Aceh Waspada Bencana Susulan, Mualem Minta Daerah Siaga

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh meningkatkan kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi setelah adanya ramalan peningkatan intensitas curah hujan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, meminta semua bupati dan wali kota di Aceh untuk mempersiapkan langkah-langkah terpadu dalam menghadapi kemungkinan bencana lanjutan.

Pernyataan ini dikeluarkan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Aceh menganggap adanya kemungkinan curah hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi yang dapat terjadi di beberapa daerah Aceh antara Oktober dan Desember 2026.

Mualem Minta Seluruh Daerah Siaga

Mualem menyampaikan agar pemerintah kabupaten dan kota tidak menunggu hingga bencana datang sebelum melakukan tindakan. Persiapan harus diperkuat dari awal, terutama di daerah yang rentan terhadap bahaya banjir, tanah longsor, dan bencana lain yang dapat disebabkan oleh hujan lebat.

“Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi efek dari peningkatan curah hujan yang bisa terjadi dalam tiga bulan ke depan,” ungkap Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi di Banda Aceh, Kamis (17/9/2026).

Pernyataan tersebut juga telah dikirim secara resmi kepada semua bupati dan wali kota dengan surat bernomor 300.2/11114 yang tertanggal 14 September 2026. Surat itu menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana di masa yang diperkirakan curah hujannya lebih tinggi.

Banjir dan Longsor Sudah Terjadi di Sejumlah Wilayah

Peringatan ini muncul setelah berbagai lokasi di Aceh mengalami bencana banjir dan longsor pada pertengahan September. Menurut laporan dari Pemerintah Aceh, banjir melanda Gayo Lues pada 13 September 2026, sedangkan tanah longsor terjadi di Kecamatan Putri Betung. Material longsoran sempat menutup jalan Blangkejeren–Kutacane.

Pada hari yang sama, Aceh Tenggara juga mengalami banjir, mempengaruhi 12 desa di lima kecamatan. Akibatnya, rumah-rumah warga terendam lumpur, jembatan mengalami kerusakan, tanggul jebol, dan akses jalan serta fasilitas umum terganggu.

Di sisi lain, tanah longsor di Aceh Tengah pada 14 September 2026 dilaporkan mengakibatkan 13 orang mengalami luka-luka serta satu orang meninggal. Empat rumah terkena dampak dan akses jalan sempat terhalang oleh material longsor. Serangkaian kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya memperkuat langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum masa curah hujan yang diprediksi akan meningkat.

Aceh Punya Risiko Bencana Hidrometeorologi

Banjir dan tanah longsor merupakan contoh dari bencana hidrometeorologi yang risikonya bisa meningkat saat hujan turun dengan intensitas besar, terutama di wilayah dengan kondisi geografis tertentu. Pemerintah Aceh sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa peningkatan curah hujan berpotensi memperbesar risiko banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana lain di beberapa area. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan persiapan diharapkan dilakukan sejak awal.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menunjukkan bahwa selama periode Januari hingga Agustus 2026, tercatat 198 kejadian bencana di Aceh, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp155 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem penanggulangan bencana sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, terutama saat memasuki periode dengan kemungkinan hujan lebih tinggi.

BNPB Perkuat Persiapan Menghadapi Banjir

Langkah-langkah kesiapsiagaan juga dilakukan bersinergi dengan pemerintah pusat. Pada 15–16 September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan program peningkatan kapasitas Pemerintah Aceh dengan merancang rencana kontinjensi (renkon) menghadapi banjir, gladi ruang, dan latihan pos komando di Banda Aceh.

Rencana kontinjensi ini bertujuan untuk membantu pemerintah lokal memiliki prosedur penanganan yang lebih terstruktur saat bencana banjir melanda. BNPB menyatakan bahwa dokumen ini diharapkan bisa mendukung upaya respons yang terintegrasi dan terkoordinasi, dengan BPBA sebagai salah satu elemen utama dalam penanganan bencana di Aceh.

Pemerintah Daerah Diminta Perkuat Kesiapan

Peningkatan tingkat kesiapsiagaan tidak hanya relevan dengan penanganan saat bencana terjadi. Pemerintahan di kabupaten dan kota harus memastikan adanya koordinasi antar lembaga, kesiapan personel, jalur evakuasi, serta komunikasi yang jelas kepada publik.

Sebelumnya, Mualem juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, TNI, Polri, instansi terkait, serta universitas dalam memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respons ketika bencana menerjang.

Dengan ramalan curah hujan yang sedang hingga tinggi pada periode Oktober sampai Desember 2026, kesiapan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak pada masyarakat serta mempercepat penanganan saat terjadi banjir, longsor, maupun bencana hidrometeorologi lainnya.

Masyarakat Juga Diminta Waspada

Selain pemerintah daerah, penduduk di daerah yang rawan perlu memperhatikan berita cuaca dan informasi peringatan dini dari BMKG serta data mengenai bencana dari pemerintah lokal. Warga yang tinggal di dekat lereng bukit, bantaran sungai, daerah rendah, atau tempat yang sebelumnya pernah terkena banjir dan longsor harus lebih sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan saat hujan berlangsung.

Peringatan dari Mualem pada dasarnya adalah langkah pencegahan menghadapi periode tiga bulan yang diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan. Pemerintah Aceh mengajak seluruh pihak untuk bersiap secara kolektif agar potensi bencana bisa diantisipasi dengan lebih cepat.

Dengan adanya ancaman bencana yang telah terjadi di beberapa wilayah Aceh dan ramalan peningkatan hujan pada Oktober sampai Desember, pemerintah daerah kini diminta untuk tetap waspada. Kesiapan sebelum terjadinya bencana menjadi kunci untuk melindungi masyarakat serta mempercepat respons ketika keadaan darurat muncul.