Daftar Kementerian dan Lembaga Minta Tambah Anggaran untuk 2027

Jakarta – Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) kembali mengajukan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2027. Permintaan tersebut disampaikan dalam rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama komisi-komisi DPR RI pada Senin (31/8/2026).

Tambahan anggaran diajukan karena sejumlah kementerian dan lembaga menilai pagu yang telah ditetapkan pemerintah belum cukup untuk membiayai seluruh program prioritas, kebutuhan operasional, hingga pelaksanaan tugas baru pada 2027.

Fenomena ini menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang masih berlangsung. Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencatat total usulan tambahan anggaran kementerian/lembaga mencapai sekitar Rp984 triliun dari pagu rancangan belanja K/L sekitar Rp1.389,94 triliun. Jika seluruh permintaan tersebut dikabulkan, belanja K/L berpotensi mencapai sekitar Rp2.373,94 triliun. Namun, pemerintah telah menegaskan bahwa seluruh permintaan tersebut tidak otomatis akan disetujui.

Daftar Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran

Berikut sejumlah kementerian dan lembaga yang terbaru diketahui mengajukan tambahan anggaran untuk 2027:

1. Kementerian Pertahanan – Tambahan sekitar Rp50 Triliun

Kementerian Pertahanan menjadi salah satu instansi dengan penambahan anggaran terbesar dalam perkembangan terbaru pembahasan RAPBN 2027. Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan menyepakati anggaran Kemenhan 2027 sebesar Rp189 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp50 triliun dibandingkan pagu indikatif awal yang berada di kisaran Rp139 triliun.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat pertahanan negara sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai tugas TNI, termasuk menghadapi tantangan kebencanaan. Sebelumnya, dalam kompilasi usulan tambahan K/L yang dibahas Banggar DPR, Kemenhan bahkan tercatat mengajukan tambahan yang jauh lebih besar. Angka usulan tersebut mencapai Rp195 triliun.

Perbedaan antara usulan dan angka yang akhirnya masuk dalam pembahasan menunjukkan bahwa tambahan anggaran masih melalui proses seleksi dan negosiasi pemerintah bersama DPR.

2. Kementerian Pekerjaan Umum – Tambahan Rp121,34 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga menjadi salah satu kementerian dengan permintaan tambahan anggaran terbesar. Dalam pembahasan sebelumnya, Kementerian PU mengusulkan tambahan sekitar Rp121,34 triliun. Dengan pagu indikatif awal sekitar Rp98,47 triliun, total kebutuhan anggaran Kementerian PU apabila seluruh usulan dikabulkan dapat mencapai sekitar Rp219,81 triliun.

Tambahan tersebut berkaitan dengan berbagai kebutuhan pembangunan dan layanan infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar serta sejumlah tugas pendukung kementerian. Kementerian PU sebelumnya juga meminta dukungan DPR agar kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi dapat dipertimbangkan dalam pembahasan RAPBN 2027.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia – Tambahan Rp66,18 Triliun

Polri mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp66,18 triliun. Jika seluruh usulan tersebut disetujui, anggaran Polri pada 2027 akan meningkat dari pagu awal sekitar Rp118 triliun menjadi sekitar Rp184,18 triliun. Besarnya kebutuhan anggaran Polri tidak terlepas dari luasnya tugas kepolisian, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, pelayanan masyarakat hingga kebutuhan sarana dan prasarana.

4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah – Tambahan Rp464,27 Triliun

Salah satu permintaan terbesar datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan Kemendikdasmen mengajukan tambahan Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas.

Selain itu, kementerian juga mengusulkan Rp306,51 triliun untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dengan demikian, total tambahan yang diusulkan Kemendikdasmen mencapai sekitar Rp464,27 triliun. Adapun pagu anggaran Kemendikdasmen yang telah ditetapkan untuk 2027 sebesar Rp61,10 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp58,36 triliun dialokasikan untuk program prioritas.

Program tersebut antara lain revitalisasi sarana dan prasarana, pendidikan dasar gratis, perlengkapan sekolah, sekolah nasional terintegrasi, digitalisasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, serta Program Indonesia Pintar. Mu'ti menyebut tambahan Rp157,76 triliun juga diperlukan untuk memperluas revitalisasi satuan pendidikan hingga 100.000 sekolah, meningkatkan bantuan pendidikan, beasiswa, serta penyediaan sarana dan peralatan pendidikan.

5. Kejaksaan Agung – Tambahan Rp22,1 Triliun

Kejaksaan Agung mengajukan tambahan anggaran Rp22,1 triliun untuk 2027. Kejagung telah mendapatkan pagu sekitar Rp21,5 triliun, tetapi menilai angka tersebut belum mencukupi kebutuhan ideal lembaga yang diperkirakan mencapai Rp43,6 triliun.

Tambahan anggaran tersebut antara lain ditujukan untuk belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan, pelaksanaan tugas direktif Presiden, penyesuaian tugas penyidikan dan penuntutan setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru, serta kebutuhan sarana dan prasarana. Kejagung juga menyoroti kebutuhan peningkatan kesejahteraan jaksa dan pegawai yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

6. Mahkamah Agung – Masih Kurang Rp7,9 Triliun

Mahkamah Agung (MA) mendapatkan pagu anggaran 2027 sebesar sekitar Rp19,34 triliun. Angka tersebut sebenarnya sudah meningkat sekitar Rp2,382 triliun dibandingkan pagu indikatif awal sebesar Rp16,959 triliun.

Namun, MA sebelumnya mengajukan tambahan Rp10,303 triliun. Setelah sebagian usulan disetujui, lembaga tersebut masih menyatakan terdapat kekurangan sekitar Rp7,92 triliun. Kekurangan itu terdiri atas sekitar Rp3,872 triliun untuk belanja pegawai dan Rp4,048 triliun untuk belanja nonoperasional.

7. Kementerian Sekretariat Negara – Tambahan Rp6,63 Triliun

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,626 triliun untuk 2027. Kemensetneg mendapatkan pagu sekitar Rp2,672 triliun. Dari tambahan yang sebelumnya diajukan, baru sekitar Rp2,86 miliar yang berasal dari hibah luar negeri dan dialokasikan untuk kegiatan percepatan penanganan stunting. Dengan demikian, Kemensetneg masih menganggap terdapat kebutuhan tambahan sekitar Rp6,624 triliun.

8. Mahkamah Konstitusi – Tambahan Rp67 Miliar

Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp67 miliar. Dengan pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp360,8 miliar, jika tambahan tersebut disetujui maka total kebutuhan anggaran MK 2027 menjadi sekitar Rp427,8 miliar.

Tambahan tersebut antara lain dialokasikan untuk program penanganan perkara, kerja sama internasional di bidang hukum dan konstitusi, konferensi internasional, bimbingan teknis praktik berperkara, serta peningkatan budaya sadar berkonstitusi.

9. Komisi Yudisial – Tambahan Rp31,3 Miliar

Komisi Yudisial (KY) mendapatkan pagu sekitar Rp201,096 miliar untuk 2027. Namun, KY masih mengajukan tambahan sekitar Rp31,3 miliar. Tambahan tersebut terdiri atas sekitar Rp17,5 miliar untuk operasional dan pemeliharaan kantor, Rp4,8 miliar untuk kebutuhan nonoperasional, serta Rp9 miliar untuk belanja modal.

10. Komisi Pemilihan Umum – Tambahan Rp78,3 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga meminta tambahan anggaran sekitar Rp78,3 miliar. KPU memperoleh pagu 2027 sekitar Rp4,68 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,43 triliun telah dialokasikan untuk tahapan Pemilu 2029 yang dimulai pada 2027. Tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung kegiatan rutin sekaligus persiapan sejumlah tahapan Pemilu 2029, termasuk perencanaan, penyusunan regulasi, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc, pemutakhiran data pemilih, serta penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

11. Badan Pengawas Pemilu – Tambahan Rp772,74 Miliar

Bawaslu memperoleh pagu anggaran 2027 sekitar Rp3,7 triliun. Namun, lembaga pengawas pemilu tersebut mengajukan tambahan sekitar Rp772,74 miliar. Bawaslu menyebut pagu awal belum mencakup kebutuhan untuk pelaksanaan sejumlah tugas dan fungsi rutin lembaga. Tambahan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan persiapan tahapan Pemilu 2029.

12. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah – Tambahan Rp1,5 Triliun

Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk 2027. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa angka tersebut tidak sepenuhnya untuk kebutuhan kementerian karena di dalamnya terdapat alokasi yang berkaitan dengan Aceh. Usulan tersebut masih dalam proses administrasi dengan Kementerian Keuangan.

13. Kementerian Ekonomi Kreatif – Tambahan Rp1,73 Triliun

Kementerian Ekonomi Kreatif juga meminta tambahan anggaran sekitar Rp1,73 triliun. Kebutuhan tersebut diajukan di tengah peningkatan target sektor ekonomi kreatif pada 2027. Target nilai investasi ekonomi kreatif, misalnya, diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp205 triliun hingga Rp211 triliun, dari target 2026 sebesar Rp131 triliun hingga Rp146 triliun.

14. Kementerian Perindustrian – Tambahan Rp1,72 Triliun

Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan sekitar Rp1,72 triliun untuk 2027. Usulan tersebut muncul setelah pagu Kemenperin mengalami penurunan. Tambahan anggaran diharapkan dapat menopang program pengembangan industri, hilirisasi, peningkatan daya saing, serta berbagai agenda pembangunan sektor manufaktur.

Total Usulan Tambahan K/L Capai Rp984 Triliun

Jika melihat keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, kebutuhan tambahan anggaran K/L untuk 2027 mencapai sekitar Rp984 triliun. Angka itu sangat besar jika dibandingkan dengan pagu rancangan belanja K/L yang sekitar Rp1.389,94 triliun. Secara matematis, apabila seluruh permintaan dikabulkan, belanja K/L bisa mencapai sekitar Rp2.373,94 triliun.

Namun, angka Rp984 triliun tersebut merupakan total usulan kebutuhan, bukan anggaran yang sudah dipastikan akan diberikan pemerintah. Pemerintah masih harus melakukan penilaian terhadap masing-masing usulan berdasarkan prioritas program, kemampuan fiskal, efektivitas belanja, serta target defisit APBN.

Pemerintah Tak Akan Penuhi Semua Permintaan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan mengakomodasi seluruh permintaan tambahan anggaran. Purbaya menyatakan hanya sebagian usulan yang akan disetujui. Pemerintah harus menjaga defisit APBN 2027 tetap berada dalam rentang yang telah disepakati, yakni sekitar 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Pemerintah juga memproyeksikan rasio utang berada di kisaran 40,31 persen hingga 40,64 persen terhadap PDB. Karena itu, tambahan belanja harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara. Keputusan akhir mengenai berapa besar tambahan anggaran yang dapat diberikan masih berada dalam proses pemerintah. Purbaya menyebut hasil pembahasan kebutuhan tambahan K/L telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mengapa Banyak K/L Meminta Tambahan Anggaran?

Ada beberapa alasan yang mendasari permintaan tambahan tersebut. Pertama, sejumlah kementerian mendapat pagu awal yang dinilai belum mencukupi kebutuhan program prioritas. Kedua, terdapat program baru dan penugasan tambahan yang harus dilaksanakan pada 2027. Ketiga, sejumlah lembaga harus mempersiapkan agenda nasional mendatang, termasuk tahapan Pemilu 2029.

Keempat, terdapat perubahan kebutuhan akibat perkembangan regulasi. Kejaksaan, misalnya, mengaitkan sebagian kebutuhan tambahan dengan penyesuaian tugas setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Di sektor pendidikan, tambahan anggaran juga dikaitkan dengan program pendidikan dasar, revitalisasi sekolah, peningkatan bantuan siswa, kesejahteraan guru, serta tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Tantangan Menjaga Anggaran Tetap Efektif

Besarnya permintaan tambahan anggaran membuat pemerintah menghadapi tantangan dalam menentukan prioritas belanja. Di satu sisi, kementerian dan lembaga membutuhkan anggaran untuk menjalankan program pemerintah serta memberikan pelayanan publik. Namun di sisi lain, pemerintah harus menjaga kesehatan fiskal dan memastikan setiap tambahan belanja memberikan manfaat yang jelas.

Karena itu, tidak semua permintaan tambahan dapat langsung diterjemahkan menjadi tambahan anggaran dalam APBN 2027. Proses pembahasan antara pemerintah dan DPR masih menjadi tahap penting untuk menentukan program mana yang dianggap paling mendesak dan memiliki dampak terbesar terhadap masyarakat.

Menunggu Angka Final RAPBN 2027

Daftar kementerian dan lembaga yang meminta tambahan anggaran tersebut masih dapat berubah seiring proses pembahasan RAPBN 2027. Sebagian usulan telah memperoleh tambahan dalam pagu yang disepakati bersama DPR, sementara sebagian lainnya masih menunggu keputusan pemerintah.

Dengan demikian, angka usulan seperti Rp984 triliun tidak dapat langsung dianggap sebagai tambahan belanja negara yang pasti. Angka final baru akan terlihat setelah seluruh proses pembahasan anggaran selesai dan pemerintah bersama DPR menetapkan APBN 2027.

Yang jelas, pembahasan anggaran 2027 menunjukkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan belanja untuk program prioritas dengan kemampuan fiskal negara. Pemerintah kini harus memilih usulan yang paling strategis agar tambahan anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.