BRI Dukung Titah Prabowo Agar Seluruh Warga RI Punya Rekening

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan siap mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi dan literasi keuangan sekaligus memastikan masyarakat semakin terhubung dengan ekosistem keuangan formal.

Arahan Presiden Prabowo disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat serta strategi memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.

BRI Siap Dukung Arahan Prabowo

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan menyambut baik dan siap mendukung arahan Presiden untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia.

Menurut Hery, agenda tersebut bukan sekadar mendorong masyarakat membuka rekening baru. Lebih jauh, kebijakan ini diarahkan agar semakin banyak masyarakat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal dan memperoleh akses terhadap berbagai layanan perbankan.

"BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia," kata Hery dalam keterangannya, Selasa, 8 September 2026. BRI juga menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut.

Prabowo Minta Seluruh Warga Punya Rekening

Arahan Prabowo berangkat dari kebutuhan untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Pemerintah ingin masyarakat yang belum memiliki rekening mendapatkan akses terhadap layanan perbankan sehingga aktivitas ekonomi dapat semakin terhubung dengan sistem keuangan formal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden meminta agar penduduk Indonesia memiliki rekening. BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) termasuk bank yang diminta mempersiapkan rekening bagi masyarakat.

Pemerintah juga membahas penggunaan data kependudukan sebagai basis untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menjadi bagian penting dalam proses penyelarasan data.

Dengan basis data yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap kepemilikan rekening masyarakat dapat terdata dengan lebih baik sekaligus mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.

Inklusi Keuangan Sudah 93,62 Persen

Pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 93,62 persen berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat 63,57 persen. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat jarak antara masyarakat yang sudah memiliki atau menggunakan akses keuangan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembukaan rekening, tetapi juga ingin memperkuat literasi keuangan masyarakat.

Artinya, memiliki rekening diharapkan tidak berhenti pada status administratif. Masyarakat juga perlu memahami cara menggunakan rekening, melakukan transaksi secara aman, mengelola tabungan, menggunakan layanan digital, serta mengenali berbagai risiko penipuan keuangan.

Rekening Bisa Mendukung Penyaluran Bantuan Pemerintah

Salah satu manfaat yang diharapkan pemerintah dari kepemilikan rekening secara lebih luas adalah meningkatnya efisiensi penyaluran program pemerintah.

Dengan masyarakat memiliki rekening yang terhubung dengan data kependudukan, bantuan pemerintah berpotensi disalurkan secara lebih langsung kepada penerima yang telah ditetapkan. Sistem tersebut juga dapat membantu pemerintah mengurangi ketergantungan pada mekanisme penyaluran tunai dan memperkuat transparansi transaksi.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan layanan rekening serta integrasi dengan ekosistem pembayaran digital, termasuk QRIS, sebagai bagian dari strategi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

BRI Punya Jaringan hingga Pelosok

Dukungan BRI terhadap agenda tersebut tidak terlepas dari jaringan layanan yang dimiliki perseroan di berbagai wilayah Indonesia. Selain jaringan kantor, BRI memiliki Agen BRILink yang memungkinkan layanan perbankan menjangkau masyarakat hingga wilayah yang jauh dari kantor cabang.

Model layanan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan layanan perbankan lebih dekat dengan tempat tinggal atau aktivitas ekonominya.

Dalam laporan keberlanjutannya, BRI menyatakan komitmen untuk menyediakan dan memperluas akses produk serta layanan keuangan melalui kantor cabang, layanan digital, maupun agen BRILink. Fokus tersebut mencakup masyarakat yang selama ini masih kurang terlayani oleh sistem keuangan formal.

BRImo Jadi Bagian dari Ekosistem Digital

Selain layanan fisik, BRI juga mengandalkan transformasi digital untuk memperluas akses masyarakat. Super App BRImo menjadi salah satu instrumen utama perseroan dalam menyediakan layanan perbankan digital. Hingga Juni 2026, BRImo telah memiliki 49,7 juta pengguna dan mencatat 3,32 miliar transaksi finansial dengan volume mencapai sekitar Rp4.166 triliun.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran layanan digital dalam aktivitas keuangan masyarakat. BRI juga mengembangkan ekosistem yang menghubungkan nasabah individu, pelaku usaha, merchant, hingga masyarakat di wilayah rural melalui BRImo, BRILink, BRI Merchant, dan berbagai layanan lainnya.

Tantangan Membuat Semua Warga Memiliki Rekening

Meski pemerintah memiliki target besar, mewujudkan kepemilikan rekening secara menyeluruh bukan pekerjaan sederhana. Masih terdapat masyarakat yang menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses layanan perbankan, kondisi geografis, kemampuan menggunakan teknologi digital, hingga rendahnya pemahaman mengenai produk keuangan.

Kelompok masyarakat di wilayah terpencil juga membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan masyarakat perkotaan. Karena itu, pembukaan rekening perlu dibarengi dengan edukasi dan pendampingan. Masyarakat harus mengetahui manfaat rekening sekaligus memahami cara menjaga keamanan rekening dari penyalahgunaan.

Rekening Tidak Sama dengan Sekadar Membuka Akun

Pemerintah dan industri perbankan juga menghadapi tantangan lain, yakni memastikan rekening yang dibuka benar-benar digunakan secara aktif. BRI sendiri saat ini memiliki klasifikasi rekening aktif, tidak aktif, dan dormant sejalan dengan penerapan ketentuan mengenai pengelolaan rekening pada bank umum.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program kepemilikan rekening tidak cukup diukur dari jumlah rekening yang tercatat. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat menggunakan rekening tersebut untuk aktivitas ekonomi sehari-hari, menerima pendapatan, menyimpan uang, melakukan pembayaran, menabung, atau memperoleh akses terhadap produk keuangan lainnya.

Keamanan Rekening Juga Harus Diperhatikan

Semakin luas penggunaan rekening perbankan, semakin penting pula edukasi mengenai keamanan transaksi. Masyarakat perlu memahami bahwa PIN, password, kode OTP, dan informasi keamanan lainnya tidak boleh diberikan kepada orang lain.

Nasabah juga perlu berhati-hati terhadap pesan atau panggilan yang mengatasnamakan bank dan meminta informasi pribadi. BRI sendiri terus memperkuat sistem keamanan dan perlindungan nasabah seiring meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital.

BRI Berpotensi Jadi Motor Perluasan Inklusi Keuangan

Sebagai bank yang memiliki basis nasabah luas serta jaringan layanan yang menjangkau berbagai segmen masyarakat, BRI berpotensi memainkan peran besar dalam agenda pemerintah tersebut.

Kekuatan BRI tidak hanya berada pada jaringan kantor, tetapi juga pada keberadaan agen BRILink serta layanan digital yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas perbankan tanpa harus selalu datang ke kantor cabang.

Dengan kombinasi layanan fisik dan digital, pembukaan rekening dapat diarahkan untuk menjangkau masyarakat perkotaan sekaligus kelompok masyarakat di wilayah rural.

Bukan Sekadar Target Jumlah Rekening

Program agar seluruh warga memiliki rekening pada akhirnya perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar pemerintah membangun ekonomi yang lebih inklusif.

Kepemilikan rekening dapat membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti tabungan, pembayaran digital, transfer, pembiayaan, investasi, hingga program bantuan pemerintah. Namun, manfaat tersebut hanya bisa dirasakan jika masyarakat memahami dan menggunakan layanan keuangan secara tepat.

Karena itu, peningkatan inklusi keuangan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan.

Kesimpulan

BRI menyatakan siap mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar semakin banyak masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Pemerintah sendiri menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.

Dengan tingkat inklusi keuangan yang telah mencapai 93,62 persen, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjangkau masyarakat yang belum terhubung sekaligus meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan.

BRI dengan jaringan kantor, Agen BRILink, dan layanan digital BRImo memiliki sejumlah infrastruktur yang dapat mendukung agenda tersebut. Ke depan, keberhasilan kebijakan ini bukan hanya ditentukan oleh berapa banyak rekening yang berhasil dibuka, tetapi juga oleh seberapa aktif rekening tersebut digunakan, seberapa aman masyarakat bertransaksi, serta seberapa tinggi pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangannya.

Jika seluruh unsur tersebut dapat berjalan bersama, kepemilikan rekening dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh akses ekonomi dan layanan keuangan yang lebih luas.