Isi BBM Antre di Makassar, Siswa Sekolah Terpaksa Belajar Jarak Jauh

Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, semakin berdampak pada aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut bahkan membuat Pemerintah Kota Makassar menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa mulai jenjang PAUD hingga SMP.

Kebijakan sekolah daring mulai berlaku 12 September 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 19 September 2026. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi mobilitas kendaraan di tengah antrean BBM yang terjadi di berbagai titik Kota Makassar.

Antrean BBM Mengular hingga Ratusan Meter

Kelangkaan atau keterbatasan pasokan BBM telah membuat warga Makassar harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Pada Sabtu (12/9/2026) pagi, ratusan kendaraan terlihat mengantre di SPBU Sudiang. Antrean bahkan terjadi sebelum SPBU beroperasi dan panjangnya mencapai ratusan meter hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU ikut tersendat.

Situasi serupa terjadi di sejumlah SPBU lainnya. Sehari sebelumnya, antrean kendaraan di SPBU Jalan Letjen Hertasning bahkan dilaporkan mencapai lebih dari satu kilometer. Sejumlah pengendara mengaku sudah datang sejak dini hari. Ada warga yang mulai mengantre sekitar pukul 04.00 WITA dan baru mendapatkan BBM setelah menunggu lebih dari tiga jam.

Bukan Hanya Kendaraan Besar yang Mengantre

Pada awalnya, antrean panjang di sejumlah SPBU lebih banyak terlihat pada kendaraan yang hendak membeli solar. Namun dalam beberapa hari terakhir, kendaraan yang mencari bensin juga ikut mengantre. Warga mengaku mereka harus mengisi BBM karena bahan bakar kendaraan sudah habis dan dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Karena itu, sebagian pengendara membantah anggapan bahwa antrean seluruhnya disebabkan oleh panic buying.

Kondisi tersebut membuat persoalan BBM tidak lagi hanya berdampak pada pengendara, tetapi mulai mengganggu mobilitas masyarakat secara lebih luas.

Pemkot Makassar Alihkan Sekolah ke Sistem Daring

Melihat kondisi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menginstruksikan Dinas Pendidikan menerapkan pembelajaran daring. Kebijakan tersebut berlaku bagi peserta didik mulai PAUD, TK, SD hingga SMP. Para siswa tidak perlu datang ke sekolah dan mengikuti proses pembelajaran dari rumah.

Munafri menjelaskan, keputusan tersebut merupakan langkah taktis untuk mengurangi mobilitas masyarakat, khususnya kendaraan yang biasanya digunakan untuk mengantar dan menjemput siswa. Dengan siswa belajar dari rumah, kendaraan orang tua maupun wali murid yang biasanya bergerak pada jam sekolah diharapkan ikut berkurang.

Berlaku 12-19 September 2026

Dinas Pendidikan Kota Makassar menindaklanjuti instruksi tersebut melalui surat edaran. Pembelajaran daring diberlakukan mulai Sabtu, 12 September hingga 19 September 2026. Kebijakan itu bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Sekolah tetap diwajibkan menjalankan proses belajar mengajar dengan metode daring.

Pemerintah Kota Makassar juga menyatakan penerapan PJJ bersifat sementara. Evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan antrean serta kondisi pasokan BBM di lapangan.

Orang Tua dan Guru Juga Terdampak

Dalam surat edaran tersebut, kondisi BBM dipandang berpotensi mengganggu mobilitas bukan hanya siswa, tetapi juga guru, tenaga kependidikan, serta orang tua atau wali murid. Antrean panjang di SPBU dapat membuat perjalanan yang biasanya ditempuh dalam waktu singkat menjadi jauh lebih lama. Bahkan, pengendara berpotensi harus menghabiskan beberapa jam hanya untuk mendapatkan BBM.

Dengan pembelajaran dari rumah, pemerintah berharap kebutuhan perjalanan menuju sekolah dapat dikurangi sementara waktu.

Pertamina Sebut Ada Sejumlah Faktor

Persoalan antrean BBM di Makassar telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan Pertamina. Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom mengatakan antrean dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk tingginya permintaan dari sektor pariwisata dan logistik.

Pertamina juga menyebut adanya perilaku panic buying akibat informasi yang beredar di masyarakat. Menurut Pertamina, pasokan ke SPBU tetap dilakukan setiap hari dan tidak terputus. Namun, di lapangan, sejumlah warga menyatakan mereka mengantre karena memang membutuhkan BBM untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari, bukan semata-mata karena khawatir harga BBM naik atau stok habis.

Warga Pertanyakan Klaim Stok Aman

Persoalan semakin menjadi sorotan ketika warga masih menemukan antrean panjang meski terdapat informasi mengenai ketersediaan stok BBM. Di SPBU Sudiang pada Sabtu pagi, misalnya, ratusan warga sudah mengantre meskipun SPBU belum beroperasi. Sejumlah warga mempertanyakan pernyataan bahwa stok BBM aman dan SPBU beroperasi selama 24 jam.

Antrean yang terjadi sejak subuh tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi dan waktu kedatangan pasokan masih menjadi perhatian masyarakat.

Pemkot Turun Langsung ke Lapangan

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sebelumnya juga turun langsung meninjau kondisi sejumlah SPBU. Pemkot berkoordinasi dengan PT Pertamina Regional Sulawesi untuk mengetahui persoalan yang menyebabkan antrean terjadi sekaligus mencari langkah untuk mengatasinya. Salah satu SPBU yang ditinjau Munafri berada di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang.

Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah mengurangi mobilitas masyarakat melalui kebijakan sekolah daring.

Sekolah Daring Jadi Solusi Sementara

Penerapan PJJ di Makassar menunjukkan bahwa gangguan pasokan BBM telah memberikan efek berantai terhadap aktivitas perkotaan. Awalnya, persoalan terlihat dari antrean kendaraan di SPBU. Namun, antrean yang semakin panjang kemudian berpotensi menyebabkan kemacetan, menghambat perjalanan warga, meningkatkan waktu tempuh, hingga memengaruhi aktivitas sekolah.

Dengan siswa belajar dari rumah, Pemkot Makassar berharap jumlah kendaraan di jalan pada jam sekolah dapat ditekan. Pada saat yang sama, konsumsi BBM harian juga diharapkan berkurang.

Pemerintah Tetap Pantau Kondisi BBM

Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen. Pemerintah Kota Makassar menyatakan pelaksanaan sekolah daring akan dievaluasi berdasarkan perkembangan pasokan BBM dan kondisi antrean di lapangan.

Jika distribusi BBM kembali normal, kegiatan belajar tatap muka dapat kembali dilaksanakan sesuai keputusan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan. Untuk sementara, siswa PAUD hingga SMP di Makassar harus mengikuti pembelajaran dari rumah mulai 12 September 2026.

Kondisi ini sekaligus memperlihatkan besarnya dampak persoalan BBM terhadap kehidupan sehari-hari. Bukan hanya pengendara yang harus mengantre berjam-jam, aktivitas pendidikan pun ikut disesuaikan agar mobilitas masyarakat dapat ditekan hingga kondisi pasokan BBM kembali stabil.