Gus Hans Minta AHWA Objektif Pilih Calon Ketum PBNU

JOMBANG – Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang, H.M. Zahrul Azhar As’ad atau yang akrab disapa Gus Hans, meminta para kiai yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memilih calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara objektif dan independen.

Gus Hans berharap para kiai yang mendapat amanah dalam AHWA tidak mendapatkan intervensi dari pihak mana pun. Menurutnya, keputusan memilih calon pemimpin PBNU harus didasarkan pada kejernihan berpikir, rekam jejak kandidat, serta suara hati dan nurani. “Saya berharap AHWA benar-benar bisa memilih tanpa ada intervensi dan menggunakan batin nurani yang dimiliki,” ujar Gus Hans di Jombang, Minggu (30/8/2026).

Perubahan Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU

Pernyataan Gus Hans disampaikan setelah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU melalui pemungutan suara. Dalam pemungutan suara yang dilakukan dalam muktamar, sebanyak 401 dari 552 muktamirin memilih opsi perubahan mekanisme. Sementara itu, 150 peserta menginginkan mekanisme sebelumnya tetap dipertahankan dan satu suara dinyatakan abstain atau tidak sah.

Dengan demikian, opsi perubahan mekanisme memperoleh sekitar 73 persen suara, sedangkan opsi mempertahankan mekanisme berada di kisaran 27 persen. Mekanisme yang disepakati memberikan ruang bagi peserta muktamar untuk menjaring maksimal lima nama calon Ketua Umum PBNU. Nama-nama dengan perolehan suara terbanyak selanjutnya diserahkan kepada AHWA untuk menentukan satu sosok yang akan memimpin PBNU. Karena itu, posisi AHWA menjadi sangat penting dalam menentukan arah kepemimpinan PBNU periode mendatang.

Gus Hans Tekankan Pentingnya Independensi AHWA

Menurut Gus Hans, perubahan mekanisme pemilihan tidak cukup hanya dengan mengubah tata cara pemungutan suara. Proses selanjutnya juga harus memastikan para kiai AHWA dapat mengambil keputusan secara independen. Ia meminta para kiai tidak hanya mempertimbangkan popularitas atau kekuatan dukungan seorang kandidat. Rekam jejak dan kemampuan calon dalam menyelesaikan persoalan organisasi juga harus menjadi pertimbangan.

Gus Hans menilai AHWA perlu melihat secara objektif siapa sosok yang selama ini menjadi sumber persoalan, siapa yang mempunyai kemampuan mengakhiri persoalan, dan siapa yang justru menjadi bagian dari persoalan tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, ia berharap keputusan yang diambil para kiai benar-benar berorientasi pada kepentingan NU. “Sehingga para kiai bisa menentukan pilihan tanpa ada lagi sisa residu dari konflik yang kemarin,” kata Gus Hans.

Semua Kandidat Masih Berpeluang

Gus Hans juga menilai persaingan menuju kursi Ketua Umum PBNU masih sangat terbuka. Ia tidak melihat ada satu kandidat yang saat ini dapat mengklaim dirinya sebagai sosok paling kuat. Menurut dia, komunikasi antara para kandidat dengan kiai yang nantinya memiliki kewenangan dalam proses pemilihan masih terus berlangsung. Karena itu, peta dukungan masih sangat mungkin berubah hingga proses pemilihan berlangsung.

“Semua masih terbuka. Belum bisa mengklaim siapa yang paling kuat. Semuanya tergantung komunikasi last minute kepada para kiai yang ada di AHWA,” ujarnya. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kontestasi Ketua Umum PBNU belum dapat dipastikan hanya berdasarkan dukungan yang terlihat di permukaan.

Soroti Potensi Politik Uang dan Intimidasi

Selain persoalan independensi AHWA, Gus Hans juga mengingatkan bahwa perubahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menghilangkan dugaan politik uang maupun intimidasi. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih berupa dugaan. Karena itu, Gus Hans tidak menyimpulkan bahwa praktik tersebut benar-benar telah terjadi.

“Proses ini kan kita bicara dugaan. Dugaan itu bisa saja akan terjadi atau sudah terjadi,” katanya. Gus Hans juga membuka kemungkinan perubahan sistem pemilihan merupakan hasil pengondisian dari pihak tertentu yang merasa mempunyai peluang lebih besar untuk menang melalui mekanisme baru. Meski demikian, ia berhati-hati menggunakan istilah tersebut. Gus Hans tidak menyebut perubahan mekanisme sebagai manipulasi, melainkan lebih tepat disebut sebagai hasil dari sebuah pengondisian.

“Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah bagian dari manipulasi, tidak, tapi lebih tepatnya adalah hasil dari sebuah pengondisian,” ujarnya.

Kepentingan Organisasi Jadi Pertimbangan Utama

Harapan Gus Hans kepada AHWA pada akhirnya bermuara pada satu hal, yakni agar pemilihan Ketua Umum PBNU tidak kembali dibayangi konflik internal.

Menurutnya, para kiai yang mendapatkan amanah untuk menentukan pemimpin NU harus mampu mengambil keputusan berdasarkan kepentingan organisasi. Pertimbangan terhadap rekam jejak kandidat dan kemampuan menyelesaikan persoalan dinilai penting untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa NU melewati berbagai tantangan ke depan.

Proses pemilihan ini juga menjadi momentum penting bagi NU setelah dinamika internal yang berlangsung sebelumnya. Karena itu, independensi dan objektivitas AHWA menjadi perhatian dalam menentukan sosok yang akan memimpin PBNU untuk masa khidmat 2026-2031.

Menanti Keputusan AHWA

Dengan disepakatinya perubahan mekanisme pemilihan, perhatian kini tertuju pada proses penjaringan kandidat dan keputusan akhir AHWA. Lima nama yang nantinya masuk dalam tahapan akhir akan memiliki peluang untuk dipertimbangkan oleh para kiai. Namun, siapa yang akhirnya memperoleh kepercayaan sebagai Ketua Umum PBNU masih terbuka.

Gus Hans menilai tidak tepat apabila ada kandidat yang terlalu dini mengklaim diri sebagai calon terkuat. Selain dukungan peserta muktamar, komunikasi dengan para kiai AHWA menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan hasil akhir. Karena itu, ia berharap seluruh tahapan berjalan secara jernih dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar organisasi.

Bagi Gus Hans, AHWA harus menjalankan mandatnya dengan menggunakan pertimbangan yang objektif, melihat rekam jejak setiap calon, serta mengutamakan masa depan NU. Dengan demikian, perubahan mekanisme pemilihan yang telah disepakati Muktamar ke-35 NU diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan teknis, tetapi juga menghasilkan proses pemilihan pemimpin yang mampu meredakan konflik dan memperkuat persatuan organisasi. Kini, keputusan para kiai AHWA menjadi salah satu tahapan paling menentukan dalam perjalanan NU menuju kepemimpinan periode 2026-2031.