Studi ITB: Polusi Udara Jakarta Terbanyak Disumbang dari Transportasi

JAKARTA — Persoalan polusi udara di Jakarta kembali menjadi perhatian setelah studi terbaru Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara di Ibu Kota.

Penelitian mengenai sumber polusi PM2.5 tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor, terutama kendaraan berbahan bakar diesel dan bensin, memberikan kontribusi besar terhadap emisi yang memengaruhi kualitas udara Jakarta. Temuan ini memperkuat pentingnya kebijakan pengendalian emisi kendaraan sebagai salah satu langkah utama memperbaiki kualitas udara.

Namun, studi ITB juga menegaskan bahwa masalah polusi udara tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengendalikan kendaraan. Sektor industri, pembakaran sampah, konstruksi, pembangkit listrik, serta sumber emisi dari wilayah sekitar Jakarta juga memiliki peran.

Transportasi Menjadi Sumber Polusi Terbesar

Riset yang dilakukan tim Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah ITB menunjukkan sektor transportasi menjadi sumber dominan polusi udara di Jakarta. Transportasi kemudian diikuti oleh sektor industri, pembakaran sampah, dan aktivitas konstruksi sebagai sumber pencemaran lainnya.

Temuan tersebut penting karena selama ini pembahasan mengenai kualitas udara Jakarta sering berfokus pada konsentrasi polutan yang terukur, sementara pengendalian sumber emisi membutuhkan informasi mengenai dari mana polutan tersebut berasal. Dengan mengetahui sumber dominan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih terarah dan tidak hanya mengandalkan pembatasan kendaraan secara umum.

Kendaraan Diesel dan Bensin Jadi Perhatian

Dalam studi tersebut, kendaraan bermesin diesel tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi PM2.5 di Jakarta. Data yang dipaparkan menunjukkan kontribusi kendaraan diesel mencapai sekitar 32,4 persen, sementara kendaraan berbahan bakar bensin menyumbang sekitar 26,9 persen. Sementara itu, komponen secondary sulfate berkontribusi sekitar 20,3 persen terhadap sumber PM2.5 yang dianalisis.

Jika kontribusi kendaraan diesel dan bensin digabungkan, angkanya mencapai sekitar 59,3 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan transportasi memiliki potensi besar dalam upaya mengurangi polusi partikulat di Jakarta.

Truk Jadi Penyumbang Penting Emisi Transportasi

Di dalam sektor transportasi sendiri, kendaraan berat menjadi perhatian khusus. Studi yang dikutip dalam pemberitaan mengenai riset ITB menunjukkan truk menyumbang sekitar 34,96 persen emisi PM2.5 dari sektor transportasi Jakarta. Setelah truk, mobil penumpang berbahan bakar diesel memberikan kontribusi sekitar 21,21 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bukan satu-satunya persoalan. Jenis kendaraan, bahan bakar, usia kendaraan, teknologi mesin, pola perjalanan, serta kondisi emisi masing-masing kendaraan juga menentukan besarnya pencemaran. Karena itu, pengendalian polusi perlu lebih spesifik menyasar sumber emisi yang menghasilkan polutan dalam jumlah besar.

Mengapa PM2.5 Berbahaya?

PM2.5 merupakan partikel udara dengan diameter sangat kecil, yakni kurang dari 2,5 mikrometer. Ukurannya yang sangat kecil membuat partikel ini dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Paparan polusi partikulat dalam jangka panjang menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan.

Di kota dengan aktivitas kendaraan yang sangat padat seperti Jakarta, konsentrasi PM2.5 dapat dipengaruhi oleh emisi kendaraan, aktivitas industri, pembakaran, serta kondisi atmosfer. Karena itu, mengurangi emisi di sumbernya menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki kualitas udara.

Polusi Jakarta Tidak Hanya Berasal dari Jakarta

Salah satu temuan penting lainnya dari studi ITB adalah polusi udara tidak mengenal batas administratif. Pemodelan dispersi kualitas udara menunjukkan bahwa ketika emisi dari wilayah DKI Jakarta dalam suatu skenario diasumsikan tidak ada, wilayah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih berpotensi memberikan kontribusi sekitar 38,51 persen terhadap konsentrasi PM2.5 di Jakarta.

Artinya, pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan kualitas udara Jakarta hanya dengan kebijakan yang diterapkan di lima wilayah administrasi DKI. Ada hubungan erat antara Jakarta dan kawasan aglomerasi di sekitarnya. Setiap hari, jutaan perjalanan terjadi antara Jakarta dan kota-kota penyangga. Selain mobilitas manusia, terdapat pula pergerakan barang, truk logistik, aktivitas industri, dan pembangkit listrik yang menghasilkan emisi.

Sumber Polusi Berbeda di Setiap Wilayah

Studi ITB menemukan bahwa karakteristik sumber polusi tidak sama di seluruh Jabodetabek. Di Jakarta dan sejumlah kota penyangga, transportasi menjadi sumber dominan. Sementara itu, industri menjadi sumber utama di Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang. Di sisi lain, pembangkit listrik menjadi sumber dominan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sama belum tentu efektif diterapkan secara seragam di semua daerah. Daerah dengan masalah utama transportasi membutuhkan kebijakan pengurangan emisi kendaraan. Sementara wilayah dengan dominasi industri membutuhkan penguatan pengawasan dan pengendalian emisi industri.

Kemacetan Bukan Satu-Satunya Masalah

Hubungan antara transportasi dan polusi udara tidak hanya berkaitan dengan kemacetan. Kendaraan menghasilkan berbagai jenis polutan dari proses pembakaran bahan bakar. Besarnya emisi dipengaruhi oleh teknologi kendaraan, jenis bahan bakar, kondisi mesin, umur kendaraan, pola berkendara, serta jarak tempuh.

Kendaraan berat dan kendaraan diesel menjadi perhatian karena karakteristik emisinya dapat menghasilkan partikulat dan nitrogen oksida dalam jumlah signifikan. Karena itu, kebijakan pengendalian kualitas udara tidak cukup hanya dengan mengurangi kemacetan. Pemerintah juga perlu memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar emisi.

Transportasi Publik Perlu Diperkuat

Salah satu solusi yang direkomendasikan berdasarkan temuan studi tersebut adalah memperluas dan memperkuat transportasi publik di kawasan Jabodetabek. Transportasi umum yang nyaman, aman, terintegrasi, dan mudah diakses dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas layanan. Masyarakat akan lebih mudah meninggalkan kendaraan pribadi apabila transportasi publik mampu memberikan waktu perjalanan yang kompetitif, konektivitas antarmoda, tarif terjangkau, serta akses yang baik dari kawasan permukiman menuju pusat aktivitas.

Karena itu, pembangunan sistem transportasi publik perlu berjalan bersamaan dengan kebijakan pengendalian emisi kendaraan.

Percepatan Kendaraan Rendah Emisi

Studi ITB juga mendorong percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi. Elektrifikasi kendaraan menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi emisi langsung dari kendaraan bermotor. Namun, transisi tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Pemerintah juga perlu memperhatikan kendaraan komersial, kendaraan berat, bus, dan armada logistik yang memiliki peran besar dalam aktivitas transportasi perkotaan.

Peralihan kendaraan menuju teknologi rendah emisi akan semakin efektif jika dibarengi dengan infrastruktur pendukung dan sumber listrik yang semakin bersih.

Bahan Bakar Rendah Sulfur

Selain elektrifikasi, kualitas bahan bakar juga menjadi faktor penting. Tim peneliti dan organisasi yang terlibat dalam kajian tersebut merekomendasikan penguatan standar bahan bakar rendah sulfur. Langkah ini diperlukan untuk membantu mengurangi emisi dari kendaraan bermotor, terutama kendaraan diesel.

Penggunaan bahan bakar yang sesuai dengan standar emisi kendaraan juga dapat mendukung penerapan teknologi pengendalian emisi yang lebih modern.

Standar Emisi Industri dan Pembangkit Perlu Diperkuat

Karena polusi Jakarta dan Jabodetabek berasal dari berbagai sumber, kebijakan transportasi saja tidak akan cukup. ITB juga menyoroti pentingnya memperkuat standar dan sistem pengendalian emisi pada sektor industri serta pembangkit listrik. Pengawasan harus mencakup kepatuhan terhadap standar emisi, pemantauan berkala, serta transparansi data.

Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan pengendalian emisi benar-benar menghasilkan penurunan pencemaran.

Pembakaran Sampah Juga Perlu Dikendalikan

Pembakaran sampah terbuka menjadi salah satu sumber polusi yang juga disebut dalam kajian mengenai sumber PM2.5. Praktik membakar sampah secara terbuka dapat menghasilkan partikulat dan berbagai polutan lainnya. Karena itu, pengelolaan sampah menjadi bagian dari strategi memperbaiki kualitas udara. Pengurangan sampah, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pengelolaan akhir harus dilakukan dengan lebih baik agar masyarakat tidak memilih pembakaran sebagai solusi praktis.

Perlu Koordinasi Lintas Daerah

Karena polusi udara bergerak melintasi wilayah, penanganannya membutuhkan koordinasi antarpemerintah daerah. Jakarta tidak dapat bekerja sendirian. Pemerintah daerah di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan wilayah lain dalam kawasan aglomerasi perlu memiliki target pengurangan emisi yang saling terhubung.

Studi ITB menyarankan adanya tata kelola yang mampu mengoordinasikan pengendalian polusi secara lintas wilayah dan lintas sektor. Salah satu penguatan yang dapat dipertimbangkan adalah melalui peran Dewan Kawasan Aglomerasi. Pendekatan tersebut penting karena sumber emisi di satu daerah dapat memengaruhi kualitas udara daerah lain.

Lima Prioritas Penanganan Polusi

Berdasarkan studi tersebut, terdapat sejumlah langkah yang dapat menjadi prioritas pemerintah. Pertama, membangun tata kelola penanganan polusi udara lintas wilayah dan sektor. Kedua, memperkuat pengendalian emisi transportasi, termasuk mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi, memperkuat standar bahan bakar rendah sulfur, serta meningkatkan transportasi publik.

Ketiga, memperketat standar dan sistem pengendalian emisi dari industri dan pembangkit listrik. Keempat, memperkuat pemantauan kualitas udara dan inventarisasi sumber emisi. Kelima, membangun target pengurangan emisi bersama untuk kawasan Jabodetabek. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah polusi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, bukan satu kebijakan tunggal.

Apakah Jakarta Bisa Bebas Polusi?

Pertanyaan mengenai apakah Jakarta bisa terbebas dari polusi udara sepenuhnya memiliki jawaban yang kompleks. Studi ITB menunjukkan bahwa sekalipun emisi dari Jakarta dapat ditekan hingga sangat rendah, wilayah Ibu Kota masih dapat menerima polusi yang berasal dari kawasan sekitarnya. Dalam pemodelan tertentu, wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih berkontribusi terhadap konsentrasi PM2.5 Jakarta.

Karena itu, target yang lebih realistis adalah mengurangi konsentrasi polutan dan paparan masyarakat secara signifikan, bukan sekadar mengklaim bahwa Jakarta dapat menjadi kota tanpa polusi sama sekali.

Kebijakan Harus Berbasis Data

Temuan ITB juga menegaskan pentingnya kebijakan yang didasarkan pada bukti ilmiah. Pemerintah perlu mengetahui sumber emisi utama sebelum menentukan kebijakan. Jika transportasi menjadi sumber terbesar, maka kebijakan harus diarahkan pada kendaraan dan sistem mobilitas.

Jika industri menjadi sumber utama di suatu daerah, kebijakan perlu berfokus pada standar dan pengawasan industri. Pendekatan berbasis data membuat anggaran dan sumber daya pemerintah dapat diarahkan kepada sektor yang memberikan dampak terbesar terhadap kualitas udara.

Masyarakat Juga Memiliki Peran

Upaya mengurangi polusi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan. Masyarakat juga dapat berkontribusi melalui pilihan transportasi sehari-hari, perawatan kendaraan, tidak membakar sampah, serta menggunakan transportasi publik ketika memungkinkan. Bagi pemilik kendaraan, pemeriksaan dan perawatan kendaraan secara rutin juga penting untuk menjaga agar kendaraan beroperasi secara optimal.

Sementara bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, mengurangi perjalanan yang tidak perlu dan memilih moda transportasi bersama dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan.