Puan Minta Warga Meninggal di Pejompongan 27 Agustus Diusut Tuntas

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengusut secara tuntas kasus meninggalnya seorang warga di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, saat kericuhan yang terjadi pada Kamis malam, 27 Agustus 2026. Puan menegaskan bahwa kematian warga sipil dalam situasi kerusuhan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Aparat diminta mengungkap secara terang kronologi kejadian, penyebab kematian, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. Peristiwa tersebut terjadi setelah aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 berkembang menjadi kericuhan dan meluas ke sejumlah kawasan, termasuk Pejompongan.

Puan Minta Kasus Diusut Secara Transparan

Puan menilai meninggalnya warga dalam kericuhan merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian penuh aparat penegak hukum. Ia meminta proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta serta bukti yang ditemukan di lapangan.

Menurut Puan, aparat harus memastikan setiap dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jangan sampai peristiwa tersebut berhenti pada kesimpulan umum tanpa mengungkap siapa yang melakukan kekerasan. Desakan Puan itu muncul di tengah proses penyelidikan Polda Metro Jaya terhadap kematian warga Pejompongan yang terjadi setelah kericuhan pada malam 27 Agustus.

Warga Pejompongan Meninggal Saat Kericuhan

Korban diketahui bernama Bambang Setiyawan, berusia 59 tahun. Ia merupakan warga Pejompongan yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang cermin. Berdasarkan informasi kepolisian, Bambang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah kericuhan berlangsung. Ia kemudian dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis.

Bambang sempat dibawa ke RSAL Dr. Mintohardjo. Namun, setelah mendapatkan penanganan, korban dinyatakan meninggal dunia. Kematian Bambang kemudian menjadi perhatian karena terjadi di tengah situasi kerusuhan yang melibatkan massa di kawasan Pejompongan.

Keluar Rumah Saat Situasi Mulai Ricuh

Keluarga Bambang memberikan gambaran mengenai aktivitas korban sebelum ditemukan dalam kondisi kritis. Istri korban, Sudarsi, mengatakan Bambang sebelumnya telah menutup usaha lebih awal karena melihat massa mulai berdatangan dan situasi di sekitar tempat tinggal mereka tidak kondusif. Setelah kondisi dinilai lebih aman, Bambang kemudian keluar dari rumah untuk melihat keadaan sekitar. Namun, ia tidak kunjung kembali.

Keluarga kemudian mencari keberadaannya. Pada Jumat dini hari, 28 Agustus 2026, keluarga memperoleh informasi mengenai keberadaan Bambang setelah melihat video yang beredar dan memastikan bahwa sosok dalam video tersebut adalah anggota keluarga mereka.

Polisi Masih Dalami Penyebab Kematian

Polda Metro Jaya telah menyatakan tengah menyelidiki kematian Bambang. Polisi sebelumnya menyebut pihak keluarga tidak bersedia dilakukan autopsi terhadap korban. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan penyidik dalam proses mengungkap penyebab kematian secara menyeluruh.

Meski demikian, penyelidikan tetap dilakukan untuk mengetahui rangkaian kejadian yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi kritis. Penyidik perlu mengumpulkan keterangan saksi, rekaman kamera pengawas, video yang beredar di masyarakat, serta bukti-bukti lain yang dapat membantu merekonstruksi peristiwa.

Komnas HAM Ikut Memantau

Kasus kematian warga Pejompongan juga mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM menyatakan telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penanganan kericuhan 27 Agustus. Lembaga tersebut juga mendapatkan informasi bahwa polisi telah memulai penyelidikan terhadap kematian seorang warga dalam peristiwa tersebut.

Komnas HAM meminta proses hukum dilakukan secara adil. Mereka juga mendorong agar orang-orang yang tidak memiliki keterlibatan dalam kerusuhan tidak diproses secara sembarangan. Pada saat yang sama, pihak yang memang terbukti terlibat dalam kekerasan harus ditindak sesuai ketentuan hukum.

Polisi Diminta Ungkap Pelaku Pengeroyokan

Desakan agar kasus Bambang diusut tidak hanya datang dari Puan Maharani. DPN Peradi juga meminta Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, serta akuntabel. Mereka meminta aparat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari kronologi, penyebab kematian hingga pihak-pihak yang terlibat. Polisi juga didorong mendalami kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan tindakan kekerasan atau premanisme dalam kericuhan tersebut.

Dengan demikian, proses penyelidikan tidak hanya berhenti pada orang yang berada di lapangan, tetapi juga perlu melihat apakah terdapat pihak lain yang memicu atau mengorganisasi kekerasan.

Kericuhan Meluas dari Sekitar Gedung DPR

Kericuhan pada 27 Agustus bermula dari rangkaian aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Setelah aksi berlangsung, situasi berkembang menjadi bentrokan dan kerusuhan. Sejumlah kawasan di sekitar lokasi demonstrasi terdampak, termasuk Slipi dan Pejompongan.

Situasi tersebut membuat warga yang tinggal maupun menjalankan aktivitas usaha di sekitar lokasi ikut terdampak. Bahkan, sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan. Kamera pengawas atau CCTV di kawasan Pejompongan juga dilaporkan dirusak ketika kericuhan berlangsung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai perusakan CCTV merugikan masyarakat karena fasilitas tersebut memiliki fungsi penting untuk keamanan dan pemantauan aktivitas publik.

Polisi Sudah Tetapkan Puluhan Tersangka

Penanganan perkara kericuhan 27 Agustus juga terus berjalan. Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan 45 orang sebagai tersangka dari ratusan orang yang diamankan terkait kerusuhan setelah demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR. Komnas HAM menyatakan akan memantau proses hukum terhadap para tersangka dan meminta polisi membedakan orang yang benar-benar terlibat kerusuhan dengan mereka yang tidak memiliki kaitan.

Hal ini menjadi penting karena proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan keterlibatan masing-masing individu.

Puan: Jangan Ada Impunitas

Desakan Puan agar kematian warga Pejompongan diusut tuntas juga menjadi bagian dari perhatian DPR terhadap perlindungan masyarakat sipil dalam situasi demonstrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, aksi penyampaian aspirasi tidak boleh berubah menjadi kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Begitu pula aparat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap warga yang tidak terlibat dalam kerusuhan. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diperiksa secara objektif tanpa memandang siapa pihak yang terlibat.

Bukti Digital Jadi Kunci Pengungkapan

Dalam kasus seperti ini, rekaman video dan CCTV dapat menjadi bukti penting untuk mengungkap kejadian. Apalagi peristiwa berlangsung di ruang publik dan banyak warga merekam situasi menggunakan telepon seluler. Rekaman tersebut dapat membantu penyidik mengetahui posisi korban, siapa yang berada di sekitar korban, serta rangkaian kejadian sebelum dan setelah korban ditemukan.

Namun, setiap rekaman tetap harus diverifikasi. Polisi perlu memastikan waktu, lokasi, keaslian video, serta konteks kejadian sebelum menjadikannya sebagai dasar penyidikan.

Keluarga Berhak Mendapat Kejelasan

Terlepas dari siapa yang nantinya dinyatakan bertanggung jawab, keluarga Bambang berhak mendapatkan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada anggota keluarganya. Penyelidikan yang transparan juga penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat.

Puan meminta agar kasus tersebut tidak dibiarkan menjadi misteri. Aparat perlu memberikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara proporsional dengan tetap menghormati proses hukum.

Pengusutan Harus Sampai ke Akar Masalah

Kematian Bambang menjadi salah satu catatan serius dari kericuhan 27 Agustus 2026. Pengusutan tuntas bukan hanya berarti mencari orang yang diduga melakukan kekerasan secara langsung. Aparat juga perlu memastikan kronologi lengkap peristiwa, motif kekerasan, kemungkinan keterlibatan kelompok tertentu, serta faktor-faktor yang menyebabkan situasi berubah menjadi kerusuhan.

Dengan penyelidikan yang profesional dan terbuka, kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban sekaligus menjadi evaluasi dalam penanganan demonstrasi di masa mendatang. Puan pun menegaskan pentingnya memastikan kejadian serupa tidak kembali menelan korban jiwa. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi demonstrasi.