ESDM Sebut PLTS 100 GWp Berpotensi Ciptakan 5,5 Juta Lapangan Kerja

JAKARTA – Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan pemerintah bukan hanya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut program tersebut juga memiliki potensi ekonomi besar, termasuk menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

Program PLTS 100 GWp resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa, 25 Agustus 2026. Tahap awal program tersebut dimulai melalui pembangunan 14 PLTS di enam provinsi dengan kapasitas total sekitar 5,3 GWp.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan PLTS skala besar merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di dalam negeri.

Investasi PLTS 100 GWp Capai Rp1.140 Triliun

Program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi yang sangat besar. Pemerintah memperkirakan total investasi yang diperlukan mencapai sekitar US$73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun. Besarnya kebutuhan investasi tersebut diharapkan tidak hanya menggerakkan pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru di berbagai sektor, mulai dari manufaktur komponen hingga konstruksi, instalasi, pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyebut kebutuhan investasi tersebut akan membuka ruang bagi industri nasional untuk berkembang. Menurutnya, program tersebut diharapkan membangun ekosistem energi surya dari sektor hulu hingga hilir, sehingga manfaat ekonominya tidak berhenti pada pembangunan pembangkit.

5,52 Juta Lapangan Kerja

Salah satu dampak ekonomi yang menjadi perhatian pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja. Bahlil menyebut pembangunan PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja secara akumulatif. Angka tersebut berasal dari kebutuhan tenaga kerja dalam industri manufaktur serta sektor konstruksi.

Rinciannya mencakup sekitar 3,5 juta tenaga kerja di industri panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS), serta sekitar 2 juta tenaga kerja di sektor konstruksi. Data lain yang disampaikan dalam pengembangan program tersebut mencatat sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur. Perbedaan angka rinci tersebut berada dalam kisaran proyeksi sekitar 5,5 juta lapangan kerja secara keseluruhan.

Artinya, efek program tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja yang terlibat langsung dalam pembangunan PLTS. Rantai pasok pendukung seperti manufaktur panel, baterai, konstruksi, transportasi, jasa teknis, instalasi, hingga pemeliharaan juga berpotensi ikut berkembang.

Pemerintah Ingin Bangun Industri Surya dari Hulu ke Hilir

Kementerian ESDM menekankan bahwa program 100 GWp tidak sekadar mengejar penambahan kapasitas pembangkit. Indonesia juga diarahkan untuk memiliki ekosistem industri energi surya yang semakin kuat. Bahlil menyebut Indonesia telah memiliki industri panel surya serta industri baterai penyimpanan listrik di dalam negeri yang dapat menjadi fondasi pengembangan program tersebut.

Dengan penguatan industri domestik, pemerintah berharap sebagian kebutuhan barang dan jasa dalam proyek PLTS dapat dipenuhi dari dalam negeri. Hal tersebut sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada impor. Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa transisi energi yang dilakukan pemerintah harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian. "Kita ingin membangun ekosistem energi surya nasional yang tumbuh dari hulu hingga hilir."

Menurut pemerintah, berkembangnya ekosistem tersebut dapat menciptakan kebutuhan investasi baru, lapangan pekerjaan baru, serta sumber pertumbuhan ekonomi baru.

100 GWp Akan Dikembangkan Lewat Berbagai Skema

Untuk mencapai kapasitas 100 GWp, pemerintah tidak hanya mengandalkan satu jenis pembangkit atau satu model pembangunan. Program tersebut disusun melalui sejumlah skenario pengembangan. Di antaranya pengembangan PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, PLTS di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), PLTS off-grid untuk kegiatan produktif, PLTS nonatap untuk kawasan industri, hingga penciptaan permintaan listrik melalui hilirisasi dan kendaraan listrik.

Secara keseluruhan, skenario yang disiapkan mencakup:

Eliminasi PLTU sekitar 12,48 GWp.
PLTS skala besar melalui RUPTL sekitar 30,97 GWp.
PLTS terapung sekitar 10,72 GWp.
PLTS atap sekitar 9,35 GWp.
PLTS 3T sekitar 0,50 GWp.
PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sekitar 4,36 GWp.
PLTS nonatap untuk kawasan industri sekitar 7,49 GWp.

Demand creation sekitar 24,13 GWp melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin pemanfaatan energi surya masuk ke berbagai sektor, bukan hanya pembangkit listrik skala utilitas.

Dimulai dari 14 PLTS di Enam Provinsi

Program 100 GWp diawali dengan 14 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Ke-14 proyek tersebut meliputi PLTS Tembesi, PLTS Pulau Sembur, PLTS Pulau Rengit, PLTS Saguling, PLTS Purwakarta, PLTS Jatiluhur, PLTS Cirata, PLTS Jatigede, PLTS Waduk Gajah Mungkur, PLTS Karangkates, PLTS Madura, PLTS Pasuruan, PLTS Banyuwangi dan PLTS Site Gilimanuk.

Total kapasitas tahap awal mencapai sekitar 5,3 GWp. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan kapasitas 100 GWp tersebut dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun. "Kita akan membangun 100 gigawatt. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun," kata Prabowo saat peluncuran program.

Berpotensi Hemat Anggaran Rp73,9 Triliun per Tahun

Selain lapangan kerja, pemerintah memperkirakan program PLTS 100 GWp dapat memberikan dampak terhadap keuangan negara. Kementerian ESDM memproyeksikan pemanfaatan PLTS tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi atau penghematan anggaran hingga sekitar Rp73,9 triliun per tahun.

Salah satu sumber penghematan berasal dari berkurangnya penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik, khususnya diesel. Kementerian ESDM memperkirakan program tersebut dapat menghemat penggunaan diesel hingga sekitar 6 juta kiloliter per tahun secara nasional. Di Bali saja, penghematannya diproyeksikan sekitar 500 ribu kiloliter per tahun.

Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan biaya energi sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Emisi Karbon Bisa Turun 140 Juta Ton per Tahun

Dampak lingkungan juga menjadi bagian penting dari program tersebut. Kementerian ESDM memperkirakan pengembangan PLTS 100 GWp dapat menurunkan emisi karbon sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun. Nilai ekonomi karbon dari pengurangan emisi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp6,31 triliun.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan PLTS 100 GWp sebagai program yang memiliki tiga manfaat sekaligus, yakni memperkuat ketahanan energi, memberikan dampak ekonomi, dan menekan emisi.

Energi Surya untuk Wilayah 3T

Pengembangan PLTS juga diarahkan untuk memperluas akses energi di wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Pemerintah menyatakan pemanfaatan energi surya akan diperluas ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. PLTS off-grid juga diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Model tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat maupun kegiatan produktif di lokasi yang belum mendapatkan pasokan listrik secara optimal dari jaringan utama. Dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan, pembangkit berbasis energi matahari dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan secara terdesentralisasi.

Tantangan Realisasi 100 GWp

Meski menawarkan peluang besar, pencapaian target 100 GWp tetap membutuhkan persiapan dan koordinasi yang tidak sederhana. Pembangunan dalam skala tersebut membutuhkan investasi lebih dari Rp1.140 triliun, kesiapan jaringan listrik, ketersediaan lahan, teknologi penyimpanan energi, rantai pasok industri, serta sumber daya manusia dalam jumlah besar.

Pengembangan PLTS dalam skala besar juga perlu mempertimbangkan karakter energi surya yang bergantung pada kondisi cuaca dan waktu. Karena itu, sistem penyimpanan energi seperti BESS serta penguatan jaringan listrik menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan pasokan.

Di sisi industri, peningkatan kapasitas manufaktur panel surya dan baterai juga harus berjalan seiring dengan pembangunan pembangkit agar manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja benar-benar dapat terserap di dalam negeri.

Bukan Sekadar Proyek Pembangkit Listrik

Pemerintah melihat program PLTS 100 GWp sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang lebih luas. Dengan investasi sekitar Rp1.140 triliun, potensi penciptaan 5,52 juta lapangan kerja, penghematan anggaran Rp73,9 triliun per tahun dan pengurangan emisi sekitar 140,16 juta ton CO2 per tahun, program tersebut diproyeksikan memberikan dampak lintas sektor.

Bagi pemerintah, keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari berapa gigawatt pembangkit yang berhasil dibangun. Keberhasilan juga akan terlihat dari seberapa besar industri dalam negeri berkembang, berapa banyak tenaga kerja yang terserap, serta sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat dari energi yang lebih bersih dan mandiri. Jika target tersebut dapat direalisasikan sesuai rencana, PLTS 100 GWp berpotensi menjadi salah satu proyek energi terbarukan terbesar Indonesia sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru bagi industri energi bersih nasional.