Purbaya Sebut Gaji PPPK Daerah Bakal Diambil Alih Pusat Mulai 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah mulai 2027. Kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan salah satu fokus awalnya adalah mengubah status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Purbaya menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (14/9/2026). Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk membiayai program pengalihan tersebut.

Gaji PPPK Mulai Dibayar Pemerintah Pusat

Purbaya mengatakan, program tersebut direncanakan mulai berjalan pada Januari 2027. PPPK yang saat ini berstatus paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu, kemudian pembayaran gajinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"PPPK yang paruh waktu mulai Januari jadi penuh waktu dibayar pemerintah pusat," kata Purbaya dalam keterangannya sebelumnya. Pelaksanaan kebijakan ini tidak langsung dilakukan sekaligus untuk seluruh PPPK. Pemerintah merencanakan proses pengalihan secara bertahap selama sekitar tiga tahun ke depan.

Dengan demikian, mulai 2027 akan terjadi perubahan dalam skema pembiayaan tenaga PPPK, khususnya mereka yang sebelumnya masih berstatus paruh waktu.

Siapkan Anggaran Rp31,1 Triliun

Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung kebijakan tersebut. Purbaya menyebut angka itu masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program.

Anggaran tersebut disiapkan untuk membiayai proses perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sekaligus mendukung pengalihan pembayaran gaji dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Besarnya anggaran menunjukkan bahwa kebijakan tersebut akan menjadi salah satu agenda fiskal penting pemerintah pada 2027.

Beban APBD Daerah Bakal Berkurang

Salah satu alasan pemerintah mengambil alih pembayaran gaji PPPK adalah untuk meringankan beban fiskal pemerintah daerah. Selama ini, gaji PPPK daerah menjadi salah satu komponen belanja yang harus diperhitungkan dalam APBD. Ketika pembiayaannya dialihkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan lainnya.

Purbaya menilai pengalihan beban penggajian tersebut dapat memberikan ruang fiskal bagi daerah, terutama di tengah penyesuaian anggaran dan transfer pemerintah pusat ke daerah. Dana yang sebelumnya harus dialokasikan untuk pembayaran gaji PPPK nantinya dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, maupun program prioritas lainnya.

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Perubahan sumber pembayaran tersebut berkaitan erat dengan rencana pemerintah mengubah status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu merupakan bagian dari skema penataan tenaga non-ASN. Pemerintah sebelumnya menggunakan skema tersebut sebagai salah satu cara untuk memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN yang belum dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Mulai Januari 2027, pemerintah menargetkan perubahan status tersebut berjalan sehingga para PPPK yang memenuhi ketentuan dapat berstatus penuh waktu. Dengan perubahan status tersebut, pemerintah juga mengatur mekanisme penggajian yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Ada Peluang Mengikuti Seleksi PNS

Selain perubahan status menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga membuka peluang bagi PPPK untuk mengikuti proses seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Purbaya mengatakan kesempatan tersebut akan diberikan secara bertahap melalui proses seleksi yang ditetapkan pemerintah.

Artinya, perubahan menjadi PPPK penuh waktu tidak secara otomatis membuat seseorang berstatus PNS. Mereka tetap harus mengikuti mekanisme seleksi apabila ingin beralih status menjadi PNS. Hal ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan para PPPK karena mekanisme, persyaratan, dan tahapan seleksi tetap akan mengikuti ketentuan pemerintah.

Tantangan bagi Guru PPPK

Rencana tersebut juga menjadi perhatian kalangan guru PPPK. Sebagian guru PPPK telah berusia di atas batas usia yang biasanya berlaku dalam seleksi CPNS. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), misalnya, sebelumnya mendorong pemerintah memberikan afirmasi bagi guru PPPK penuh waktu yang berusia di atas 35 tahun, terutama mereka yang telah lama mengabdi.

P2G menilai masa pengabdian, sertifikat pendidik dan pengalaman kerja perlu dipertimbangkan apabila pemerintah membuka jalur seleksi PNS bagi PPPK. Karena itu, implementasi kebijakan pengalihan status dan peluang menjadi PNS masih akan menjadi perhatian bagi para tenaga pendidik.

Pemerintah Ingin Kurangi Tekanan Keuangan Daerah

Kebijakan pengambilalihan gaji PPPK juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi fiskal pemerintah daerah. Purbaya sebelumnya menyoroti adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sekaligus meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Dalam konteks tersebut, pengalihan pembayaran gaji PPPK ke pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola APBD secara lebih fleksibel. Pemerintah pusat juga menyatakan belanja pemerintah pusat untuk daerah tetap meningkat pada 2027 meskipun terdapat penyesuaian pada skema transfer ke daerah.

Bukan Berarti Semua Gaji ASN Daerah Beralih ke Pusat

Perlu dicatat, kebijakan ini berkaitan dengan PPPK dalam skema yang ditetapkan pemerintah, khususnya PPPK paruh waktu yang akan dialihkan menjadi penuh waktu. Kebijakan tersebut tidak berarti seluruh pembayaran gaji aparatur daerah secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemerintah tetap harus menyusun mekanisme, kriteria, tahapan pengalihan, serta pembagian kewenangan secara lebih rinci agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan. Karena proses pengalihan direncanakan berlangsung bertahap selama tiga tahun, implementasi kebijakan juga akan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Nasib Gaji PPPK yang Sebelumnya Ditanggung Daerah

Dengan skema baru tersebut, beban pembayaran gaji PPPK yang sebelumnya masuk dalam APBD akan secara bertahap berpindah ke pemerintah pusat. Perubahan ini diharapkan memberikan kepastian pembayaran kepada para PPPK sekaligus mengurangi tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.

Namun, pemerintah daerah tetap perlu memastikan proses administrasi, data kepegawaian dan penganggaran berjalan dengan baik selama masa transisi.

Kebijakan Mulai Januari 2027

Secara garis besar, rencana pemerintah dapat dirangkum dalam beberapa poin:

Mulai Januari 2027: PPPK paruh waktu ditargetkan beralih menjadi PPPK penuh waktu.
Pembayaran gaji: PPPK yang masuk skema pengalihan akan dibayar pemerintah pusat.
Anggaran: pemerintah menyiapkan sekitar Rp31,1 triliun.
Pelaksanaan: pengalihan dilakukan secara bertahap selama sekitar tiga tahun.
Peluang menjadi PNS: PPPK penuh waktu dapat mengikuti seleksi PNS secara bertahap sesuai ketentuan.
Dampak ke daerah: beban penggajian PPPK diharapkan berkurang sehingga ruang fiskal APBD menjadi lebih longgar.
Menjadi Perubahan Besar bagi PPPK Daerah

Rencana pengambilalihan gaji PPPK oleh pemerintah pusat mulai 2027 menjadi salah satu perubahan penting dalam tata kelola aparatur pemerintah. Bagi PPPK, perubahan ini berpotensi memberikan kepastian lebih besar terkait status dan sumber pembayaran gaji. Sementara bagi pemerintah daerah, pengalihan tersebut dapat mengurangi beban belanja pegawai dalam APBD.

Di sisi lain, pemerintah masih perlu memastikan detail teknis pelaksanaan, termasuk data pegawai yang masuk dalam skema, mekanisme penganggaran, serta proses perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Dengan anggaran sekitar Rp31,1 triliun dan pelaksanaan yang direncanakan mulai Januari 2027, kebijakan ini akan menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam penataan tenaga non-ASN dan hubungan fiskal antara pusat dan daerah.