KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Nusron Wahid di Kasus HGB Summarecon

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pendalaman terhadap Nusron dilakukan setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dari delapan tersangka tersebut, empat orang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Empat Orang Disebut sebagai Kepercayaan Nusron

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan empat tersangka yang disebut memiliki kedekatan dengan Nusron Wahid. Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Sementara empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi. Seluruh tersangka telah menjalani penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.

KPK Telusuri Peran Nusron

KPK belum menetapkan Nusron Wahid sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami sejauh mana hubungan dan peran Nusron dalam perkara tersebut. Achmad Taufik mengatakan proses penyidikan baru berjalan sehingga KPK masih perlu mengumpulkan bukti dan keterangan sebelum menentukan apakah perkara tersebut akan berkembang kepada pihak lain.

KPK juga membuka kemungkinan memanggil Nusron apabila keterangan yang dibutuhkan penyidik mengarah kepadanya. Dengan demikian, penyebutan nama Nusron dalam perkembangan kasus ini belum dapat diartikan bahwa ia telah terbukti terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.

Ada Aliran Uang Rp1,5 Miliar

Salah satu fakta yang kini didalami KPK adalah aliran uang dari pihak Summarecon kepada Erwin. Menurut KPK, persoalan bermula ketika pihak yang menjadi perantara Summarecon berkomunikasi dengan Erwin untuk meminta bantuan terkait pembukaan blokir sejumlah sertifikat HGB serta pemecahan HGB.

KPK menyebut Sontang Coin Manurung melalui Erwin kemudian meminta biaya pengurusan sebesar Rp2 miliar. Pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar. Pada 27 Agustus 2026, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adhi melalui perantara menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin.

Dari uang tersebut, Erwin kemudian menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang Coin Manurung di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Menurut keterangan KPK, uang itu berkaitan dengan fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB pihak Summarecon.

Kasus Berawal dari OTT KPK

KPK melakukan OTT di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengurusan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Dalam rangkaian operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak sebelum kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Selain dugaan suap dalam pengurusan HGB, KPK juga mengungkap adanya barang bukti uang dalam jumlah besar yang berkaitan dengan perkara di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Nilai uang yang disita dalam perkara tersebut dilaporkan mencapai sekitar Rp106,3 miliar.

Mengapa Nama Nusron Ikut Didalami?

Nama Nusron muncul dalam perkara ini karena empat tersangka disebut oleh KPK sebagai orang kepercayaannya. Posisi tersebut membuat penyidik perlu menelusuri apakah terdapat hubungan antara aktivitas para tersangka dengan kebijakan, keputusan, atau kewenangan yang berada di lingkungan Menteri ATR/BPN.

Namun, hubungan personal atau kedekatan dengan seorang pejabat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pejabat tersebut dalam tindak pidana. Karena itu, KPK masih harus membuktikan melalui alat bukti apakah Nusron mengetahui, memerintahkan, menerima manfaat, atau memiliki peran lain yang berkaitan dengan dugaan suap tersebut.

Nusron Belum Berstatus Tersangka

Hingga perkembangan terbaru pada 16 September 2026, Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara HGB Summarecon. KPK juga belum menyimpulkan bahwa Nusron terlibat dalam tindak pidana. Status hukum tersebut masih dapat berubah sesuai hasil penyidikan dan bukti yang dikumpulkan.

KPK menyatakan pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi akan menjadi bagian penting untuk mengurai aliran uang, pihak yang terlibat, serta proses pengurusan HGB yang menjadi objek perkara.

Penyidikan Masih Berjalan

Kasus dugaan suap pengurusan HGB Summarecon kini memasuki tahap penyidikan. Fokus KPK tidak hanya pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga pada kemungkinan adanya pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan perkara. Keterangan para tersangka, saksi, dokumen pertanahan, komunikasi antarpihak, serta penelusuran aliran dana akan menjadi bagian dari proses pembuktian.

Dengan empat orang yang disebut sebagai kepercayaan Nusron telah menjadi tersangka, perhatian selanjutnya tertuju pada hasil pendalaman KPK terhadap Menteri ATR/BPN tersebut. Untuk saat ini, KPK masih menempatkan dugaan keterlibatan Nusron sebagai bagian dari materi penyidikan. Penetapan status hukum terhadap pihak lain akan bergantung pada kecukupan bukti yang ditemukan penyidik.