Sudah Bangun Pabrik, Berapa Utang Produksi Mobil Listrik BYD di RI?

Jakarta – BYD akhirnya resmi memasuki babak baru perjalanan bisnisnya di Indonesia. Produsen kendaraan listrik asal China itu meresmikan fasilitas manufaktur di Subang Smartpolitan Industrial Park, Jawa Barat, pada Kamis (3/9/2026). Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 150.000 kendaraan per tahun. Fasilitas dengan luas 126 hektare itu dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp11,6-Rp11,7 triliun dan pada tahap awal telah melibatkan lebih dari 5.000 tenaga kerja lokal.

Namun, di balik peresmian pabrik tersebut terdapat persoalan yang menarik perhatian, yakni kewajiban produksi lokal atau yang selama ini kerap disebut sebagai “utang produksi”.

Lantas, berapa sebenarnya “utang produksi” BYD di Indonesia?

BYD Sudah Impor Hampir 95 Ribu Mobil dari China Sebelum memiliki fasilitas produksi sendiri, BYD memenuhi permintaan pasar Indonesia dengan mengimpor kendaraan dalam kondisi utuh atau Completely Built-Up (CBU) dari China. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total mobil BYD yang masuk ke Indonesia sejak 2024 hingga Juli 2026 mencapai 94.798 unit.

Angka tersebut berasal dari berbagai model, mulai dari BYD M6, Dolphin, Atto 3, Seal, Denza D9, Atto 1 hingga Sealion 07.

Rinciannya adalah:

2024: 16.767 unit
2025: 74.513 unit
Januari-Juli 2026: 3.518 unit

Dengan demikian, hampir 95 ribu unit mobil BYD telah didatangkan dari China sebelum perusahaan mengandalkan produksi lokal secara penuh.

Jadi, Apakah 94.798 Unit Itu Utang Produksi BYD?

Secara sederhana, angka 94.798 unit dapat menjadi basis untuk melihat besarnya kewajiban produksi lokal BYD, tetapi istilah “utang” perlu dipahami dengan hati-hati. Kewajiban tersebut muncul karena pemerintah memberikan fasilitas impor CBU kepada produsen kendaraan listrik sebagai bagian dari program percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Sebagai imbalannya, perusahaan penerima insentif harus merealisasikan investasi dan produksi kendaraan listrik di Indonesia. Kementerian Perindustrian sebelumnya menjelaskan bahwa produsen peserta program diwajibkan memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri dengan rasio 1:1 terhadap kuota impor CBU. Kewajiban tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027.

Artinya, semakin besar kendaraan yang diimpor menggunakan skema insentif tersebut, semakin besar pula kewajiban produksi lokal yang harus dipenuhi. Jika seluruh 94.798 unit impor BYD tersebut diperhitungkan dalam kewajiban produksi dengan rasio 1:1, maka skala kewajiban produksi BYD berada di kisaran 94.798 unit. Namun, angka tersebut sebaiknya disebut sebagai perkiraan basis kewajiban produksi, bukan utang finansial.

Bukan Utang Uang kepada Pemerintah

Istilah “utang produksi” sering kali membuat publik mengira BYD memiliki kewajiban membayar uang dalam jumlah tertentu kepada pemerintah. Padahal, mekanismenya berbeda. Yang harus dipenuhi perusahaan adalah kewajiban produksi kendaraan listrik di dalam negeri sebagai kompensasi atas fasilitas yang diperoleh ketika mengimpor kendaraan CBU.

Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa peserta program harus memenuhi kewajiban produksi lokal sesuai jumlah kendaraan yang diimpor melalui skema tersebut. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, terdapat mekanisme pengawasan dan konsekuensi berdasarkan ketentuan program, termasuk terkait bank garansi. Karena itu, angka 94.798 unit tidak bisa langsung dikonversi menjadi “utang Rp sekian triliun”.

Nilai kewajiban tersebut bukan dihitung berdasarkan harga jual mobil, melainkan terutama berdasarkan jumlah kendaraan yang wajib diproduksi dan ketentuan investasi serta TKDN yang berlaku.

Mengapa Impor BYD Melonjak pada 2025?

Data Gaikindo menunjukkan pola yang cukup jelas. Pada 2024, tahun pertama BYD masuk secara agresif ke pasar Indonesia, jumlah kendaraan yang diimpor mencapai 16.767 unit. Setahun kemudian, angkanya melonjak menjadi 74.513 unit. Kenaikan tersebut terjadi ketika fasilitas impor CBU dengan berbagai insentif masih tersedia. Pemerintah memang memberikan insentif untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik sekaligus mendorong produsen melakukan investasi di Indonesia.

BYD kemudian memanfaatkan periode tersebut untuk memperluas pilihan model dan membangun basis konsumen sebelum produksi lokal berjalan. Namun, setelah fasilitas impor CBU berakhir pada akhir 2025, impor BYD turun sangat tajam. Sepanjang Januari-Juli 2026, jumlah mobil BYD yang diimpor hanya 3.518 unit, terdiri dari 2.982 unit Denza D9 dan 536 unit Atto 3. Perubahan tersebut sejalan dengan peralihan strategi BYD dari mengandalkan kendaraan impor menuju produksi lokal.

Pabrik Subang Jadi Kunci Pelunasan Kewajiban Produksi

Kini BYD telah memiliki fasilitas yang memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban produksi tersebut. Pabrik Subang memiliki kapasitas maksimal sekitar 150.000 unit kendaraan per tahun. Fasilitas itu saat ini memproduksi sejumlah model, termasuk Atto 1, M6 EV, M6 DM, dan nantinya lini kendaraan premium Denza.

Kapasitas tersebut secara matematis lebih dari cukup untuk mengejar kewajiban produksi sekitar 94.798 unit jika seluruh angka impor tersebut menjadi basis kewajiban 1:1. Namun, kapasitas 150.000 unit per tahun merupakan kapasitas maksimum, bukan berarti BYD harus langsung memproduksi sebanyak itu. Produksi pabrik pada praktiknya akan meningkat secara bertahap mengikuti permintaan pasar, kesiapan rantai pasok, model yang diproduksi dan pemenuhan persyaratan TKDN.

TKDN Menjadi Bagian Penting

Selain jumlah produksi, BYD juga harus memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kementerian Perindustrian sebelumnya menetapkan bahwa kendaraan listrik produksi dalam negeri harus memenuhi TKDN minimal 40 persen pada periode 2022-2026, kemudian meningkat menjadi 60 persen pada 2027-2029, dan mencapai 80 persen mulai 2030.

Dengan demikian, kewajiban BYD bukan sekadar memindahkan aktivitas perakitan dari China ke Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan semakin banyak bagian dari kendaraan yang berasal dari rantai pasok domestik. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BYD dan industri komponen Indonesia.

BYD Targetkan TKDN 60 Persen pada 2027

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan perusahaan berkomitmen meningkatkan kandungan lokal. Menurut dia, BYD optimistis dapat memenuhi target TKDN 60 persen mulai Januari 2027. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan aktivitas terkait baterai di Indonesia. BYD menyatakan akan melakukan sejumlah pekerjaan perakitan yang berkaitan dengan manufaktur baterai sebagai bagian dari upaya meningkatkan kandungan lokal.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa strategi BYD tidak berhenti pada pembangunan pabrik kendaraan. Perusahaan juga mulai mengarah pada pembentukan ekosistem kendaraan listrik yang lebih lengkap di Indonesia.

Pabrik BYD Sudah Menyerap 5.000 Pekerja

Selain kewajiban produksi, investasi BYD juga membawa dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada saat peresmian pabrik, BYD menyebut telah memiliki sekitar 5.000 pekerja lokal yang terlibat dalam fasilitas tersebut. Jumlah itu diproyeksikan meningkat hingga sekitar 20.000 orang ketika operasional pabrik mencapai kapasitas penuh.

BYD juga menjalankan program pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Sejumlah teknisi dan insinyur bahkan telah dikirim ke pusat riset dan pengembangan BYD di China untuk mempelajari teknologi perusahaan. Transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari investasi tersebut.

Produksi Lokal Bukan Berarti Semua Komponen Langsung Buatan Indonesia

Hal lain yang perlu dibedakan adalah istilah “diproduksi di Indonesia” dengan “sepenuhnya buatan Indonesia”. Pada tahap awal, kendaraan yang diproduksi di Indonesia masih dapat menggunakan komponen yang berasal dari luar negeri selama memenuhi skema dan persyaratan TKDN yang ditetapkan. Karena itu, peningkatan TKDN menjadi proses bertahap.

Pemerintah menargetkan kandungan lokal kendaraan listrik terus meningkat hingga 80 persen pada 2030. Bahkan pada 2026, pemerintah kembali mendorong penguatan industri komponen dan rantai pasok domestik untuk mendukung target tersebut.

Apa Artinya bagi Konsumen?

Bagi konsumen Indonesia, produksi lokal BYD memiliki sejumlah dampak potensial. Pertama, ketergantungan terhadap pasokan kendaraan jadi dari China dapat dikurangi. Kedua, waktu pengiriman kendaraan ke konsumen berpotensi menjadi lebih efisien karena sebagian unit diproduksi di dalam negeri. Ketiga, keberadaan fasilitas lokal dapat membantu membangun ekosistem purnajual, suku cadang, pelatihan teknisi dan layanan kendaraan listrik.

Namun, produksi lokal tidak otomatis berarti harga mobil BYD akan langsung turun. Harga kendaraan tetap dipengaruhi oleh biaya produksi, komponen, baterai, logistik, pajak, nilai tukar, strategi perusahaan dan kondisi persaingan pasar.

BYD Mulai Masuk Fase Baru

Peresmian pabrik Subang pada 3 September 2026 menandai perubahan besar dalam strategi BYD di Indonesia. Selama sekitar dua tahun pertama, perusahaan membangun pasar dengan kendaraan yang sebagian besar didatangkan dari China. Dalam periode tersebut, total impor mencapai 94.798 unit hingga Juli 2026.

Kini perusahaan memiliki fasilitas produksi dengan kapasitas hingga 150.000 unit per tahun. Dengan kapasitas tersebut, BYD memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kewajiban produksi lokal sekaligus mengembangkan pasar domestik dan membuka peluang ekspor.

Pemerintah sejak awal memang menginginkan insentif impor kendaraan listrik tidak berhenti sebagai fasilitas perdagangan, tetapi menjadi jembatan menuju investasi dan produksi di Indonesia.

Jadi, Berapa “Utang Produksi” BYD?

Jika menggunakan data impor Gaikindo hingga Juli 2026 sebagai gambaran, BYD telah mendatangkan 94.798 unit kendaraan dari China sejak 2024. Dengan ketentuan kewajiban produksi lokal 1:1 terhadap kuota impor CBU, angka tersebut dapat menjadi gambaran skala kewajiban produksi lokal yang harus dipenuhi BYD, yakni sekitar 94.798 unit.

Tetapi sekali lagi, 94.798 unit bukan utang uang. Angka itu menggambarkan jumlah kendaraan yang menjadi basis perhitungan kewajiban produksi dalam negeri berdasarkan skema insentif yang diikuti BYD. Pemenuhan kewajiban juga harus mengikuti persyaratan TKDN dan ketentuan program pemerintah.

Dengan pabrik Subang yang mampu memproduksi hingga 150.000 kendaraan per tahun, BYD kini memiliki fasilitas untuk memenuhi kewajiban tersebut sekaligus memperbesar bisnisnya di Indonesia. Bahkan, perusahaan mulai menyiapkan pengembangan ekosistem baterai dan menargetkan TKDN 60 persen pada 2027.

Dengan demikian, tantangan BYD setelah meresmikan pabrik bukan lagi sekadar membangun fasilitas produksi, tetapi memastikan kapasitas tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi komitmen produksi lokal, meningkatkan kandungan dalam negeri, memperkuat rantai pasok nasional, serta mempertahankan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik di Indonesia.