PDIP Pecat Kader Surabaya Buntut Sowan dan Bela Jokowi

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) memecat kadernya dari DPC PDIP Kota Surabaya, Achmad Hidayat. Pemecatan tersebut menjadi sorotan karena dilakukan setelah Achmad diketahui menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyampaikan sikap yang dinilai membela mantan presiden tersebut.

Keputusan pemecatan Achmad Hidayat berlaku sejak 4 September 2026. DPP PDIP menilai sejumlah tindakan dan manuver politik yang dilakukan Achmad telah masuk kategori pelanggaran disiplin berat serta dinilai merugikan nama baik partai.

Achmad Hidayat Resmi Dipecat PDIP

Achmad Hidayat merupakan kader PDIP dari Surabaya. DPP PDIP kemudian menerbitkan keputusan yang mencabut status keanggotaannya di partai. Kabar pemecatan tersebut mencuat setelah Achmad melakukan kunjungan atau sowan ke kediaman Jokowi. Pertemuan itu menjadi perhatian karena hubungan politik PDIP dengan Jokowi sebelumnya memang telah mengalami perubahan signifikan.

Menurut pemberitaan terbaru, DPP PDIP menilai tindakan Achmad bukan sekadar aktivitas pribadi, melainkan berkaitan dengan sikap politik yang dianggap tidak sejalan dengan garis partai. 

Bermula dari Sowan ke Jokowi

Achmad menjadi sorotan setelah bertemu Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyampaikan sikap yang membela Jokowi. Langkah tersebut kemudian dinilai DPP PDIP sebagai bagian dari manuver politik yang tidak sesuai dengan disiplin organisasi. Partai menilai tindakan kader harus memperhatikan keputusan dan garis politik yang telah ditetapkan secara internal.

Kasus Achmad menjadi menarik karena terjadi di tengah hubungan PDIP dan Jokowi yang telah berubah dibandingkan periode ketika Jokowi masih menjadi bagian dari partai.

Bela Jokowi Jadi Sorotan

Selain pertemuan dengan Jokowi, sikap Achmad yang membela mantan Presiden tersebut turut menjadi persoalan. DPP PDIP menilai pernyataan dan tindakan Achmad berpotensi menciptakan persepsi bahwa kader partai mengambil posisi politik yang berbeda dengan keputusan resmi PDIP.

Dalam pemberitaan mengenai pemecatan tersebut, pelanggaran yang disebut antara lain berkaitan dengan etika, disiplin partai dan manuver politik yang dinilai merusak nama baik PDIP. Meski demikian, penting membedakan antara bertemu Jokowi dan alasan formal pemecatan. Pertemuan tersebut menjadi konteks yang melatarbelakangi polemik, sedangkan keputusan partai didasarkan pada penilaian DPP terhadap tindakan Achmad sebagai pelanggaran disiplin.

Achmad Mengaku Tak Menyangka Dipecat

Achmad Hidayat kemudian memberikan tanggapan mengenai keputusan tersebut. Ia mengaku terkejut dengan keputusan DPP PDIP yang mencabut keanggotaannya. Menurut laporan detikcom, Achmad sebelumnya juga mengajukan usulan terkait rehabilitasi status keanggotaan. Namun, proses tersebut tidak mengubah keputusan DPP yang akhirnya memberhentikannya dari partai.

Sikap Achmad menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara dirinya dengan pimpinan partai mengenai tindakan yang dilakukan setelah pertemuannya dengan Jokowi.

Hubungan PDIP dan Jokowi Memang Sudah Berubah

Pemecatan Achmad tidak dapat dilepaskan dari perubahan hubungan politik antara PDIP dan Jokowi. Jokowi sebelumnya merupakan kader PDIP dan menjadi salah satu figur paling penting dalam perjalanan politik partai selama lebih dari satu dekade. Ia diusung PDIP dalam dua pemilihan presiden, yakni 2014 dan 2019.

Namun, hubungan tersebut mengalami ketegangan menjelang Pilpres 2024. Setelah dinamika politik yang terjadi pada Pemilu 2024, PDIP kemudian mengambil keputusan untuk memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Pada Desember 2024, PDIP juga mengumumkan pemecatan sejumlah tokoh yang dianggap melanggar aturan partai.

Karena itu, ketika seorang kader aktif PDIP melakukan pendekatan politik kepada Jokowi dan menyampaikan pembelaan terhadapnya, tindakan tersebut menjadi jauh lebih sensitif dibandingkan pertemuan biasa.

Bukan Kali Pertama Achmad Hidayat Bersinggungan dengan Polemik Internal

Nama Achmad Hidayat sebelumnya juga pernah muncul dalam dinamika internal PDIP Surabaya. Pada 2025, Achmad sempat menjadi sorotan setelah memprotes kebijakan partai di tingkat Kota Surabaya. Saat itu, polemik berkaitan dengan pencopotan dirinya dari jabatan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Achmad dengan struktur partai di Surabaya sebelumnya memang pernah menghadapi persoalan. Pemecatan pada September 2026 kini menjadi perkembangan yang lebih serius karena statusnya bukan lagi sekadar pencopotan dari jabatan struktural, melainkan pemberhentian dari keanggotaan PDIP.

PDIP Tegaskan Disiplin Partai

Kasus ini sekaligus menunjukkan bagaimana partai politik menjaga disiplin internal ketika menghadapi perbedaan sikap di antara kader. Partai memiliki garis kebijakan dan keputusan organisasi yang harus menjadi acuan kader. Ketika seorang kader mengambil langkah yang dianggap bertentangan dengan keputusan tersebut, sanksi organisasi dapat diberikan.

Dalam kasus Achmad, DPP PDIP menilai pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori berat. Faktor yang menjadi perhatian bukan hanya pertemuan dengan Jokowi, tetapi juga rangkaian tindakan dan sikap politik yang dinilai membawa dampak terhadap citra partai.

Apa Dampaknya bagi PDIP Surabaya?

Pemecatan Achmad Hidayat menjadi persoalan tersendiri bagi PDIP Surabaya karena terjadi ketika partai masih melakukan konsolidasi organisasi. Surabaya merupakan salah satu basis penting PDIP di Jawa Timur. Perubahan struktur dan dinamika internal di tingkat kota berpotensi memengaruhi konsolidasi kader hingga tingkat akar rumput.

Karena itu, keputusan DPP kemungkinan akan diikuti langkah organisasi untuk memastikan kader dan struktur PDIP Surabaya tetap berada dalam satu garis politik.

Pemecatan Jadi Sinyal Tegas

Kasus Achmad Hidayat juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa DPP PDIP semakin tegas terhadap kader yang mengambil sikap politik berbeda dengan keputusan partai. Terlebih, Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP setelah keputusan pemecatan terhadap dirinya. Pertemuan dan pembelaan terhadap Jokowi oleh kader aktif PDIP akhirnya memiliki dimensi politik yang lebih besar.

Dengan keputusan yang berlaku sejak 4 September 2026, Achmad kini tidak lagi memiliki status sebagai kader PDIP.

Kesimpulan

PDIP memecat kader Surabaya Achmad Hidayat setelah ia sowan ke Jokowi dan menunjukkan sikap yang dinilai membela mantan presiden tersebut. DPP PDIP menyebut tindakan dan manuver politik Achmad sebagai pelanggaran disiplin berat serta dinilai merugikan nama baik partai.

Kasus ini kembali memperlihatkan perubahan hubungan politik antara PDIP dan Jokowi. Bagi PDIP, kedisiplinan kader dan kepatuhan terhadap garis keputusan partai menjadi faktor penting, sementara bagi Achmad, pertemuannya dengan Jokowi menjadi salah satu langkah politik yang berujung pada hilangnya status keanggotaan di partai.