Daftar Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terkecil di RAPBN 2027

Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 kepada DPR RI. Dalam rancangan tersebut, total belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai sekitar Rp1.504,7 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan alokasi belanja K/L pada 2026 yang berada di kisaran Rp1.510,5 triliun.

Di tengah besarnya anggaran untuk sejumlah program prioritas, terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang memperoleh pagu relatif kecil. Alokasi tersebut umumnya diberikan kepada lembaga dengan cakupan tugas yang lebih spesifik atau kementerian koordinator yang fungsi utamanya adalah koordinasi kebijakan, bukan pelaksanaan program belanja berskala besar.

K/L dengan Anggaran Relatif Kecil

Berdasarkan data RAPBN 2027 dan pembahasan pagu anggaran yang telah dilakukan pemerintah bersama DPR, sejumlah instansi berada dalam kelompok dengan anggaran terkecil.

Salah satunya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini memang secara konsisten berada dalam kelompok K/L dengan anggaran relatif kecil. Dalam pembahasan RAPBN 2027, Komnas HAM juga menjadi perhatian DPR karena keterbatasan anggaran dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pemantauan, penyelidikan, dan penanganan dugaan pelanggaran HAM.

Selain Komnas HAM, beberapa kementerian koordinator juga memiliki pagu yang jauh lebih kecil dibandingkan kementerian teknis. Hal tersebut berkaitan dengan karakter tugasnya yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

Mengapa anggaran kementerian koordinator relatif kecil?

Kementerian koordinator tidak secara langsung menjalankan sebagian besar proyek pembangunan berskala besar seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, atau program bantuan sosial. Karena itu, kebutuhan belanjanya relatif lebih kecil.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan delapan fokus Program Kerja Prioritas Nasional, antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Dibandingkan dengan K/L Beranggaran Jumbo

Besarnya perbedaan antara kelompok anggaran terbesar dan terkecil terlihat sangat jelas dalam RAPBN 2027. Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi K/L dengan alokasi terbesar, yakni sekitar Rp240,2 triliun. Anggaran tersebut terutama diarahkan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berikutnya terdapat Kementerian Pertahanan sekitar Rp189,01 triliun, Polri Rp139,19 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp114,59 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp102,12 triliun. Artinya, jarak antara K/L dengan anggaran terbesar dan lembaga dengan anggaran terkecil dapat mencapai ribuan kali lipat.

Anggaran Kecil Bukan Berarti Peran Kecil

Besaran anggaran tidak selalu mencerminkan penting atau tidaknya suatu lembaga. Lembaga dengan anggaran kecil bisa mempunyai fungsi strategis yang sangat besar. Komnas HAM, misalnya, memiliki mandat yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM. Begitu pula sejumlah lembaga independen lain yang bekerja pada bidang pengawasan, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun penguatan tata kelola pemerintahan.

Keterbatasan anggaran dapat menjadi tantangan ketika cakupan tugas lembaga semakin luas. Dalam pembahasan anggaran 2027, isu tersebut terlihat dari adanya sejumlah K/L yang mengajukan tambahan pagu karena anggaran awal dinilai belum cukup untuk memenuhi target program dan kinerja.

Kementerian HAM Juga Mengajukan Tambahan Anggaran

Salah satu contoh adalah Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam pembahasan awal RAPBN 2027, kementerian tersebut memperoleh pagu indikatif sekitar Rp728,1 miliar dan kemudian mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp492,9 miliar. Tambahan tersebut diusulkan untuk mendukung program pemajuan dan penegakan HAM serta kebutuhan dukungan manajemen.

Dalam perkembangan pembahasan bersama DPR, pagu Kementerian HAM kemudian menjadi sekitar Rp953,1 miliar berdasarkan persetujuan Komisi XIII DPR. Perkembangan ini menunjukkan bahwa angka dalam RAPBN belum selalu menjadi angka final. Pagu masih dapat mengalami perubahan selama proses pembahasan antara pemerintah dan DPR.

RAPBN 2027 Masih Bisa Berubah

Penting dicatat bahwa RAPBN berbeda dengan APBN yang sudah disahkan. RAPBN merupakan rancangan yang masih melalui proses pembahasan bersama DPR. Karena itu, pagu masing-masing kementerian dan lembaga masih berpotensi mengalami penyesuaian sebelum akhirnya ditetapkan menjadi APBN 2027.

Proses pembahasan anggaran mencakup penyesuaian program, target kinerja, kebutuhan belanja, hingga kemungkinan tambahan atau pengurangan pagu. Pemerintah dan Banggar DPR sebelumnya juga telah menyepakati sejumlah arah kebijakan RAPBN 2027, termasuk asumsi makro dan kebijakan belanja pemerintah pusat.

Efisiensi Menjadi Salah Satu Faktor Penting

RAPBN 2027 juga disusun dalam suasana pengetatan fiskal. Analisis CORE Indonesia menyebut belanja K/L mengalami pemangkasan sekitar 7,7 persen dalam konteks efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi membuat setiap kementerian dan lembaga dituntut lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Belanja yang tidak berkaitan langsung dengan prioritas pemerintah dapat ditekan, sementara anggaran diarahkan kepada program yang dianggap memiliki dampak lebih besar terhadap masyarakat dan perekonomian.

Perbedaan Anggaran Mencerminkan Prioritas Pemerintah

Jika melihat struktur RAPBN 2027, terlihat bahwa pemerintah memberikan porsi besar kepada program yang dianggap menjadi prioritas nasional. BGN memperoleh anggaran Rp240,2 triliun karena menjadi pelaksana utama Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial juga mendapatkan alokasi besar karena memiliki program dengan cakupan penerima manfaat dan kebutuhan belanja yang sangat luas.

Sebaliknya, lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, atau mandat khusus dapat beroperasi dengan pagu yang jauh lebih kecil. Dengan demikian, anggaran kecil tidak otomatis menunjukkan lembaga tersebut kurang penting. Besaran pagu lebih banyak dipengaruhi oleh jenis tugas, cakupan program, jumlah pegawai, kebutuhan operasional, serta program prioritas yang harus dijalankan.