Tito Turun Gunung ke Tapteng, Beber Hasil Mediasi Pemakzulan Masinton

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun tangan langsung menyelesaikan polemik antara DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu. Perseteruan yang sempat berkembang menjadi wacana pemakzulan tersebut kini berakhir dengan kesepakatan damai.

Tito sebelumnya mengirimkan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan mediasi setelah hubungan antara DPRD dan Pemkab Tapteng memanas. Perkembangan terbaru, Tito juga turun langsung ke Tapanuli Tengah untuk melihat kondisi daerah sekaligus memastikan persoalan tersebut tidak mengganggu penanganan bencana.

Wakil Ketua DPRD Tapteng, Joneri Sihite, mengatakan konflik antara legislatif dan eksekutif telah diselesaikan setelah Tito memberikan arahan kepada kedua pihak untuk mengesampingkan kepentingan politik dan fokus terhadap kepentingan masyarakat. "Sudah selesai sebenarnya, tadi sudah turun Mendagri sekalian cek penanganan bencana, sudah ada arahan untuk menurunkan ego masing-masing," kata Joneri, dikutip dari detikSumut.

Tito Minta DPRD dan Bupati Turunkan Ego

Kehadiran Tito menjadi titik penting dalam penyelesaian polemik tersebut. Sebelumnya, Kemendagri telah mengirimkan tim ke Tapteng untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Pada 9 September 2026, Tito menyampaikan bahwa tim Kemendagri sudah berada di Tapteng untuk melakukan mediasi antara DPRD dan Bupati Masinton.

"Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana, iya (untuk mediasi)," ujar Tito saat ditemui seusai menghadiri pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Medan. Beberapa hari kemudian, proses mediasi tersebut menghasilkan titik temu. Tito kemudian datang langsung ke Tapteng sekaligus meninjau penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Joneri menyebut Tito meminta kedua pihak mengurangi ego masing-masing agar roda pemerintahan kembali berjalan normal.

Wacana Pemakzulan Masinton Berakhir

Polemik ini sebelumnya mencuat setelah sejumlah partai politik di DPRD Tapteng menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan Masinton Pasaribu. Lima partai, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, sempat berada dalam barisan yang mempertimbangkan langkah politik terhadap Bupati Tapteng. Kelima partai tersebut menguasai 29 dari total 35 kursi DPRD Tapteng. Sementara PDIP sebagai partai pengusung Masinton bersama Wakil Bupati Mahmud Efendi hanya memiliki empat kursi.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah rendahnya penyerapan APBD 2026. Selain itu, DPRD juga menyoroti penanganan bencana banjir serta distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Wacana pemakzulan kemudian muncul sebagai salah satu opsi politik apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.

Namun, proses itu tidak berlanjut setelah terjadi perubahan sikap politik dan masuknya Kemendagri sebagai mediator.

Ada Persoalan Anggaran yang Harus Diselesaikan

Selain persoalan hubungan politik, konflik DPRD dan Pemkab Tapteng juga berkaitan dengan pembahasan anggaran daerah. Ketua DPC Golkar Tapteng Joneri Sihite sebelumnya menyebut hubungan yang tidak harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah membuat rancangan peraturan daerah tentang APBD tidak disahkan selama dua tahun terakhir.

Akibatnya, pelaksanaan APBD disebut menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Lima partai yang sempat mengkritik Masinton juga meminta agar persoalan penyerapan anggaran dan program yang berkaitan langsung dengan masyarakat segera diselesaikan.

DPRD turut menyoroti sejumlah usulan mereka yang sebelumnya belum terakomodasi dalam pembahasan anggaran.

DPRD dan Pemkab Capai Win-Win Solution

Setelah proses mediasi, DPRD Tapteng dan tim anggaran pemerintah daerah kembali duduk bersama. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan agar sejumlah permintaan DPRD dapat diakomodasi. Joneri menyebut terdapat 10 poin permintaan DPRD yang sebelumnya mengalami pemangkasan oleh pihak eksekutif.

"Sudah ada solusi, sudah ada win-win solution (damai)," kata Joneri. Ia juga menjelaskan bahwa arahan Tito adalah agar kedua pihak kembali bekerja bersama, terutama dalam menghadapi persoalan bencana alam di Tapteng. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, DPRD Tapteng tidak melanjutkan wacana pemakzulan Masinton.

Joneri menegaskan bahwa pemakzulan sejak awal masih berupa wacana dan apabila benar-benar ditempuh memiliki sejumlah tahapan panjang.

Penanganan Bencana Jadi Fokus Utama

Salah satu alasan penting di balik intervensi Kemendagri adalah kondisi Tapteng yang masih membutuhkan penanganan serius setelah bencana. Karena itu, konflik antara DPRD dan kepala daerah dinilai berpotensi menghambat konsentrasi pemerintah dalam menangani kebutuhan masyarakat.

Tito pun mengarahkan agar kedua pihak mengutamakan kerja sama dalam penanganan bencana dan pemulihan daerah. Kunjungan Tito ke Tapteng bukan hanya menjadi bagian dari penyelesaian konflik politik, tetapi juga untuk melihat secara langsung perkembangan penanganan bencana di wilayah tersebut.

Gerindra Sebelumnya Tarik Diri

Dinamika politik terkait wacana pemakzulan juga berubah setelah Partai Gerindra menarik pernyataan sikap yang sebelumnya ikut mendorong evaluasi terhadap kepemimpinan Masinton. Sebelumnya, Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang menyebut penyerapan APBD Tapteng hingga Agustus 2026 baru sekitar 30 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan partai-partai di DPRD menyampaikan kritik kepada pemerintah daerah.

Selain anggaran, penanganan banjir dan penyaluran bantuan kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Kelima partai bahkan sempat membuka kemungkinan membawa dugaan persoalan anggaran kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri. Namun, perkembangan politik tersebut akhirnya mereda setelah dilakukan komunikasi dan mediasi.

Masinton Sambut Penyelesaian Konflik

Bupati Masinton Pasaribu sebelumnya menyayangkan munculnya wacana pemakzulan di tengah situasi Tapteng yang masih membutuhkan penanganan pascabencana. Masinton meminta seluruh elemen politik lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak membiarkan konflik politik menghambat program pemerintahan.

Dengan kesepakatan yang dicapai melalui mediasi Mendagri, Masinton kini dapat kembali fokus menjalankan pemerintahan bersama DPRD.

Apa Dampak Kesepakatan Ini?

Berakhirnya konflik DPRD dan Bupati Tapteng memberikan sejumlah konsekuensi penting. Pertama, wacana pemakzulan Masinton tidak dilanjutkan. Kedua, DPRD dan Pemkab Tapteng sepakat menyelesaikan persoalan anggaran melalui komunikasi bersama. Ketiga, kedua pihak diminta memprioritaskan penanganan bencana dan kepentingan masyarakat.

Penyelesaian ini juga menjadi ujian bagi hubungan legislatif dan eksekutif di Tapteng. Kesepakatan damai tidak berarti seluruh persoalan otomatis selesai, sebab masalah penyerapan anggaran, pelaksanaan program, serta kebutuhan pemulihan pascabencana tetap harus diselesaikan. Namun, setidaknya intervensi Tito Karnavian berhasil mendorong kedua pihak kembali ke meja dialog.

Dengan demikian, polemik yang sempat mengarah pada pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu kini memasuki babak baru. DPRD dan Pemkab Tapteng diharapkan dapat membuktikan kesepakatan tersebut melalui kerja nyata, terutama dalam mempercepat pemulihan masyarakat dan memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.