KPK Dikabarkan Gelar OTT di Kabupaten Bogor, Enam Orang Diamankan

BOGOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi senyap di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Agustus 2026. Informasi yang beredar menyebut sedikitnya enam orang diamankan dalam kegiatan tersebut.

Kabar tersebut sempat menghebohkan publik lantaran sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor disebut tidak mudah dihubungi. Bahkan, beredar informasi bahwa terdapat uang sekitar Rp1,5 miliar yang turut diamankan dalam rangkaian kegiatan KPK tersebut. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa istilah operasi tangkap tangan (OTT) belum dapat digunakan untuk menggambarkan kegiatan KPK di Bogor. KPK secara resmi membantah telah melakukan OTT di Kabupaten Bogor.

KPK Bantah Ada OTT di Kabupaten Bogor

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa informasi mengenai adanya OTT di wilayah Kabupaten Bogor tidak benar. "Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi, Kamis (20/8/2026).

Kendati demikian, KPK mengakui memang sedang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bogor. Budi menyebut tim KPK tengah meminta keterangan dari sejumlah pihak sebagai tindak lanjut atas laporan atau pengaduan masyarakat.

Untuk sementara, KPK belum menjelaskan secara rinci perkara yang sedang ditangani maupun identitas pihak-pihak yang dimintai keterangan. KPK menyatakan informasi lebih lengkap akan disampaikan kepada publik pada waktunya secara transparan.

Enam Orang Disebut Diamankan

Sebelum klarifikasi KPK disampaikan, informasi mengenai enam orang yang diamankan telah beredar luas. Sejumlah laporan media menyebut pihak yang dikaitkan dengan kegiatan tersebut berasal dari lingkungan Pemkab Bogor. Ada pula informasi yang menyebut beberapa di antaranya merupakan pejabat kepala dinas atau kepala badan.

Namun, hingga Kamis malam, belum ada konfirmasi resmi dari KPK mengenai identitas keenam orang tersebut maupun status hukum mereka. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatmika sebelumnya mengatakan pihak Pemkab Bogor melakukan pengecekan terhadap sejumlah pejabat yang disebut dalam isu tersebut. Dari pengecekan sementara, sejumlah pejabat mengaku sedang berada di lapangan atau mengikuti rapat.

Karena itu, informasi mengenai keenam orang tersebut perlu ditempatkan sebagai informasi yang masih berkembang, bukan sebagai fakta bahwa mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

Isu Uang Rp1,5 Miliar

Selain kabar mengenai enam orang, informasi lain yang mencuat adalah dugaan adanya uang sekitar Rp1,5 miliar yang diamankan dalam kegiatan KPK di Bogor. Informasi tersebut diberitakan sejumlah media, tetapi belum disertai penjelasan resmi KPK mengenai asal-usul uang, pemilik, lokasi penyitaan, maupun kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi tertentu.

Dengan demikian, nominal Rp1,5 miliar tersebut juga belum dapat disebut sebagai barang bukti dalam suatu perkara tertentu sebelum KPK memberikan keterangan resmi.

KPK Janjikan Penjelasan Transparan

KPK belum membuka detail mengenai laporan masyarakat yang menjadi dasar permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak di Kabupaten Bogor. Lembaga antirasuah tersebut menyatakan akan menyampaikan perkembangan penanganan kegiatan itu kepada masyarakat secara transparan apabila informasi dan proses hukumnya telah memungkinkan untuk dipublikasikan.

Langkah ini sekaligus menjelaskan mengapa informasi yang beredar di masyarakat berbeda dengan keterangan resmi KPK. Di satu sisi muncul kabar mengenai OTT dan pengamanan sejumlah orang, sementara di sisi lain KPK menegaskan kegiatan tersebut bukan OTT.

Pernah Ada Kasus OTT KPK di Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor bukan wilayah yang asing dalam penanganan perkara korupsi oleh KPK. Pada April 2022, KPK melakukan OTT yang kemudian menjerat Bupati Bogor saat itu, Ade Yasin, bersama sejumlah pejabat Pemkab Bogor dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap untuk pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 agar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebelumnya, pada 2014, KPK juga menangani perkara yang melibatkan Bupati Bogor saat itu, Rachmat Yasin. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan izin dan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor.