Mengapa PM Anwar Ibrahim Berani Lawan Kepentingan Israel di Malaysia?

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kembali menegaskan sikap keras pemerintahannya terhadap kepentingan Israel di Malaysia. Terbaru, Anwar menyatakan Malaysia tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan sebagai jalur transit bagi pengiriman barang yang mendukung kemampuan militer Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah otoritas Malaysia meningkatkan pemeriksaan terhadap sejumlah kontainer yang menuju Israel melalui Pelabuhan Tanjung Pelepas. Anwar menegaskan setiap pengiriman yang dicurigai akan diperiksa dan ditindak sesuai hukum Malaysia apabila ditemukan pelanggaran.

Sikap tersebut bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Malaysia memang telah lama tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung perjuangan Palestina. Lantas, mengapa Anwar Ibrahim begitu tegas terhadap Israel meskipun Malaysia merupakan negara dengan ekonomi terbuka dan memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat serta negara-negara Barat?

1. Malaysia Tidak Mengakui Israel

Salah satu dasar terpentingnya adalah kebijakan luar negeri Malaysia yang sejak lama tidak mengakui Israel. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa negara tersebut tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan juga menjelaskan pada Juli 2026 bahwa kebijakan tidak mengakui Israel bukanlah kebijakan baru pemerintahan Anwar, melainkan sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Karena itu, pembatasan terhadap warga negara Israel maupun kebijakan perdagangan tertentu merupakan bagian dari kerangka kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

2. Dukungan terhadap Palestina Menjadi Bagian dari Kebijakan Luar Negeri

Anwar secara terbuka mengaitkan sikap Malaysia terhadap Israel dengan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Pada Juli 2026, Anwar mengatakan Malaysia akan mempertahankan kebijakan untuk membatasi masuknya warga negara Israel meskipun mendapat tekanan dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat.

Menurut Anwar, sikap tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan hak rakyat Palestina serta menentang apa yang disebut pemerintah Malaysia sebagai penindasan, agresi, dan pembunuhan terhadap warga Palestina di Gaza. Pada saat yang sama, Anwar menggambarkan kebijakan luar negeri Malaysia sebagai independen dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu.

3. Anwar Menekankan Politik Luar Negeri yang Independen

Dalam pidatonya pada Asia-Pacific Roundtable pada Juli 2026, Anwar mengatakan Malaysia akan mempertahankan kebijakan luar negeri yang independen dan nonblok. Namun, ia membedakan antara tidak berpihak kepada blok kekuatan tertentu dengan bersikap netral terhadap seluruh persoalan.

Anwar menyatakan Malaysia tidak akan bersikap netral ketika menyangkut persoalan hak fundamental, termasuk isu Palestina, Islamofobia, serta kedaulatan nasional. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah Malaysia berusaha mempertahankan hubungan dengan berbagai negara sekaligus tetap mengambil posisi tertentu terhadap isu yang dianggap menyangkut prinsip dan kepentingan nasional.

4. Malaysia Tetap Memiliki Hubungan Ekonomi dengan AS

Menariknya, sikap keras terhadap Israel tidak berarti Malaysia memutus hubungan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang dan sumber investasi penting bagi Malaysia. Pemerintah Malaysia sendiri mengakui pentingnya hubungan ekonomi tersebut, termasuk dalam sektor strategis seperti semikonduktor.

Dalam pidato sebelumnya, Anwar mengatakan Malaysia merupakan negara dengan ekonomi terbuka sehingga kebijakan luar negeri harus tetap melindungi kepentingan ekonomi dan masyarakat Malaysia. Artinya, kebijakan Kuala Lumpur bukan sekadar memilih antara "pro-Amerika" atau "anti-Amerika". Malaysia berusaha mempertahankan hubungan ekonomi dengan Washington sekaligus menjalankan kebijakan sendiri mengenai Israel.

5. Pemerintah Malaysia Menganggap Ini Persoalan Kedaulatan

Persoalan Israel juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah Malaysia melihat haknya untuk menentukan kebijakan imigrasi dan perdagangan sendiri. Ketika sejumlah anggota Kongres AS mempertanyakan kebijakan Malaysia terhadap warga Israel, Anwar tetap mengatakan pemerintahnya akan mempertahankan kebijakan tersebut.

Pada Juli 2026, delapan anggota Kongres AS bahkan meminta pemerintah AS mempertimbangkan kembali sejumlah hubungan ekonomi dan keamanan dengan Malaysia terkait kebijakan tersebut. Pemerintah Malaysia kemudian menegaskan bahwa kebijakan tidak mengakui Israel bukan keputusan baru yang dibuat khusus untuk merespons tekanan politik dari luar.

6. Kasus Warga Israel yang Masuk Malaysia

Ketegangan terbaru juga dipicu persoalan masuknya warga negara Israel ke Malaysia. Pemerintah Malaysia menyelidiki laporan mengenai warga Israel yang diduga berada dalam komunitas digital nomad Network School di Forest City, Johor.

Pemerintah kemudian menegaskan bahwa apabila ditemukan warga Israel di Malaysia, mereka dapat dideportasi sesuai kebijakan negara tersebut. Dalam salah satu kasus, pemerintah menyebut adanya individu dengan kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Israel yang masuk menggunakan paspor AS, tetapi kemudian diminta meninggalkan Malaysia setelah kewarganegaraan Israel-nya diketahui.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan berdasarkan kewarganegaraan, bukan hanya paspor yang digunakan ketika seseorang memasuki negara tersebut.

7. Kini Malaysia Juga Memperketat Pengawasan Kargo

Sikap Malaysia terhadap Israel tidak berhenti pada persoalan imigrasi. Pada September 2026, Anwar mengatakan Malaysia tidak akan membiarkan negaranya menjadi jalur bagi pengiriman barang yang mendukung kemampuan militer Israel.

Ia menyatakan setiap pengiriman yang mencurigakan akan diperiksa dan diselidiki berdasarkan hukum Malaysia. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan akan dilakukan. Sebelumnya, sejumlah kontainer yang menuju Pelabuhan Ashdod di Israel dilaporkan ditahan di Tanjung Pelepas. Tiga kontainer yang ditahan pada Agustus disebut membawa komponen sepeda listrik dari perusahaan China dan masih dalam pemeriksaan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Malaysia kini juga menyentuh aspek logistik dan perdagangan, meskipun detail setiap pengiriman tetap harus dibedakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.

8. Ada Dukungan Politik Domestik

Sikap keras terhadap Israel juga memiliki konteks politik dalam negeri Malaysia. Dukungan terhadap Palestina telah menjadi isu yang mendapatkan perhatian besar di Malaysia. Karena itu, kebijakan pemerintah terhadap Israel juga bersinggungan dengan sentimen masyarakat dan dinamika politik domestik.

Namun, menjelaskan kebijakan Anwar hanya sebagai upaya politik domestik akan terlalu sederhana. Pemerintah Malaysia sendiri secara resmi membingkainya sebagai bagian dari prinsip luar negeri, hak rakyat Palestina, hukum internasional, dan kedaulatan negara.

9. Apakah Malaysia Sepenuhnya Memutus Hubungan Ekonomi dengan Israel?

Tidak sesederhana itu. Malaysia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan menerapkan berbagai pembatasan terhadap hubungan langsung. Namun, Malaysia merupakan bagian dari sistem perdagangan global.

Barang, teknologi, komponen, dan investasi dapat berpindah melalui rantai pasok internasional yang melibatkan banyak negara dan perusahaan multinasional. Karena itu, pemerintah Malaysia harus membedakan antara hubungan langsung dengan Israel, perdagangan melalui pihak ketiga, dan perusahaan multinasional yang memiliki aktivitas di berbagai negara.

Inilah salah satu tantangan terbesar dari kebijakan tersebut: bagaimana mempertahankan sikap politik terhadap Israel tanpa mengganggu kepentingan ekonomi Malaysia secara lebih luas.

10. Anwar Tidak Menempatkan Malaysia dalam Politik Blok

Salah satu karakter penting kebijakan luar negeri Anwar adalah upaya mempertahankan ruang gerak Malaysia di tengah persaingan negara-negara besar. Malaysia tetap memiliki hubungan ekonomi dengan China, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara ASEAN, serta berbagai negara lain.

Kajian National Bureau of Asian Research pada Juni 2026 menggambarkan kebijakan luar negeri Malaysia di bawah Anwar sebagai upaya mempertahankan hubungan dengan kekuatan besar sambil menjaga otonomi strategis. Dalam konteks tersebut, sikap terhadap Israel dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan yang memungkinkan Malaysia mengambil posisi berbeda dari sejumlah negara Barat tanpa harus memutus hubungan dengan mereka.

Dampak terhadap Hubungan Malaysia dan Amerika Serikat

Sikap Anwar berpotensi menjadi isu sensitif dalam hubungan Malaysia-Amerika Serikat. Pada Juli 2026, Kementerian Luar Negeri AS memanggil Duta Besar Malaysia untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan Kuala Lumpur terhadap Israel. Pemerintah Malaysia kemudian kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah berlangsung lama.

Di sisi lain, Malaysia tetap membutuhkan hubungan ekonomi dan keamanan dengan AS. Situasi ini membuat pemerintah harus menjaga keseimbangan antara prinsip politik luar negeri dan kepentingan ekonomi.

Anwar Makin Tegas, tetapi Malaysia Tetap Negara Dagang

Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: ketegasan Anwar terhadap Israel tidak berarti Malaysia menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, pemerintah Malaysia tetap berupaya memperluas hubungan dagang dengan berbagai kawasan.

Dalam pidatonya pada Juli 2026, Anwar mengatakan diversifikasi hubungan ekonomi merupakan kebutuhan nasional di tengah ketidakpastian global. Malaysia berupaya memperkuat hubungan dengan Asia Barat, Asia Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Dengan demikian, strategi Kuala Lumpur bukan sekadar menjauh dari Israel, melainkan juga memperluas pilihan hubungan ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu kelompok negara.

Kesimpulan

Ketegasan PM Anwar Ibrahim terhadap kepentingan Israel di Malaysia memiliki sejumlah landasan yang saling berkaitan: kebijakan lama Malaysia yang tidak mengakui Israel, dukungan terhadap Palestina, prinsip politik luar negeri independen, pertimbangan kedaulatan, serta dinamika politik domestik.

Dalam perkembangan terbaru, sikap tersebut bahkan terlihat dalam pengawasan terhadap pengiriman barang menuju Israel. Anwar menegaskan Malaysia tidak ingin wilayahnya digunakan sebagai jalur transit untuk kargo yang berkontribusi terhadap kemampuan militer Israel. Namun, Malaysia tetap mempertahankan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Amerika Serikat serta berbagai kekuatan besar lainnya. Karena itu, kebijakan Anwar lebih tepat dipahami sebagai upaya mempertahankan posisi politik Malaysia mengenai Israel dan Palestina sambil tetap menjaga hubungan ekonomi global yang dibutuhkan negara tersebut.

Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana Kuala Lumpur menerapkan kebijakan tersebut dalam perdagangan, investasi, imigrasi, dan hubungan dengan negara-negara besar tanpa mengganggu kepentingan ekonomi Malaysia.