Budi Arie: Kalau Berantas Korupsi, Harus Disapu dari Pusat Kekuasaan

Jakarta — Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan membersihkan praktik korupsi dari pusat kekuasaan. Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie dalam momentum peringatan HUT ke-12 Projo di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Budi Arie menilai pemberantasan korupsi tidak akan efektif apabila hanya menyasar pelaku di tingkat bawah. Menurut dia, upaya memberantas praktik rasuah harus menyentuh seluruh lini kekuasaan agar tidak menyisakan ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan. “Kalau kita mau berantas korupsi, ya harus disapu dari pusat kekuasaan,” ujar Budi Arie dalam acara tersebut. Pernyataan itu menjadi salah satu pesan penting Budi Arie dalam perayaan ulang tahun Projo yang sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi.

Budi Arie Dorong Pemerintahan Bersih

Budi Arie menekankan bahwa pemerintahan yang kuat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjalankan program pembangunan, tetapi juga oleh integritas para pejabat dan aparatur yang menjalankannya. Menurut dia, korupsi dapat merusak tujuan pembangunan karena anggaran dan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dapat disalahgunakan.

Karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama, termasuk bagi kelompok masyarakat yang berada di luar institusi penegak hukum. Pernyataan Budi Arie tersebut juga sejalan dengan posisi Projo yang menyatakan akan mendukung program pemerintah, tetapi tetap memberikan masukan terhadap praktik yang dinilai tidak benar.

Projo Tegaskan Dukungan kepada Prabowo

Dalam HUT ke-12 Projo, Budi Arie sekaligus menegaskan dukungan organisasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Projo, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo, kini mengambil posisi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budi Arie meminta kader Projo mengawal program-program pemerintah yang dinilai pro-rakyat. Dukungan tersebut, menurut dia, tidak harus dimaknai sebagai persetujuan terhadap seluruh kebijakan tanpa kritik. Sebelumnya, Budi Arie juga pernah menegaskan bahwa Projo akan mendukung program-program pro-rakyat pemerintahan Prabowo-Gibran sembari memberikan input dan saran terhadap praktik yang dianggap tidak benar. Posisi tersebut menggambarkan peran yang ingin dimainkan Projo sebagai pendukung sekaligus pengawas dari sisi masyarakat.

Pemberantasan Korupsi Harus Menyentuh Pusat Kekuasaan

Pernyataan mengenai “pusat kekuasaan” memiliki arti penting dalam konteks pemberantasan korupsi. Praktik korupsi tidak selalu terjadi dalam bentuk transaksi langsung antara pejabat dan pihak swasta. Modusnya dapat melibatkan penyalahgunaan kewenangan, pengaturan proyek, konflik kepentingan, gratifikasi, suap, hingga manipulasi kebijakan.

Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pengawasan dari hulu sampai hilir. Jika penindakan hanya dilakukan terhadap pelaku lapangan, sementara aktor yang memiliki kewenangan lebih tinggi tidak tersentuh, maka persoalan yang sama berpotensi kembali muncul. Budi Arie mengingatkan bahwa pembersihan harus dilakukan dari pusat kekuasaan agar agenda pemberantasan korupsi benar-benar memiliki dampak.

Pentingnya Keteladanan dari Elite

Salah satu aspek penting dalam membangun pemerintahan bersih adalah keteladanan dari para pemimpin. Pejabat di tingkat pusat memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan, mengelola anggaran, serta mengawasi birokrasi. Karena itu, integritas elite politik dan pemerintahan akan sangat menentukan budaya kerja di bawahnya.

Ketika pimpinan memberikan contoh buruk, praktik penyalahgunaan kekuasaan dapat dianggap sebagai sesuatu yang normal. Sebaliknya, ketegasan terhadap korupsi dapat menciptakan efek pencegahan. Dalam konteks ini, seruan Budi Arie agar pemberantasan korupsi dilakukan dari pusat kekuasaan dapat dibaca sebagai dorongan agar upaya antikorupsi tidak berhenti pada penindakan terhadap kasus-kasus individual.

Korupsi Bukan Sekadar Masalah Kerugian Negara

Dampak korupsi tidak hanya dapat dilihat dari nominal uang negara yang hilang. Korupsi juga berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik, meningkatkan biaya pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat, serta menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya negara.

Misalnya, apabila anggaran pembangunan diselewengkan, dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat melalui proyek yang tidak berkualitas atau layanan publik yang tidak maksimal. Karena itu, pemberantasan korupsi memiliki kaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan kepada Pemerintah Tetap Disertai Kritik

Budi Arie juga menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti membenarkan seluruh tindakan pemerintah. Projo menyatakan akan mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran yang berpihak kepada rakyat. Namun, organisasi tersebut juga ingin memberikan masukan apabila terdapat praktik yang dinilai menyimpang.

Sikap tersebut penting dalam konteks organisasi masyarakat yang ingin mempertahankan fungsi kontrol sosial. Dukungan politik dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan dapat berjalan bersamaan selama tujuan akhirnya adalah memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat.

Projo Memasuki Babak Baru

HUT ke-12 menjadi momentum penting bagi Projo karena organisasi tersebut kini berada dalam fase politik yang berbeda. Projo lahir sebagai gerakan relawan pendukung Joko Widodo. Setelah pemerintahan Jokowi berakhir, organisasi tersebut kemudian mengarahkan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.

Perubahan tersebut membuat Projo menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang mengklaim membawa kepentingan rakyat. Budi Arie sebelumnya menegaskan bahwa Projo tidak memutus hubungan dengan Jokowi. Ia menyebut Projo lahir karena adanya sosok Jokowi, tetapi perkembangan politik nasional kemudian membawa organisasi tersebut memasuki fase baru dengan mendukung pemerintahan Prabowo.

Pemberantasan Korupsi Jadi Ujian Pemerintahan

Seruan Budi Arie tentang pemberantasan korupsi juga menjadi relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini. Pemerintahan yang ingin menjalankan pembangunan dalam skala besar membutuhkan anggaran negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Semakin besar anggaran dan proyek yang dikerjakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang kuat.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan, transparansi, pengawasan internal, pengawasan publik, serta penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan.

Pusat Kekuasaan Harus Menjadi Contoh

Jika ingin membangun budaya antikorupsi, pusat kekuasaan harus menjadi contoh pertama. Pejabat dan elite politik harus menunjukkan bahwa jabatan merupakan amanah, bukan sarana memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga harus bekerja secara independen dan profesional agar pemberantasan korupsi tidak dipersepsikan sebagai alat untuk menyerang kelompok politik tertentu. Prinsip tersebut penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.

Pesan Budi Arie di HUT ke-12 Projo

Pernyataan Budi Arie pada HUT ke-12 Projo pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai pemberantasan korupsi, tetapi juga mengenai arah politik organisasi tersebut. Projo menegaskan dukungan kepada pemerintahan Prabowo, tetapi pada saat yang sama menyatakan pentingnya memberikan masukan dan mengoreksi praktik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Dalam konteks itulah pernyataan “kalau berantas korupsi, harus disapu dari pusat kekuasaan” menjadi pesan yang menonjol. Pemberantasan korupsi akan lebih kuat apabila dilakukan secara menyeluruh, tanpa melihat jabatan, kedekatan politik, maupun posisi seseorang dalam struktur kekuasaan.

Bagi Projo, dukungan terhadap pemerintahan tidak semestinya menghilangkan fungsi pengawasan. Justru, dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan ikut memastikan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan memasuki usia 12 tahun, Projo kini memiliki tantangan untuk membuktikan bahwa komitmen terhadap rakyat dan pemberantasan korupsi bukan sekadar pernyataan politik, melainkan dapat diterjemahkan menjadi pengawalan nyata terhadap jalannya pemerintahan.