Saudi Mau Normalisasi Hubungan dengan Israel Tapi Ada Syaratnya

Riyadh – Arab Saudi masih membuka peluang untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi Riyadh menetapkan satu syarat utama yang selama ini terus ditegaskan: harus ada jalan yang jelas menuju pembentukan negara Palestina. Sikap tersebut kembali menjadi sorotan setelah Amerika Serikat mengirimkan kesepakatan kerja sama energi nuklir sipil dengan Arab Saudi ke Kongres. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menegaskan bahwa kerja sama tersebut berkaitan dengan keinginan Washington agar Riyadh bergabung dalam Abraham Accords dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, posisi Arab Saudi tidak berubah. Riyadh masih mengaitkan normalisasi dengan penyelesaian masalah Palestina.

Saudi Tidak Menutup Pintu Normalisasi

Arab Saudi tidak secara prinsip menolak hubungan dengan Israel. Bahkan sebelum perang Gaza pecah pada Oktober 2023, Riyadh dan Washington telah melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel. Negosiasi tersebut saat itu menjadi bagian dari paket yang lebih besar, termasuk kemungkinan kerja sama pertahanan Amerika Serikat-Arab Saudi serta kerja sama teknologi dan energi.

Namun, perang Gaza membuat proses tersebut terhenti. Sejak itu, pemerintah Saudi berulang kali menegaskan bahwa normalisasi dengan Israel tidak akan dilakukan tanpa kemajuan nyata mengenai pembentukan negara Palestina. Artinya, peluang normalisasi masih ada, tetapi Riyadh ingin mendapatkan konsesi politik yang signifikan sebelum mengambil langkah tersebut.

Syarat Utama: Negara Palestina

Syarat Saudi pada dasarnya berpusat pada solusi dua negara. Riyadh menginginkan adanya jalur yang kredibel menuju negara Palestina yang merdeka, dengan posisi Palestina sebagai negara yang memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Sikap ini bahkan telah ditegaskan dalam kebijakan Saudi sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2024, Saudi menyatakan tidak akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya pengakuan terhadap negara Palestina.

Pada 2026, posisi tersebut tetap menjadi dasar kebijakan Riyadh. Institut for National Security Studies (INSS) juga mencatat bahwa Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan menegaskan normalisasi dengan Israel tidak menjadi pilihan selama negara Palestina belum terbentuk.

Saudi Ingin Jalur yang Jelas dan Tidak Bisa Dibalik

Bagi Riyadh, sekadar janji politik mengenai Palestina tidak cukup. Arab Saudi menginginkan jalur yang jelas, kredibel dan tidak mudah dibatalkan menuju pembentukan negara Palestina.

Sikap tersebut sejalan dengan peran Saudi dalam mendorong solusi dua negara di forum internasional. Bersama Prancis, Riyadh sebelumnya mendorong negara-negara dunia mendukung langkah-langkah yang konkret, terikat waktu dan tidak dapat dengan mudah dibatalkan untuk mewujudkan solusi dua negara.

Karena itu, normalisasi Saudi-Israel tidak hanya akan ditentukan oleh hubungan bilateral kedua negara. Nasib Palestina menjadi bagian penting dari kesepakatan tersebut.

Trump Punya Kepentingan Besar

Amerika Serikat mempunyai kepentingan besar dalam mendorong normalisasi Saudi-Israel. Presiden Donald Trump ingin memperluas Abraham Accords, yakni rangkaian kesepakatan normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab yang dimulai pada 2020. Arab Saudi akan menjadi tambahan yang sangat penting jika bergabung karena Riyadh merupakan salah satu negara paling berpengaruh di dunia Arab dan Muslim.

Namun, Trump kini menghadapi persoalan yang cukup rumit. Washington menginginkan Saudi bergabung dengan Abraham Accords sebagai bagian dari kesepakatan nuklir sipil, sementara Riyadh masih mengaitkan normalisasi dengan masa depan Palestina.

Kesepakatan Nuklir Jadi Alat Tawar

Kesepakatan energi nuklir sipil antara Washington dan Riyadh memberikan dimensi baru dalam persoalan tersebut. Pemerintah AS telah mengirimkan rancangan kesepakatan kerja sama nuklir sipil selama 30 tahun kepada Kongres. Kesepakatan tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika mengekspor teknologi nuklir sipil ke Arab Saudi.

Namun, Washington menyatakan kesepakatan tersebut berkaitan dengan tuntutan agar Riyadh menormalisasi hubungan dengan Israel. Situasi ini menciptakan hubungan tawar-menawar yang kompleks. Saudi menginginkan teknologi nuklir sipil dan kerja sama strategis dengan Amerika Serikat. Washington menginginkan Saudi masuk ke dalam arsitektur hubungan regional yang lebih dekat dengan Israel. Sementara Riyadh menginginkan adanya kemajuan konkret bagi Palestina.

Israel Harus Memberi Konsesi

Jika normalisasi benar-benar ingin diwujudkan, perhatian kemudian akan tertuju kepada pemerintah Israel. Pertanyaan utamanya adalah apakah Israel bersedia memberikan konsesi yang cukup bagi Saudi. Salah satu persoalan paling sulit adalah pendirian negara Palestina. Pemerintah Israel selama ini memiliki perbedaan pandangan yang tajam mengenai solusi dua negara.

Perkembangan di Tepi Barat juga menjadi faktor penting. Kekerasan dan ekspansi permukiman Israel di wilayah tersebut terus menjadi perhatian internasional. Reuters pada 29 Agustus 2026 melaporkan adanya serangan pemukim Israel terhadap rumah-rumah warga Palestina di Qusra, Tepi Barat. Situasi semacam itu semakin mempersulit upaya menciptakan kondisi politik yang memungkinkan Saudi bergerak menuju normalisasi.

Gaza Tetap Menjadi Faktor Penentu

Selain isu negara Palestina, kondisi Gaza juga menjadi pertimbangan besar bagi Saudi. Perang Gaza yang pecah pada 2023 telah membuat hubungan Israel dengan sebagian besar negara Arab menjadi semakin sensitif. Meskipun gencatan senjata pernah dicapai, kekerasan masih terus terjadi. Pada Agustus 2026, serangan Israel di Gaza masih dilaporkan menimbulkan korban jiwa, sementara Israel dan Hamas masih memiliki perbedaan tajam mengenai implementasi gencatan senjata dan masa depan wilayah tersebut.

Bagi Riyadh, normalisasi hubungan dengan Israel dalam kondisi konflik Palestina yang belum terselesaikan berpotensi menimbulkan persoalan politik di dalam negeri dan kawasan. Karena itu, pemerintah Saudi harus menghitung secara hati-hati keuntungan strategis dan konsekuensi politik dari setiap langkah.

Mengapa Israel Mengincar Normalisasi dengan Saudi?

Normalisasi dengan Arab Saudi akan memiliki nilai simbolis dan strategis yang sangat besar bagi Israel. Saudi merupakan negara dengan posisi penting di Timur Tengah sekaligus memiliki pengaruh besar di dunia Islam. Jika Riyadh secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Israel, langkah tersebut dapat memperkuat legitimasi Israel di kawasan dan berpotensi mendorong negara lain mengikuti jejaknya.

Dari sisi ekonomi, normalisasi juga dapat membuka peluang investasi, perdagangan, penerbangan, teknologi, pariwisata, serta kerja sama keamanan. Itulah sebabnya normalisasi Saudi-Israel menjadi salah satu target utama diplomasi Amerika Serikat di Timur Tengah.

Riyadh Juga Memiliki Kepentingan Sendiri

Namun, Arab Saudi tidak hanya melihat persoalan ini dari sudut hubungan dengan Israel. Riyadh juga mempunyai agenda strategis yang lebih luas, termasuk memperkuat hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat, mendapatkan akses terhadap teknologi nuklir sipil, menarik investasi asing dan mempercepat transformasi ekonomi melalui agenda Vision 2030.

Karena itu, kesepakatan dengan Amerika Serikat tetap sangat penting bagi Saudi. Tetapi pemerintah Saudi tampaknya tidak ingin membayar harga politik berupa normalisasi dengan Israel tanpa memperoleh keuntungan besar, khususnya mengenai persoalan Palestina.

Apakah Normalisasi Bisa Terjadi?

Kemungkinan normalisasi tetap terbuka. Bahkan, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa isu tersebut masih menjadi bagian dari perhitungan strategis Washington dan Riyadh. Kesepakatan nuklir sipil yang dikaitkan dengan keanggotaan Saudi dalam Abraham Accords memperlihatkan bahwa hubungan Saudi-Israel masih menjadi salah satu agenda utama Amerika Serikat.

Namun, normalisasi tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang sudah dekat dengan kepastian. Hambatan terbesarnya tetap sama: masa depan Palestina. Jika Israel bersedia menerima jalur politik yang kredibel menuju negara Palestina, ruang kompromi dengan Saudi kemungkinan akan semakin besar. Sebaliknya, jika tidak ada kemajuan dalam isu tersebut, Riyadh memiliki alasan kuat untuk mempertahankan kebijakan yang selama ini dijalankan.

Bola Kini Ada di Tangan Washington dan Tel Aviv

Posisi Arab Saudi sebenarnya relatif jelas. Riyadh tidak mengatakan bahwa hubungan dengan Israel mustahil dilakukan. Saudi hanya menetapkan bahwa normalisasi harus menjadi bagian dari kesepakatan yang lebih besar mengenai Palestina. Dengan demikian, tekanan untuk menciptakan kompromi tidak hanya berada di Riyadh. Amerika Serikat dan Israel juga harus mencari formula yang dapat memenuhi tuntutan Saudi tanpa mengorbankan kepentingan mereka sendiri.

Bagi Washington, keberhasilan normalisasi akan menjadi pencapaian diplomatik besar. Bagi Israel, hubungan resmi dengan Saudi akan memperkuat posisi regional. Sementara bagi Saudi, kesepakatan tersebut harus memberikan keuntungan strategis sekaligus menunjukkan bahwa perjuangan diplomatik untuk Palestina tidak ditinggalkan.

Kesimpulan

Arab Saudi masih membuka peluang normalisasi hubungan dengan Israel, tetapi syaratnya jelas: harus ada jalan yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina. Syarat tersebut menjadi semakin penting di tengah konflik Gaza, situasi Tepi Barat dan tekanan internasional untuk mempertahankan solusi dua negara.

Di sisi lain, Amerika Serikat terus mendorong Riyadh agar bergabung dengan Abraham Accords, bahkan mengaitkan normalisasi dengan kesepakatan kerja sama nuklir sipil yang baru diajukan ke Kongres. Karena itu, masa depan normalisasi Saudi-Israel kini sangat bergantung pada kemampuan Washington dan Tel Aviv menawarkan formula yang dapat diterima Riyadh.

Jika persoalan Palestina memperoleh jalan keluar politik yang dianggap cukup oleh Saudi, pintu normalisasi bisa kembali terbuka lebar. Tetapi selama syarat tersebut belum terpenuhi, Riyadh tampaknya belum bersedia mengambil langkah resmi untuk mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik penuh.