Prabowo Gagas Bentuk Akademi Khusus Kepala Daerah-Pejabat Kementerian

Presiden Prabowo Subianto menggagas pembentukan akademi khusus untuk menyiapkan dan meningkatkan kapasitas pejabat pemerintahan, mulai dari kepala daerah hingga pejabat tinggi kementerian. Gagasan tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah membangun sistem pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) strategis untuk pemerintahan.

Prabowo menyampaikan gagasan itu ketika menjelaskan latar belakang pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Menurut Presiden, pemerintah membutuhkan sistem yang dapat menyiapkan calon pemimpin dan administrator negara agar memiliki kemampuan kepemimpinan, administrasi, serta pemahaman yang selaras dengan kebutuhan pemerintahan.

Prabowo Ingin Ada Akademi untuk Gubernur hingga Dirjen

Dalam penjelasannya, Prabowo menyebut kemungkinan pembentukan akademi yang secara khusus ditujukan bagi sejumlah jabatan strategis pemerintahan. Akademi tersebut antara lain diarahkan untuk kepala daerah, seperti gubernur dan bupati, serta pejabat tinggi di kementerian seperti direktur jenderal.

Dengan konsep tersebut, pejabat yang akan menjalankan fungsi strategis pemerintahan tidak hanya mengandalkan pengalaman politik atau birokrasi, tetapi juga memperoleh pembekalan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Presiden menyebut konsep itu sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan untuk calon pemimpin dan administrator negara.

Namun, hingga saat ini gagasan akademi tersebut perlu dibedakan dari lembaga pendidikan yang sudah resmi berdiri. Pemerintah masih berada pada tahap pengembangan konsep dan penguatan ekosistem Universitas Republik Indonesia.

Berkaitan dengan Pembentukan Universitas Republik Indonesia

Gagasan akademi khusus kepala daerah dan pejabat kementerian tidak berdiri sendiri. Presiden sebelumnya membentuk Universitas Republik Indonesia sebagai bagian dari agenda penguatan SDM strategis. Pemerintah juga merencanakan pembaruan terhadap sistem pendidikan dan pembinaan aparatur negara.

Dalam penjelasannya, Prabowo mengatakan Indonesia membutuhkan sistem yang mampu melakukan rekrutmen, evaluasi, pembinaan, serta persiapan calon pemimpin secara lebih terstruktur. Ia juga menyinggung model pendidikan administrator publik di Prancis sebagai salah satu referensi. Model tersebut dikaitkan dengan upaya menyiapkan administrator negara melalui pendidikan khusus dan proses seleksi yang ketat.

LAN Disebut Perlu Direvitalisasi

Dalam gagasan tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menjadi perhatian. Prabowo menilai LAN memiliki tujuan awal yang baik dalam menyiapkan aparatur negara. Namun, pemerintah ingin melakukan pembaruan agar fungsi pendidikan dan pengembangan kapasitas aparatur lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.

Revitalisasi tersebut menjadi salah satu bagian dari desain besar yang dikaitkan dengan Universitas Republik Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa pembenahan tidak hanya menyangkut pendidikan, tetapi juga mencakup proses rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan SDM pemerintahan.

Kepala Daerah Sebelumnya Sudah Mengikuti Retret

Gagasan akademi khusus kepala daerah juga memiliki konteks dari program pembekalan yang sebelumnya telah dilakukan pemerintahan Prabowo. Pada 2025, kepala daerah hasil Pilkada 2024 mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa kepala daerah merupakan pelayan masyarakat dan perlu membangun koordinasi antardaerah.

Program pembekalan tersebut menjadi salah satu bentuk pendidikan singkat bagi kepala daerah. Sementara itu, gagasan akademi yang disampaikan Prabowo kini mengarah pada konsep yang lebih terstruktur untuk pengembangan kepemimpinan dan administrasi.

Artinya, akademi yang digagas tidak sekadar berupa kegiatan retret beberapa hari, melainkan berpotensi menjadi bagian dari sistem pendidikan atau pembinaan pejabat strategis.

Mengapa Pemerintah Ingin Membentuk Akademi Khusus?

Salah satu alasan yang disampaikan Prabowo adalah kebutuhan memperbaiki kualitas SDM pemerintahan. Presiden menilai masih terdapat ketidaksinkronan antara berbagai institusi negara. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani melalui pembenahan sistem rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan pejabat.

Dengan pendidikan khusus, pemerintah berharap pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki pemahaman yang lebih seragam mengenai administrasi negara dan koordinasi pemerintahan. Kepala daerah, misalnya, harus berhadapan dengan persoalan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, hubungan pusat-daerah, hingga koordinasi lintas kementerian.

Sementara pejabat kementerian harus mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi program dan administrasi yang dapat dilaksanakan.

Prabowo Singgung Fenomena "Raja Kecil"

Dalam penjelasannya mengenai reformasi SDM pemerintahan, Prabowo juga menyinggung fenomena yang ia sebut sebagai "deep state" atau birokrat yang merasa memiliki kekuasaan besar di dalam institusinya. Menurut Prabowo, persoalan tersebut dapat muncul karena birokrat karier berada di pemerintahan dalam waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan pejabat politik.

Presiden menyoroti kemungkinan munculnya ego sektoral dan ketidaksinkronan antarinstansi apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Presiden mengenai persoalan birokrasi. Tidak berarti seluruh pejabat atau aparatur negara mengalami persoalan yang sama.

Sistem Merit Jadi Salah Satu Fokus

Dalam desain yang disampaikan Prabowo, pembenahan SDM pemerintahan juga dikaitkan dengan sistem merit. Sistem merit pada dasarnya menekankan pengelolaan aparatur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan persyaratan jabatan, bukan semata-mata faktor kedekatan atau pertimbangan nonkompetensi.

Prabowo mengatakan URI diharapkan dapat menjadi tempat pembentukan calon pemimpin dan administrator negara melalui proses yang lebih terstruktur. Pemerintah juga ingin menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi untuk dipersiapkan menjadi administrator negara.

Apakah Akademi Gubernur dan Bupati Sudah Resmi Dibentuk?

Belum. Yang disampaikan Prabowo saat ini adalah gagasan atau rencana pengembangan akademi khusus bagi pejabat strategis. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara pernyataan mengenai rencana pembentukan akademi dengan lembaga yang telah memiliki struktur, dasar hukum, kurikulum, dan mekanisme penerimaan resmi.

Sementara itu, Universitas Republik Indonesia telah menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam pengembangan SDM strategis. Pemerintah sebelumnya juga menjelaskan bahwa URI bukan merupakan induk dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, melainkan diarahkan pada program afirmasi SDM strategis. Detail mengenai bentuk kelembagaan, kurikulum, durasi pendidikan, peserta, mekanisme seleksi, serta dasar hukum akademi khusus tersebut masih menjadi bagian yang perlu ditunggu dari pemerintah.

Bukan Hanya untuk Kepala Daerah

Jika gagasan tersebut direalisasikan, sasaran pendidikan tidak terbatas pada kepala daerah. Pejabat kementerian, terutama pada posisi strategis seperti direktur jenderal, juga masuk dalam gagasan yang disampaikan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun sistem pengembangan kepemimpinan yang mencakup berbagai jenjang pemerintahan.

Konsep tersebut berpotensi menghubungkan pendidikan calon administrator dengan pembinaan pejabat yang sudah menduduki posisi strategis.

Tantangan Implementasinya

Pembentukan akademi khusus tentu membutuhkan desain kelembagaan yang jelas. Beberapa hal yang perlu diatur antara lain siapa yang dapat mengikuti pendidikan, bagaimana proses seleksinya, siapa yang menyusun kurikulum, bagaimana hubungan akademi dengan lembaga pendidikan aparatur yang sudah ada, serta bagaimana memastikan prosesnya tetap transparan dan berbasis kompetensi.

Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai status pendidikan tersebut. Apakah bersifat wajib bagi pejabat tertentu, menjadi bagian dari pengembangan karier, atau merupakan program pembekalan khusus. Kejelasan aturan tersebut penting agar akademi tidak sekadar menjadi program pelatihan, tetapi benar-benar dapat mencapai tujuan peningkatan kapasitas pejabat negara.

Akademi Khusus Masuk dalam Agenda Reformasi SDM Pemerintahan

Gagasan Prabowo membentuk akademi khusus kepala daerah dan pejabat kementerian merupakan bagian dari agenda yang lebih besar mengenai pembenahan kualitas SDM pemerintahan. Presiden ingin pendidikan, rekrutmen, evaluasi, dan pembinaan pejabat dilakukan secara lebih terstruktur. Universitas Republik Indonesia menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk mendukung agenda tersebut.

Untuk kepala daerah sendiri, pemerintah sebelumnya telah menjalankan program retret dan pembekalan di Akmil. Gagasan akademi baru dapat menjadi bentuk pengembangan lebih lanjut, meskipun detail pelaksanaan dan kelembagaannya masih perlu menunggu kebijakan resmi. Dengan demikian, Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan Akademi Direktur Jenderal yang disebut Prabowo saat ini masih merupakan gagasan yang sedang dikembangkan, bukan lembaga pendidikan baru yang seluruh mekanisme operasionalnya sudah ditetapkan.