Daftar 5 Kebijakan yang Diambil Prabowo Tangani Karhutla

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan. Pemerintah mengerahkan kekuatan lintas lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

Langkah tersebut dilakukan ketika kondisi cuaca kering dan fenomena El Nino meningkatkan risiko kebakaran. Pemerintah sebelumnya juga telah memperkuat pemantauan titik api, menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC), serta mengerahkan helikopter dan pesawat untuk mendukung pemadaman.

Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Prabowo bahkan turun langsung ke Kalimantan Barat untuk melihat kondisi karhutla sekaligus memimpin rapat penanganan bersama jajaran pemerintah. Berikut lima kebijakan utama yang diambil pemerintah di bawah arahan Prabowo untuk menangani karhutla.

1. Turun Langsung Memimpin Penanganan Karhutla

Prabowo bertolak ke Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan serentak. Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo menuju Posko Satgas Udara Lanud Supadio di Kubu Raya. Presiden kemudian memimpin rapat penanganan karhutla bersama pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Prabowo juga melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk melihat sejumlah lokasi yang terdampak kebakaran. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan pemerintah didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta jajaran terkait memaparkan kondisi karhutla secara nyata sehingga langkah penanganan dapat disesuaikan dengan situasi terkini.

2. Tambah Personel dan Perkuat Operasi Pemadaman

Kebijakan kedua adalah memperkuat sumber daya manusia di lapangan. Pemerintah mengerahkan personel gabungan untuk mempercepat pemadaman dan penanganan titik-titik kebakaran. Di Kalimantan Barat, pemerintah bahkan menambah sekitar 1.500 personel TNI untuk memperkuat operasi penanganan karhutla.

Secara lebih luas, pemerintah juga menggelar operasi terpadu di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan dengan mengerahkan ribuan personel. Operasi tersebut mencakup pemadaman, pemantauan, operasi modifikasi cuaca, hingga pemantauan kondisi udara. Pengerahan personel dalam jumlah besar diharapkan dapat mempercepat respons ketika ditemukan titik api dan mencegah kebakaran meluas.

3. Kerahkan Pesawat dan Operasi Modifikasi Cuaca

Pemerintah juga memperkuat penanganan dari udara. Hingga Jumat, 21 Agustus 2026, pemerintah menyebut 52 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi penanganan karhutla di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan. Lima pesawat TNI AU kemudian kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat armada yang telah beroperasi.

Selain pemadaman melalui udara, pemerintah menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan. OMC menjadi salah satu instrumen penting ketika kondisi atmosfer dan cuaca memungkinkan, terutama saat wilayah rawan karhutla mengalami periode kering. Sebelumnya, Prabowo juga telah meminta BMKG memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau dan El Nino, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca dan upaya menjaga ketersediaan air.

4. Bagi Tugas TNI-Polri agar Penanganan Lebih Cepat

Prabowo juga menerapkan pembagian tugas secara lebih spesifik kepada jajaran TNI dan Polri. Untuk Kalimantan Barat, penanganan ditugaskan kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sementara untuk Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.

Pembagian tugas tersebut bertujuan agar komando dan koordinasi di lapangan lebih jelas. Dengan adanya penanggung jawab yang ditunjuk secara langsung, pemerintah berharap proses pemadaman, pengerahan personel, pemantauan, serta penegakan hukum dapat berlangsung secara lebih terpadu.

Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya dipandang sebagai persoalan pemadaman api, tetapi membutuhkan koordinasi keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga penanggulangan bencana.

5. Tindak Tegas Perusahaan yang Terbukti Membakar Hutan

Selain pemadaman, Prabowo menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan karhutla. Presiden menyatakan korporasi atau perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan harus ditindak sesuai hukum.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah karena penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan setelah api muncul. Pencegahan juga harus menyasar pihak yang dengan sengaja atau melalui kelalaiannya menyebabkan kebakaran.

Dengan penegakan hukum yang tegas, pemerintah berharap dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Prabowo Minta Edukasi Sampai Tingkat Masyarakat

Selain lima langkah utama tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya pencegahan melalui edukasi. Prabowo meminta edukasi mengenai bahaya karhutla dilakukan secara terus-menerus hingga tingkat masyarakat paling bawah. Tujuannya agar masyarakat memahami aktivitas yang berpotensi menimbulkan titik api dan dapat mencegah kebakaran sejak awal.

Pendekatan tersebut penting karena pemadaman saja tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sumber kebakaran terus muncul. Masyarakat di wilayah rawan juga diharapkan berperan aktif melaporkan titik api dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya ketika kondisi cuaca sangat kering.

Pemerintah Fokus pada Wilayah Rawan di Sumatra dan Kalimantan

Penanganan karhutla saat ini difokuskan pada sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan yang memiliki potensi kebakaran tinggi. Pemerintah sebelumnya telah menyatakan dukungan penuh terhadap penanganan karhutla di berbagai daerah dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan langkah berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.

Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian besar karena peningkatan titik panas dan kondisi cuaca kering. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah memprioritaskan penanganan di Kalimantan seiring meningkatnya aktivitas kebakaran di wilayah tersebut.

Karhutla Tak Bisa Ditangani Hanya dengan Pemadaman

Kebijakan yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui beberapa pendekatan sekaligus. Pertama, pemadaman cepat untuk mengendalikan api. Kedua, operasi udara dan modifikasi cuaca untuk membantu menghadapi kondisi kering. Ketiga, pengerahan personel agar respons di lapangan lebih cepat. Keempat, pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Kelima, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Pendekatan berlapis tersebut penting karena karhutla merupakan persoalan yang berkaitan dengan cuaca, kondisi lahan, aktivitas manusia, tata kelola kawasan, hingga penegakan hukum.

Tantangan Pemerintah Masih Besar

Meski berbagai armada dan personel telah dikerahkan, tantangan penanganan karhutla masih cukup besar. Kondisi kering dapat membuat api lebih mudah menyebar, sementara asap kebakaran berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mencegah munculnya titik api baru.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kesiapan personel, ketersediaan armada udara, pemantauan titik panas, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil operasi.

Lima Kebijakan Prabowo Tangani Karhutla

Jika dirangkum, berikut lima langkah utama pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto:

Turun langsung ke lapangan dan memimpin penanganan karhutla.
Menambah personel untuk memperkuat operasi pemadaman.
Mengerahkan pesawat, helikopter, dan menjalankan operasi modifikasi cuaca.
Membagi tugas TNI-Polri secara khusus untuk mempercepat koordinasi di daerah terdampak.
Menindak tegas perusahaan atau pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.

Dengan kombinasi pemadaman, operasi udara, pencegahan, edukasi, koordinasi lintas lembaga, dan penegakan hukum, pemerintah berupaya menekan dampak karhutla yang terjadi di tengah kondisi kemarau dan El Nino.

Bagi masyarakat, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya akan terlihat dari kemampuan pemerintah mengurangi titik api, mempercepat pemadaman, menjaga kualitas udara, dan mencegah kebakaran kembali meluas di wilayah rawan.