KPK Juga Tangkap Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitojo Adhi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Adrianto menjadi salah satu dari 17 orang yang diamankan KPK dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Penangkapan tersebut memperluas daftar pihak yang terseret dalam perkara yang melibatkan pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pihak swasta.

KPK Konfirmasi Adrianto Pitojo Adhi Diamankan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Adrianto Pitojo Adhi termasuk pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Konfirmasi itu disampaikan KPK pada Selasa, 15 September 2026. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci peran Adrianto dalam dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.

ANTARA melaporkan, Budi hanya membenarkan bahwa Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk tersebut terjaring OTT di lingkungan ATR/BPN. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Dengan demikian, keterlibatan Adrianto dalam perkara tersebut masih harus menunggu hasil pemeriksaan dan gelar perkara KPK. Penangkapan dalam OTT juga tidak otomatis berarti seseorang telah berstatus tersangka.

Berkaitan dengan Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor

OTT KPK kali ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. KPK menyebut pihak Summarecon berkaitan dengan proses pengurusan HGB yang tengah didalami penyidik. Dalam perkara tersebut, penyidik juga mengamankan sejumlah pejabat ATR/BPN.

HGB sendiri merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Karena berkaitan erat dengan pengembangan kawasan properti, proses administrasi HGB menjadi salah satu aspek penting bagi perusahaan pengembang.

Dalam kasus yang sedang ditangani KPK, penyidik kini mendalami bagaimana proses pengurusan HGB tersebut berlangsung, termasuk dugaan adanya transaksi atau pemberian tertentu untuk memperlancar prosesnya.

17 Orang Diamankan KPK

Operasi pada 14 September 2026 tersebut merupakan OTT ke-20 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebanyak 17 orang diamankan dalam operasi tersebut. Mereka berasal dari berbagai pihak, termasuk pejabat di lingkungan ATR/BPN dan pihak swasta.

Beberapa nama yang telah muncul ke publik antara lain:

Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
Fahd A Rafiq, politikus Partai Golkar.
Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.

KPK masih memeriksa seluruh pihak yang diamankan untuk menentukan konstruksi perkara serta pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

KPK Sita Uang dalam Jumlah Besar

OTT tersebut juga diwarnai penyitaan uang dalam jumlah besar. Sejumlah laporan menyebut KPK menemukan uang rupiah dan mata uang asing yang disimpan dalam koper serta sejumlah wadah lainnya. Nilai keseluruhan barang bukti disebut mencapai ratusan miliar rupiah, meski penghitungan dan pemetaan asal-usul uang masih dilakukan penyidik.

Besarnya uang yang ditemukan menjadi salah satu aspek penting dalam penyidikan karena KPK perlu menelusuri hubungan antara uang tersebut dengan proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Namun, sampai tahap ini, setiap uang yang disita belum dapat langsung disebut sebagai hasil korupsi. Penyidik masih harus membuktikan sumber, penerima, pemberi, serta kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Peran Adrianto Masih Didalami

KPK belum membeberkan secara resmi apakah Adrianto diduga sebagai pemberi, penerima, perantara, atau memiliki peran lain dalam perkara tersebut. ANTARA mencatat KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai peran petinggi Summarecon itu dalam OTT.

Karena itu, informasi mengenai dugaan keterlibatan Adrianto perlu ditempatkan secara hati-hati. Status diamankan atau diperiksa berbeda dengan status tersangka. KPK harus terlebih dahulu menyelesaikan pemeriksaan, melakukan gelar perkara, kemudian menentukan apakah bukti yang dikantongi telah memenuhi syarat untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

Nama Summarecon Kembali Muncul dalam Perkara KPK

Munculnya nama Summarecon dalam perkara ini juga menjadi perhatian karena perusahaan tersebut sebelumnya pernah disebut dalam perkara korupsi yang ditangani KPK. Namun, perkara yang sekarang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK perlu membuktikan secara tersendiri konstruksi hukum dalam kasus terbaru tersebut.

Karena itu, kemunculan nama perusahaan atau pejabatnya dalam penyidikan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berkaitan dengan tindak pidana.

Apa yang Akan Dilakukan KPK Selanjutnya?

Setelah mengamankan 17 orang, KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan awal dan menentukan langkah hukum berikutnya.

Beberapa hal yang kemungkinan menjadi fokus penyidik antara lain:

Mendalami proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Menelusuri hubungan antara pihak ATR/BPN dan pihak Summarecon.
Mengurai asal-usul uang yang disita dalam OTT.
Memeriksa dugaan pemberian atau penerimaan uang terkait proses pertanahan.
Menentukan pihak yang memenuhi bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka.

KPK juga perlu memastikan apakah uang yang ditemukan berkaitan langsung dengan pengurusan HGB atau berasal dari transaksi lain.

Status Adrianto Belum Berarti Tersangka

Hal penting yang perlu dicatat adalah Adrianto Pitojo Adhi saat ini diberitakan diamankan atau ditangkap dalam OTT, bukan berarti otomatis telah dinyatakan bersalah. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Status hukum mereka akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara.

Dengan demikian, perkembangan berikutnya akan sangat menentukan apakah Adrianto hanya diperiksa sebagai pihak yang mengetahui perkara atau justru akan masuk dalam konstruksi perkara sebagai tersangka. Kasus ini kini menjadi sorotan karena mempertemukan pejabat ATR/BPN dengan pihak swasta dalam dugaan permainan pengurusan HGB. KPK masih memiliki pekerjaan besar untuk mengurai aliran uang, peran masing-masing pihak, serta memastikan siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tersebut.