Fahd A Rafiq Turut Ditangkap dalam OTT di BPN Kabupaten Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/9/2026). Dalam perkembangan terbaru, nama Fahd El Fouz A Rafiq atau Fahd A Rafiq disebut sebagai salah satu pihak yang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.

Informasi mengenai keterlibatan Fahd dalam OTT BPN Bogor muncul di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung. Sejumlah laporan menyebut Fahd diamankan bersama beberapa pihak lain dalam operasi yang diduga berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB).

Namun, hingga berita ini ditulis, KPK belum secara resmi mengumumkan identitas seluruh pihak yang diamankan maupun status hukum mereka.

KPK Benarkan Ada OTT di BPN Kabupaten Bogor

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya OTT di wilayah Kabupaten Bogor pada Senin (14/9/2026). "Benar," kata Setyo saat dikonfirmasi mengenai operasi tersebut. Setyo belum memerinci perkara yang menjadi dasar OTT. Ia juga belum mengungkap identitas dan jabatan seluruh pihak yang diamankan.

KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang dibawa dalam operasi tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan dalam OTT.

Fahd A Rafiq Disebut Turut Diamankan

Nama Fahd A Rafiq mencuat dalam perkembangan terbaru OTT tersebut. Sejumlah laporan media menyebut mantan Ketua Umum KNPI itu menjadi salah satu pihak yang diamankan oleh tim KPK. Kabar tersebut juga dikaitkan dengan dugaan pengurusan hak guna bangunan atau HGB sebuah perusahaan properti di wilayah Kabupaten Bogor. Salah satu laporan menyebut operasi KPK berkaitan dengan persoalan pertanahan tersebut dan terdapat dugaan transaksi dalam jumlah besar.

Meski demikian, informasi mengenai peran Fahd dalam perkara tersebut masih harus menunggu penjelasan resmi KPK. Artinya, status Fahd saat ini belum dapat disebut sebagai tersangka hanya berdasarkan informasi mengenai penangkapan atau pemeriksaan dalam OTT.

Dugaan Uang Miliaran Rupiah

Perkembangan OTT BPN Bogor juga diwarnai informasi mengenai temuan uang dalam jumlah besar. CNN Indonesia melaporkan KPK menemukan 17 koper dan tas berisi uang di sebuah lokasi yang dikaitkan dengan operasi tersebut. Nilainya disebut mencapai sekitar Rp100 miliar, meski rincian mengenai sumber, pemilik, dan kaitan uang tersebut dengan perkara masih menunggu penjelasan resmi KPK.

Informasi tersebut membuat OTT BPN Bogor menjadi perhatian karena menyangkut dugaan transaksi dalam proses administrasi pertanahan. KPK sendiri belum menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah seluruh uang yang ditemukan berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Berkaitan dengan Pengurusan HGB?

Salah satu dugaan yang beredar menyebut OTT berkaitan dengan pengurusan HGB perusahaan besar yang bergerak di sektor properti. HGB merupakan salah satu hak atas tanah yang memungkinkan pemegangnya mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan hukum.

Proses administrasi pertanahan yang melibatkan aset bernilai tinggi dapat bersinggungan dengan kepentingan bisnis dalam skala besar. Karena itu, apabila terdapat dugaan suap atau gratifikasi dalam proses tersebut, KPK dapat melakukan penindakan sesuai kewenangannya. Namun, sejauh ini KPK belum menjelaskan secara resmi perusahaan yang dimaksud maupun bentuk dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki.

Pemeriksaan Masih Berlangsung

KPK kini masih melakukan pemeriksaan awal terhadap para pihak yang diamankan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan proses pemeriksaan masih berlangsung dan meminta publik menunggu keterangan lebih lanjut dari juru bicara lembaga antirasuah. Tahap pemeriksaan ini penting untuk menentukan apakah OTT tersebut akan berujung pada penetapan tersangka atau tidak.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan. Setelah itu, KPK biasanya akan menyampaikan konferensi pers apabila perkara memenuhi syarat untuk diumumkan sebagai perkara hasil tangkap tangan.

Siapa Fahd A Rafiq?

Fahd El Fouz A Rafiq dikenal sebagai politikus dan tokoh organisasi kepemudaan. Ia pernah menjadi Ketua Umum KNPI dan juga tercatat sebagai kader Partai Golkar. Nama Fahd sebelumnya juga pernah muncul dalam perkara korupsi pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut pada 2017 dan kemudian menjalaninya hingga tahap eksekusi pidana.

Dalam beberapa tahun terakhir, Fahd kembali aktif dalam kegiatan organisasi dan politik. Karena latar belakang tersebut, kabar mengenai keterlibatannya dalam OTT BPN Kabupaten Bogor langsung menjadi perhatian publik.

KPK Belum Ungkap Konstruksi Perkara

Meski informasi mengenai OTT dan nama Fahd telah beredar, KPK belum mengungkap secara lengkap konstruksi perkara.

Belum diketahui secara resmi:

siapa pihak yang diduga memberikan uang;
siapa pihak yang diduga menerima;
nilai transaksi yang menjadi objek penyidikan;
perusahaan yang berkaitan dengan pengurusan HGB;
pejabat BPN yang diamankan;
serta status hukum Fahd A Rafiq.

KPK masih memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Karena itu, berbagai informasi yang beredar mengenai motif, aliran uang, maupun peran masing-masing pihak masih harus dipandang sebagai informasi awal sampai KPK memberikan keterangan resmi.

Menunggu Pengumuman KPK

OTT di BPN Kabupaten Bogor menjadi penindakan terbaru KPK yang kembali menyoroti sektor pertanahan. Operasi ini juga menarik perhatian karena adanya laporan mengenai temuan uang dalam jumlah besar serta disebutnya Fahd A Rafiq sebagai salah satu pihak yang diamankan. KPK telah mengonfirmasi bahwa operasi tersebut memang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Namun, lembaga antirasuah masih merahasiakan detail perkara dan identitas seluruh pihak yang diperiksa.

Publik kini menunggu hasil pemeriksaan KPK dalam 1 x 24 jam. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPK akan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan menjelaskan dugaan tindak pidana yang menjadi dasar OTT tersebut. Dengan demikian, kabar Fahd A Rafiq turut diamankan dalam OTT BPN Kabupaten Bogor masih berada pada tahap pemeriksaan awal. Status hukumnya belum ditentukan dan seluruh detail mengenai perannya dalam perkara tersebut masih menunggu pengumuman resmi KPK.