LPS Beber Syarat Asuransi Bisa Ikut Penjaminan Polis

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menyiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai aktif pada 2027. Namun, berbeda dengan perbankan, perusahaan asuransi tidak otomatis dapat masuk ke dalam skema penjaminan tersebut. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan sebelum bisa menjadi peserta.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan salah satu aspek penting yang akan menjadi pertimbangan adalah kondisi permodalan serta tingkat kecukupan modal berbasis risiko atau Risk-Based Capital (RBC). Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan tersebut masih disusun LPS bersama regulator terkait.

LPS Targetkan Penjaminan Polis Aktif 2027

LPS menargetkan Program Penjaminan Polis dapat mulai diaktifkan pada pertengahan 2027. Meski demikian, pelaksanaannya masih bergantung pada penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) serta koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan.

Anggito mengatakan batas waktu yang ditetapkan dalam regulasi adalah Januari 2028. Karena itu, LPS berharap berbagai persiapan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga program sudah dapat berjalan pada 2027. Saat ini LPS sedang menyiapkan Peraturan LPS (PLPS) yang antara lain akan mengatur mekanisme pendaftaran perusahaan asuransi sebagai peserta program.

Tidak Semua Perusahaan Asuransi Otomatis Dijamin

Salah satu hal penting dalam skema baru ini adalah perbedaan antara industri perbankan dan industri asuransi. Untuk bank, keikutsertaan dalam program penjaminan LPS bersifat wajib sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk perusahaan asuransi, LPS akan menetapkan persyaratan tertentu sebelum perusahaan dapat menjadi peserta PPP.

Artinya, ketika program penjaminan polis mulai berlaku, perusahaan asuransi tidak serta-merta seluruhnya masuk ke dalam skema. Perusahaan harus memenuhi standar yang ditetapkan terlebih dahulu.

Permodalan dan RBC Jadi Salah Satu Syarat

Anggito menyebut kondisi permodalan dan RBC sebagai salah satu aspek yang sedang dipersiapkan dalam aturan keanggotaan program. RBC merupakan salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya dengan memperhitungkan risiko yang dihadapi. Semakin kuat kondisi permodalan perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menghadapi potensi risiko keuangan.

OJK sebelumnya menyampaikan bahwa tingkat solvabilitas atau RBC minimal yang menjadi salah satu acuan regulasi adalah 120 persen. Namun, persyaratan untuk masuk PPP tetap harus mengacu pada ketentuan khusus yang nantinya ditetapkan LPS dan regulator terkait.

Dengan demikian, angka RBC tidak bisa dipahami sebagai satu-satunya syarat. LPS masih merumuskan sejumlah kriteria lain yang harus dipenuhi perusahaan.

Perusahaan yang Belum Sehat Tidak Langsung Masuk

OJK menegaskan perusahaan asuransi yang belum memenuhi tingkat kesehatan yang dipersyaratkan tidak akan otomatis dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Polis ketika program tersebut berlaku. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan perusahaan yang belum memenuhi persyaratan harus disehatkan terlebih dahulu di luar sistem penjaminan.

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mencegah perusahaan yang bermasalah masuk ke dalam skema penjaminan dan kemudian memberikan dampak terhadap stabilitas industri secara keseluruhan.

Mengapa Ada Persyaratan Ketat?

Penjaminan polis pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan dan gagal memenuhi kewajibannya. Namun, keberadaan program tersebut bukan berarti perusahaan asuransi dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Karena itu, persyaratan masuk menjadi penting agar perusahaan yang mengikuti program memiliki kondisi keuangan dan tata kelola yang memadai. LPS juga memiliki kewenangan untuk memperoleh data pemegang polis, kondisi kesehatan perusahaan, laporan keuangan, hingga hasil pemeriksaan perusahaan asuransi untuk kepentingan pelaksanaan penjaminan.

Program Penjaminan Polis Berasal dari Amanat UU P2SK

Program ini merupakan bagian dari penguatan peran LPS setelah hadirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Regulasi terbaru juga menegaskan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Namun, implementasi teknis mengenai bagaimana perusahaan memenuhi persyaratan dan bagaimana mekanisme kepesertaannya tetap diatur lebih lanjut.

Tujuan utama program tersebut adalah memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan memenuhi kewajibannya akibat kesulitan keuangan.

Bukan Berarti Semua Produk Asuransi Langsung Dijamin

Hal lain yang masih menjadi bagian dari persiapan adalah menentukan produk dan manfaat polis yang masuk dalam cakupan penjaminan. LPS sebelumnya menyampaikan bahwa penjaminan polis tidak serta-merta berlaku untuk seluruh produk asuransi. Cakupan program, batas manfaat yang dijamin, mekanisme pembayaran klaim, serta ketentuan lainnya masih harus dituangkan dalam regulasi pelaksanaan.

Karena itu, masyarakat tidak seharusnya menganggap seluruh nilai polis yang dimiliki akan otomatis dibayar LPS apabila sebuah perusahaan asuransi mengalami masalah.

LPS Siapkan Infrastruktur dan Aturan

Persiapan PPP telah menjadi bagian dari roadmap LPS sejak mandat penjaminan polis diberikan. LPS menyiapkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi hingga mekanisme pelaksanaan program.

LPS juga memiliki kewenangan untuk menetapkan tata cara pembayaran klaim penjaminan, melakukan pemeriksaan perusahaan asuransi bersama OJK, serta melaksanakan pengalihan portofolio pertanggungan ketika perusahaan asuransi dilikuidasi.

Dengan adanya mekanisme tersebut, penjaminan polis diharapkan tidak hanya menjadi perlindungan ketika perusahaan gagal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Apa Artinya bagi Nasabah Asuransi?

Bagi masyarakat, kehadiran Program Penjaminan Polis dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan. Namun, nasabah tetap perlu memperhatikan kondisi perusahaan asuransi sebelum membeli produk. Nasabah sebaiknya memahami manfaat polis, pengecualian, biaya, mekanisme klaim, serta kondisi perusahaan penerbit polis. Status perusahaan dalam program penjaminan juga nantinya menjadi informasi penting setelah ketentuan kepesertaan resmi berlaku.

Program LPS tidak menghilangkan risiko dari produk asuransi. Penjaminan merupakan mekanisme perlindungan ketika kondisi tertentu yang diatur dalam program terjadi.

Tantangan Menjelang Implementasi

Tantangan terbesar LPS saat ini adalah menyelesaikan aturan teknis sehingga program dapat berjalan dengan jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi industri maupun pemegang polis. Persyaratan kesehatan perusahaan, RBC, permodalan, jenis polis yang dijamin, nilai manfaat yang ditanggung, mekanisme pembayaran klaim, hingga besaran kontribusi atau premi penjaminan menjadi sejumlah aspek penting yang perlu dirumuskan.

LPS juga harus memastikan program tersebut mampu memberikan perlindungan kepada nasabah tanpa menciptakan moral hazard bagi perusahaan asuransi. Dengan target implementasi pada 2027 dan batas waktu paling lambat Januari 2028, persiapan regulasi dan infrastruktur akan menjadi tahap krusial dalam pembentukan sistem penjaminan polis di Indonesia.

Kesimpulan

Perusahaan asuransi yang ingin mengikuti Program Penjaminan Polis LPS tidak cukup hanya berstatus sebagai perusahaan asuransi berizin. LPS tengah menyiapkan persyaratan khusus, dengan kondisi permodalan dan tingkat RBC menjadi salah satu indikator utama. OJK juga menegaskan perusahaan yang belum memenuhi tingkat kesehatan yang dipersyaratkan tidak akan langsung masuk dalam program.

Program ini ditargetkan mulai aktif pada 2027, dengan pelaksanaan paling lambat Januari 2028. Jika berjalan sesuai rencana, kehadiran PPP akan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan perlindungan pemegang polis sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi Indonesia.