Alasan Skotlandia, Irlandia Utara & Wales Mau Pisah dari Inggris Raya

Wacana mengenai masa depan Inggris Raya (United Kingdom/UK) kembali menguat. Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales kini sama-sama dipimpin kekuatan politik yang mendukung kemerdekaan atau perubahan konstitusional, memunculkan pertanyaan apakah persatuan Inggris Raya benar-benar mulai berada di ujung jalan.

Perkembangan terbaru terjadi pada September 2026. Para pemimpin politik dari tiga negara tersebut bertemu di Cardiff dan menandatangani kesepahaman yang menegaskan hak mereka untuk menentukan masa depan konstitusional masing-masing. Pertemuan itu menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya pemerintahan devolusi di ketiga wilayah tersebut dipimpin partai yang berorientasi pada kemerdekaan atau perubahan status politik.

Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara memiliki alasan serta tujuan yang berbeda. Skotlandia dan Wales berbicara mengenai kemerdekaan sebagai negara, sedangkan di Irlandia Utara isu utamanya adalah kemungkinan bergabung dengan Republik Irlandia.

1. Skotlandia Ingin Menentukan Masa Depannya Sendiri

Skotlandia menjadi wilayah yang paling lama dan paling kuat mendorong kemerdekaan dari UK. Gerakan kemerdekaan Skotlandia dipimpin terutama oleh Scottish National Party (SNP). Dalam referendum 2014, rakyat Skotlandia memang memilih tetap berada dalam Inggris Raya. Hasilnya, sekitar 55,3 persen memilih menolak kemerdekaan, sedangkan 44,7 persen mendukung.

Namun, kekalahan tersebut tidak mengakhiri gerakan kemerdekaan. Salah satu alasan utamanya adalah perbedaan pandangan politik antara Skotlandia dan pemerintahan yang berpusat di Westminster, London. Banyak pendukung kemerdekaan menilai keputusan politik di London tidak selalu mencerminkan kepentingan masyarakat Skotlandia.

Isu Brexit menjadi salah satu contoh penting. Mayoritas pemilih Skotlandia memilih tetap berada di Uni Eropa dalam referendum Brexit 2016, tetapi Skotlandia tetap keluar dari EU karena hasil keseluruhan UK memenangkan Brexit. Bagi kelompok nasionalis Skotlandia, situasi tersebut memperkuat argumen bahwa Skotlandia seharusnya dapat menentukan sendiri arah politik dan hubungan internasionalnya.

2. Brexit Memperkuat Sentimen Kemerdekaan Skotlandia

Brexit menjadi salah satu faktor penting yang kembali menghidupkan perdebatan mengenai kemerdekaan Skotlandia. Pendukung kemerdekaan berpendapat bahwa Skotlandia memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda dengan Inggris. Mereka juga melihat hubungan dengan Uni Eropa sebagai bagian penting dari masa depan ekonomi Skotlandia.

Karena itu, kemerdekaan dianggap sebagai jalan untuk memungkinkan Skotlandia menentukan sendiri apakah ingin kembali menjadi bagian dari Uni Eropa atau membangun hubungan yang lebih dekat dengan blok tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, pemimpin SNP John Swinney kembali mendorong hak Skotlandia menggelar referendum kemerdekaan. SNP juga mendapatkan mandat politik baru setelah memenangkan pemilu parlemen Skotlandia 2026. Survei yang dikutip dalam perkembangan politik terbaru menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia berada di sekitar 47 persen, meski angka tersebut sangat bergantung pada metode dan pertanyaan yang digunakan.

3. Wales Merasa Terlalu Banyak Keputusan Ditentukan dari London

Berbeda dengan Skotlandia, gerakan kemerdekaan Wales secara historis tidak sebesar gerakan di Skotlandia. Namun, situasinya berubah setelah Plaid Cymru memperoleh kemenangan politik penting dalam pemilu Wales 2026.

Partai tersebut mengusung gagasan agar Wales memperoleh kewenangan yang jauh lebih besar dan, pada akhirnya, membuka kemungkinan menjadi negara merdeka. Pemimpin Wales Rhun ap Iorwerth mengatakan diperlukan perubahan besar dalam cara UK diperintah. Menurutnya, keputusan mengenai masyarakat Wales seharusnya lebih banyak dibuat di Wales, bukan terpusat di Westminster.

Dengan kata lain, persoalan Wales bukan hanya mengenai identitas nasional, tetapi juga kewenangan politik dan pengambilan keputusan.

4. Identitas Nasional Wales Semakin Menguat

Bahasa dan kebudayaan Welsh menjadi salah satu dasar penting nasionalisme Wales. Wales memiliki bahasa Welsh, sejarah, budaya, serta identitas nasional yang berbeda dari Inggris. Selama bertahun-tahun, kelompok nasionalis menilai identitas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam struktur politik UK.

Karena itu, kemerdekaan bagi kelompok nasionalis bukan semata-mata persoalan ekonomi. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk membangun negara yang kebijakan publiknya ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat Wales. Namun, dukungan terhadap kemerdekaan Wales masih lebih rendah dibandingkan Skotlandia. Data survei yang dikutip dalam perkembangan politik terbaru menunjukkan dukungan kemerdekaan Wales sekitar 32 persen.

Artinya, meskipun gerakan politiknya menguat, Wales masih menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan mayoritas rakyat dalam referendum.

5. Irlandia Utara Memiliki Situasi yang Berbeda

Kasus Irlandia Utara jauh lebih kompleks. Wilayah ini tidak sekadar ingin "merdeka" dari UK. Perdebatan utamanya adalah apakah Irlandia Utara akan tetap menjadi bagian dari UK atau bergabung dengan Republik Irlandia dan membentuk satu negara Irlandia.

Perdebatan tersebut memiliki akar sejarah panjang dan berkaitan erat dengan identitas masyarakat. Sebagian masyarakat Irlandia Utara mengidentifikasi diri sebagai bagian dari tradisi Inggris dan mendukung Union, sementara kelompok lainnya memiliki identitas Irlandia dan menginginkan penyatuan dengan Republik Irlandia. Partai Sinn Féin menjadi kekuatan utama yang mendorong gagasan Irish unity.

6. Brexit Juga Berpengaruh di Irlandia Utara

Brexit turut memperumit posisi Irlandia Utara. Republik Irlandia tetap menjadi anggota Uni Eropa, sedangkan UK meninggalkan EU. Situasi tersebut membuat posisi Irlandia Utara menjadi unik karena berbagi pulau dengan negara anggota EU, tetapi secara konstitusional tetap menjadi bagian dari UK.

Pendukung Irish unity menilai kondisi tersebut memperkuat alasan untuk mempertimbangkan penyatuan Irlandia. Sebaliknya, kelompok unionis menilai Irlandia Utara tetap memiliki keuntungan sebagai bagian dari UK dan menolak gagasan penyatuan tanpa dukungan mayoritas masyarakat.

7. Good Friday Agreement Membuka Jalan untuk Referendum

Berbeda dari Wales dan Skotlandia, kemungkinan referendum mengenai masa depan Irlandia Utara memiliki dasar khusus dalam Good Friday Agreement 1998. Perjanjian tersebut mengakhiri sebagian besar konflik bersenjata dalam periode yang dikenal sebagai The Troubles dan mengatur prinsip bahwa status konstitusional Irlandia Utara dapat berubah apabila mayoritas masyarakat menghendakinya.

Karena itu, Sinn Féin semakin aktif menyerukan persiapan referendum penyatuan Irlandia. Pemimpin Sinn Féin Michelle O'Neill bahkan menyerukan agar referendum atau border poll dapat digelar dalam beberapa tahun mendatang.

Namun, referendum belum otomatis dapat dilakukan hanya karena sebuah partai menginginkannya. Ada ketentuan politik dan hukum yang harus dipenuhi sebelum pemerintah Inggris dapat memerintahkan pelaksanaannya.

8. Ada Momentum Politik Baru pada 2026

Salah satu perkembangan paling penting tahun ini adalah perubahan peta politik di tiga negara tersebut. Pemilu 2026 menghasilkan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya: kekuatan politik pro-kemerdekaan atau pro-perubahan konstitusi memimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara secara bersamaan.

Hal tersebut memungkinkan ketiga wilayah berkoordinasi untuk pertama kalinya dalam skala yang lebih besar. Pada September 2026, para pemimpin tersebut berkumpul di Cardiff dan menyepakati kerja sama terkait hak menentukan nasib sendiri, ekonomi, energi, serta hubungan dengan Eropa.

9. Ada Dorongan untuk Lebih Dekat dengan Uni Eropa

Faktor lain yang menyatukan gerakan politik di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara adalah hubungan mereka dengan Eropa. Ketiga wilayah tersebut memiliki hubungan ekonomi dan sosial yang erat dengan negara-negara Eropa. Brexit membuat isu hubungan dengan EU kembali menjadi bagian penting dari perdebatan politik.

Bagi kelompok pro-kemerdekaan, menjadi negara sendiri dianggap dapat memberi mereka keleluasaan menentukan hubungan internasional tanpa harus mengikuti keputusan Westminster. Namun, ini bukan berarti seluruh masyarakat di ketiga wilayah tersebut otomatis mendukung kembali ke Uni Eropa. Pandangan publik masih terbagi dan isu ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama.

10. Ketidakpuasan terhadap Pemerintahan Westminster

Alasan lain yang muncul adalah ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang dianggap terlalu terpusat di London. Para pemimpin nasionalis berpendapat bahwa masyarakat di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara harus memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.

Mereka menggunakan argumen desentralisasi: jika keputusan sebaiknya dibuat sedekat mungkin dengan masyarakat yang terdampak, maka kewenangan yang lebih besar seharusnya diberikan kepada pemerintahan regional. Dalam pertemuan di Cardiff, pemimpin Welsh Rhun ap Iorwerth menyebut perlunya "reset" dalam tata kelola UK.

11. Dukungan Publik Belum Berarti UK Akan Segera Pecah

Meski gerakan politik semakin kuat, pecahnya Inggris Raya bukan sesuatu yang otomatis terjadi dalam waktu dekat. Hasil survei menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan berbeda-beda di setiap wilayah. Selain itu, dukungan kepada partai nasionalis dalam pemilu tidak selalu berarti semua pemilih partai tersebut mendukung kemerdekaan.

Reuters juga menekankan bahwa perpecahan UK masih jauh dari kepastian meskipun partai pro-kemerdekaan mencatat kemenangan besar pada pemilu 2026. Masalah ekonomi, mata uang, utang, pertahanan, perdagangan, perbatasan, serta hubungan dengan Uni Eropa akan menjadi persoalan besar apabila salah satu wilayah benar-benar memutuskan keluar dari UK.

12. Pemerintah Inggris Masih Menolak Referendum Baru

Pemerintah pusat Inggris sejauh ini tidak memberikan lampu hijau terhadap tuntutan referendum kemerdekaan baru. Pemerintah Inggris menilai referendum konstitusional tidak boleh menjadi pengalih perhatian dari persoalan ekonomi dan biaya hidup.

Untuk Skotlandia, hal ini berarti referendum kedua seperti yang diinginkan SNP masih menghadapi hambatan dari Westminster. Di Wales, tuntutan utamanya saat ini lebih banyak berkaitan dengan perluasan kewenangan devolusi, meskipun Plaid Cymru tetap membawa agenda kemerdekaan.

Sementara di Irlandia Utara, mekanismenya berbeda karena kemungkinan border poll memiliki dasar dalam Good Friday Agreement.

13. Donald Trump Ikut Menyoroti Persatuan Irlandia

Perdebatan mengenai masa depan UK juga mendapat perhatian internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap penyatuan Irlandia. Dalam kunjungannya ke Irlandia pada September 2026, Trump mengatakan dirinya ingin melihat Irlandia Utara dan Republik Irlandia bersatu. Ia menyebut penyatuan tersebut sebagai sesuatu yang menurutnya terlihat alami.

Komentar tersebut langsung memicu reaksi dari kelompok pro-Union di Irlandia Utara dan Inggris. Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin kemudian berusaha meredam kontroversi dan menilai reaksi berlebihan tidak diperlukan. Ia juga menegaskan bahwa referendum penyatuan Irlandia harus tetap mengikuti proses demokratis yang berlaku.

Jadi, Mengapa Mereka Ingin Pisah?

Jika disederhanakan, alasan ketiga wilayah tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Skotlandia

Keinginan menentukan kebijakan sendiri.
Perbedaan politik dengan Westminster.
Dampak Brexit meski mayoritas warga Skotlandia memilih Remain.
Keinginan memiliki hubungan sendiri dengan Uni Eropa.
Penguatan identitas nasional Skotlandia.

Wales

Keinginan memperbesar kewenangan pemerintahan Wales.
Ketidakpuasan terhadap sentralisasi kekuasaan di Westminster.
Penguatan identitas dan budaya Welsh.
Dorongan Plaid Cymru untuk menentukan masa depan Wales sendiri.
Keinginan memiliki suara lebih besar dalam kebijakan ekonomi dan sosial.

Irlandia Utara

Perbedaan identitas Inggris dan Irlandia.
Keinginan sebagian masyarakat untuk membentuk Irlandia bersatu.
Dampak Brexit terhadap hubungan dengan Republik Irlandia dan EU.
Momentum politik Sinn Féin.
Adanya mekanisme border poll dalam Good Friday Agreement.
Apakah Inggris Raya Benar-Benar Akan Pecah?

Untuk saat ini, jawabannya belum tentu. Yang terjadi adalah meningkatnya tekanan politik terhadap struktur UK. Ketiga wilayah memang kini mempunyai pemerintahan yang dipimpin kekuatan nasionalis atau pro-perubahan konstitusional, tetapi referendum dan kemerdekaan membutuhkan proses politik serta dukungan publik yang jauh lebih besar.

Skotlandia sendiri pernah menggelar referendum pada 2014 dan memilih tetap berada dalam UK. Wales masih memiliki dukungan kemerdekaan yang lebih rendah, sedangkan Irlandia Utara menghadapi persoalan identitas dan sejarah yang jauh lebih kompleks. Namun, perkembangan September 2026 menunjukkan bahwa isu ini tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara kini mulai mengoordinasikan tuntutan mereka terhadap Westminster. Para pemimpin ketiga wilayah bahkan telah menyepakati kerja sama dan menegaskan hak menentukan masa depan konstitusional masing-masing.

Dengan demikian, persoalan terbesar bagi Inggris Raya bukan semata-mata apakah ketiga wilayah tersebut akan langsung merdeka, melainkan apakah Westminster mampu menemukan bentuk baru hubungan dengan negara-negara konstituennya sebelum tuntutan untuk berpisah semakin mendapatkan dukungan rakyat.