Suahasil Jadi Menkeu, Bagaimana Nasib Kanal Aduan Lapor Pak Purbaya?

Jakarta – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara turut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan kanal pengaduan masyarakat “Lapor Pak Purbaya”. Kanal tersebut sebelumnya menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan keluhan mengenai pelayanan pajak dan kepabeanan secara langsung ke Kementerian Keuangan.

Suahasil memberikan kepastian bahwa masyarakat tetap dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Keuangan. Namun, ia mengarahkan mekanisme pengaduan tersebut untuk dikelola secara institusional, bukan bergantung pada sosok menteri yang sedang menjabat.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Suahasil Pastikan Aduan Masyarakat Tetap Dibuka

Suahasil mengatakan berbagai kanal pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan tetap tersedia. Masyarakat masih dapat menyampaikan laporan terkait persoalan perpajakan, kepabeanan maupun layanan Kemenkeu secara umum.

“Bisa. Berbagai macam channel laporan terbuka. Laporan pajak terbuka, laporan kepabeanan terbuka. Biasanya dua ini yang seru. Laporan Kementerian Keuangan secara umum juga terbuka,” kata Suahasil, seperti dikutip RM.id. Menurut Suahasil, keberadaan saluran pengaduan tersebut tetap penting karena laporan masyarakat dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi pelayanan di lingkungan Kemenkeu.

Ia bahkan membuka kemungkinan penyusunan daftar kanal pengaduan agar masyarakat lebih mudah mengetahui ke mana laporan harus disampaikan. “Kalau perlu kita buatkan daftar channel untuk melaporkan segala sesuatu. Kita akan kerjakan itu secara institusional,” ujarnya.

Lalu Bagaimana Nasib “Lapor Pak Purbaya”?

Kanal Lapor Pak Purbaya sebelumnya diluncurkan Purbaya melalui layanan WhatsApp dengan nomor 0822-4040-6600 pada Oktober 2025. Kanal tersebut dibuat sebagai ruang bagi masyarakat untuk melaporkan persoalan yang berkaitan dengan pajak dan Bea Cukai, termasuk dugaan masalah pelayanan maupun perilaku pegawai.

Saat pertama dibuka, kanal tersebut mendapatkan respons besar. Dalam dua hari pertama, tercatat 15.933 pesan masuk. Dari jumlah itu, 2.459 pesan disebut berisi ucapan selamat, sementara 13.285 lainnya sedang diverifikasi. Purbaya ketika itu mengatakan kanal tersebut ditujukan antara lain untuk masyarakat yang memiliki keluhan mengenai pegawai pajak, pegawai Bea Cukai, ataupun persoalan perpajakan dan kepabeanan.

Namun, setelah Purbaya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, nama kanal tersebut menjadi relevan untuk dipertanyakan. Hingga Jumat (18/9/2026), Suahasil belum menyatakan secara spesifik bahwa nomor WhatsApp “Lapor Pak Purbaya” akan dipertahankan dengan nama dan mekanisme yang sama. Yang ditegaskan adalah kanal pengaduan Kementerian Keuangan secara keseluruhan tetap terbuka.

Suahasil Pilih Pendekatan Institusional

Pernyataan Suahasil menunjukkan adanya penekanan bahwa sistem pengaduan seharusnya menjadi bagian dari mekanisme resmi kementerian, bukan melekat pada figur seorang menteri. Ia mengatakan akan meminta Inspektur Jenderal untuk melihat dan menindaklanjuti laporan yang masuk.

“Saya punya Inspektur Jenderal yang saya minta untuk melihat secara keseluruhan, kalau ada laporan, itu artinya apa?” kata Suahasil. Dengan mekanisme tersebut, laporan masyarakat diharapkan dapat diteruskan kepada unit yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau memberikan respons.

Suahasil juga memastikan kanal laporan pada masing-masing unit eselon I di Kementerian Keuangan tetap terbuka.

Kanal Pajak dan Bea Cukai Tetap Bisa Digunakan

Bagi masyarakat yang memiliki persoalan terkait pajak atau kepabeanan, pergantian menteri tidak berarti akses pengaduan Kemenkeu ditutup. Suahasil secara khusus menyebut laporan terkait pajak dan kepabeanan tetap dapat disampaikan. Selain itu, pengaduan yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan secara umum juga tetap diterima.

Artinya, substansi layanan yang sebelumnya menjadi tujuan Lapor Pak Purbaya tetap dilanjutkan, meskipun format dan branding kanal tersebut belum dipastikan akan tetap menggunakan nama Purbaya.

Sebelumnya Ribuan Aduan Masuk

Besarnya respons terhadap Lapor Pak Purbaya menunjukkan bahwa kanal pengaduan langsung melalui WhatsApp menjadi perhatian masyarakat. Ketika diluncurkan pada 15 Oktober 2025, Purbaya menyediakan nomor WhatsApp tersebut untuk menerima keluhan terkait pajak dan Bea Cukai. Masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan apresiasi maupun informasi mengenai pelayanan kedua institusi tersebut.

Seiring berjalannya waktu, sejumlah persoalan yang dilaporkan melalui kanal tersebut juga menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah keluhan mengenai pelayanan terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Purbaya ketika itu menyatakan akan memperhatikan cara komunikasi account representative dengan wajib pajak setelah menerima sejumlah laporan.

Ada pula laporan mengenai dugaan pegawai Bea Cukai yang berada di sebuah gerai Starbucks saat jam kerja. Setelah laporan tersebut muncul, Kemenkeu melakukan pengecekan dan Purbaya kemudian menyampaikan hasil penelusurannya kepada publik.

Suahasil Resmi Gantikan Purbaya

Suahasil resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menkeu, Suahasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, termasuk sebagai Wakil Menteri Keuangan pada periode 2019–2024 dan 2024–2026.

Pergantian tersebut membuat sejumlah kebijakan dan program yang sebelumnya dijalankan Purbaya mulai mendapatkan perhatian, termasuk sistem pengaduan masyarakat.

Pengaduan Akan Ditindaklanjuti Secara Institusional

Suahasil menegaskan bahwa laporan yang disampaikan masyarakat tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia menyebut laporan tersebut akan dilihat dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Pendekatan ini berarti masyarakat tetap memiliki jalur untuk menyampaikan informasi mengenai persoalan di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk terkait pelayanan pajak dan Bea Cukai.

Kemenkeu juga masih memiliki sejumlah kanal pengaduan selain kanal yang sebelumnya dikenal sebagai Lapor Pak Purbaya. Menurut laporan RM.id, kanal tersebut mencakup platform pengaduan berbasis situs WISE Kemenkeu, email pengaduan, serta Call Center 134. Layanan tersebut disebut masih aktif digunakan.

Nama Purbaya Bisa Berubah, Fungsi Pengaduan Tetap Ada

Dengan demikian, nasib “Lapor Pak Purbaya” setelah pergantian menteri dapat dibedakan menjadi dua hal. Pertama, fungsi pengaduannya tetap berjalan. Suahasil telah memastikan masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan melalui berbagai kanal resmi.

Kedua, kelanjutan kanal dengan nama dan format khusus “Lapor Pak Purbaya” belum dinyatakan secara spesifik oleh Suahasil. Ia justru menekankan bahwa sistem pengaduan akan dikelola secara institusional. Hal tersebut membuat mekanisme pengaduan Kemenkeu ke depan kemungkinan lebih ditekankan sebagai sistem kelembagaan yang dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat.

Bagi masyarakat, pesan Suahasil pada Jumat (18/9/2026) adalah bahwa pergantian Menteri Keuangan tidak menghentikan akses pengaduan. Laporan mengenai pajak, kepabeanan, maupun pelayanan Kemenkeu secara umum tetap dapat disampaikan melalui saluran yang tersedia.