Komdigi Minta Tambah Anggaran Rp3,23 T di 2027, untuk Apa?

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk menjalankan berbagai program pada tahun anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa, 1 September 2026.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menjelaskan, kementeriannya saat ini memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp11,515 triliun. Namun, kebutuhan anggaran yang dihitung Komdigi mencapai Rp14,753 triliun, sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp3,23 triliun. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penguatan infrastruktur digital, pengembangan ekosistem dan ruang digital, pengawasan ruang digital, hingga program prioritas nasional.

Pagu Anggaran Komdigi 2027 Mencapai Rp11,515 Triliun

Ismail mengatakan pagu indikatif Komdigi sebelumnya berada di angka sekitar Rp6,8 triliun. Dalam proses pembahasan, kementerian memperoleh tambahan sekitar Rp4,6 triliun sehingga pagu yang ditetapkan meningkat menjadi Rp11,515 triliun. Meski mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pagu indikatif awal, jumlah tersebut masih belum mencukupi seluruh kebutuhan program yang telah dirancang Komdigi untuk 2027. Karena itu, kementerian mengajukan tambahan Rp3,23 triliun agar sejumlah program prioritas dapat dijalankan secara lebih optimal.

Tambahan Rp1,25 Triliun untuk Infrastruktur Digital

Salah satu pos utama yang membutuhkan dukungan anggaran adalah Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital. Program tersebut sebelumnya memiliki pagu indikatif sekitar Rp5,22 triliun. Setelah memperoleh tambahan Rp1,25 triliun, pagunya meningkat menjadi sekitar Rp6,47 triliun. Penguatan infrastruktur digital menjadi penting karena pemerintah terus mendorong pemerataan akses konektivitas, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan internet secara optimal.

Infrastruktur tersebut juga berkaitan dengan pembangunan ekosistem digital nasional yang semakin dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik.

Ekosistem dan Ruang Digital Dapat Tambahan Rp2,823 Triliun

Porsi terbesar tambahan anggaran berkaitan dengan Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital. Program ini sebelumnya hanya memiliki pagu indikatif sekitar Rp126 miliar. Setelah mendapatkan tambahan sebesar Rp2,823 triliun, pagunya menjadi sekitar Rp2,958 triliun.

Besarnya tambahan tersebut menunjukkan semakin luasnya tantangan pemerintah dalam mengelola ruang digital. Perkembangan teknologi, meningkatnya penggunaan platform digital, kemunculan teknologi kecerdasan buatan, serta berbagai persoalan keamanan dan tata kelola ruang digital membuat kebutuhan pengawasan dan pengembangan ekosistem digital semakin besar.

Untuk Apa Tambahan Rp3,23 Triliun?

Secara keseluruhan, tambahan anggaran yang diminta Komdigi akan digunakan untuk beberapa kelompok kebutuhan. Pertama, sekitar Rp258 miliar diperuntukkan bagi kebutuhan operasional di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan sejumlah unit eselon I lainnya.

Kedua, Komdigi membutuhkan sekitar Rp1,097 triliun untuk mendukung program kerja prioritas nasional. Ketiga, sekitar Rp1,48 triliun dibutuhkan untuk program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis atau Renstra.

Dengan demikian, tambahan tersebut tidak hanya diarahkan untuk belanja rutin kementerian, tetapi juga untuk membiayai berbagai program yang berkaitan langsung dengan agenda transformasi digital nasional.

Ada Anggaran untuk Infrastruktur BAKTI

Salah satu program yang masuk dalam kebutuhan prioritas nasional adalah infrastruktur BAKTI. BAKTI merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses telekomunikasi dan internet, terutama di wilayah yang secara komersial belum menjadi prioritas operator. Konektivitas tersebut menjadi penting dalam memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Dengan akses internet yang semakin merata, masyarakat di daerah dapat memperoleh kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan elektronik, layanan pemerintahan, hingga berbagai peluang ekonomi digital.

Mendukung Ekosistem Teknologi Pemerintah Digital

Tambahan anggaran juga mencakup kebutuhan untuk ekosistem teknologi pemerintah digital. Digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu agenda penting karena semakin banyak layanan publik yang diarahkan agar dapat diakses melalui sistem elektronik. Pengembangan teknologi pemerintah membutuhkan infrastruktur, sistem, keamanan, interoperabilitas, serta sumber daya manusia yang memadai.

Karena itu, kebutuhan anggaran Komdigi tidak hanya berkaitan dengan membangun jaringan internet, tetapi juga memastikan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik.

Pengawasan Ruang Digital Diperkuat

Ruang digital Indonesia berkembang sangat cepat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga diikuti berbagai persoalan, mulai dari penyebaran informasi palsu, konten ilegal, penipuan digital, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi.

Karena itu, Komdigi memasukkan pengawasan ruang digital sebagai bagian dari program prioritas. Penguatan pengawasan diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat ketika menggunakan berbagai layanan digital. Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya penggunaan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital

Kebutuhan anggaran tambahan juga mencakup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi. Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu komponen penting dalam transformasi digital. Infrastruktur yang baik tidak akan maksimal jika masyarakat maupun aparatur pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya.

Peningkatan keterampilan digital dibutuhkan untuk berbagai kelompok, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, hingga tenaga profesional di bidang teknologi. Dengan demikian, investasi pada sumber daya manusia diharapkan dapat membantu Indonesia memanfaatkan perkembangan ekonomi digital secara lebih optimal.

Dukungan untuk Komunikasi Publik dan Media

Komdigi juga memasukkan kebutuhan Ditjen Komunikasi Publik dan Media dalam program prioritas nasional. Sementara itu, program Komunikasi Publik dan Media sebelumnya memiliki pagu indikatif sekitar Rp20 miliar untuk kebutuhan non-operasional dan belum memperoleh tambahan dari pagu yang telah ditetapkan.

Komunikasi publik menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi. Pemerintah membutuhkan kemampuan menyampaikan kebijakan dan informasi secara cepat, akurat, serta mudah dipahami masyarakat.

Ada Tambahan untuk Dewan Pers, KPI, dan Komisi Informasi

Usulan tambahan Rp3,23 triliun juga mencakup kebutuhan sejumlah lembaga yang berkaitan dengan ekosistem informasi dan komunikasi.

Dalam pemaparannya, Ismail menyebut:

Komisi Informasi Pusat membutuhkan sekitar Rp32,5 miliar.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membutuhkan sekitar Rp49,59 miliar.
Dewan Pers membutuhkan sekitar Rp38,9 miliar.

Kebutuhan tersebut termasuk dalam alokasi program prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Renstra Komdigi. Dukungan terhadap lembaga-lembaga tersebut berkaitan dengan tata kelola informasi, penyiaran, keterbukaan informasi publik, serta pengembangan ekosistem pers.

Bukan Sekadar Tambahan Belanja

Besarnya usulan tambahan anggaran Komdigi menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan investasi yang cukup besar. Pemerintah tidak hanya dituntut membangun jaringan internet, tetapi juga harus memastikan ruang digital aman, sumber daya manusia siap, teknologi pemerintahan berkembang, serta masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari digitalisasi.

Di sisi lain, tambahan anggaran juga harus dipertanggungjawabkan melalui program yang jelas dan memiliki hasil terukur. Hal tersebut penting karena setiap tambahan anggaran pada akhirnya menggunakan sumber daya APBN yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komdigi Masih Harus Meyakinkan Pemerintah dan DPR

Usulan tambahan Rp3,23 triliun belum otomatis berarti Komdigi akan memperoleh seluruh dana tersebut. Tambahan anggaran masih harus melalui proses pembahasan dalam penyusunan APBN 2027. Pemerintah dan DPR akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, prioritas nasional, serta urgensi program yang diajukan.

Komdigi perlu memberikan argumentasi yang kuat mengenai manfaat setiap program agar tambahan anggaran dapat disetujui. Dengan kebutuhan Rp14,753 triliun dan pagu yang saat ini baru Rp11,515 triliun, terdapat selisih yang cukup besar untuk dipenuhi.

Tantangan Efisiensi Tetap Ada

Di tengah kebutuhan mempercepat transformasi digital, Komdigi juga menghadapi tuntutan efisiensi anggaran. Artinya, tambahan dana tidak boleh hanya dilihat dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari seberapa efektif dana tersebut menghasilkan manfaat.

Program infrastruktur harus memiliki sasaran yang jelas. Program pengawasan ruang digital harus mampu meningkatkan perlindungan masyarakat. Pengembangan SDM harus menghasilkan peningkatan kompetensi yang terukur. Sementara itu, digitalisasi pemerintahan harus memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan publik.

Transformasi Digital Jadi Alasan Utama

Pada akhirnya, permintaan tambahan anggaran Rp3,23 triliun memperlihatkan bahwa pemerintah menempatkan transformasi digital sebagai salah satu agenda penting pada 2027. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur digital, BAKTI, teknologi pemerintahan, pengawasan ruang digital, pengembangan SDM, komunikasi publik, hingga dukungan bagi lembaga terkait informasi dan media.

Dengan pagu Rp11,515 triliun yang sudah ditetapkan dan kebutuhan Rp14,753 triliun, Komdigi kini berupaya mendapatkan tambahan anggaran untuk menutup selisih Rp3,23 triliun. Keputusan akhir mengenai tambahan tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan APBN 2027. Jika disetujui, dana tambahan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas Komdigi, tetapi juga mempercepat pemerataan konektivitas dan menciptakan ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, inklusif, dan produktif.