Purbaya Buka Peluang APBN Biayai Saldo Rekening Masyarakat Rp50 Ribu

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai saldo awal rekening bank masyarakat sebesar Rp50 ribu. Rencana tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Purbaya mengatakan pemerintah masih memiliki cadangan belanja dalam APBN yang dapat digunakan untuk mendukung program tersebut. Ia menilai kebutuhan anggaran untuk memberikan saldo awal Rp50 ribu per rekening masih berada dalam kapasitas fiskal pemerintah.

Pemerintah Siapkan Rekening Bank untuk Masyarakat

Program tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas inklusi keuangan. Pemerintah berencana membuka rekening secara otomatis bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, terutama warga yang telah memiliki KTP tetapi belum mempunyai rekening bank.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah menggandeng perbankan, terutama BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk merealisasikan program tersebut.

Purbaya menyebut pembukaan rekening dapat dilakukan dengan memanfaatkan integrasi data kependudukan dan data sektor keuangan. Data dari Ditjen Dukcapil, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi bagian dari pembahasan untuk menentukan masyarakat yang belum memiliki rekening.

Saldo Awal Rp50 Ribu dari APBN

Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah mempertimbangkan pemberian saldo awal sebagai stimulan ketika rekening baru tersebut dibuat. "Rp50 ribu dikali sekian orang, saya pikir enggak banyak-banyak amat," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (9/9/2026). Ia juga menyatakan pemerintah memiliki cadangan belanja yang masih dapat menampung kebutuhan tersebut.

Dengan demikian, saldo awal tersebut bukan sekadar rekening kosong. Masyarakat yang mendapatkan rekening juga akan memperoleh dana awal yang dapat digunakan sesuai ketentuan program. Airlangga pada hari yang sama mempertegas bahwa sumber dana saldo awal tersebut berasal dari APBN. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp11 triliun apabila program mencakup sekitar 200 juta penduduk.

Bisa Mencapai Rp11 Triliun

Jika setiap rekening memperoleh saldo Rp50 ribu dan program mencakup sekitar 200 juta orang, kebutuhan matematis untuk saldo awal mencapai sekitar Rp10 triliun. Namun, pemerintah memperkirakan kebutuhan keseluruhan program sekitar Rp11 triliun. Pelaksanaannya tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap.

Airlangga mengatakan pemerintah masih membahas penganggaran karena pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap. Artinya, angka Rp11 triliun tersebut masih merupakan perkiraan kebutuhan program, bukan berarti seluruh dana akan langsung dicairkan sekaligus.

Rekening Bisa Dibuka Otomatis

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengintegrasikan pembukaan rekening dengan penerbitan KTP elektronik. Dalam skema tersebut, ketika seseorang memasuki usia 17 tahun dan memperoleh KTP, rekening bank dapat dibuat secara otomatis. Pemerintah juga mempertimbangkan penyediaan rekening bagi masyarakat yang sudah memenuhi kriteria tetapi belum memiliki rekening.

Langkah ini diharapkan membuat masyarakat tidak perlu datang secara khusus ke bank hanya untuk membuka rekening. Program tersebut sekaligus dapat membuat penyaluran berbagai bantuan pemerintah menjadi lebih mudah karena rekening penerima sudah tersedia.

Bukan Hanya untuk Saldo Rp50 Ribu

Tujuan program bukan semata-mata memberikan uang Rp50 ribu kepada masyarakat. Purbaya menjelaskan bahwa rekening tersebut dipersiapkan agar penyaluran berbagai bantuan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan rekening yang terhubung dengan identitas penerima, pemerintah juga dapat mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Dalam pembahasan awal, Purbaya bahkan menyebut nominal saldo awal yang dikaji berada pada kisaran Rp50 ribu hingga Rp80 ribu. Namun, angka final dan mekanisme program masih dalam pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

BRI dan BSI Disiapkan sebagai Bank Pelaksana

Pemerintah telah melibatkan bank-bank milik negara dalam rencana tersebut. BRI disebut akan menjadi salah satu bank yang menangani pembukaan rekening secara massal. Sementara itu, BSI akan berperan khusus untuk wilayah Aceh.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan koordinasi dengan BRI dan BSI telah dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program. Namun, mekanisme teknis pembukaan rekening masih dalam tahap perancangan.

Purbaya juga menyebut pihak bank telah menyatakan kesiapannya menghadapi kemungkinan bertambahnya jumlah rekening secara signifikan.

Saldo Bisa Ditarik Masyarakat

Dana awal Rp50 ribu tersebut pada prinsipnya bukan saldo yang hanya tercatat tetapi tidak bisa digunakan. Airlangga mengatakan masyarakat dapat menarik dana tersebut setelah rekening diberikan. Dengan demikian, apabila mekanisme final tetap menggunakan skema tersebut, masyarakat bukan hanya mendapatkan fasilitas rekening, tetapi juga memperoleh dana awal yang dapat digunakan sesuai ketentuan rekening.

Meski demikian, pemerintah masih perlu menetapkan aturan teknis mengenai mekanisme pembukaan, penggunaan, serta pengawasan rekening.

Pemerintah Masih Membahas Mekanismenya

Purbaya menekankan bahwa program ini belum sepenuhnya final. Pembahasan awal masih dilakukan bersama kementerian, lembaga, serta pihak perbankan. "Ini baru pembicaraan pertama. Saya pikir hasil finalnya masih belum," kata Purbaya. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara rencana kebijakan dengan program yang sudah resmi berjalan. Sampai saat ini, pemerintah masih mematangkan basis data, mekanisme pembukaan rekening, sumber anggaran, serta tahapan implementasinya.

Ditargetkan Mulai Sebelum Akhir 2026

Pemerintah berharap program pembukaan rekening tersebut dapat mulai diterapkan sebelum akhir 2026. Airlangga menyebut pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap agar prosesnya dapat disesuaikan dengan kesiapan data dan sistem perbankan.

Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan akan memiliki akses langsung terhadap rekening formal. Di sisi lain, pemerintah juga dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut untuk menyalurkan bansos dan berbagai program bantuan secara lebih terarah.

Dengan demikian, rencana saldo awal Rp50 ribu bukan sekadar bantuan tunai baru, melainkan bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem rekening perbankan bagi masyarakat. Purbaya memastikan ruang fiskal masih tersedia untuk mendukung program tersebut, sementara kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun jika cakupan program mencapai 200 juta penduduk.