DPR AS Desak Menhan Hegseth Dicopot Gegara Perang Lawan Iran

Washington – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menghadapi tekanan politik baru terkait perang AS melawan Iran. Anggota DPR AS atau House of Representatives, Thomas Massie, mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Hegseth dengan tuduhan bahwa Menteri Pertahanan tersebut terlibat dalam operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

Langkah tersebut diajukan Massie pada Selasa, 15 September 2026. Politikus Partai Republik dari Kentucky itu mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth. Salah satu tuduhan utamanya berkaitan dengan keberlanjutan operasi militer AS di Iran yang menurut Massie melampaui kewenangan yang diberikan Kongres. Upaya tersebut muncul ketika Kongres kembali memperdebatkan kewenangan presiden dan pemerintah dalam menjalankan operasi militer tanpa persetujuan legislatif.

Massie Tuduh Hegseth Langgar War Powers

Massie menilai Hegseth bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi militer yang menurutnya bertentangan dengan War Powers Resolution 1973, aturan yang mengatur kewenangan presiden dalam menggunakan kekuatan militer AS.

Dalam dokumen pemakzulan yang diajukannya, Massie menuduh Hegseth mempertahankan operasi militer terhadap Iran selama lebih dari 90 hari tanpa adanya otorisasi khusus dari Kongres. Ia juga menuduh Hegseth mengabaikan sejumlah ketentuan yang menurut Massie mengharuskan pemerintahan meminta persetujuan Kongres untuk melanjutkan operasi militer dalam jangka panjang.

Massie merupakan salah satu anggota Partai Republik yang secara terbuka menentang perang Iran dan sebelumnya telah mendukung upaya Kongres untuk membatasi keterlibatan militer AS dalam konflik tersebut.

Delapan Pasal Pemakzulan

Dokumen yang diajukan Massie tidak hanya berkaitan dengan perang Iran. Delapan pasal tersebut juga mencakup tuduhan mengenai sejumlah tindakan militer lain yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump. Di antaranya adalah tuduhan terkait operasi di Iran, operasi militer di Yaman, serta keterlibatan pemerintah AS dalam penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Massie juga memasukkan tuduhan bahwa Hegseth telah menggunakan kewenangan Pentagon secara tidak semestinya dalam sejumlah operasi. Tuduhan-tuduhan tersebut merupakan isi dokumen pemakzulan yang diajukan Massie dan belum merupakan temuan atau putusan resmi bahwa Hegseth terbukti melakukan pelanggaran.

DPR AS Akan Memproses Usulan tersebut

Karena resolusi yang diajukan Massie memiliki status privileged resolution, DPR AS diwajibkan menangani usulan tersebut dalam batas waktu tertentu. Menurut laporan Axios, House harus menangani resolusi tersebut dalam dua hari legislatif. Pimpinan DPR dapat mencoba menghentikan proses melalui mekanisme parlementer sebelum pemungutan suara substantif berlangsung.

Jika proses pemakzulan mendapat dukungan mayoritas DPR, perkara tersebut dapat berlanjut ke Senat untuk proses persidangan. Namun, pengajuan pasal pemakzulan tidak berarti Hegseth otomatis dicopot dari jabatannya.

DPR Juga Vote Batasi Perang Iran

Tekanan terhadap Hegseth muncul bersamaan dengan langkah DPR AS untuk membatasi keterlibatan militer AS dalam perang Iran. Pada 15 September 2026, DPR meloloskan resolusi war powers dengan suara 220-204. Tujuh anggota Partai Republik bergabung dengan anggota Demokrat dalam mendukung resolusi tersebut.

Resolusi itu mengarahkan pemerintah untuk menarik pasukan AS dari permusuhan terhadap Iran, kecuali pasukan yang diperlukan untuk menghadapi serangan yang segera terjadi terhadap AS atau sekutunya. Pemungutan suara tersebut menjadi upaya ketiga DPR untuk membatasi keterlibatan militer AS dalam konflik Iran.

Konflik Sudah Berlangsung Berbulan-bulan

Perang AS-Iran dimulai setelah serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari 2026. Konflik kemudian berlangsung selama berbulan-bulan dengan serangkaian serangan dan serangan balasan. Pemerintahan Trump mempertahankan kebijakan militernya dengan alasan keamanan nasional dan ancaman yang ditimbulkan Iran.

Di sisi lain, sejumlah anggota Kongres mempertanyakan dasar hukum dan strategi keterlibatan AS dalam konflik tersebut. Perdebatan mengenai kewenangan perang juga bukan hal baru. War Powers Resolution 1973 memberikan kerangka hukum mengenai keterlibatan militer AS dan hubungan kewenangan presiden dengan Kongres.

Biaya Perang Capai US$38 Miliar

Tekanan terhadap pemerintahan Trump juga datang dari persoalan biaya perang. Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan perang AS melawan Iran telah menelan biaya sekitar US$38 miliar hingga 1 Agustus 2026. Pengeluaran tersebut diperkirakan bertambah sekitar US$3 miliar per bulan, bergantung pada intensitas konflik.

CBO juga memperkirakan konflik tersebut dapat memberikan dampak terhadap inflasi AS. Gangguan terhadap pengiriman energi melalui jalur strategis di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi harga energi dan perekonomian. Pentagon sebelumnya juga menghadapi kebutuhan untuk mengganti persenjataan dan peralatan militer yang digunakan selama konflik.

Pentagon Tetap Mendukung Hegseth

Di tengah upaya pemakzulan tersebut, Pentagon masih memberikan dukungan kepada Hegseth. Upaya Massie juga belum menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR mendukung pencopotan Hegseth. Resolusi pemakzulan harus melalui proses politik dan parlementer sebelum dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Sementara itu, pemerintahan Trump tetap mempertahankan kebijakan militernya terhadap Iran.

Perdebatan Soal Kewenangan Presiden

Persoalan utama dalam polemik ini adalah batas kewenangan presiden dalam menggunakan militer tanpa persetujuan Kongres. Pendukung pemerintahan Trump berpendapat bahwa presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengambil tindakan militer dalam situasi tertentu, terutama ketika berkaitan dengan pertahanan AS.

Sebaliknya, Massie dan sejumlah anggota Kongres lainnya berpendapat bahwa operasi militer berkepanjangan membutuhkan keterlibatan dan persetujuan Kongres sesuai dengan War Powers Resolution. Perbedaan pandangan tersebut kini menjadi bagian penting dari perdebatan politik dan hukum mengenai perang Iran.

Masa Depan Hegseth Menjadi Perhatian

Pengajuan delapan pasal pemakzulan membuat posisi Hegseth kembali menjadi sorotan di Capitol Hill. Namun, proses tersebut masih berada pada tahap awal. DPR harus menentukan bagaimana resolusi Massie diproses, sementara Senat baru akan terlibat apabila proses pemakzulan berhasil melewati DPR.

Di saat yang sama, perang Iran terus menjadi isu besar di Kongres karena menyangkut kewenangan perang, biaya pertahanan, keselamatan personel militer AS, serta dampaknya terhadap perekonomian. Dengan demikian, dorongan untuk memakzulkan Hegseth merupakan bagian dari perselisihan yang lebih luas mengenai keterlibatan AS dalam perang Iran dan batas kewenangan eksekutif dalam menjalankan operasi militer di luar negeri.