Legislator PDIP Usul BNPB, BMKG, dan Badan Geologi Dilebur Jadi Satu

Wacana penataan ulang lembaga yang menangani kebencanaan di Indonesia kembali mencuat. Di tengah rencana pemerintah mengintegrasikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi, muncul usulan agar cakupannya diperluas dengan melebur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke dalam satu institusi.

Gagasan tersebut datang dari legislator PDI Perjuangan (PDIP) yang menilai penanganan bencana membutuhkan koordinasi yang lebih terintegrasi, mulai dari pemantauan potensi ancaman, peringatan dini, mitigasi hingga respons ketika bencana terjadi.

Wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi sendiri tengah menjadi perhatian setelah muncul rencana pemerintah untuk menyatukan kedua lembaga tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar rencana tersebut dikaji secara matang sebelum diputuskan.

Tiga Lembaga Memiliki Fungsi yang Saling Berkaitan

Selama ini, BMKG, Badan Geologi dan BNPB memiliki tugas yang berbeda, tetapi ketiganya beririsan dalam rantai penanganan bencana. BMKG berperan menyediakan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika, termasuk informasi mengenai gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem dan berbagai kondisi atmosfer.

Sementara itu, Badan Geologi memiliki keahlian terkait kondisi dan dinamika geologi Indonesia. Informasi mengenai aktivitas gunung api, gerakan tanah, serta potensi bahaya geologi menjadi bagian penting dari fungsi lembaga tersebut. Adapun BNPB berperan dalam kebijakan dan koordinasi penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Karena fungsi tersebut saling berkaitan, muncul pandangan bahwa koordinasi dapat dibuat lebih sederhana jika seluruh informasi dan komando kebencanaan berada dalam satu struktur.

Dari Deteksi hingga Penanganan Bencana

Jika gagasan peleburan terealisasi, lembaga baru tersebut secara konseptual dapat mengintegrasikan tiga tahapan penting. Pertama adalah deteksi dan pemantauan ancaman. BMKG memiliki jaringan pemantauan untuk cuaca, iklim dan aktivitas kegempaan. Kedua adalah analisis ancaman geologi. Badan Geologi memiliki kompetensi dalam memantau gunung api, gerakan tanah dan potensi bahaya geologi lainnya.

Ketiga adalah respons dan koordinasi penanggulangan bencana, yang selama ini menjadi salah satu fungsi utama BNPB. Dengan sistem terintegrasi, informasi dari para ahli diharapkan dapat diterjemahkan menjadi peringatan dan langkah penanganan yang lebih cepat.

DPR Minta Rencana Penggabungan Dikaji Matang

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait integrasi BMKG dan Badan Geologi. Menurutnya, rencana tersebut perlu dikaji secara matang agar perubahan kelembagaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal ini penting karena masing-masing lembaga mempunyai tugas, sumber daya manusia, sistem kerja, jaringan pemantauan dan dasar hukum yang berbeda. Penggabungan lembaga juga bukan sekadar menyatukan struktur organisasi. Pemerintah harus memastikan fungsi teknis yang sudah berjalan tidak terganggu selama proses transisi.

Jangan Sampai Penggabungan Justru Mengurangi Kecepatan Respons

Salah satu tantangan terbesar apabila tiga lembaga dilebur adalah memastikan respons terhadap bencana tidak menjadi lebih lambat akibat birokrasi baru. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan membutuhkan sistem pemantauan serta respons yang berbeda.

Karena itu, lembaga hasil penggabungan nantinya harus tetap memiliki unit-unit teknis yang kuat. Penggabungan secara administratif tidak boleh membuat fungsi keilmuan BMKG maupun Badan Geologi melemah. Begitu pula BNPB tetap harus mempunyai kemampuan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah ketika terjadi bencana.

Keuntungan Jika Sistem Berhasil Diintegrasikan

Jika dirancang dengan baik, integrasi tiga lembaga berpotensi memberikan sejumlah keuntungan. Pertama, pertukaran data dapat berlangsung lebih cepat. Informasi mengenai gempa, cuaca, kondisi geologi dan ancaman bencana dapat berada dalam satu ekosistem data.

Kedua, peringatan dini berpotensi lebih terintegrasi. Data teknis dari lembaga pemantau dapat langsung menjadi dasar pengambilan keputusan. Ketiga, koordinasi pemerintah dapat lebih sederhana. Pemerintah pusat tidak perlu mengandalkan koordinasi berlapis antarinstansi untuk menggabungkan informasi kebencanaan. Keempat, pengembangan teknologi kebencanaan dapat dilakukan bersama, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan, pemodelan risiko, sistem peringatan dini dan pemantauan berbasis satelit. Namun, seluruh manfaat tersebut baru dapat terwujud apabila integrasi kelembagaan dilakukan dengan desain yang matang.

Bukan Sekadar Merger Lembaga

Peleburan BMKG, Badan Geologi dan BNPB juga harus mempertimbangkan perbedaan karakter masing-masing institusi. BMKG merupakan lembaga teknis yang bekerja dengan sistem pengamatan dan prakiraan secara terus-menerus. Badan Geologi memiliki basis keilmuan dan pemantauan geologi yang sangat spesifik. Sementara BNPB memiliki mandat koordinasi penanggulangan bencana.

Karena itu, pertanyaan utama bukan hanya apakah ketiga lembaga perlu digabung, tetapi bagaimana memastikan seluruh fungsi strategis tetap berjalan setelah struktur berubah. Bahkan BMKG saat ini memiliki jaringan stasiun meteorologi, klimatologi dan geofisika di berbagai wilayah Indonesia. Struktur tersebut membutuhkan kesinambungan operasional dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus.

Indonesia Membutuhkan Sistem Kebencanaan yang Cepat

Terlepas dari bentuk kelembagaannya, kebutuhan yang paling mendesak adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi kebencanaan yang cepat, akurat dan mudah dipahami. Dalam kondisi gempa atau potensi tsunami, misalnya, perbedaan waktu beberapa menit dapat sangat menentukan keselamatan masyarakat.

Hal serupa berlaku ketika terjadi erupsi gunung api, longsor, banjir besar maupun cuaca ekstrem. Informasi ilmiah harus segera diterjemahkan menjadi keputusan operasional di lapangan. Karena itu, usulan legislator PDIP tersebut membuka kembali perdebatan mengenai desain kelembagaan kebencanaan Indonesia.

Menunggu Kajian Pemerintah

Untuk saat ini, wacana peleburan BNPB, BMKG dan Badan Geologi masih perlu dilihat sebagai gagasan yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Rencana integrasi BMKG dan Badan Geologi saja masih diminta untuk dikaji secara matang oleh DPR.

Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum, anggaran, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem data, jaringan pemantauan serta mekanisme komando ketika bencana terjadi. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah lembaga kebencanaan tidak ditentukan oleh seberapa besar organisasinya, melainkan seberapa cepat lembaga tersebut mampu mendeteksi ancaman, memberikan peringatan, mengambil keputusan dan menyelamatkan masyarakat.

Jika integrasi tiga lembaga tersebut benar-benar diwujudkan, tantangan terbesarnya adalah memastikan peleburan tidak berhenti pada perubahan struktur birokrasi, tetapi menghasilkan sistem penanggulangan bencana yang lebih cepat, terkoordinasi dan efektif.