Dirjen Pajak-DJBC Minta Menkeu Batalkan Perombakan Pejabat Era Purbaya

Dua pimpinan direktorat jenderal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama, meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau ulang, bahkan membatalkan, perombakan pejabat yang dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa.

Permintaan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah nama dalam daftar mutasi yang disebut tidak mengikuti proses assessment atau penilaian manajemen talenta (talent management) yang berlaku di lingkungan Kemenkeu. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, dan Menkeu Suahasil Nazara menjadi tokoh utama dalam polemik perombakan pejabat Kemenkeu.

Perombakan Ratusan Pejabat Dilakukan pada 10 September

Perombakan besar-besaran pejabat Kemenkeu berlangsung pada Kamis, 10 September 2026, ketika Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Mutasi tersebut mencakup sejumlah jenjang jabatan, antara lain:

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Pejabat Administrator.
Pejabat Pengawas.
Pejabat Fungsional.
Pejabat pada unit organisasi non-eselon.

Mayoritas perubahan jabatan menyasar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan itu kemudian menjadi perhatian setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan.

Dirjen Pajak Soroti Kemunculan “Nama-Nama Ajaib”

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa rotasi pejabat sebenarnya merupakan bagian dari usulan internal direktorat jenderal. Namun, ia menemukan sejumlah nama yang dianggap tidak melalui proses penilaian yang semestinya.

Bimo menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu, 16 September 2026. “Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management.”

Pernyataan tersebut dikutip dari laporan detikFinance. Bimo menilai, masuknya nama-nama yang tidak mengikuti proses penilaian resmi dapat menimbulkan persoalan bagi pegawai lain yang telah menjalani rangkaian seleksi dan asesmen.

Mengapa Mutasi Diminta Ditunda atau Dibatalkan?

Menurut Bimo, dirinya bersama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama telah meminta agar perombakan tersebut ditunda terlebih dahulu atau dibatalkan. Alasan yang disampaikan berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penentuan pejabat yang dimutasi. Bimo menekankan pentingnya menjaga keadilan bagi pegawai yang telah mengikuti proses talent management, termasuk asesmen dan ujian.

Ia juga menyebut bahwa munculnya nama yang tidak mengikuti prosedur dapat memberikan sinyal yang kurang baik bagi pegawai lain di lingkungan Kemenkeu.

Bagaimana nasib pejabat yang diduga tidak memenuhi syarat?

Bimo menjelaskan bahwa untuk sementara, pejabat yang terindikasi tidak memenuhi persyaratan proses penilaian akan dikeluarkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi sebelumnya. Sementara itu, pejabat lain yang tidak memiliki persoalan terkait prosedur tetap menjalankan hasil rotasi. Ketentuan akhir mengenai keseluruhan perombakan masih menunggu tindak lanjut Menteri Keuangan.

Suahasil Nazara Akan Meninjau Keputusan Era Purbaya

Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyatakan bahwa dirinya akan memeriksa terlebih dahulu keputusan resmi yang menjadi dasar pelantikan dan perombakan pejabat pada masa Purbaya. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Suahasil dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026.

Suahasil menyatakan bahwa pihaknya perlu melihat bentuk pelantikan serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang menjadi landasan kebijakan tersebut sebelum menentukan langkah berikutnya.

Sikap Menkeu Suahasil

Suahasil belum langsung menetapkan pembatalan seluruh mutasi. Ia terlebih dahulu akan mempelajari keputusan dan proses pelantikan, kemudian menindaklanjutinya sesuai hasil pemeriksaan.

Kronologi Singkat Polemik Perombakan Pejabat Kemenkeu

Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan ratusan pejabat Kemenkeu, terutama di lingkungan DJP dan DJBC. Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya dan menyatakan akan meninjau dasar keputusan perombakan. Bimo Wijayanto mengungkapkan adanya nama yang disebut tidak mengikuti proses talent management dan meminta penundaan atau pembatalan perombakan terkait.

Permintaan dari Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk membatalkan atau meninjau ulang perombakan menjadi sorotan pemberitaan.

Apa Dampaknya bagi Birokrasi Kemenkeu?

Polemik ini berpotensi memengaruhi penataan organisasi di lingkungan Kemenkeu, khususnya DJP dan DJBC. Namun, dampak akhirnya terhadap kinerja pelayanan pajak, kepabeanan, dan penerimaan negara belum dapat disimpulkan sebelum keputusan resmi mengenai status mutasi diterbitkan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam proses selanjutnya meliputi:

Kepastian status mutasi. Kemenkeu perlu menetapkan apakah perombakan akan dipertahankan, diperbaiki, atau dibatalkan sebagian.
Kepatuhan terhadap manajemen talenta. Proses penilaian dan seleksi pejabat menjadi isu utama yang disoroti pimpinan DJP dan DJBC.
Keberlanjutan pelayanan publik. Perubahan posisi pejabat perlu dikelola agar tidak mengganggu pelayanan perpajakan dan kepabeanan.
Kejelasan dasar hukum. Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar perombakan akan menjadi salah satu dokumen penting dalam proses peninjauan.

Poin-poin tersebut merupakan implikasi administratif yang relevan untuk diperhatikan, bukan keputusan atau dampak yang telah dipastikan terjadi.

Kesimpulan

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara menunda atau membatalkan perombakan pejabat yang dilakukan pada era Purbaya Yudhi Sadewa. Permintaan itu dilatarbelakangi adanya sejumlah nama yang disebut tidak mengikuti proses assessment talent management.

Suahasil sendiri menyatakan akan memeriksa keputusan dan proses pelantikan terlebih dahulu. Untuk saat ini, pejabat yang terindikasi tidak memenuhi persyaratan disebut akan dikembalikan ke posisi semula, sedangkan status keseluruhan perombakan masih menunggu keputusan lebih lanjut.