Dukung Muslimah, Perempuan Prancis Tolak Usulan Larangan Berhijab

Paris – Gelombang solidaritas terhadap perempuan Muslim muncul di Prancis setelah partai sayap kanan Rassemblement National (RN) kembali mengusulkan larangan penggunaan hijab di ruang publik. Sejumlah perempuan Prancis yang menolak kebijakan tersebut bahkan mengenakan kerudung dan membagikan foto maupun video mereka di media sosial sebagai bentuk dukungan kepada Muslimah.

Aksi solidaritas itu berkembang dalam beberapa hari terakhir dan menjadi bagian dari perdebatan sengit menjelang pemilihan presiden Prancis 2027. Para peserta kampanye digital menilai pelarangan hijab akan membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pakaian dan secara khusus menyasar komunitas Muslim.

Gerakan Solidaritas Muncul di Media Sosial

Para perempuan yang ikut dalam gerakan tersebut mengunggah foto dan video dengan mengenakan hijab, meskipun mereka bukan perempuan Muslim. Pesan yang disampaikan beragam, tetapi secara umum menegaskan solidaritas kepada perempuan Muslim yang mengenakan hijab. Sebagian peserta bahkan menyatakan bahwa jika aturan tersebut benar-benar diberlakukan, mereka akan ikut mengenakan kerudung sebagai bentuk protes.

Gerakan tersebut memperlihatkan bahwa isu hijab tidak hanya memicu respons dari komunitas Muslim. Sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang di Prancis turut menyatakan keberatan terhadap gagasan yang dianggap dapat membatasi kebebasan berpakaian.

Marine Le Pen Kembali Dorong Larangan Hijab

Kontroversi ini kembali mencuat setelah Marine Le Pen, tokoh utama RN, menghidupkan kembali gagasan untuk melarang penggunaan hijab di ruang publik. Le Pen menyatakan ingin membawa proposal tersebut melalui referendum apabila RN memenangkan pemilihan presiden 2027. Ia membingkai kebijakan itu sebagai bagian dari upaya melawan ideologi Islamisme di Prancis.

Proposal tersebut bukan gagasan baru. Le Pen telah mengusulkan pelarangan hijab dalam kampanye politiknya sejak 2012. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu tersebut sempat tidak menjadi prioritas utama dalam strategi politik RN. Kini, menjelang pemilu 2027, isu identitas, imigrasi dan Islam kembali ditempatkan di tengah perdebatan politik Prancis.

RN Ingin Berikan Sanksi kepada Perempuan Berhijab

Anggota parlemen RN Jean-Philippe Tanguy sebelumnya mengonfirmasi bahwa partainya telah menetapkan rencana untuk memberikan sanksi terhadap penggunaan hijab. Tanguy mengatakan perempuan yang mengenakan hijab di ruang publik dapat dikenai denda apabila RN berhasil memenangkan pemilu dan menjalankan kebijakannya.

Usulan tersebut memicu kritik luas karena sasaran kebijakan secara langsung adalah perempuan yang mengenakan simbol keagamaan tertentu. Kritikus menilai negara seharusnya tidak menentukan apakah seorang perempuan boleh mengenakan penutup kepala berdasarkan keyakinan agamanya.

Perdebatan tentang Sekularisme Prancis

Perdebatan mengenai hijab di Prancis tidak bisa dilepaskan dari konsep laïcité, atau prinsip sekularisme Prancis. Laïcité menempatkan negara pada posisi netral terhadap agama dan memiliki sejarah panjang dalam sistem politik Prancis. Namun, penerapan prinsip tersebut terhadap pakaian keagamaan terus menjadi perdebatan.

Prancis memang telah memiliki sejumlah aturan yang membatasi penggunaan simbol keagamaan dalam kondisi tertentu. Pegawai layanan publik, misalnya, memiliki pembatasan mengenai penggunaan simbol agama yang terlihat ketika menjalankan tugas. Sejak 2004, siswa di sekolah negeri juga dilarang mengenakan simbol keagamaan yang dianggap mencolok, termasuk kerudung Muslim. Namun, aturan tersebut berbeda dengan gagasan untuk melarang hijab secara umum di seluruh ruang publik.

Larangan Hijab Berbeda dengan Larangan Cadar

Penting membedakan antara hijab dan pakaian yang menutupi seluruh wajah. Prancis telah melarang penggunaan pakaian yang menutupi wajah di ruang publik melalui undang-undang yang diberlakukan pada 2010. Aturan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan penutupan wajah, bukan larangan umum terhadap hijab yang hanya menutup rambut.

Karena itu, proposal RN untuk memperluas larangan terhadap hijab akan menjadi perubahan signifikan dibandingkan aturan yang saat ini berlaku.

Ditentang karena Dinilai Diskriminatif

Kelompok yang menolak proposal tersebut menilai larangan hijab berpotensi mendiskriminasi perempuan Muslim. Kritik tersebut muncul karena kebijakan yang diusulkan secara khusus menyasar pakaian yang diasosiasikan dengan Islam. Sejumlah pengamat juga mempertanyakan apakah aturan semacam itu dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak-hak dasar yang dijamin dalam sistem hukum Prancis.

Public Sénat melaporkan bahwa rencana tersebut menghadapi persoalan konstitusional yang serius. Karena itu, Le Pen mengedepankan opsi referendum sebagai jalan politik untuk mendorong kebijakan tersebut.

Upaya Menggunakan Referendum

Le Pen ingin menggunakan referendum untuk memperoleh dukungan langsung dari masyarakat Prancis. Namun, persoalan referendum tidak sesederhana mengajukan pertanyaan kepada pemilih. Konstitusi Prancis membatasi jenis persoalan yang dapat diputuskan melalui referendum. Karena itu, muncul perdebatan mengenai apakah referendum dapat digunakan untuk memberlakukan larangan hijab seperti yang diinginkan RN tanpa terlebih dahulu mengubah kerangka hukum yang ada. Hal ini membuat gagasan tersebut bukan hanya menjadi isu sosial dan agama, tetapi juga persoalan konstitusional.

Presiden Macron dan Kelompok Kiri Kritik Usulan

Rencana larangan hijab juga menuai kritik dari lawan politik Le Pen. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan sejumlah tokoh politik dari kelompok kiri menentang gagasan tersebut karena dinilai berpotensi memecah masyarakat serta mendiskriminasi perempuan Muslim.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu hijab telah menjadi salah satu bagian dari pertarungan politik menjelang pemilu presiden 2027. RN berusaha menjadikan identitas nasional dan perlawanan terhadap Islamisme sebagai bagian penting agenda politiknya. Sementara kelompok penentang menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada persoalan ekonomi dan sosial.

Pemilu Presiden Prancis Semakin Dekat

Pemilu presiden Prancis dijadwalkan berlangsung pada 2027. Putaran pertama dijadwalkan pada 18 April 2027, sementara putaran kedua dijadwalkan 2 Mei 2027. Marine Le Pen kembali menjadi salah satu tokoh penting dalam kontestasi politik tersebut setelah sebelumnya menghadapi persoalan hukum yang sempat mengancam pencalonannya. Kembalinya isu larangan hijab ke agenda politik menunjukkan bahwa RN ingin mempertahankan isu identitas sebagai salah satu tema utama menjelang pemilu.

Perempuan Prancis Pilih Mengenakan Hijab sebagai Bentuk Protes

Di tengah perdebatan tersebut, aksi perempuan Prancis mengenakan hijab menjadi simbol perlawanan yang cukup menarik perhatian. Mereka tidak sekadar menyampaikan kritik secara verbal, tetapi menggunakan pakaian yang menjadi objek perdebatan sebagai bentuk aksi solidaritas.

Pesannya sederhana: jika hijab dilarang terhadap perempuan Muslim, maka perempuan lain juga bersedia mengenakannya untuk menunjukkan bahwa pilihan berpakaian seharusnya tidak ditentukan oleh negara. Foto dan video aksi tersebut kemudian menyebar melalui berbagai platform media sosial.

"Jika Dilarang, Saya Akan Memakainya"

Sejumlah unggahan solidaritas bahkan menyampaikan pesan bahwa para perempuan non-Muslim akan mengenakan hijab apabila aturan larangan benar-benar diberlakukan. Aksi tersebut menjadi bentuk simbolis untuk menunjukkan bahwa pelarangan pakaian tertentu dianggap dapat menjadi persoalan kebebasan sipil, bukan semata-mata persoalan agama. Gerakan ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi ruang mobilisasi masyarakat ketika sebuah isu politik menyentuh persoalan identitas dan kebebasan individu.

Dukungan terhadap Muslimah Meluas

Kampanye tersebut mendapat perhatian karena muncul dari berbagai kalangan, tidak hanya organisasi Muslim. Para peserta berasal dari latar belakang yang beragam dan menggunakan solidaritas lintas agama sebagai pesan utama. Mereka menilai perempuan Muslim seharusnya memiliki hak untuk menentukan apakah ingin mengenakan hijab atau tidak. Bagi kelompok yang menentang larangan, pilihan mengenakan hijab merupakan persoalan individu yang tidak semestinya dipaksakan ataupun dilarang oleh pemerintah.

Isu Hijab Diprediksi Tetap Panas

Dengan semakin dekatnya pemilu presiden Prancis 2027, isu hijab kemungkinan akan terus menjadi bahan perdebatan. Bagi RN, kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda melawan apa yang mereka sebut sebagai ideologi Islamis.

Sementara bagi kelompok penentang, larangan tersebut justru dikhawatirkan memperbesar diskriminasi terhadap Muslimah dan memperuncing polarisasi sosial. Perdebatan juga akan bergantung pada persoalan hukum, terutama apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan konstitusi dan komitmen Prancis terhadap hak asasi manusia.

Bukan Sekadar Persoalan Pakaian

Kontroversi hijab di Prancis pada akhirnya telah berkembang jauh melampaui persoalan pakaian. Isu tersebut menyentuh sejumlah pertanyaan besar: sejauh mana negara boleh mengatur ekspresi keagamaan seseorang, bagaimana prinsip sekularisme diterapkan, serta bagaimana kebebasan individu dilindungi dalam masyarakat yang semakin beragam. Aksi perempuan Prancis yang mengenakan hijab sebagai bentuk solidaritas menunjukkan bahwa perdebatan tersebut tidak hanya terjadi antara kelompok politik dan komunitas Muslim. Masyarakat sipil pun mulai mengambil peran dengan menunjukkan sikap mereka secara terbuka.

Kesimpulan

Gelombang solidaritas perempuan Prancis terhadap Muslimah muncul setelah Marine Le Pen dan Partai National Rally kembali mendorong larangan hijab di ruang publik. Sejumlah perempuan bahkan mengenakan kerudung dan mengunggah foto serta video mereka di media sosial sebagai bentuk penolakan.

RN berencana memberikan sanksi berupa denda terhadap perempuan yang mengenakan hijab apabila partai tersebut berkuasa, dengan Le Pen mengusulkan referendum sebagai salah satu jalan untuk mendorong kebijakan itu.

Di sisi lain, kelompok penentang menilai larangan tersebut berpotensi diskriminatif dan menghadapi tantangan konstitusional serta persoalan kebebasan beragama. Dengan pemilu presiden Prancis 2027 semakin dekat, perdebatan mengenai hijab, sekularisme, kebebasan beragama dan hak perempuan diperkirakan akan terus menjadi isu politik yang sangat sensitif di Prancis.