Mentan Umumkan Daftar 25 Merek Beras Fortifikasi Diduga Palsu

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap daftar 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar. Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap produk yang dipasarkan dengan klaim sebagai beras fortifikasi atau beras yang mengandung tambahan zat gizi.

Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan temuan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 15 September 2026. Pemerintah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap 27 merek beras fortifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 merek dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan hasil pengujian. Hanya dua produk yang disebut memenuhi ketentuan.

Namun, pemerintah dalam pemaparan resminya menggunakan inisial untuk 25 produk tersebut. Karena itu, daftar yang beredar tidak seharusnya digunakan untuk menebak atau menyebarluaskan nama produsen tertentu tanpa konfirmasi resmi.

Daftar 25 Merek Beras Fortifikasi yang Dinyatakan TMS

Berikut daftar 25 merek yang dipaparkan pemerintah menggunakan inisial:

Daftar tersebut merupakan inisial yang ditampilkan pemerintah dalam pemaparan mengenai hasil pemeriksaan beras fortifikasi.

Apa Masalah yang Ditemukan?

Amran menjelaskan persoalan utama yang ditemukan berkaitan dengan ketidaksesuaian kandungan produk dengan informasi yang tercantum pada label. Artinya, produk dipasarkan dengan klaim sebagai beras fortifikasi, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kandungan zat gizi yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan klaim atau standar yang berlaku.

Pemerintah menyebut pemeriksaan dilakukan melalui empat laboratorium kredibel. Hasil pengujian tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengategorikan 25 produk sebagai tidak memenuhi syarat. Amran juga mengungkap adanya dugaan pergeseran dari produk beras premium menjadi beras yang diberi label atau klaim fortifikasi.

"Setelah kita cek di lab, ada 4 lab, kredibel, kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya," kata Amran dalam konferensi pers.

Harga Beras Fortifikasi Jadi Sorotan

Selain kandungan gizi, pemerintah menyoroti harga jual sejumlah beras yang diklaim sebagai produk fortifikasi. Amran menyebut terdapat produk yang dijual jauh di atas harga yang menurut pemerintah semestinya.

Salah satu contoh adalah produk dengan inisial WFO. Produk tersebut tercatat dijual dengan harga sekitar Rp57.600 per kilogram, sementara harga wajar yang dipaparkan pemerintah berada di kisaran Rp13.500 per kilogram. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp44.100 per kilogram.

Produk dengan inisial WFR juga tercatat dijual sekitar Rp42.500 per kilogram, sedangkan produk berinisial WJK dijual sekitar Rp33.800 per kilogram. Secara keseluruhan, pemerintah mencatat rata-rata harga jual 25 beras tersebut sekitar Rp23.385 per kilogram. Sementara rata-rata harga wajarnya sekitar Rp13.689 per kilogram, sehingga terdapat selisih rata-rata sekitar Rp9.695 per kilogram.

Mengapa Beras Fortifikasi Penting?

Beras fortifikasi pada dasarnya merupakan beras yang mendapatkan tambahan zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral, untuk membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat. Produk tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan sekadar menaikkan kelas atau harga beras.

Pemerintah menyebut kelompok yang menjadi sasaran antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, serta kelompok yang menghadapi persoalan kekurangan gizi dan stunting. Karena memiliki tujuan sosial dan kesehatan, kandungan gizi dalam beras fortifikasi harus benar-benar sesuai dengan klaim pada kemasan.

Jika produk hanya menggunakan label fortifikasi tetapi tidak mengandung zat gizi sesuai ketentuan, konsumen berpotensi tidak memperoleh manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Pemerintah Sebut Konsumen Bisa Dirugikan

Amran menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perdagangan beras, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen. Konsumen yang membeli produk dengan klaim fortifikasi tentu memiliki ekspektasi bahwa beras tersebut mengandung zat gizi tambahan sesuai informasi pada kemasan.

Jika kandungan sebenarnya tidak sesuai, konsumen bukan hanya berpotensi membayar lebih mahal, tetapi juga kehilangan manfaat gizi yang menjadi alasan mereka memilih produk tersebut. Terlebih, pemerintah menyebut beras fortifikasi semestinya diperuntukkan bagi kelompok yang membutuhkan dukungan gizi. "Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin," ujar Amran.

Dugaan Kerugian Mencapai Puluhan Triliun

Temuan terbaru tersebut juga dikaitkan pemerintah dengan dugaan kerugian konsumen dalam jumlah sangat besar. Amran memperkirakan potensi kerugian akibat praktik perdagangan beras fortifikasi yang tidak sesuai ketentuan dapat mencapai sekitar Rp89 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi pemerintah dan bukan angka kerugian yang telah diputuskan melalui proses hukum.

Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pengawasan terhadap beras fortifikasi. Pada tahap awal, Kementan menyebut terdapat 15 merek yang menjadi objek pemeriksaan dan sekitar 80 persen sampelnya dinyatakan tidak memenuhi standar. Pemerintah kemudian memperluas pengujian dan pengawasan.

Bapanas juga sebelumnya menyebut terdapat 40 merek beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar PSAT yang masih berlaku. Pemerintah kemudian melakukan pengambilan sampel lebih luas untuk memastikan kesesuaian produk dengan klaimnya.

Bukan Sekadar Masalah Label

Persoalan beras fortifikasi menjadi serius karena menyangkut tiga aspek sekaligus, yakni mutu pangan, perlindungan konsumen, dan harga. Produk pangan yang mencantumkan klaim tertentu harus dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut. Konsumen membeli berdasarkan informasi pada label, termasuk kandungan gizi yang ditawarkan.

Apabila hasil laboratorium membuktikan kandungan tidak sesuai, pemerintah dapat mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Kementan sebelumnya telah menyatakan akan menyiapkan sanksi administratif, termasuk kemungkinan pencabutan izin edar terhadap produsen yang terbukti melanggar. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum.

Pemeriksaan Dilakukan di Laboratorium

Untuk memastikan kualitas produk, pemerintah tidak hanya mengandalkan pemeriksaan secara visual. Sampel beras diambil dan kemudian diuji di laboratorium. Hasil pengujian kandungan zat gizi menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah produk memenuhi ketentuan fortifikasi.

Amran menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan empat laboratorium yang disebut kredibel. Dengan metode tersebut, pemerintah berupaya memastikan hasil pengujian dapat menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut terhadap produk yang bermasalah.

Pemerintah Akan Tindak Produk yang Melanggar

Kementan sebelumnya telah menegaskan bahwa produsen yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai tindakan. Amran menyatakan izin edar dapat dicabut apabila pelanggaran terbukti. Pemerintah juga telah melibatkan Satgas Pangan serta aparat penegak hukum dalam proses pengawasan.

Langkah tersebut diperlukan agar kasus beras fortifikasi tidak berhenti pada pengumuman hasil pemeriksaan, tetapi berlanjut pada penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Masyarakat Diminta Tidak Salah Memahami Daftar

Munculnya daftar 25 inisial merek beras fortifikasi perlu dipahami secara hati-hati. Pemerintah menyebut produk-produk tersebut tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan, sementara proses penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab merupakan tahapan tersendiri.

Karena daftar resmi yang dipaparkan menggunakan inisial, masyarakat sebaiknya tidak langsung mengaitkan inisial tersebut dengan merek tertentu berdasarkan spekulasi di media sosial. Hal ini penting untuk menghindari tuduhan terhadap produsen yang belum dikonfirmasi secara resmi.

Apa yang Harus Dilakukan Konsumen?

Masyarakat yang membeli beras fortifikasi sebaiknya memperhatikan beberapa hal sebelum membeli produk. Pertama, periksa label dan informasi produk pada kemasan. Kedua, pastikan produk memiliki izin edar sesuai ketentuan. Ketiga, jangan mudah tergiur klaim kandungan gizi yang tidak disertai informasi yang jelas.

Konsumen juga dapat membandingkan harga. Beras yang mengklaim memiliki nilai tambah berupa fortifikasi seharusnya memiliki informasi yang transparan mengenai kandungan dan legalitasnya. Jika menemukan produk yang diduga tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi pemerintah terkait untuk ditindaklanjuti.

Kasus Masih Dalam Proses Penanganan

Pengumuman 25 merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat menjadi perkembangan terbaru dalam pengawasan pemerintah terhadap industri beras. Namun, istilah "diduga palsu" atau "tidak memenuhi syarat" perlu dibedakan dari vonis pidana. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian produk dengan ketentuan, sementara penentuan adanya tindak pidana dan pihak yang bertanggung jawab tetap membutuhkan proses penyelidikan serta penegakan hukum.

Pemerintah kini dituntut tidak hanya mengumumkan hasil pemeriksaan, tetapi juga memastikan produk yang bermasalah ditarik dari peredaran jika memang diperlukan, konsumen terlindungi, dan produsen yang terbukti melanggar mendapatkan sanksi sesuai aturan.

Dengan temuan 25 dari 27 merek yang diperiksa dinyatakan tidak memenuhi syarat, pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk membenahi pengawasan beras fortifikasi. Persoalan ini menjadi semakin penting karena produk tersebut ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.