebih terpusat pada koridor yang ditentukan dan diawasi Iran bersama pihak yang disepakati.

Mengapa Selat Hormuz Sangat Penting?

Selat Hormuz merupakan salah satu titik sempit paling penting dalam sistem energi dunia. EIA mencatat bahwa pada 2024, arus minyak melalui Hormuz mencapai lebih dari seperempat perdagangan minyak melalui laut dunia dan sekitar seperlima konsumsi minyak serta produk minyak global. Sekitar seperlima perdagangan LNG dunia juga melewati selat tersebut.

Sebagian besar minyak yang melewati Hormuz menuju pasar Asia. China, India, Jepang, dan Korea Selatan merupakan sejumlah konsumen besar yang sangat bergantung terhadap arus energi dari kawasan Teluk. Karena itu, gangguan berkepanjangan di Hormuz berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap harga minyak, biaya transportasi, inflasi dan industri global.

Dampaknya ke Harga Minyak Bisa Besar

Pasar energi sudah merespons setiap perkembangan di sekitar Selat Hormuz. Ketika lalu lintas tanker terganggu, perusahaan pelayaran cenderung menaikkan premi risiko, mengubah rute, menunda keberangkatan atau memilih untuk menunggu situasi keamanan membaik.

Dampaknya bukan hanya pada harga minyak mentah. Biaya pengiriman, asuransi kapal, harga bahan bakar, LNG dan berbagai produk yang bergantung pada energi juga dapat ikut terdorong naik. EIA memperkirakan gangguan Hormuz pada 2026 telah membuat persediaan minyak global mengalami penurunan signifikan. Lembaga tersebut juga memperkirakan harga minyak tetap tinggi sampai arus perdagangan kembali normal dan stok global pulih.

Apakah Iran Bisa Menutup Hormuz Sepenuhnya?

Jawabannya: Iran memiliki kemampuan untuk mengganggu dan membatasi pelayaran, tetapi penutupan total dan berkelanjutan merupakan perkara berbeda. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Pertama, Iran harus menghadapi respons militer dari AS dan negara-negara lain yang berkepentingan terhadap kebebasan navigasi.

Kedua, penutupan total akan berdampak langsung terhadap negara-negara Teluk, termasuk negara yang selama ini menjadi tetangga Iran. Ketiga, Iran sendiri bergantung pada jalur laut untuk sebagian aktivitas ekspor dan impor. Gangguan berkepanjangan juga dapat memperburuk tekanan ekonomi yang sudah dihadapi Teheran. Keempat, kapal-kapal komersial dapat mencari alternatif, meskipun kapasitas rute alternatif jauh lebih terbatas.

EIA mencatat Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki sejumlah infrastruktur pipa yang memungkinkan sebagian minyak dialihkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Hormuz. Namun, kapasitas alternatif tersebut tetap tidak cukup untuk sepenuhnya menggantikan fungsi Selat Hormuz.

Jadi, Mungkinkah Zona Terlarang Itu Diterapkan?

Secara operasional, sangat mungkin Iran mencoba menerapkannya. Namun, secara hukum dan politik, pelaksanaannya akan menghadapi tantangan besar. Iran dapat menggunakan kekuatan militernya untuk memantau, memperingatkan atau mencegat kapal yang memasuki kawasan yang mereka nyatakan terlarang.

Namun, pengakuan internasional terhadap zona tersebut merupakan persoalan berbeda. Apabila Iran menetapkan kawasan itu sebagai zona yang secara efektif menghalangi hak lintas kapal internasional, negara-negara lain kemungkinan besar akan menolak dasar hukumnya dengan merujuk pada prinsip UNCLOS dan kebebasan navigasi.

Dengan demikian, ancaman terbesar bukan hanya apakah Iran mengeluarkan peta zona terlarang, melainkan seberapa jauh Iran mampu memaksakan aturan tersebut di lapangan dan bagaimana AS serta negara-negara pengguna Hormuz meresponsnya.

Risiko Konflik Bisa Semakin Meluas

Rencana zona terlarang juga berpotensi meningkatkan risiko salah perhitungan. Sebuah kapal dagang yang memasuki area terlarang menurut Iran tetapi menganggap dirinya memiliki hak lintas berdasarkan hukum internasional dapat menghadapi kapal atau pasukan Iran.

Jika terjadi pemeriksaan, penahanan atau bahkan serangan, situasi dapat berkembang menjadi konfrontasi militer yang lebih besar. Karena itu, keberadaan koridor pelayaran yang disepakati bersama Oman justru menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi risiko tersebut jika benar-benar dapat diterapkan dan diterima oleh operator pelayaran internasional.

Kesimpulan

Rencana Iran membuat zona terlarang di sekitar Selat Hormuz merupakan perkembangan serius dalam konflik yang semakin berdampak pada perdagangan energi dunia. Teheran tampaknya ingin memperkuat kendali terhadap jalur strategis tersebut, sekaligus menggunakan ancaman pembatasan pelayaran sebagai instrumen tekanan terhadap AS.

Namun, membuat aturan sepihak tidak otomatis membuat aturan itu diakui secara internasional. UNCLOS memberikan prinsip penting mengenai hak lintas transit di selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Di sisi lain, kekuatan militer Iran membuat ancaman tersebut tetap harus diperhitungkan oleh perusahaan pelayaran. Dalam situasi konflik, persoalan keamanan sering kali lebih menentukan keputusan kapal untuk berlayar dibandingkan sekadar status legal sebuah jalur.

Dengan sekitar seperlima perdagangan LNG dunia dan porsi sangat besar perdagangan minyak melalui kawasan tersebut, setiap pembatasan di Hormuz berpotensi mengguncang pasar energi global. Karena itu, perkembangan beberapa hari ke depan akan menjadi sangat penting: apakah Iran benar-benar menetapkan zona tersebut, bagaimana bentuk peta dan aturan yang diberlakukan, apakah koridor bersama Oman dapat beroperasi, serta bagaimana AS dan negara-negara pengguna Selat Hormuz meresponsnya.