Prabowo Bicara soal Sumber Dana Bantuan untuk Bencana RI

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai sumber dana yang digunakan pemerintah untuk menangani berbagai bencana di Indonesia, mulai dari gempa bumi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo menegaskan bahwa negara memiliki kemampuan untuk membiayai penanganan bencana selama keuangan negara dikelola secara baik dan bebas dari korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan aset dan kekayaan negara agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk ketika terjadi bencana. Ia juga mengaitkan kemampuan negara dalam menangani bencana dengan upaya pemerintah memberantas korupsi.

Prabowo: Kekayaan Negara Harus untuk Rakyat

Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya dan kekayaan yang besar. Menurutnya, pengelolaan kekayaan tersebut harus diarahkan untuk kepentingan rakyat, termasuk untuk menghadapi kondisi darurat.

Presiden menilai pemberantasan korupsi menjadi bagian penting agar anggaran dan kekayaan negara tidak bocor. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan masyarakat ketika bencana terjadi.

Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah harus bekerja secara efektif dan tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi bencana sendirian. Pernyataan tersebut disampaikan ketika pemerintah tengah menangani sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia, termasuk gempa bumi besar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan karhutla di sejumlah daerah.

Penanganan Bencana Melibatkan Banyak Lembaga

Prabowo mengatakan penanganan bencana tidak dilakukan oleh satu lembaga saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dikerahkan sesuai kebutuhan.

Dalam keterangannya sehari sebelumnya, Prabowo menyebut seluruh unsur pemerintah telah bekerja secara terpadu menghadapi bencana dan kondisi iklim ekstrem. Keterlibatan banyak lembaga membuat kebutuhan pendanaan penanganan bencana juga tersebar dalam berbagai pos anggaran dan mekanisme pemerintah.

APBN Menjadi Salah Satu Penopang

Salah satu sumber penting pembiayaan penanggulangan bencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah sebelumnya telah menjelaskan bahwa APBN dapat digunakan untuk mendukung tahapan penanganan bencana, mulai dari kondisi tanggap darurat hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam praktiknya, BNPB juga memiliki Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana secara cepat. Dalam penanganan gempa NTT, misalnya, BNPB melaporkan bantuan yang bersumber dari DSP terus didistribusikan melalui pesawat TNI Angkatan Udara maupun pesawat kargo komersial. Hingga 21 Agustus 2026, total bantuan yang dikirim melalui dua jalur udara tersebut mencapai sekitar 777,7 ton.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta perlengkapan untuk mendukung pengungsian.

Bantuan Presiden untuk Korban Gempa NTT

Dalam penanganan gempa NTT, bantuan logistik juga dikirim atas dukungan Presiden Prabowo. BNPB mencatat sebanyak 1.725 paket sembako dari Presiden Prabowo tiba di Maumere, Kabupaten Sikka, pada 16 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 1.000 paket disiapkan untuk masyarakat terdampak di Kabupaten Sikka dan 725 paket untuk Kabupaten Ende.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setelah gempa. Presiden Prabowo juga dijadwalkan mengunjungi NTT pada Rabu (26/8/2026) untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak bencana dan masyarakat yang menjadi korban.

Dana Bencana Tidak Hanya untuk Bantuan Sembako

Pembiayaan penanggulangan bencana tidak berhenti pada pemberian makanan dan kebutuhan pokok. Dana pemerintah juga dibutuhkan untuk berbagai kegiatan lain, seperti evakuasi korban, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat pengungsian, distribusi air bersih, pemulihan listrik dan komunikasi, pembangunan hunian sementara, hingga perbaikan infrastruktur.

Setelah masa tanggap darurat berakhir, pemerintah harus menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut membuat kebutuhan dana bencana dapat berlangsung dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, pemerintah sebelumnya menyiapkan rencana pemulihan pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatra dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,2 triliun untuk periode 2026-2028. Pendanaan direncanakan melalui mekanisme anggaran tambahan pada 2026 serta RKP dan RAPBN pada 2027 dan 2028.

Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Masuk Prioritas

Komitmen pemerintah terhadap penanganan bencana juga tercermin dalam rancangan anggaran 2027. Prabowo menyampaikan pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027. Salah satu dari delapan Program Kerja Prioritas Nasional adalah infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana.

Artinya, penanganan bencana tidak hanya dipandang sebagai respons setelah bencana terjadi, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap berbagai risiko bencana. Pendekatan tersebut penting mengingat Indonesia berada di kawasan yang memiliki risiko gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, erupsi gunung api, hingga karhutla.

Prabowo Soroti Pemberantasan Korupsi

Dalam konteks sumber dana bencana, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Presiden, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bersih agar anggaran yang tersedia benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap sumber daya negara memberikan manfaat maksimal. Dalam situasi bencana, transparansi dan efektivitas anggaran menjadi semakin penting karena masyarakat membutuhkan bantuan dalam waktu cepat.

Penanganan Karhutla Juga Butuh Anggaran Besar

Selain gempa bumi, pemerintah saat ini juga menghadapi karhutla di sejumlah wilayah. Penanganan karhutla membutuhkan pengerahan personel dan peralatan, termasuk pemadaman dari darat, patroli, hingga dukungan udara melalui water bombing dan operasi modifikasi cuaca. Presiden Prabowo menyebut penanganan karhutla dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BNPB serta unsur terkait lainnya.

Dengan skala operasi yang besar, pembiayaan menjadi salah satu faktor penting agar respons pemerintah dapat berlangsung secara cepat dan berkelanjutan.

Apakah Pemerintah Mengandalkan Donasi?

Pembahasan mengenai sumber dana bencana juga muncul di tengah adanya polemik terkait penggalangan donasi untuk korban gempa NTT. Sejumlah laporan menyebut muncul pertanyaan mengenai mengapa donasi masyarakat diperlukan ketika pemerintah memiliki APBN untuk menangani bencana. Polemik tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan di ruang publik.

Namun, secara prinsip, keberadaan donasi masyarakat tidak serta-merta berarti pemerintah tidak menyediakan anggaran bencana. Pemerintah tetap memiliki mekanisme anggaran untuk penanggulangan bencana, sementara bantuan dari masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha maupun pihak lain dapat menjadi dukungan tambahan sepanjang dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Negara Tetap Bertanggung Jawab

Pernyataan Prabowo mengenai sumber dana bantuan bencana pada akhirnya menegaskan peran negara dalam menghadapi kondisi darurat. Pemerintah memiliki sejumlah instrumen pembiayaan, dengan APBN dan mekanisme dana penanggulangan bencana menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan dapat segera disalurkan.

Untuk kasus gempa NTT, misalnya, bantuan logistik telah dikirim dalam jumlah besar dan pemerintah terus melakukan pemulihan berbagai layanan dasar. BNPB juga melaporkan pengiriman tenda pengungsi dan bantuan lainnya secara bertahap.

Di sisi lain, Presiden Prabowo menekankan bahwa kemampuan negara membiayai kebutuhan tersebut harus ditopang oleh pengelolaan keuangan yang sehat dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, sumber dana penanganan bencana bukan hanya persoalan berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana uang negara dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran.

Intinya, pemerintah memiliki anggaran negara untuk menangani bencana dan Prabowo menegaskan kekayaan negara harus dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat. APBN, termasuk mekanisme dana siap pakai BNPB, menjadi instrumen penting dalam respons darurat, sementara anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi disiapkan untuk tahap pemulihan jangka panjang.