Trump Janji Bagi Uang Rp87 Juta ke Warga AS jika Republik Menang

Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan pembayaran sebesar US$5.000 atau sekitar Rp87 juta kepada setiap warga negara dewasa Amerika Serikat jika Partai Republik berhasil mempertahankan kendali atas Kongres dalam pemilu sela (midterm election) November 2026.

Janji tersebut disampaikan Trump dalam konvensi Partai Republik di Dallas, Texas, pada 9 September 2026. Trump menyebut pembayaran itu sebagai "dividend" atau dividen, bukan sekadar bantuan tunai biasa. Namun, hingga kini belum ada rincian final mengenai mekanisme pembayaran, sumber dana, maupun aturan kelayakan penerima. Nilai US$5.000 jika dikonversikan dengan kurs sekitar Rp17.400 per dolar AS setara dengan kurang lebih Rp87 juta. Besaran dalam rupiah dapat berubah mengikuti pergerakan nilai tukar.

Trump Janjikan US$5.000 untuk Warga Dewasa

Dalam pidatonya, Trump mengatakan setiap warga negara dewasa AS akan memperoleh pembayaran tersebut apabila Partai Republik memenangkan pemilu dan tetap menguasai House of Representatives serta Senate. Trump menggambarkan pembayaran itu sebagai bentuk pembagian hasil keberhasilan ekonomi Amerika kepada masyarakat.

Syarat yang paling jelas dalam pernyataannya adalah kemenangan Partai Republik di kedua kamar Kongres. Trump juga mengatakan uang tersebut harus dibelanjakan di Amerika Serikat. Namun, belum jelas apakah seluruh warga dewasa akan benar-benar menerima jumlah yang sama. Wakil Presiden JD Vance kemudian mengisyaratkan bahwa warga berpenghasilan tinggi kemungkinan tidak termasuk penerima, sehingga detail mengenai batas pendapatan masih menjadi pertanyaan.

Bukan Sekadar Janji Bantuan Tunai

Trump memilih istilah "dividen" untuk menggambarkan rencana tersebut. Istilah itu mengacu pada gagasan bahwa pemerintah membagikan sebagian keuntungan ekonomi atau penerimaan negara kepada masyarakat. Trump sebelumnya juga pernah mengusulkan pembayaran langsung kepada masyarakat yang dikaitkan dengan penerimaan tarif.

Pada November 2025, Trump pernah mengatakan pendapatan dari tarif akan digunakan untuk memberikan dividen sedikitnya US$2.000 per orang, dengan pengecualian bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun, pembayaran tersebut belum pernah direalisasikan. Janji terbaru senilai US$5.000 karena itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan proposal dividen tarif sebelumnya.

Berapa Total Dana yang Dibutuhkan?

Jika US$5.000 diberikan kepada sekitar 260 juta warga dewasa AS, total kebutuhan dana dapat mencapai sekitar US$1,3 triliun. Perkiraan Penn Wharton Budget Model bahkan menempatkan biaya program tersebut sekitar US$1,35 triliun jika cakupan penerimanya luas. Angka ini menunjukkan betapa besar konsekuensi fiskal dari rencana tersebut.

Sebagai perbandingan, pemerintah AS saat ini menghadapi utang nasional yang telah menembus US$40 triliun. Defisit anggaran tahunan juga masih sangat besar. Karena itu, rencana pembayaran tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai sumber pendanaannya.

Dari Mana Uangnya?

Trump belum memberikan penjelasan terperinci mengenai bagaimana pemerintah akan membiayai pembayaran US$5.000 tersebut. Salah satu kemungkinan yang dikaitkan dengan kebijakan Trump adalah pendapatan dari tarif impor. Pemerintah AS sebelumnya berusaha meningkatkan penerimaan melalui tarif terhadap barang impor dari berbagai negara.

Namun, pendapatan tarif yang tersedia diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk membiayai pembayaran US$5.000 kepada seluruh warga dewasa. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick kemudian mengatakan dana tersebut tidak akan berasal dari pajak baru atau menambah defisit. Ia menyebut beberapa kemungkinan sumber lain, termasuk kebijakan terkait visa bagi warga asing kaya dan meningkatnya nilai investasi pemerintah. Meski demikian, mekanisme pendanaan final belum diumumkan secara resmi.

Perlu Persetujuan Kongres

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah apakah Trump bisa merealisasikan pembayaran tersebut hanya melalui kewenangan presiden. Para pakar hukum dan ekonomi menilai program dengan nilai lebih dari US$1 triliun kemungkinan memerlukan persetujuan Kongres karena menyangkut penggunaan anggaran federal.

Artinya, kemenangan Partai Republik di pemilu sela sekalipun tidak otomatis membuat cek US$5.000 langsung dapat dibagikan. Kongres tetap harus menyetujui mekanisme anggaran dan aturan program. Sejumlah anggota Partai Republik sendiri mempertanyakan kelayakan rencana tersebut karena besarnya biaya yang diperlukan.

Muncul Kekhawatiran Inflasi

Ekonom juga memperingatkan bahwa suntikan uang tunai dalam jumlah sangat besar dapat meningkatkan tekanan inflasi. Jika pemerintah mendistribusikan lebih dari US$1 triliun kepada masyarakat ketika ekonomi tidak sedang mengalami resesi berat, permintaan barang dan jasa bisa meningkat secara signifikan.

Masalahnya, jika pasokan barang tidak bertambah secepat kenaikan permintaan, harga dapat ikut terdorong naik. Sejumlah analis juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap suku bunga dan pasar obligasi pemerintah AS.

Kekhawatiran tersebut menjadi semakin penting karena warga AS masih menghadapi tingginya biaya kebutuhan sehari-hari, sementara inflasi dan harga energi menjadi isu utama menjelang pemilu sela.

Kritik Disebut sebagai Upaya Mendulang Suara

Janji US$5.000 tersebut juga memicu kritik politik. Sejumlah lawan politik Trump menilai janji pembayaran tunai yang secara langsung dikaitkan dengan kemenangan Partai Republik dapat dipandang sebagai upaya menarik dukungan pemilih.

Kritik tersebut bahkan menggunakan istilah "vote buying" atau pembelian suara. Namun, pihak Trump menggambarkan pembayaran itu sebagai penghargaan kepada masyarakat atas keberhasilan ekonomi pemerintah, bukan sebagai imbalan untuk memilih Partai Republik. Kontroversi tersebut kemungkinan akan menjadi salah satu isu penting dalam kampanye pemilu sela 2026.

Berbeda dengan Stimulus Covid-19

Amerika Serikat memang pernah memberikan pembayaran langsung kepada masyarakat dalam jumlah besar. Program tersebut dilakukan selama pandemi Covid-19 untuk membantu rumah tangga menghadapi dampak ekonomi akibat lockdown dan meningkatnya pengangguran. Namun, pembayaran US$5.000 yang dijanjikan Trump memiliki konteks berbeda.

Program terbaru tidak dirancang sebagai respons terhadap keadaan darurat ekonomi, melainkan diposisikan sebagai dividen dari keberhasilan ekonomi dan penerimaan pemerintah. Karena itu, ekonom mempertanyakan apakah suntikan dana sebesar itu diperlukan ketika tingkat pengangguran relatif rendah dan tekanan inflasi masih menjadi persoalan.

Belum Ada Kepastian Warga Akan Menerima Rp87 Juta

Meskipun headline janji Trump menyebut angka US$5.000 atau sekitar Rp87 juta, masyarakat AS belum bisa menganggap pembayaran tersebut sebagai uang yang pasti akan diterima.

Sampai saat ini belum ada aturan resmi mengenai:

siapa saja yang berhak menerima;
batas pendapatan penerima;
kapan pembayaran dilakukan;
apakah pembayaran diberikan sekaligus atau bertahap;
sumber dana yang digunakan;
apakah pembayaran memerlukan persetujuan Kongres;
serta bagaimana pemerintah memastikan dana digunakan di dalam negeri.

Trump baru menyampaikan komitmen politiknya. Detail teknis program masih harus dibahas.

Pemilu Sela AS Jadi Penentu

Pemilu sela AS akan menjadi momentum penting bagi pemerintahan Trump. Seluruh kursi House of Representatives dan sebagian kursi Senate akan diperebutkan. Trump menjadikan penguasaan kedua kamar Kongres sebagai syarat politik bagi pembayaran US$5.000 tersebut.

Jika Partai Republik kehilangan kendali atas salah satu kamar, realisasi program berpotensi menghadapi hambatan politik yang jauh lebih besar. Sebaliknya, kemenangan Partai Republik tidak otomatis menjamin pembayaran terealisasi karena persoalan anggaran, hukum, dan sumber pendanaan masih harus diselesaikan.

Trump Hadapi Tantangan Merealisasikan Janji

Janji memberikan US$5.000 kepada warga dewasa AS menjadi salah satu proposal ekonomi paling mencolok menjelang pemilu sela 2026. Nilainya sekitar Rp87 juta per orang dan jika diberikan kepada sebagian besar warga dewasa, total biayanya dapat mencapai lebih dari US$1 triliun.

Karena itu, tantangan terbesar Trump bukan hanya memenangkan Partai Republik di House dan Senate, tetapi juga menemukan sumber dana yang cukup serta mendapatkan dukungan legislatif. Untuk saat ini, US$5.000 tersebut masih berupa janji politik dan belum menjadi pembayaran yang disetujui atau tersedia bagi masyarakat AS. Kepastian mengenai apakah warga benar-benar akan menerima sekitar Rp87 juta baru dapat diketahui setelah mekanisme pendanaan, persetujuan Kongres, dan aturan penerima ditetapkan.